Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Letjen TNI Tri Legionosuko Â melakukan kunjungan balasan ke Perpustakaan Nasional RI di Jalan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat. (6/12).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarief Bando menyambut baik kunjungan balasan yang dilakukan oleh Rektor Unhan dimana sebelumnya Perpusnas telah menandatangani nota kesapahaman (MOU) bersama antara Unhan dengan Perpusnas, 19 Januari 2018 di Unhan, Sentul, Bogor.
Letjen Tri mengatakan saat ini Unhan adalah anak kandung Perpusnas. Kami menyadari bahwa perpustakaan perguruan tinggi harus berbenah. Â Sarana dan prasarana juga memadai seperti kebutuhan TIK yang memadai dan SDM yang mumpuni. â€œTidak boleh apa adanya, ujar Tri dihadapan Kepala Perpusnas.
Rektor berharap Unhan dapat membangun sebuah jaringan informasi dan menghubungkan perpustakaanâ€“perpustakaan di Perguruan Tinggi yang akan memberikan sebuah keuntungan yang sangat besar bagi pemustaka yakni kemudahan mengakses koleksi perpustakaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemustaka, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang.
Terjalinnya kerjasama antara Perpusnas dengan Unhan dapat meningkatkan perkembangan Perpustakaan, khususnya bagi Unhan yang tengah berupaya mencapai visinya di tahun 2024 menjadiÂ perguruan tinggi kelas dunia.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas juga menyerahkan secara simbolis kartu anggota Perpusnas kepada Rektor Unhan.Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Rektor Unhan Lakukan Kunjungan Balasan ke Perpusnas

Kemayoran, Jakarta &ndash; Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) Kabupaten Kendal Wahyu Yusuf Akhmadi menyampaikan literasi Kendal mulai menyala setelah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan subbidang perpustakaan.
 
Kabupaten Kendal menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan DAK Tahun Anggaran 2021 senilai Rp 10 miliar untuk pembangunan Gedung perpustakaan.
 
Kepala Dinas Arpus menceritakan kondisi sebelumnya Dinas Arpus Kabupaten Kendal betul-betul berada di zona nyaman. Dalam satu hari hanya 15 pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Gedung yang tidak representative dan ruangan yang terbatas menjadi masalah yang dihadapi Dinas Arpus Kendal.
 
"Matahari cerah literasi ini dimulai tahun 2021, tiada lain adalahadanya DAK subbidang perpustakaan dari Perpusnas sebesar 10 M," ungkapnya dalam Sesi Berbagi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024, Selasa (14/5/2024).
 
Dia mengatakan sebelumnya saat mengajukan desain perpustakaan sama seperti perpustakaan pada umumnya, namun Bupati Kendal memberi masukan agar desain gedung perpustakaan dibuat modern dan ikonik.
 
"Kami teringat pesan dari Perpusnas, salah satu paradigma perpustakaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan perpustakaan dari awal hingga akhir layanan setiap hari harus menjadi tempat bagi masyarakat berbagai lapisan dengan berbagai kegiatan," katanya.
 
Kepala Dinas Arpus mengatakan gedung perpustakaan yang difungsikan Agustus 2023 cukup menarik animo masyarakat. Bahkan satu hari sebanyak 1.300 pengunjung datang ke perpustakaan. 
 
"Hal ini tidak lepas dari komitmen pemkab Kendal yang mengalokasikan APBD cukup besar untuk perpustakaan. Bahkan di tahun 2023, anggaran untuk perpustakaan mencapai Rp 7 Miliar," katanya.
 
Bangunan dua lantai ini memiliki keunikan tersendiri, dia menjelaskan salah satunya rak buku leveling. Rak buku ini selain sebagai tempat untuk menyimpan bahan Pustaka juga dapat menjadi tempat duduk. Bahkan rak buku leveling ini menjadi spot foto favorit pengunjung.
 
