Salemba, Jakarta &ndash; Dalam rangka terus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menjaga keberlanjutan pengelolaan manajemen risiko dari tahun ke tahun, sejalan dengan Grand Design Manajemen Risko 2020-2024. Pengelolaan manajemen risiko menjadi salah satu unsur penting sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas Sri Marganingsih menyampaikan bahwa di tahun 2023 ini sebanyak 386 risiko telah tuntas diminimalisir. Sedangkan risiko yang capaiannya tidak dapat didefinisikan sebanyak 66 risiko. 
Dia memaparkan risiko yang capaiannya dibawah 50% ada sebanyak 112, risiko yang capaiannya antara 50% sampai dengan kurang dari 100% sebanyak 163 risiko. Penghitungan capaian adalah dengan menghitung jumlah realisasi aktivitas tindak lanjut perlakuan risiko yang telah diidentifikasi oleh masing-masing unit kerja yang dibuktikan dengan tautan eviden.
&ldquo;Saya sangat bangga karena unit-unit kerja eselon 2 sudah mengetahui pentingnya mengidentifikasi risiko-risiko yang ada dan kemudian dilakukan tindak lanjut perlakukan risikonya," tambahnya pada Rapat Pleno Manajemen Risiko, Selasa (28/11/2023).
Sementara itu, &nbsp;Joko S.Dwi Rahardjo selaku konsultan menjelaskan terkait tujuan dilakukannya monitoring risiko. &ldquo;Perlu dilakukan monitoring risiko karena untuk memastikan kendali yang digunakan, memperoleh informasi lebih lanjut mengenai risiko tersebut, menganalisi dan belajar dari risiko serta mengidentifikasi risiko baru yang muncul," jelasnya.
Pada tahun 2023, Perpustakaan Nasional telah mengidentifikasi sebanyak 727 risiko dengan tahun sebelumnya 406 risiko atau naik sebanyak 75%. Risiko terbanyak ada di Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas dengan 75 risiko. 
Pada kesempatan yang sama, Konsultan Agung mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan manajemen risiko tahun ini terdapat beberapa kendala diantaranya kesibukan kerja dan permasalahan anggaran. Diharapkan pada tahun selanjutnya dilakukan antisipasi agar kendala yang ada tidak berulang.
Di akhir acara, perwakilan unit Inspektorat Safei memberikan masukan agar Perpusnas &nbsp;khususnya Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas sebagai pengampu kegiatan pengelolaan manajemen risiko untuk membuat risk register di dalam sebuah sistem informasi sehingga semua risiko yang pernah diidentifikasi dan perlakuannya dapat tersimpan dengan baik. 
&nbsp;
Reporter: Endah Purwanti
Dokumentasi: Ahmad Kemal/Robi
&nbsp;

Sebanyak 386 Risiko Tuntas diminimalisir Perpusnas pada Tahun 2023

Dairi, Sumatera Utara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi berkomitmen bahwa pembangunan bukan hanya fokus pada sektor infrastruktur, melainkan juga sektor sumber daya manusia (SDM).
 
Salah satu cara membangun kualitas SDM adalah dengan menyediakan sumber-sumber pengetahuan yang akan mendongkrak pengetahuan warga melalui perpustakaan.
 
Demikian disampaikan Bupati Dairi Edy Keleng Ate Berutu usai meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Dairi bersama Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, dan Anggota Komisi X DPR RI Djohar &nbsp;Arifin Husin, pada Kamis, (4/5/2023).
 
"Pengembangan perpustakaan sangat penting karena perpustakaan pusat literasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas SDM, serta memicu kreativitas serta inovasi yang akhirnya memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi," ungkapnya. 
 
Itulah sebabnya, lanjut Bupati, pada gedung perpustakaan yang berada di Taman Rekreasi Sidikalang, ini akan menjadi ruang terbuka masyarakat. Dengan secara terus menerus melakukan kegiatan inklusi yang dapat diikuti oleh masyarakat.
 
