Salemba, Jakarta--Hasil kegiatan tahunan menjadi penyumbang keberhasilan program penilaian secara keseluruhan. Siklus ini akan berlangsung terus menerus, sehingga diperlukan wadah yang akan menjadi kegiatan awal di setiap tahun anggaran, yakni Rapat Kerja Teknis (Rakernis).
Demi pemantapan kegiatan tahun anggaran 2019, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional mengadakan Rakernis pada Selasa, (15/1). Rapat yang akan berlangsung selama tiga hari juga merencanakan agenda prioritas pada 2020 berdasarkan capaian kinerja. Â Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya perpustakaan, meliputi pembinaan semua jenis perpustakaan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan serta tenaga fungsional pustakawan.
Stategisnya peran kedeputian 2 diungkapkan Ketua Pelaksana Rakernis Widianto.Â  â€œLebih dari separuh kinerja Perpusnas ditentukan oleh kinerja kedeputian dua,â€ ucapnya di hadapan peserta Rakernis. Meski kedeputian hanya memiliki personil tidak kurang dari 150 orang namun, kedeputian dua selalu mempunyai cara dan strategi mensiasati agar efektivitas waktu kerja selama delapan bulan bisa optimal.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando secara terang-terangan mengingatkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap perpustakaan sudah semakin tinggi. Artinya, kemampuan dan kesadaran kerja juga harus sepadan dengan ekspektasi. Disiplin waktu juga harus meningkat. â€œTren perpustakaan yang positif adalah teamwork yang harus ditunjukkan,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Khusus di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Kepala Perpusnas mengharapkan tidak lagi berkutat pada materi seputar â€˜dapurâ€™ perpustakaan, melainkan lebih mengarah bagaimana perpustakaan menggerakkan masyarakat. â€œDiseminasi informasi harus diperkuat,â€ pesannya. Peserta diklat jangan lagi merupakan pegawai buangan, tapi seorang yang mampu menjadi agent of change (agen perubahan) di masyarakat). Sarana dan prasarana juga mesti jadi perhatian untuk diperbarui.
Arus perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) begitu cepat mewabah di hampir seluruh sektor kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi Perpustakaan Nasional mencermati isu-isu strategis dan kebijakan nasional yang bisa dijadikan kebijakan instansi dalam penyusunan program dan kegiatan di 2019.
â€œPersepsi seluruh unit kerja juga harus sepandangan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan serta program kerja,â€ tambah Widianto yang juga Kepala Pusdiklat Perpusnas.
Rakernis diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan kedeputian 2, para kepala bidang, pustakawan, widyaiswara, dan seluruh bendahara/PPK unit kerja. Sebelum rakernis berlangsung, seluruh peserta dibekali pemahaman oleh pustakawan utama Suprianto dan Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Bambang Supri Utomo.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Rakernis Deputi II Perpusnas : Tren Positif Perpustakaan Adalah Teamwork yang Harus Ditunjukkan

Jakarta, Perpustakaan sekolah/madrasah merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran. Oleh karenanya diperlukan komitmen, sinergi dan kolaborasi antara stakeholder dalam pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah. Hal ini agar perpustakaan di sekolah dapat dikelola secara profesional dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
Seperti yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DI. Yogyakarta (DIY) dalam melakukan pembinaan terhadap perpustakaan sekolah/madrasah di wilayahnya.
Kepala Dispusip Provinsi DIY, Monika Nur Lastiyani menyampaikan, pihaknya memiliki komitmen untuk dapat melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah khususnya perpustakaan sekolah yang ada di wilayah DIY.
"Saat kita melakukan pembinaan ke perpustakaan sekolah, maupun pengembangan untuk perpustakaan sekolah, maka harus dilihat juga potensi dari tiap sekolah. Karena, setiap sekolah memiliki potensi yang berbeda, dan juga memiliki konten lokal yang juga berbeda. Untuk itu, perlu strategi tersendiri," ungkap Monika dalam Webinar Tematik: Kiat Sukses Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah di Wilayah Provinsi DIY, Senin (30/5/2022).