"Selain pembenahan fasilitas,tentunya juga dibarengi dengan pembenahan dalam diri kami, yang dulu nyaman kalau pengunjung sedikit, sekarang harus lebih melayani dengan menginternalisasi nilai-nilai berakhlak," lanjutnya.
 
Dia memaparkan terdapat beberapa aktivitas kunci dalam pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat. Diantaranya, inovatif, adaptif, dan kolaboratif.
 
"Kita harus terus mengembangkan cara-cara baru yang out of the box, adaptif dengan perkembangan teknologi, adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, selain itu kolaboratif adalah komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait," paparnya.
 
Kepala Dinas Arpus mengatakan sejumlah kegiatan praktik baik pun dilaksanakan di perpustakaan Kabupaten Kendal. Diantaranya, wisata perpustakaan, bengkel literasi, daku Pustaka (Daftar Kartu Anggota Perpusda Online), Selasa Pustaka, Kamis Menulis, Gerakan Berbagi Buku, Sabtu Kata, Literasinema, Pembentukan PELITA (Penggerak Literasi) Kendal, Kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai komunitas.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Alfian / Aji / Ahmad Kemal

Dapat DAK, Literasi Kendal Mulai Menyala

Jakarta - Dalam upaya percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menerima beberapa strategi yang dapat diimplementasikan dari Kementerian PANRB.
ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja atau satuan kerja, diutamakan pada unit kerja atau satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB, Andi Rahadian, pada kegiatan Sosialisasi Pembangunan ZI di Lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (18/2/2022).
Lebih lanjut, Andi menambahkan bahwa unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja atau satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
â€œAda beberapa strategi percepatan pembangunan ZI yang perlu diperhatikan sebagai trik dan perbaikan yakni komitmen pimpinan, program yang menyentuh masyarakat, kemudahan layanan, manajemen media, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan,â€ ungkap Andi.
Analis Kebijakan Ahli Muda, Mita Hermawati menjelaskan bahwa di tahun 2021 Perpusnas mengusulkan 13 unit kerja menuju WBK dan 3 unit kerja menuju WBBM kepada Kementerian PANRB. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan pelaksanaan pembangunan ZI di Perpusnas yang terlihat dari peningkatan pengusulan jumlah unit kerja dibanding tahun sebelumnya.
Akan tetapi dari pengusulan total sebanyak 16 unit kerja tersebut, masih diperlukan adanya perbaikan serta peningkatan integritas dan kualitas layanan. Karena 8 unit kerja masih belum memenuhi kriterai survei, 7 unit kerja masih belum lulus evaluasi termasuk clerance dari instansi terkait, dan 1 unit kerja lainnya tidak menjadi prioritas evaluasi ZI tahun 2021.
â€œKami cukup appreciate karena terjadi peningkatan yang cukup besar. Tapi membangun ZI bukan hanya tentang melengkapi dokumen reformasi di 6 area perubahan, melainkan lebih ke bagaimana kita bisa menyamakan persepsi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di 6 area perubahan tersebut,â€ jelas Mita.
Menanggapi catatan evaluasi dan rekomendasi yang diberikan atas pelaksanaan ZI di Perpusnas, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan untuk bisa melaksanakan pembangunan ZI dengan baik dibutuhkan komunikasi yang solid antara pimpinan dan staf agar mampu mengkolaborasikan program kerja mulai dari input hingga outcome. Sehingga dapat menghadirkan pelayanan yang benar dirasakan manfaatnya oleh stakeholders.
â€œIni merupakan sebuah tataran proses berjalan untuk menuju kebaikan. Kami akan terus melakukan penyempurnaan dan untuk setiap perbaikan yang dilakukan akan kami infokan. Kami mohon bimbingan dari Bapak/Ibu,â€ pungkas Syarif Bando.
Pada bulan Desember tahun 2021, telah dibentuk kerangka hukum baru untuk pelaksanaan ZI yakni PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah. Saat ini, peraturan tersebut masih dalam tahap sosialisasi internal dan dalam waktu dekat akan disosialisasikan secara resmi kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah.
Reporter: Basma Sartika