"Warga yang sudah mendapatkan pengalaman dari ilmu pengetahuan bisa mempraktekkannya, apabila ada hambatan dapat saling berbagi pengalaman dengan warga lainnya," lanjutnya.
 
Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Dairi ini dibangun dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan senilai Rp 10 miliar.
 
Terdiri dari tiga lantai, gedung perpustakaan memiliki berbagai fasilitas. Diantaranya, ruang baca, ruang baca outdoor, ruang layanan perpustakaan digital, ruang audio visual, auditorium, co working space, dan foodcourt.
 
Gedung dengan ornamen khas suku Pakpak ini diberi nama Perpustakaan Raja Naga Jambe. Penamaan tersebut diberikan setelah dilaksanakannya musyawarah rapat besar oleh para tokoh adat Sulang Silima.
 
Menurut tokoh adat, Raja Ardin Ujung, pemilihan nama Raja Naga Jambe memiliki filosofi tersendiri. Raja Naga Jambe adalah satu pemilik nama suak kepas dari 7 nama. 
 
"Beliau adalah leluhur suak Kepas dan panutan dari si 7 marga yang merupakan salah satu nenek moyang suku Pakpak," katanya.
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan perpustakaan memiliki peran penting di masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM. 
 
Bahkan, perpustakaan menjadi jembatan ilmu pengetahuan masa lalu, masa kini dan akan datang.
 
"Semoga apa yang dilaksanakan hari ini menjadi suatu catatan sejarah dalam menetapkan pondasi pembangunan SDM di Kabupaten Dairi yang merupakan penjabaran dari RPJMN Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin," ungkapnya.
 
Kepala Perpusnas pun mengapresiasi komitmen Pemkab Dairi dalam upaya mencerdaskan anak bangsa melalui perpustakaan.
 
"Keberadaan perpustakaan ini universal, bukan hanya milik Kabupaten Dairi tetapi milik Sumatera Utara milik Indonesia," lanjutnya.
 
Dia pun mendorong Pemkab Dairi bekerjasama dengan para guru, wartawan, maupun komunitas untuk menulis buku lokal tentang sejarah, adat, budaya, potensi pariwisata serta potensi lainnya yang ada di Kabupaten Dairi.
 
"Kami sangat mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk menulis buku lokal," imbuhnya.
 
Dalam acara tersebut juga dirangkaikan dengan pengukuhan Romy Mariani Eddy Berutu sebagai Bunda Literasi Kabupaten Dairi, dan peluncuran kopi Aur Khas Sidikalang.
 
Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Dairi, Dimitria Tabitha Berutu menyampaikan, dia terinspirasi pengembangan kopi Aur terinspirasi dari ucapan Kepala Perpusnas yang menyatakan bahwa literasi memiliki makna yang luas. Literasi bukan hanya membaca tetapi sampai pada jenjang inovasi bahkan sebagai sarana pengembangan taraf hidup.
 
Dikatakan, daerahnya memiliki potensi lokal yakni kopi. Dengan literasi, potensi lokal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi produk komoditas. Peluncuran kopi Aur khas Sidikalang ini sebagai bentuk nyata dari literasi.
 
"Saya berharap bahwa anak-anak muda dan pelaku UMKM lainnya beserta semua masyarakat di Dairi dapat juga menggunakan ilmu yang mereka miliki, literasi yang dimiliki menjadi Inovasi dan juga menaikkan taraf hidup masyarakat," ungkapnya.
 
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah menuturkan, di tahun 2023 terdapat dua kabupaten/kota yang mendapat DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan, yakni Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Simalungun.
 
"Kami berharap tidak hanya berhenti di delapan kabupaten/kota ini, tahun depan banyak kabupaten/kota lain yang juga menginginkan pembangunan perpustakaan," tuturnya.
 
Dalam upaya pengembangan dan peningkatan literasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pembangunan pojok baca dan pengadaan layanan perpustakaan keliling.
 