Monika menjelaskan, ada beberapa strategi pembinaan yang dilakukan Dispusip Provinsi DIY. Diantaranya, penguatan pembinaan perpustakaan melalui penguatan regulasi.
Pemprov DIY telah memiliki dua perda penyelenggaraan perpustakaan, yakni Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Pergub No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah.
"Regulasi disusun untuk menjamin keberlanjutan kebijakan pengelolaan perpustakaan. Regulasi disusun berdasarkan kekhasan lingkungan perpustakaan di DIY," jelasnya.
Lebih lanjut Monika memaparkan, perlu dilakukan kolaborasi kerjasama dengan organisasi kepustakawanan dilakukan untuk pembinaan pepustakaan. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan advokasi mempengaruhi pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Komite Sekolah.
"Hal ini dilakukan agar para pemangku kepentingan dapat memprioritaskan perpustakaan. Tentu saja ini tidak mudah perlu adanya pendekatan, dan kita juga harus melakukan kolaborasi dan sinergi," lanjutnya.
Melalui pembinaan yang telah dilakukan, membawa Provinsi DIY menjadi salah satu daerah yang memiliki prestasi di bidang perpustakaan. Diantaranya, penghargaan sebagai provinsi dengan nilai tingkat kegemaran membaca tertinggi 1 tahun 2021.
Selain itu, berdasar catatan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) selama periode lomba 2014-2021 perwakilan Provinsi DIY menjadi juara pertama sebanyak 4 kali dan juara dua 3 kali lomba Perpustakaan SLTA terbaik tingkat nasional yang diselenggarakan Perpusnas.
"Ketika bicara perpustakaan, adalah sebuah perpustakaan yang melayani civitas warga sekolah. Maka kunci utamanya hanya satu, yang dibutuhkan oleh meraka itu apa. Dari kebutuhan itulah maka dapat dijabarkan program seperti apa yang akan dibuat. Tidak semuanya butuh anggaran, tetapi yang diperlukan adalah kreativitas dan inovasi," tambahnya.
Kepala Perpustakaan Sekolah Amarta SMA N 1 Bantul, Sutrisno mengatakan, perpustakaan sekolah harus menghadirkan suasana yang nyaman untuk para siswa. Sehingga anak-anak atau bahkan masyarakat sekitar akan merasa tertarik untuk datang ke perpustakaan sekolah sebagai pusta informasi dan rekreasi.
"Jadi perpustakaan sekolah juga harus berperan sebagai pusat informasi dan rekreasi. Artinya segala informasi yang terkait dengan pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah tersedia. Penataan perpustakaan harus betul-betuk mearik perhatian dan membuat orang lain merasa ketagihan untuk datang ke perpustakaan," katanya.
Berkat, sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, lanjut Sutrisno, membawa Perpustakaan Sekolah Amarta SMA N 1 Bantul sebagai juara 1 pada lomba Perpustakaan SLTA terbaik tingkat nasional pada tahun 2021.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan, bahwa salah satu tugas Perpustakaan Nasional melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan diantaranya pembinaan terhadap perpustakaan sekolah/madrasah.
Dikatakan, saat ini jumlah perpustakaan sekolah/madrasah yang sudah terakreditasi per Desember 2021 sebanyak 8.662 perpustakaan atau baru mencapai 7,63 persen dari 113.541 perpustakaan.
"Artinya masih ada 104.879 atau 92,3 persen perpustakaan sekolah/madrasah yang belum terakreditasi sehingga masih harus dilakukan pembinaan dan pengembangan. Tak hanya itu, eksistensi dan status pustakawan perpustakaan sekolah yang masih belum jelas, serta lemahnya implementasi regulasi. Tentu saja dengan kondisi ini tugas pembinaan juga semakin bertambah," ungkapnya
Lebih lanjut, Deni mengatakan Perpusnas telah menyusun strategi pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan kegiatan. Diantaranya, penyusunan dan penetapan regulasi pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sekolah, dan advokasi penyelenggara perpustakaan sekolah.