Pelajari Strategi, Perpusnas Percepat Pembangunan ZI

Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI dan Pemerintah meraih kesepakatan mengenai mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RUU SSKCKR). Kesepakatan ini mengenai perubahan substansi RUU SSKCKR dan jadwal pembahasan RUU yang sebelumnya bertajuk UU No. 4 Tahun 1990 mengenai Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam tersebut.
Hal ini merupakan kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dan Pemerintah yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta, pada Rabu (11/7). Dalam pembahasan RUU ini, Pemerintah diwakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, sebagai leading sector. Hadir dalam raker tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, perwakilan Menteri Hukum dan HAM, perwakilan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perwakilan Menteri Dalam Negeri, dan perwakilan Menteri Komunikasi dan Informatika beserta jajaran terkait.
Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menyatakan, perubahan UU No. 4 Tahun 1990 tentang SSKCKR harus dilakukan. Karena selama 25 tahun sejak UU tersebut diterapkan, terjadi perubahan besar di masyarakat. â€œNegara harus melindungi aset budaya bangsa dalam bentuk karya cetak dan karya rekam yang bernilai intelektual dan/atau artistik sebagai hasil karya bangsa Indonesia,â€ jelasnya.
RUU yang merupakan usulan dari Komisi X DPR RI tersebut terdiri dari 9 Bab dengan 45 Pasal. Kata Joko, RUU tentang SSKCKR disusun dengan perspektif yang baru di mana dalam penyusunan dan perumusannya, terjadi perubahan materi muatan hingga lebih dari setengahnya. â€œMeski judul RUU ini masih menggunakan judul yang sama yaitu RUU tentang SSKCKR. RUU tentang SSKCKR pada tahun 2018 masuk dalam daftar program Legislasi Nasional RUU Prioritas di Tahun 2018,â€ jelasnya.
Menteri Muhadjir menyebut beberapa substansi pokok dalam RUU tentang SSKCKR. Di antaranya mengenai objek serah yakni karya cetak dan karya rekam yang harus diserahkan oleh penerbit, produsen karya rekam, lembaga negara/kementerian/perguruan tinggi/pemerintah daerah/DPRD/perangkat daerah, WNI atau publikasi di luar negeri, WNA atau publikasi di luar negeri mengenai Indonesia ke Perpusnas dan Perpustakaan Provinsi.
Selain itu, RUU ini memberikan mandat kepada Perpusnas untuk melakukan pengadaaan dalam rangka menghimpun koleksi yang dianggap penting tentang Indonesia yang terkait dengan catatan sejarah, jejak perubahan, serta perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional.
Dalam raker tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Djoko menyatakan pihaknya telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang SSKCKR dari pemerintah, yang selanjutnya akan ditelaah dalam rapat-rapat pembahasan. Sejumlah agenda akan dilakukan untuk membahas RUU tentang SSKCKR di antaranya rapat Panja dan Forum Group Discussion (FGD). Dalam paparannya, Djoko menyebut pengesahan RUU tentang SSKCKR dijadwalkan di sidang paripurna DPR RI pada Oktober 2018.
Reportase: Hanna Meinita