"Tahun ini ada lima kabupaten/kota yang akan kita berikan bantuan. Inilah upaya kita untuk membangun daerah ini untuk mempersiapkan generasi muda supaya mampu bersaing dan dapat menjadi tuan rumah di kampung sendiri karena begitu banyak potensi yang kita miliki," katanya.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aditya Irfan

Perpustakaan Raja Naga Jambe di Dairi Diresmikan

Salemba, Jakarta â€“ Sebagai salah satu upaya melestarikan naskah kuno, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh saat ini tengah menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Badan Legislasi Aceh melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk melakukan konsultasi penyusunan perda.
Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Azhar Abdurrahman menyampaikan, penyusunan perda penyelenggaraan perpustakaan masuk dalam program legislasi tahun 2022. Peraturan yang telah disusun ini ingin dikonsultasikan dengan pihak Perpusnas agar ada kesesuaian.
"Kunjungan ini kami lakukan untuk konsultasi terhadap rancangan perda yang telah kami susun. Karena kami pun perlu mengadopsi peraturan yang ada di pusat maupun di daerah yang sudah ada perdanya, agar ada kesesuaian," ungkap Azhar saat melakukan kunjungan kerja, Senin (6/6/2022).
Azhar berharap, dengan adanya perda ini nantinya Provinsi Aceh mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dalam hal bantuan untuk perpustakaan.
"Kami harap nantinya ke depan Provinsi Aceh mendapat perhatian dari pusat. Dengan adanya perda bagaimana mengakomodir berbagai bantuan seperti DAK ke daerah kabupaten/kota yang belum dapat," lanjutnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/421WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.24.jpeg" border="0" width="527" height="351" />
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Bardan Sahidi menjelaskan, banyaknya naskah kuno di wilayah Aceh maka dalam perda tersebut juga mengatur tentang kepemilikan naskah kuno. Mengingat sebagian besar banyak naskah kuno yang disimpan oleh warga.
"Bagaimana agar kepemilikan naskah kuno itu menjadi milik pemerintah setelah adanya ganti rugi. Maka kami disini ingin menanyakan ketentuan lebih lanjut terkait norma, standar, maupun prosedur. Ini sebagai upaya pelestarian naskah kuno yang kita miliki," jelasnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edi Yandra mengatakan, dalam raperda yang telah disusun ada dominan terhadap konten lokal. Di salah satu pasalnya mengatur perpustakaan harus menyediakan buku koleksi dengan tema Islam.
Tak hanya itu, naskah kuno juga diatur dalam raperda. Dikatakan, berdasarkan data di Perpusnas, ada sebanyak 8 ribu naskah kuno di Aceh. Dengan kerja sama dengan Perpusnas, saat ini ada sebanyak 122 naskah kuno yang telah didigitalkan.
"Dengan adanya perda ini nantinya menjadi langkah kami agar naskah kuno yang ada di Aceh menjadi koleksi Perpusda. Bahkan tahun ini kami akan menyiapkan aplikais pencarian naskah kuno di Aceh dan arsip sejarah," terangnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/576WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.30.jpeg" border="0" width="527" height="351" />
Sementara itu, Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto mengatakan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpusnas berfungsi sebagai perpustakaan pembina. Perpusnas juga bertanggung jawab untuk melestarikan hasil budaya bangsa, salah satunya naskah kuno.
Dijelaskan, berdasarkan data Perpusnas ada sebanyak 53 perda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Dengan rincian, tingkat provinsi terdapat 10 perda, 32 perda di tingkat kabupaten, dan 11 perda di tingkat kota.
"Kami berharap raperda yang telah disusun ini segera disahkan menjadi perda. Dan kami berharap Pemda memiliki program pelestarian sekaligus konservasi naskah kuno. Mengingat banyaknya naskah kuno yang ada di Aceh," tuturnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian
Â