"Keberhasilan pembangunan perpustakaan pastinya tidak terlepas dari kepedulian, sinergi, komitmen, dan peran serta pimpinan baik di tingkat nasional, provinsi ataupun kabupaten kota," pungkasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Diperlukan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menerima secara langsung kunjungan PJ Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dan Komisi I DPRD Kabupaten Tegal.
Dalam kunjungan tersebut, Rida menyampaikan maksud kedatangannya untuk melakukan koordinasi terkait rencana penggunaan eks Kantor Wali Kota menjadi gedung perpustakaan daerah.
"Kami berencana menyulap gedung eks Kantor Wali Kota menjadi gedung perpustakaan yang layak untuk dikunjungi sebagai pusat literasi masyarakat Payakumbuh," ungkapnya, Kamis (19/1/2023).
Rida menilai, gedung eks Kantor Wali Kota masih dapat digunakan untuk fasilitas umum perpustakaan. Gedung yang memiliki tiga lantai ini berada di lokasi yang strategis sehingga representatif apabila dialihgunakan menjadi perpustakaan.
Terlebih, lanjutnya, persoalan SDM menjadi masih menjadi masalah. Sehingga dengan kehadiran perpustakaan yang representatif ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat.
"Payakumbuh ini merupakan kota kecil dengan APBD hanya sebesar Rp 700 miliar, kedatangan kami ingin mengajukan Dana Lokasi Khusus (DAK) untuk renovasi gedung tersebut mnejadi perpustakaan. Kami tidak bangun cuma rehab," lanjutnya.
Pihaknya juga menyadari saat ini paradigma perpustakaan sudah berubah. "Perpustakaan bukan hanya sekadar membaca buku, tetapi ada outcome dari buku yang dibaca," ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD kabupaten Tegal, Sugono menyampaikan, terkait penyelesaian perluasan gedung perpustakaan Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal mendapat bantuan DAK tahun 2022 untuk perluasan gedung senilai Rp 2,19 miliar.
"Sudah dalam proses lelang dan pembangunan. Hanya saja bangunan gedung tersebut belum selesai. Dan masih ada sisa anggaran Rp 1,1 miliar," jelas Sugiono.
Sisa anggaran tersebut, jelas Sugino telah masuk ke kas daerah. Pihaknya menginginkan adanya surat rekomendasi dari pihak Perpusnas agar anggaran tersebut dapat digunakan kembali untuk perluasan gedung perpustakaan.
"Harapan kami ada surat rekomendasi dari Perpusnas yang lebih spesifik agar bangunan tiga lantai ini tidak mangkrak," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, perpustakaan membagi tugasnya menjadi tiga. Diantaranya, manajemen koleksi, manajemen pengetahuan dan transfer pengetahuan.
"Kita sudah diberi kekayaan berlimpah tetapi tidak punya skill. Dari mana teknologi itu? Ya dari membaca. Betapa pentingnya membaca untuk mendapatkan pengetahuan," kata Syarif.
Syarif pun mengapresiasi kunjungan Pj Wali Kota Payakumbuh dan Komisi I DPRD Kabupaten Tegal sebagai wujud komitmen dan dukungan kepala daerah maupun legislatif dalam pengembangan perpustakaan di daerah.&nbsp;

Pj Wali Kota Payakumbuh dan Komisi I DPRD Kabupaten Tegal Kunjungi Perpusnas

Jakarta -&nbsp;Penting hukumnya bagi perpustakaan khusus di Indonesia untuk mampu menyebarkan konten yang mudah dimengerti dan diakses oleh pemustaka.
&ldquo;Konten yang dibangun harus bisa menyebar dan mudah untuk diakses. Sehingga dibutuhkan portal web yang mampu mengakomodir konten-konten tersebut,&rdquo; ujar Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando pada kegiatan Pendataan Perpustakaan Khusus, di The Acacia Jakarta Hotel, Senin (17/10/2022).
Dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara produsen, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi perhatian utama. Kepala Perpusnas mengajak seluruh pustakawan dan pengelola perpustakaan khusus yang hadir untuk memainkan perannya dengan baik.