Komisi X DPR-RI dan Pemerintah Sepakati Mekanisme Pembahasan RUU KCKR

Banjarmasin, Kalimantan Selatan â€“ Perpustakaan saat ini tidak boleh hanya sebagai tempat deretan buku yang sudah tua dan lusuh, tetapi perpustakaan harus mampu mentransfer ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya kepada masyarakat.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando usai meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Disabilitas/Difabel Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkaikan dengan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (24/5/2022).
Pembangunan gedung perpustakaan tersebut yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun 2021. Syarif Bando menyebut, pembangunan perpustakaan sebagai bentuk mewujudkan fasilitas infrastruktur pelayanan dasar, yang bertujuan mempercepat pembangunan di daerah serta mempercepat capaian agenda nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Atas nama pemerintah pusat, dari Perpusnas menyampaikan apresiasi penghargaan dan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel telah bahu membahu bergerak di bidang perpustakaan, sehingga tahun 2021 ini kalimantan selatan ditetapkan sebagai salah satu provinsi dengan Indeks Pembangunan Literasi (IPL) tertinggi di Indonesia," ungkap Syarif.
Syarif Bando mendorong masyarakat berkunjung ke perpustakaan dan dapat mendalami potensi sumber daya Kalsel, menjadi tugas dinas perpustakaan untuk memandu masyarakat mendapatkan bahan bacaan yang dibutuhkan.
"Tidak cukup masyarakat datang ke perpustakaan mencari buku-buku yang diperlukan. Tetapi harus ada semacam roadmap bagaimana masyarakat Kalsel dipandu melalui perpustakaan untuk memahami betapa besar potensi sumber daya alam yang bisa menjanjikan untuk kita lebih makmur daripada keadaan sebelumnya," ungkapnya.
Dikatakan, gerakan pembudayaan kegemaran membaca tidak dapat dilaksanakan hanya dengan kesadaran. Kehadiran media sosial menjadi tantangan agar masyarakat tetap membudayakan membaca.
"Maka perlu peran dari pemerintah jajaran Provinsi Kalsel, legislatif maupun Bunda Literasi untuk mengatakan bahwa Kalsel harus bangkit dengan ilmu pengetahuan dan melakukan perubahan yang fundamental. Mari kita bangkit melalui perpustakaan ini untuk mencerdaskan anak bangsa," tegas Syarif.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengukuhkan istri Wakil Gubernur Kalsel, Fathul Jannah menjadi Bunda Literasi Provinsi Kalsel.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan pemerintah daerah menyadari bahwa pembangunan literasi menjadi tulang punggung kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, pemda selalu berupaya maksimal dalam menyiapkan pelayanan terbaik serta akses literasi yang luas untuk menjangkau masyarakat yang ada di pelosok Kalsel.
"Kami berharap ke depannya minat baca masyarakat terus tumbuh berkembang. Dengan minat baca yang tinggi tentu akan lahir masyarakat yang cerdas, produktif, dan kreatif," tuturnya.
Sementara itu, dalam talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya dan Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Didik Suhardi mengatakan, lingkungan keluarga baik di sekolah hingga masyarakat memiliki peranan untuk meningkatkan literasi. Karena literasi merupakan ujung tombak dalam membangun masa depan.
Ketua Komisi IV DPRD Prov Kalsel, Lutfi Saifuddin mendorong generasi muda harus mampu memenangkan persaingan global tidak hanya mampu bersaing. Tentunya DPRD selalu memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan literasi.
"Diantaranya DPRD melakukan kajian evaluasi terhadap Perda terkait untunk bisa menghadirkan Perda yang mendukung literasi, serta berupaya mendorong hadirnya postur anggaran yang ideal dan menjembatani kolaborasi antara pemda dengan pihak swasta untuk turut mendorong peningkatan literasi," ungkapnya.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Radhitya P

