Pancoran, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., meminta Perpustakaan diisi oleh Pustakawan yang kompeten. Artinya, selain memiliki kemampuan teknis, juga memiliki komitmen yang tinggi dalam mengelola perpustakaan. Hal itu dikatakannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, (25/02).

“Kita melihat dari data yang ada, jumlah pustakawan kalau kita bicara personel, itu baru lebih kurang 12.301. Ini yang memiliki kemampuan teknis. Ini jelas sangat kurang, sementara jumlah perpustakaan 164.610. Artinya diisi orang-orang yang tidak kompeten, orang-orang yang tidak mengerti tentang perpustakaan. Akhirnya apa? Kalau ditangani oleh orang yang tidak berkompeten, bagaimana untuk mengelola perpustakaannya. Artinya orang-orang hanya ditaruh di situ saja, passion-nya ‘nggak ada, keinginanya ‘nggak ada, komitmennya ‘nggak ada, pasti hasilnya ‘nggak maksimal,” kata Mendagri.

Tak hanya itu, Mendagri juga meminta seluruh Pemda untuk segera membentuk dinas perpustakaannya sendiri. Hal ini agar kelembagaan perpustakaan dapat diperkuat dengan kiprah yang semakin berkembang.

“Betul di 34 Provinsi sudah membentuk dinas perpustakaan, ada yang masih digabung dengan dinas yang lain, di 514 Kabupaten/Kota, 491-nya sudah membentuk dinas kelembagaan, yang membangun dinas perpustakaan sendiri hanya 33, sementara 458-nya digabung dengan yang lain. Kalau digabung dengan yang lain (dinas lain) artinya nggak fokus, kemudian anggarannya pasti dibagi dengan dinas induknya,” ujarnya.

Sementara itu di tingkat kecamatan, keberadaan perpustakaan masih dinilainya minim. Oleh karenanya, butuh dorongan Pemerintah dan Pemda di tingkat atasnya untuk membentuk perpustakaan.

“Dari 7.094 kecamatan, 1.685 atau 23%-nya sudah ada perpustakaan. Kita belum lihat kualitas ya, ini baru kuantitas. Artinya masih banyak sekali yaitu lebih dari 5.000 kecamatan yang tidak memiliki tempat untuk membaca yang disediakan oleh Pemerintah. Sementara di tingkat Desa, dari 83.481, lumayan ada 33.929 desa memiliki tempat untuk membaca, entah mungkin perpustakaan mini atau apa, 44% sudah, tapi masih 56%-nya belum. Inilah yang harus digerakkan dan didorong maksimal,” paparnya.

Sebagai kementerian yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bagi pemerintahan daerah, pihaknya berjanji akan terus mendorong keberadaan dinas perpustakaan di daerah guna menghadirkan akses bacaan bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri.

“Saya selaku Mendagri ini pasti akan mendorong supaya masalah perpustakaan ini menjadi urusan yang wajib dilaksanakan Pemda. Meskipun wajib bukan pelayanan dasar, tapi adalah wajib dalam ilmu pemerintahan. Yang pertama regulasi, karena akan dibuat Permendagri khusus agar semua daerah membentuk dinas perpustakaan, Camat juga kita dorong untuk membuat perpustakaan yang dianggarkan oleh Kabupaten. Karena kecamatan tidak punya anggaran, desa punya uang sekarang, karena sudah ada transfer langsung per bulan ini (dana desa)  nah ini salah satunya mereka bisa gunakan untuk membangun perpustakan desa lewat anggaran itu,” pungkasnya.

Reportase : Puspen Kemendagri