&ldquo;Sudah menjadi tugas perpustakaan untuk mengumpulkan informasi yang berserakan dan menyebarkannya kepada pemustaka sesuai dengan kebutuhan mereka,&rdquo; tambahnya. &nbsp;
Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
Disebutkan oleh Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi bahwa Pasal 15 Ayat (3) huruf e UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan agar pembentukan perpustakaan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memberitahukan keberadaannya kepada Perpusnas.
&ldquo;Salah satu upaya Perpusnas sebagai perpustakaan pembina yakni dengan melakukan pendataan seluruh jenis perpustakaan serta mengeluarkan kode unik berupa Nomor Pokok Perpustakaan (NPP),&rdquo; ucap Deni.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, Taufiq A. Gani menjelaskan bahwa Perpusnas menjadikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai&nbsp;enabler&nbsp;untuk penataan tata kelola dan peningkatan mutu layanan perpustakaan.
Sebagai program nasional, Perpusnas saat ini sedang ikut mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perpres No. 95 Tahun 2018 dan Satu Data Indonesia pada Perpres No. 39 Tahun 2019.
&ldquo;Pemanfaatan SPBE dan Satu Data Indonesia tidak hanya terbatas pada internal antar instansi tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan layanan dan data publik bagi masyarakat,&rdquo; jelasnya.
Menurut Peraturan Perpusnas No. 10 Tahun 2021, Satu Data Perpusnas merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah lingkup Perpusnas yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah.
Ketua Umum FPKI Periode 2022-2025, Riko Bentari Pertamasari memaparkan peran strategis Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) dalam pendataan perpustakaan khusus mendukung satu data perpustakaan adalah dengan melakukan sosialisasi, pendampingan, dan advokasi kepada anggota FPKI tentang pentingnya pendataan perpustakaan.
&ldquo;Pendampingan kepada anggota FPKI dalam membangun repositori institusi sebagai simpul data mendukung satu data perpustakaan khusus Indonesia,&rdquo; paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Ahli Muda dari Perpustakaan Kemendikbudristek, Chaidir Amir mengingatkan pada Pasal 14 UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan tertulis layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antarperpustakaan. Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.
&ldquo;Adapun manfaat yang didapatkan dari jejaring dan kerja sama perpustakaan tersebut diantara meningkatkan kualitas layanan, berbagi sumber daya, berbagi pengalaman dan praktik baik, serta meningkatkan nilai akreditasi,&rdquo; ungkap Amir.
Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Rizqi Amelia Putri, menyosialisasikan bahwa NPP merupakan kode identitas yang dipakai untuk melakukan pendataan seluruh jenis perpustakaan yang tersebar di wilayah NKRI.
Amel mengatakan manfaat dari NPP antara lain untuk mengidentifikasi keberadaan perustakaan, perpustakaan dapat melaporkan perkembangannya melalui pemutakhiran data, perpustakaan yang memiliki NPP akan menjadi prioritas program penerima pembinaan dan pengembangan urusan perpustakaan, serta berhak memasang NPP pada papan nama perpustakaan.
&ldquo;Untuk pengajuan NPP, persyaratan yang harus dipenuhi yakni memiliki SK Pendirian Perpustakaan atau Surat Keterangan Domisili atau Keberadaan Perpustakaan yang disahkan oleh minimal Kepala Lembaga atau Pejabat Daerah Setempat,&rdquo; pungkas Amel.
Kegiatan ini juga dirangkaian dengan Pengukuhan Pengurus Pusat FPKI Periode 2022-2025 dan&nbsp;Soft-Launching&nbsp;Agricultural Knowledge Center (AGRIKeCe) milik Kementerian Pertanian.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin
&nbsp;

Jakarta - It is legally important for special libraries in Indonesia to be able to disseminate content that is easily understood and accessed by users.
&ldquo;Content that is built must be able to spread and be easy to access. So a web portal is needed that is able to accommodate this content," said the Head of the National Library of Indonesia, Muhammad Syarif Bando at the Special Library Data Collection activity, at The Acacia Jakarta Hotel, Monday (17/10/2022).