Upaya Lestarikan Naskah Kuno, Baleg DPR Aceh Susun Perda

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Ketua Umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) Mariyah mengatakan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) memaksa perpustakaan perguruan tinggi mengatur layanan dan akses secara daring. Kebijakan Kampus Merdeka juga membuat bahan bacaan di perguruan tinggi harus dapat diakses bersama dengan mahasiswa dari perguruan tinggi yang terafiliasi.
Namun, kondisi pandemi Covid-19 juga membuat koleksi bahan bacaan mengalami perubahan. Saat ini, Mariyah menjelaskan kampus mengurangi anggaran pengadaan bahan bacaan karena dialokasikan untuk penyediaan protokol kesehatan untuk Covid-19.
Lebih lanjut Mariyah mengungkapkan standar bahan bacaan di perguruan tinggi adalah koleksi (bahan bacaan) di perpustakaan PT harus memenuhi keragaman jenis koleksi, jumlah yang tersedia, dan pengembangannya. Jenis koleksi tercetak dan digital, karya rekam untuk koleksi buku wajib mata kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan penelitian, dan grey literature.
Menurutnya, jumlah bahan bacaan (koleksi) buku wajib mata kuliah tiga judul, buku pengayaan dua kali buku wajib, jurnal ilmiah dua judul per program studi, majalah ilmiah minimal satu judul per program studi, koleksi audio visual dan e-resources disesuaikan dengan kebutuhan dan local content (karya ilmiah civitas akademika). Selain itu, penambahan jumlah dan jenis bahan bacaan setiap tahunnya minimal tiga persen dari total koleksi yang ada.
â€œPeran FPPTI dalam menyiapkan bahan bacaan menuju perguruan tinggi menulis yakni konsorsium e-resources FPPTI, MoU TAF, MoU dengan Perpustakaan Nasional RI, sosialisasi e-Journal Kemenristek Dikti, Materi Literasi: e-resources dan e-library Perpustakaan Nasional,â€ ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2021 dengan tema â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi Dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturalâ€ yang digelar secara virtual pada Selasa (23/3/2021).
Dia menjelaskan PT menulis bertujuan meningkatkan pemeringkatan dalam World University Ranking. Beberapa PT di Indonesia, berupaya memiliki reputasi internasional dan masuk dalam jajaran universitas berkelas dunia. â€œPerguruan tinggi menulis sebagai persyaratan naik pangkat atau jabatan (dosen/peneliti), sementara untuk untuk mahasiswa adalah persyaratan kelulusan (wisuda),â€ ucapnya.
Maka dari itu, fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka merupakan bagian dari sarana prasarana yang harus tersedia di perpustakaan. Namun hal tersebut juga harus didukung dengan budaya menulis dan kesempatan untuk menyalurkan tulisannya.
â€œLahirnya budaya menulis di perguruan tinggi perlu dilakukan tidak hanya dalam jangka pendek, namun perlu dibuat untuk jangka panjang, sehingga budaya tersebut menjadi warisan yang akan terus dilahirkan oleh setiap generasi dan tulisannya bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,â€ tutupnya.
Saat ini, jumlah perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia mencapai 6.552 (3,98 persen) dari 164.610 perpustakaan di Indonesia. FPPTI merupakan wadah kerja sama perpustakaan perguruan tinggi yang berkarakter, unggul, berintegritas, terpercaya, dan mempunyai reputasi di tingkat nasional, regional, dan internasional.
*Laporan Tim Humas Perpustakaan Nasional RI

