Perpustakaan Nasional pada 31 Januari 2022Â  melaksanakan Apel Pagi rutin yang diadakan setiap hari Senin pagi secara virtual melalui aplikasi Zoom. Apel Pagi yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai Perpustakaan Nasional ini dipimpin oleh Deni Kurniadi selaku Kepala Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.
Â 
Dalam acara hari ini, Deni Kurniadi membeberkan beberapa prestasi yang diperoleh oleh Perpustakaan Nasional sepanjang tahun 2021, diantaranya :
Â 
Pertama, laporan keuangan Perpusnas mencatatkan prestasi yang mengesankan. Pada 14 September 2021, Perpusnas memperoleh penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal itu menjadi prestasi yang patut dibanggakan. Sebab, lima kali berturut-turut sejak 2016-2020 laporan keuangan Perpusnas mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.Â 
Â 
Kedua, Perpusnas mendapatkan penghargaan sebagai badan publik dengan kualifikasi â€œInformatifâ€ dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang Tahun 2021. Berdasar hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 2021, Perpusnas meraih nilai 93,73. Penghargaan diberikan Wakil Presiden Maâ€™ruf Amin kepada Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando. Â 
Â 
Ketiga, pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober , Perpusnas kembali meraih penghargaan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menganugerahkan media sosial Perpusnas sebagai Terbaik VII dalam Penggunaan Bahasa Indonesia. Penghargaan diberikan dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra 2021 yang diselenggarakan secara virtual.Â 
Â 
Keempat, Perpusnas meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik Tahun 2021. Perpusnas meraih predikat Terbaik II untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam ajang JDIHN Awards Tahun 2021.Â  JDIHN Awards merupakan pemberian penghargaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada anggota terbaik JDIHN atas kinerja dalam pengelolaan JDIH di institusi masing-masing.Â 
Â 
Kelima, Perpusnas meraih Anugerah Meritokrasi Tahun 2021 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di tingkat kementerian/lembaga dengan kategori Baik dengan 258 poin. Anugerah meritokrasi merupakan bentuk apresiasi tinggi yang diberikan KASN kepada instansi pemerintahan yang telah menerapkan sistem merit. Nilai baik merupakan bentuk keberhasilan Perpusnas dalam menerapkan sistem merit untuk memperbaiki manajemen ASN.Â 
Â 
Keenam, Perpusnas mendapatkan sertifikat standar ISO Kualitas Layanan. Prestasi ini, menjadi Triger dalam memacu kinerja Perpustakaan di Tahun 2022. Pemerintah berkewajiban, untuk menggalakkan promosi gemar membaca, dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Selain untuk menciptakan pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan juga berfungsi sebagai pusat belajar masyarakat, wahana dalam mencari informasi, serta rekreasi yang tidak hanya mencerdaskan, namun juga memberdayakan masyarakat, sehingga memberikan manfaat, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan taraf hidupnya.
Â 
â€œBila masyarakat sudah menyadari, dan merasakan secara langsung, manfaat layanan perpustakaan bagi kehidupannya, maka dengan sendirinya tingkat kegemaran membaca, akan meningkat. Tingkat pemberdayaan perpustakaan yang tinggi, merupakan wujud, dari kemampuan literasi masyarakat suatu negara.â€ tutur Deni sebelum menutup sambutan acara Apel Pagi.
Â 
Sambutan ditutup dengan kutipan pernyataan yang disampaikan Thomas J. Stanley, Ph.D â€œdalam bukunya dengan judul â€˜â€™100 Faktor yang membuat Suksesâ€™â€™ , dan ini bisa dijadikan perhatian untuk kita semua â€“ : Integritas, Disiplin, Good Interpersonal Skill, Dukungan dari Pasangan Hidup, BekerjaÂ  Lebih Keras dari Orang Lain, Mencintai Apa Yang Dikerjakan, Good and Strong Leadership, Semangat dan Berkepribadian Kompetitif, Good life Management, Ability to Sell Idea and Product, IQ, Sekolah (Sekolah Favorit), Lulus Dengan Nilai Terbaik.â€
Â 
Reporter - Syifa Azka Layalia