In an effort to make Indonesia a producing country, the quality of Human Resources (HR) must be a major concern. The Head of National Library of Indonesia invited all librarians and special library managers who were present to play their roles well.
"It is the duty of the library to collect scattered information and disseminate it to users according to their needs," he added.
A special library is a library that is limited to users in government institutions, community organizations, religious educational institutions, houses of worship, or other organizations.
Mentioned by Plt. Deputy for Development of National Library Resources, Deni Kurniadi that Article 15 Paragraph (3) letter e of Law no. 43 of 2007 concerning Libraries mandates that the establishment of libraries located in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) notify their existence to National Library.
"One of the National Library of Indonesia's efforts as a library supervisor is to collect data on all types of libraries and issue a unique code in the form of a Library Identification Number (NPP)," said Deni.
Meanwhile, Head of National Library of Indonesia's Data and Information Center, Taufiq A. Gani explained that National Library has made Information and Communication Technology (ICT) an enabler for structuring governance and improving the quality of library services.
As a national program, National Library of Indonesia is currently participating in developing an Electronic-Based Government System (SPBE) in Presidential Decree no. 95 of 2018 and One Indonesian Data on Presidential Decree No. 39 of 2019.
"The use of SPBE and One Data Indonesia is not only limited internally between agencies but also as a form of fulfilling the need for services and public data for the community," he explained.
According to National Library Regulation No. 10 of 2021, One National Library of Data is a government data management policy within the National Library of Indonesia which aims to create quality data, easily accessible, and can be shared between Central and Regional Agencies.
The Chairperson of the FPKI for the 2022-2025 period, Riko Bentari Pertamasari explained the strategic role of the Indonesian Special Library Forum (FPKI) in collecting library data specifically to support one library data by conducting outreach, mentoring, and advocating to FPKI members about the importance of library data collection.
"Assistance to FPKI members in building institutional repositories as data nodes to support one Indonesian special library data," he explained.
On the same occasion, the Young Expert Librarian from the Ministry of Education and Culture Library, Chaidir Amir reminded of Article 14 of Law no. 43 of 2007 concerning written libraries, integrated library services are realized through collaboration between libraries. Integrated library services as referred to in Paragraph (6) are carried out through telematics networks.
"The benefits derived from the library network and collaboration include improving service quality, sharing resources, sharing experiences and good practices, and increasing the value of accreditation," said Amir.
National Library of Indonesia's First Expert Librarian, Rizqi Amelia Putri, socialized that NPP is an identity code used to collect data on all types of libraries spread across the territory of the Republic of Indonesia.
Amel said the benefits of the NPP included identifying the existence of a library, libraries could report their progress through updating data, libraries that had NPPs would become priority programs for recipients of guidance and development of library affairs, and had the right to put NPPs on library nameplates.
"For submitting an NPP, the requirements that must be met are having a Library Establishment Decree or a Certificate of Domicile or Library Existence that is legalized by at least the Head of an Institution or Local Regional Official," concluded Amel.
This activity was also part of the inauguration of the Central Board of FPKI for the 2022-2025 period and the Ministry of Agriculture's Soft-Launching Agricultural Knowledge Center (AGRIKeCe).
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Photographer: Aditya Irfan Fakhruddin

Perpustakaan Khusus Harus Inovatif dan Kreatif dalam Memainkan Peran

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€“Berada di daerah perbatasan antarnegara, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dinilai perlu mendirikan perpustakaan yang representatif. Hal tersebut disampaikan Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Senin, (29/7). Menurutnya, perpustakaan merupakan tempat bagi para pemustaka untuk menambah ilmu pengetahuan dan meraih cita-cita yang tinggi.
Setiap harinya, banyak masyarakat dari Serawak (Malaysia) dan negara Brunei Darussalam datang ke daerah tersebut. Maka dari itu, Kab. Sambas memerlukan dukungan dari Perpusnas untuk membangun gedung perpustakaan daerah. â€œKami ingin membangun perpustakaan daerah dan menjadikannya sebagai ikon kebanggaan Kabupaten Sambas,â€ jelasnya.