Rakornas Bidang Perpustakaan 2021: Siapkan Bahan Bacaan Menuju PT Menulis

Banda Aceh, Aceh - Perpustakaan memiliki kontribusi dalam pembangunan nasional lima tahun ke depan. Pembangunan perpustakaan dan literasi memiliki kontribusi terhadap upaya membangun masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang sedang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), budaya literasi masuk dalam tujuh prioritas agenda pembangunan yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
Kepala Sub Direktorat Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Didik Darmanto menyatakan dalam pidato pelantikan, Presiden Joko Widodo menyatakan ada lima prioritas nasional, salah satunya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.
Menurut Didik, perpustakaan bisa mengambil peran dalam meningkatkan kualitas SDM. Ada tiga peran yang bisa dilakukan perpustakaan yakni perpustakaan mengambil peran sebagai pusat ilmu pengetahuan dan informasi. â€œDalam perpustakaan ada sumber ilmu pengetahuan dan informasi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM,â€ jelas Didik saat menjadi pembicara dalam seminar â€œMewujudkan Ekosistem Perpustakaan Digital 4.0 dan Society 5.0 dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsaâ€ di Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia 12 yang berlangsung di Banda Aceh, Aceh, pada Selasa (12/11/2019). Seminar menghadirkan narasumber Didik Darmanto dan Rektor Pradita Institut Richardius Eko Indrajit dengan moderator Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional RI, Joko Santoso.
Selain itu, perpustakaan bisa mengambil peran menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pemajuan kebudayaan untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam naskah nusantara.
Didik menambahkan, prioritas pembangunan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan memiliki empat arah kebijakan, di mana salah satunya adalah meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas. â€œSehingga pembangunan perpustakaan perlu ditekankan dan diarahkan selain untuk memperkuat literasi, juga untuk menumbuhkan budaya inovasi dan kreativitas. Perpustakaan perlu diarahkan untuk membangun budaya literasi, budaya kreativitas, dan inovasi,â€ tutur Didik Darmanto.
Sementara itu, Rektor Richardius Eko Indrajit menyatakan society 5.0 berfokus pada manusia sebagai makhluk sosial dengan pendekatan humanis. Menurut Indrajit, masyarakat Jepang sudah siap memasuki society 5.0 karena semua hal sudah dalam kondisi serba digital. â€œSociety 5.0 adalah super smart society karena manusia diperkuat kapabilitasnya dengan teknologi informasi dan komunikasi,â€ jelas penulis puluhan buku ini.
Menurutnya, pada society 5.0, tidak semua masalah sosial bisa diselesaikan dengan pendekatan teknologi. Untuk merespons hal ini, disimpulkan bahwa society 5.0 memudahkan kehidupan, meningkatkan kualitas kehidupan, dan membuat manusia lebih produktif dalam bekerja. â€œCaranya mudah dengan mengalihdayakan tenaga manusia ke mesin (cloud computing). Perpustakaan juga sama, peminjaman buku tidak harus dimiliki, disimpan di cloud dan bisa dishare karena sudah disimpan di cloud,â€ urainya.
Meski semua serba digital, Indrajit menilai dalam society 5.0, profesi pustakawan tetap dibutuhkan. Hal ini lantaran tidak semua masalah sosial bisa diselesaikan dengan pendekatan teknologi. â€œMenciptakan atmosfer yang membuat orang atau pengunjung merasa betah di perpustakaan. Ada beberapa profesi yang terancam hilang di masa depan. Tapi ada profesi yang sulit digantikan di masa depan karena tetap membutuhkan rasa, aura, emosi, dan sensasi kepada orang lain atau pengunjung,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Hartoyo Darmawan

Perpustakaan dan Literasi Berkontribusi dalam Membangun Masyarakat Berpengetahuan & Berkarakter