Sederet Prestasi Perpustakaan Nasional Sepanjang 2021

Jakarta- Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando bersama jajaran pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas RI) menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen setiap pimpinan unit kerja dalam melaksanakan tugas sesuai indikator kinerja.
Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan yang dilakukan Perpusnas. Indikator kinerja tersebut harus selaras antar tingkatan unit kerja.
Kepala Perpusnas saat memberikan arahannya pada Kamis (20/01/2022) mengatakan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Maka perlu disiapkan upaya sehingga dalam proses implementasinya bisa terealisasi dengan kinerja yang tinggi, mulai dari input, process, output, hingga outcome dan impact.
â€œPerjanjian kinerja adalah wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur. Kita adalah penerima amanat dari rakyat melalui negara. Maka dedikasi kita kepada rakyat harus dipupuk setinggi-tingginya,â€ imbaunya.
Menurut Syarif Bando, Â sudah bisa dibuktikan bahwa Â ASN di Perpusnas berkinerja. Namun dirinya menegaskan bahwa tugas sebagai pejabat negara adalah sebagai quality control agar organisasi berjalan ke arah tujuan yang benar dan cepat.
â€œJadi ada harus komando dari pimpinan. Agar kesatuan energi kita bisa mempercepat tercapainya tujuan. Karena itu perlu modal kemampuan teknis dan lapangan dan mendengar untuk mendapatkan alternatif pemecahan masalah menuju arah pencapaian,â€ tuturnya.
Lebih lanjut Syarif Bando menyampaikan perlu komitmen yang kuat, bukan sekedar kumpulan janji kinerja yang ditandatangani. Tapi harus menjadi awal sebuah kerja yang tuntas dan ikhlas, yang betul-betul menjadi ketetapan hati, dan benar-benar direalisasikan dengan baik di tahun anggaran 2022.
Indikator kinerja juga memerlukan evaluasi dan pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Selain itu, pelaporan kinerja dilakukan dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi amanat, juga upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Perpusnas untuk meningkatkan kinerjanya.
Pada Tahun 2021 masih ada target kinerja yang belum tercapai. Namun Syarif Bando berharap bahwa pada tahun 2022 pelaksanaannya akan semakin baik. Dengan begitu Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi semakin optimal.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Prakas Agrestian

Kepala Perpusnas: Perjanjian Kinerja Bentuk Komitmen Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari tujuh provinsi, yaitu Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sleman, Kamis, (6/9). Kunjungan tersebut dalam rangka melaporkan perkembangan pembangunan Center of Excellence (CoE ) yang menjadi bagian program pembangunan Perpustakaan Digital Nasional Indonesia, PDNI, yang digagas Perpusnas. Tujuan dibangunnya PDNI adalah untuk memenuhi kebutuhan pemustaka terhadap informasi tentang budaya yang ada di wilayah Indonesia melalui pengembangan perpustakaan serta informasi tentang budaya masyarakat yang ada di wilayah yang telah ditetapkan dengan standar kinerja yang tinggi.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi D.I. Yogyakarta Monika Nur Lastiyani menyampaikan instansinya telah membuat situs web Center of Excellence. â€œUntuk mendukung pembangunan dan pengembangan Center of excellenceÂ budaya Jawa, Dinas Perpustakaan Yogyakarta telah melakukan kegiatan-kegiatan seperti diskusi tentang kebudayaan Jawa, mucopat maupun bedah pustaka langka. Juga pengalihan huruf dan pengalihan bahasa terhadap buku-buku yang berhuruf dan berbahasa Jawa, maupun alih media koleksi budaya Jawa.Â  Selain itu koleksi, sumber daya manusia, infrastruktur serta tata kelola perpustakaan juga ditingkatkan, termasuk kerja sama antarperpustakaan,â€ terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Sudjono menggarisbawahi mengenai local content harus ada petunjuk teknis dan payung hukum. SudjonoÂ  memaparkan di Jawa Timur tersebar 8.501 desa/kelurahan dengan 666 kecamatan. Hampir 3.337 desa mempunyai minat bacanya baik. Pemerintah Jawa Timur juga bekerjasama dengan perguruan tinggi, Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya yang telah mensurvey tentang minat baca masyarakat Jawa Timur yang berada di atas rata-rata nasional. â€œKami ada tim membaca cepat dimana anak-anak dalam waktu singkat dapat membaca lima belas buku dan me-resume. Itu yang kita ajak untuk sosialisasi ke 38 kabupaten/kota,â€ ujar Sudjono.
Sedangkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat Ida Hendrawati mengatakan materi yang bisa ditampilkan pada web Center of excellence Jawa Barat sangat banyak namun masih terkendala kurangnya materi yang diinput dikarenakan kendala sumber daya manusia. â€œPada 2016 terkait pembudayaan kegemaran membaca di Jawa Barat, kami telah memulainya dari lingkungan keluarga. Bahkan pada tahun ini Dinas Perpustakaan telah melaunching literasi keluarga bekerjasama dengan PKK dari kota hingga desa,â€ papar Ida. Ida juga menambahkan bahwa di tingkat satuan pendidikan bersama dengan Dinas Pendidikan mengembangkan literasi sekolah dengan gerakan membaca 15 menit sebelum belajar.Â  Pada tahun 2015 juga membuat program West Java Leader Reading Challenge yang diikuti oleh dua ribu sekolah dari SD hingga SMA dimana para peserta selain dituntut membentuk kelompok baca tapi juga mereview apa yang telah dibaca.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Moh. Hasan Sanjaya menjelaskan pada 2019, pihaknya akan menghidupkan kembali perpustakaan multimedia yang sudah tidak aktif sejak 2016. â€œSejarah perpustakaan multimedia di Sulawesi Selatan telah menjadi sampel percontohan untuk wilayah Indonesia Timur. Bahkan, sejumlah provinsi lain pun kerap datang untuk belajar tentang perpustakaan multimedia,â€ ujar Hasan. Dari sekitar 3.000 pengelola perpustakaan desa di Sulawesi Selatan,Â  lebih dari setengahnyaÂ  cukup aktif dalam mengelola perpustakaan desa, terang Hasan.
Menanggapi Center of excellence, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif BandoÂ  mengatakan akan melanjutkan program tersebut namun harus bertransformasi pemikiran. Bukan sekedar mengumpulkan koleksi-koleksi naskah nusantara lalu kemudian menjadikannya koleksi unggulan per wilayah. â€œProgram yang ada saat ini sudah berjalan sudah baik dan harus dianggarkan kaitannya dengan pengayaan dan memastikan konektivitas antarwilayah ini berjalan,â€ pinta Muhammad Syarif. Syarif menegaskan bahwa visi Perpusnas adalah kegemaran membaca sehingga dapat terukur indeks literasi masyarakat Indonesia.
Â Reportase : Arwan Subakti