Menanggapi niat tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan apresiasinya atas rencana pembangunan perpustakaan daerah Kab. Sambas. Syarif Bando mengatakan bahwa Perpusnas selalu berusaha untuk memberikan dukungan terbaik karena perpustakaan adalah benteng literasi dan tempat masyarakat untuk mengasah pengetahuan.
Akan tetapi ada persyaratan yang harus dilengkapi agar pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah tersebut dapat segera diproses. â€œKelengkapan dokumen dan gambar gedung harus diunduh melalui aplikasi Krisna sebagai prasayarat pendukung, lalu setelahnya baru akan dilakukan survei lapangan,â€ ungkap Syarif Bando.
Menanggapi hal tersebut, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sambas, Heryanto, menyampaikan bahwa persayaratan yang disebutkan di atas sudah disiapkan dan akan segera diunduh ke aplikasi Krisna.
Reportase: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal

Bupati Sambas Ingin Bangun Perpustakaan Sebagai Ikon Kebanggaan

<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Badung, Bali -<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Peningkatan kompetensi pustakawan penting digalakkan agar senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Terlebih lagi pustakawan bertugas menyalurkan pengetahuan kepada masyarakat. Untuk itu, menguasai teknologi terutama <span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">artificial intelligence (AI) <span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">atau kecerdasan buatan merupakan suatu keharusan.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Seperti itu sabda Guru Besar Manajemen FEB Universitas Udayana I Wayan Gede Supartha dalam Rakerpus XXV dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Hotel Four Points, Badung, Bali pada Senin (8/7/2024).&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Pertanyaannya, apakah atasan mewajibkan pegawainya untuk mengukuti peningkatan kompetensi setiap tahun? Bagusnya setiap tahun ada anggaran untuk itu dan untuk hak kekayaan intelektual,&rdquo; tegasnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ia melanjutkan, berdasarkan data LSP Pustakawan 2020-2022, jumlah penerima sertifikat kompetensi di tahun 2022 mencapai 1.249 pustakawan, artinya meningkat drastis dibandingkan 311 pustakawan di tahun 2020. &ldquo;Kenaikan ini menunjukkan kesadaran pustakawan untuk mengembangkan diri, meskipun masih banyak yang memilih unit kompetensi di luar lingkup teknologi informasi dan komunikasi,&rdquo; jelasnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menyeimbangi era digital, ia mengutarakan bahwa salah satu kompetensi yang mesti dikuasai pustakawan adalah kecerdasan buatan, yang meliputi pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, persepsi, dan bahasa.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Tantangan dalam mengadopsi kecerdasan buatan yaitu kecenderungan malas untuk mendalami berbagai hal. Bagaimana jika di perpustakaan? Masih banyak orang berkunjung ke perpustakaan? Saya katakan masih namun kebanyakan melalui layanan digital, jadi tidak harus berkunjung ke perpustakaan,&rdquo; sambungnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ia juga menjabarkan tantangan lainnya yaitu ketersediaan sumber daya yang terbatas, kebutuhan akan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, dan kekhawatiran privasi dan etika.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sependapat, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Fuad Gani ikut bersuara mengenai beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memahami dan memanfaatkan kecerdasan buatan. Antara lain luaran yang bias, misinformasi dan disinformasi, interaksi toksik, serta risiko privasi.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Pustakawan harus memahami teks dan konteks yang diberikan oleh AI, karena kecerdasan buatan tidak selalu benar dan mengandung bias agama, contohnya bias agama hindu,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurutnya, pustakawan berperan penting dalam mengatasi dan memitigasi dampak negatif kecerdasan buatan dengan mempromosikan literasi digital, mengkurasi sumber daya yang andal, mengadvokasi kecerdasan buatan yang etis, menawarkan pelatihan dan lokakarya, berkolaborasi dengan ahli teknologi, serta menciptakan ruang daring yang aman.