Salemba, Jakarta -- Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, meminta kepada para pustakawan ahli utama untuk segera mengambil peran menjadi pelopor perubahan fundamental dalam merumuskan redefinisi, reorientasi, serta reimplementasi perpustakaan di masa yang akan datang. Sehingga diharapkan peran pustakawan lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.
â€œPerubahan cara pandang terhadap perpustakaan harus segera diubah untuk meyakinkan stakeholder untuk memastikan eksistensi perpustakaan di masa depan. Dengan perubahan ini diharapkan kita bisa menjawab tantangan global ke depan,â€ ujar Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando pada Kegiatan Audiensi Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI, Kamis (7/1/2021).
Dijelaskan, layanan perpustakaan saat ini tidak hanya terbatas pada bagaimana cara mendapatkan buku, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan layanan ilmu pengetahuan dari buku yang ada.
â€œKarena itu saat ini bukan lagi pustakawan mencari buku, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan. Tetapi bagaimana buku ini kita cari, kumpulkan kemudian diolah, diimplementasikan serta di review hasil dari penerapannya,â€ jelasnya.
Syarif Bando mengajak pustakawan utama untuk mengkaji persoalan yang ada di perpustakaan, seperti masih rendahnya budaya baca, indeks literasi yang masih rendah. Bagaimana persoalan itu terjadi harus dipahami, jangan lihat dari hulu nya saja tetapi perlu dikaji apa persoalan yang ada di hilir. Misalnya, kurangnya bahan bacaan sehingga masyarakat.
â€œPustakawan harus peka terhadap perubahan, kita harus jadi pelaku perubahan. Dan kami menaruh harapan pada Pustama untuk segera mengambil peran demi kemajuan serta perubahan perpustakaan,â€ lanjutnya.
Sementara itu, Koordinator Pustakawan Utama Perpusnas, Dedi Junaedi mengaku siap dalam rangka mengubah mindset perpustakaan, sekaligus ingin menjawab fungsi hilir dalam persoalan rendahnya minat baca masyarakat, salah satunya melalui kajian pustaka potensi wilayah.
â€œDalam kajian pustaka potensi wilayah, yakni buku-buku harus diperbanyak sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Di wilayah perbatasan ketika butuh buku kita siap bekerjasama dengan penulis dan penerbit,â€ ungkapnya.
Â 
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Pustakawan Utama Diharapkan Menjadi Pelopor Perubahan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pembangunan zona integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia, yang memiliki tujuan membangun reformasi birokrasi yang mampu mengembangkan budaya kerja di lokasi yang anti korupsi, berkinerja tingga dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birkorasi Bersih Melayani (WBMM) di lingkungan instansi pemerintah.
Demikian disampaikan, Tenaga Ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK, Yulita Windayani dalam Sosialisasi Zona Integritas, Selasa (6/10). "Strategi pencegahan korupsi ini mengandung semangat kolaborasi sehingga diharapkan tidak ada lagi ego sektoral dalam pencegahan korupsi. Dapat dilakukan bersama seluruh instansi untuk mewujudkan Indonesia bebas dari Korupsi," ungkapnya.
Yulita mengatakan, dalam pembangunan zona integritas ini dapat ditunjuk unit strategis yang dianggap penting terutama dalam hal pelayanan publik. Ada tiga kriteria, diantaranya unit strategis atau memegang peranan penting, memiliki jumlah SDM yang besar dan tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi.
Dijelaskan, dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBMM terdapatÂ  nilai komponen pengungkit sebesar 60 persen dan komponen hasil 40 persen. Adapun komponen pengungkit, seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja dan peninngkatan kualitas pelayanan publik.
Sedangkan, komponen hasil, diantaranya dilakukannya survey persepsi korupsi, presentase penyelesaian, dan nilai persepsi kualitas pelayanan. "Untuk menuju WBK dan WBMM kedua komponen tersebut harus terpenuhi," lanjutnya.
Selain itu, komitmen pimpinan dalam pembangunan zona integritas juga sangat penting, dan melibatkan semua level dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selanjutnya, simplifikasi dan inovasi layanan dalam melakukan pelayanan publik suatu instansi. Misalnya selama pandemi Covid-19 untuk mendorong perubahan di dalam instansi. Seperti mengurangi rapat tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
"Pikirkan sebenarnya jenis pekerjaan dan skill yang dibutuhkan untuk menjalankan unit kerja. Bangun infrastruktur yang mendukung terciptanya budaya baru yang terintegritas," pungkasnya.
Reporter : Wara Merdeka
Â

Berita

Menuju WBK dan WBBM, Perpusnas Gelar Sosialisasi Zona Integritas