Kepala Perpusnas Ajak Masyarakat Kalsel Bangkit Melalui Perpustakaan

Distrik Sota, Merauke, Papuaâ€”Perlu memakan waktu sekitar 90 menit untuk kami tiba di Distrik Sota dari pusat Kabupaten Merauke. Daerah yang berada di ujung selatan provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Kami melintasi kawasan Taman Nasional Wasor yang sarat dipenuhi pohon Eucalyptus, bahan baku minyak kayu putih. Langit terlihat mulai gelap, mendung menemani hampir di sepanjang perjalanan.
Setibanya di gerbang masuk perbatasan di Distrik Sota, Kab. Merauke, rombongan yang terdiri dari Kepala Perpustakaan Nasional, Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Provinsi Papua, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Merauke, ditahtakan mahkota bulu kasuari dan selempang Noken oleh pemuka adat setempat. Tidak ketinggalan tarian selamat datang mengiringi derap langkah kami meninjau lokasi akan dibangunnya Pojok Baca Digital (Pocadi) di titik Nol Kilometer Merauke-Sabang.Â 
Kepala Badan Perbatasan Indonesia, Merauke, Elias Mite, menyampaikan dulu daerah ini disebut pos lintas negara (PLN), namun sejak era Presiden Jokowi diganti dengan penyebutan pos lintas batas negara (PLBN).
Semestinya kawasan PLBN ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada April 2020. Pandemi COVID-19 mengubah drastis rencana tersebut. Namun, ikhtiar menebarkan virus kegemaran membaca dan literasi tetap dilanjutkan. Tidak menyerah pada kondisi pandemi.
Di kawasan Distrik Sota, banyak dijumpai potensi ekonomi dari pemanfaatan pohon Eucalyptus yang bisa dijadikan minyak kayu putih. Hanya, pengolahan dan pengemasan yang masih ala kadarnya menyebabkan produk andalan dari masyarakat Sota belum mampu dikenal luas.
Tidak hanya potensi dari minyak kayu putih. Tanaman pemberi rasa, Vanila, juga banyak tumbuh subur disini. Sekali lagi masalah yang sama menjadi kendala. Mereka belum maksimal memasyarakatkan produknya.
Di Distrik Sota, setiap rumah dibekali lahan setengah hektar untuk menanam tanaman vanili. Total ada 20 hektar diperuntukkan untuk tanaman tersebut. Keterbatasan pengetahuan mengakibatkan output dari kedua komoditi andalan dari Distrik Sota kurang dikenal pasar.
Elias Mite berharap kehadiran Pocadi mampu memberikan spirit baru bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan masyarakat perbatasan. Sesuai yang diarahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bahwa kawasan perbatasanÂ  sebagai zona penunjang bisa menjadi salah satu destinasi wisata perbatasan.
Â 
"Kami harapa keberadaan Pocadi juga dapat memberikan ruang baca bagi anak-anak di kawasan ini. Kami sangat kekurangan bahan bacaan di seluruh distrik perbatasan, baik di darat ataupun laut," ungkap Elias Mite di hadapan Kepala Perpusnas saat meninjau lokasi Pocadi di PLBN Distrik Sota, Kab. Merauke, Rabu, (28/10).
Menanggapi yang disampaikan Kepala Badan Perbatasan, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando bahwa kehadiran kami bukan membawa uang atau proyek. Kami menawarkan aksesibilitas pengetahuan lewat Pocadi di perbatasan. Oleh karena itu, Perpusnas mengajak seluruh stakeholder untuk memikirkan bersama kontribusi apa yang bisa disinergikan agar wawaan, pengetahuan dan keilmuan masyarakat disini berkembang.
"Pocadi bukan sekedar alat baca. Yang terpenting saat ini dan seterusnya adalah berpikir kreatif agar lebih memberikan manfaat. Menghasilkan uang lebih banyak dari potensi ekonomi masyarakat disini. Asal ada kemauan, insya Allah ada jalan. Bahkan, bisa mengekspornya ke sejumlah negara yang membutuhkan minyak kayu putih ataupun vanila," urai Kepala Perpusnas.
Kehadiran perpustakaan dengan paradigma baru, yang bukan lagi sekedar mengelola koleksi bahan bacaan tetapi menyampaikan pengetahuan (transfer knowledge) amat diyakini akan dapat membawa masyarakat lebih sejahtera.