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Dalam aspek hukum, pustakawan juga perlu memahami peraturan dan kebijakan terkait manajemen informasi, hak cipta, hak privasi, serta kewajiban penyimpanan dan penghapusan data,&rdquo; tuturnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dengan demikian, Fuad yakini pustakawan dapat menggunakan kecerdasan buatan dalam layanan perpustakaan secara etis, legal, dan menghormati hak-hak individu. &ldquo;Ini pasti akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan perpustakaan dalam jangka panjang,&rdquo; tukasnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Turut serta memaparkan materi, Ketua Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS) Labibah Zain menyoroti peran penting perpustakaan dalam menyediakan solusi bagi masyarakat.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Perpustakaan itu bukan lagi asesoris tapi solusi dari permasalahan masyarakat sekitar. Jadi perpustakaan kita ini sudah menjawab masyarakat atau belum? Kalau tutup dan tidak banyak yang protes berarti keberadaan perpustakaan itu belum solutif,&rdquo; lugasnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Paradigma demikian yang baginya harus digiring untuk memperbarui kurikulum perpustakaan madrasah yang beragam. Ia menghubungkan dengan tantangan alumni ilmu perpustakaan, yakni kemampuan untuk mengelola perpustakaan di mana pun mereka ditempatkan.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Di PTKIN, terdapat 29 program studi ilmu perpustakaan dengan kekhasan pada kajian keislaman dan budaya lokal, ini jadi tantangan bagaimana calon pustakawan bisa menghidupkan perpustakaan yang masih berkembang,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Alditta Khoirun Nisa
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dokumentasi: Prakas Agrestian / Kemal Ahmad&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;

Penguasaan AI Jadi Kunci Pustakawan Meningkatkan Kompetensi di Era Digital

Dalam Permenpan No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pasal 2 menyatakan enam tujuan. Regulasi ini mendukung ASN yang memiliki potensi dan kompetensi tinggi agar dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan nasional.
Inilah yang menjadi dasar untuk mengadakan pemetaan dan untuk mengukur potensi setiap pegawai di lingkungan Perpusnas. Tindak lanjut atas hal tersebut adalah akan diadakan penilaian potensi pegawai melalui tes psikologi dan wawancara pada bulan Oktober 2021 bekerja sama dengan Human Care Consulting (HCC) dan Capture Data Technology (CDT) yang berkantor di Jakarta Selatan.
Kepala Perpusnas, Muh. Syarif Bando memimpin secara langsung pengarahan persiapan penilaian dengan menghadirkan narasumber dari perwakilan dari Human Care Consulting (HCC) dan Capture Data Technology (CDT) serta seluruh pegawai mengikuti kegiatan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting Cloud pada hari Kamis. (30/09/2021)
Â â€œPermenpan No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Â diciptakan KemenpanRB dengan mengakomodir konsultan ASN untuk melaksanakan tahapan - tahapan yang melalui akuisisi, pengembangan, retensi dan pemetaan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentuâ€, terang Syarif Bando.
Kartika Amelia selaku Direktur dari Human Care Consulting (HCC) menyatakan kemampuan perusahaannya dalam mengelola hasil tes potensi. â€œBerdasarkan pengalaman yang kami miliki, kami telah menyusun alat ukur potensi yang seoptimal mungkin yang bisa memetakan apa yang menjadi potensi Bapak Ibu sekalian sesuai dengan perkembangan terkiniâ€, ujar Kartika
Salah satu manfaat dari penilaian potensi ini adalah membantu untuk para pemangku kepentingan memutuskan atau mempertimbangkan siapa ditempatkan di bagian mana sesuai dengan kekuatan atau potensi yang dimiliki.
Dalam pertemuan tersebut disimulasikan tata cara pengerjaan tes yang nantinya akan dilaksanakan secara online oleh pihak Human Care Consulting (HCC) dan Capture Data Technology (CDT).
Â 
Reporter: Anastasia Linawati
Â

Berita

Mengetahui Potensi Pegawai Melalui Serangkaian Penilaian