Banyak contoh keberhasilan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dirasakan masyarakat. Dari program ini, perpustakaan memenuhi ruang-ruang kehidupan masyarakat dengan koleksi bacaan ilmu terapan (soft skill) yang dibarengi pendampingan dan pemberian tutorial agar mudah diimplementasikan.
"Di sini (Distrik Sota, red) memiliki lahan yang sangat luas. Dengan pilihan ekonomi yang telah diputuskan, kita akan uji cobakan bersama. Koleksi bacaan yang ada di perpustakaan membuka peluang bagi siapapun untuk berwirausaha," tambah Syarif Bando.
Tidak hanya dari potensi minyak kayu putih ataupun tanaman vanila, masyarakat Distrik Sota bisa memanfaatkan lahan untuk penangkaran hewan-hewan darat atau air. Kepala Perpusnas berkeyakinan dengan ilmu dan cara yang baik, hal itu berpotensi memberikan nilai ekonomi juga.
"Maka itu, mari mulai membiasakan membaca. Dunia berubah dengan cepat karena orang-orang yang aktif membaca. Lewat kebiasaan tersebut, literasi bisa tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat".
Menutup kunjungan di Sota, Kepala Perpusnas didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Provinsi Papua Christian Sohilait, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Merauke, Kapolsek Sota, dan Satgas Pengamanan Daerah Perbatasan, menyerahkan simbolis bantuan sarana dan prasarana Pocadi kepada Kepala Distrik Sota Yuliastri Karim.
Â 
Selepas dari Sota, kunjungan kerja Kepala Perpusnas berlanjut ke Distrik Kurik untuk melihat potret keberhasilan perpustakaan memaksimalkan potensi masyarakat kampung Salor Indah.
Distrik Kurik merupakan salah satu daerah penghasil beras terbesar di Kab. Merauke. Distrik ini, bersama lima Distrik lain yang diproyeksikan sebagai Kab. Merauke yang baru menggantikan Kab. Merauke yang akan beralih status menjadi Kota. Distrik Kurik digadang-gadang menjadi calon ibu kota baru di Kab. Merauke.
Setiba di Kurik, Kepala Perpusnas disambut Kepala Distrik Prasetyo Adi Cahyo dan Kapolsek Kurik Gatot. Adi Cahyo lantas mengatakan bahwa bangunan perpustakaan/taman pintar ini dulunya adalah bangunan Koperasi Unit Desa (KUD). Laku, kemudian tumbuh menggunakan Dana Desa. Perpustakaan Salor Indah baru memiliki 150 eksemplar buku. Meskipun begitu, Perpustakaan Salor Indah sudah berhasil menciptakan produk jahe merah, keripik, dan embal, walau dikemas dengan amat sederhana.
Keberhasilan ini memantik Kepala Perpusnas, yang lantas memberikan sejumlah bantuan koleksi bahan bacaan dan seperangkat komputer agar aksesibilitas pengetahuan mudah diperoleh.
"Kehadiran perpustakaan adalah untuk menjawab tantangan dunia yang terus berubah. Perpustakaan sampai kapanpun akan terus menjadi jembatan pengetahuan masa lalu, saat ini, dan yang akan datang," ucap Syarif Bando.
Dari manfaat perpustakaan, masyarakat bisa memperoleh beragam referensi dan pencerahan dari buku-buku.
Analoginya, ketika manusia hidup untuk waktu setahun, maka tanamlah palawija. Jika hidup untuk sepuluh tahun, maka tanamlah buah-buahan. Tetapi, jika hidup untuk membangun manusianya, maka bangunlah pengetahuan.
"Ilmu dari sekolah hingga perguruan tinggi tidak lebih dari 15 persen. Sisanya, didapatkan melalui buku-buku dan pengalaman hidup. Kita di masa depan adalah apa yang kita baca hari ini," pungkas Kepala Perpusnas mengakhiri lawatan kerja di Bumi Anim Ha (manusia sejati).
Dan lingkaran pelangi pun muncul menemani derap mesin kendaraan kami kembali ke peraduan.
Â 
Izakod bekai, izakod kai (satu hati, satu tujuan).
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Rektor Unhan Lakukan Kunjungan Balasan ke Perpusnas

Dapat DAK, Literasi Kendal Mulai Menyala

Pelajari Strategi, Perpusnas Percepat Pembangunan ZI

Komisi X DPR-RI dan Pemerintah Sepakati Mekanisme Pembahasan RUU KCKR

Kepala Perpusnas Ajak Masyarakat Kalsel Bangkit Melalui Perpustakaan

Menanam Benih Literasi Di Ufuk Timur Bumi Cendrawasih