Perpusnas Dukung Pembangunan Perpustakaan Digital Nasional Melalui Center of Excellence

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Puluhan mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia melakukan kunjungan ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Selasa (21/6/2022). Dalam kunjungan tersebut, diterima langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan Sekretaris Utama Ofy Sofiana.
Wakil Rektor III Institut Pendidikan Indonesia mengatakan, kunjungannya ke Perpusnas menjadi bagian dalam upaya meyakinkan bahwa perpustakaan tetap menjadi pusat bagi pengembangan pengetahuan. Selain itu, Perpusnas juga menjadi bagian dari upaya memberdayakan masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Mahasiswa sebagai agent of change diharapkan dapat membudayakan konsep literasi dalam kehidupan. Kami harap pengelola Perpusnas dapat memberikan informasi yang sekiranya diperlukan oleh para mahasiswa," katanya.
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana menjelaskan, Perpusnas yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan adalah khusus digunakan untuk pelayanan publik masyarakat di bidang perpustakaan. Gedung layanan Perpusnas memiliki 24 lantai dan memiliki kurang lebih 35 jenis layanan.
Diantaranya, layanan anak, layanan difabel, layanan lansia, layanan monograf terbuka dan tertutup, layanan naskah kuno, layanan audiovisual, layanan multimedia, layanan lukisan dan foto. Tak hanya itu, Perpusnas juga memiliki layanan e-Resources berisi jurnal yang dapat diakses melalui ponsel.
"Layanan e-resources ini mungkin bermanfaat untuk mahasiswa dalam penulisan tugas akhir maupun skripsi. Layanan ini berisi jurnal dan dapat diakses secara gratis. Namun, perlu mendaftar sebagai anggota Perpusnas terlebih dahulu," jelasnya.
Lebih lanjut, Ofy Sofiana menjelaskan, fungsi Perpusnas sebagai pembina bagi seluruh jenis perpustakaan yang ada di Indonesia. Diantaranya, perpustakaan umum yang ada di provinsi, kabupaten/kota, perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan sekolah.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando berharap mahasiswa dapat memahami makna literasi yang tidak hanya sekadar dapat membaca dan menulis. Tetapi tingkatan tertinggi literasi yaitu menciptakan barang dan jasa yang berguna. Diharapkan mahasiswa juga nantinya setelah lulus mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai jurusannya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Aji
Â

Puluhan Mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Kunjungi Perpusnas

Medan Merdeka Selatan - Jakarta, Perpustakaan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Perpustakaan secara de facto juga menjadi satu-satunya yang didukung setidaknya tujuh Undang-Undang seperti tentang Perpustakaan, Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pemerintahan Daerah, Desa, Pendidikan Tinggi, Pemajuan Kebudayaan, Informasi dan Transaksi Elektronik. "Namun belum semua daerah memiliki peraturan daerah tentang perpustakaan," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan DPRD Kota Mataram, Kamis (17/1).
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan hanya Indonesia yang memiliki Undang-Undang Perpustakaan dimana Perpustakaan Nasional diberikan wewenang membina perpustakaan dari pusat hingga ke desa di seluruh Indonesia. Muhammad Syarif juga menerangkan bahwa dalam Undang-Undang 43 Tahun 2007 pasal 48, 49, 50, 51 mengamanatkan pemerintah dan masyarakat memfasilitasi tumbuh kembangnya pembudayaan kegemaran membaca. Jika dulu paradigma perpustakaan adalah tempat mengumpulkan buku-buku dan masyarakat datang untuk membaca buku. Kini, paradigma tersebut sudah berubah. Tidak lagi masyarakat harus datang ke perpustakaan tapi perpustakaan lah yang menjangkau masyarakat. "Perpustakaan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pengangguran, pengemis ataupun pemulung dapat menjadi pengusaha yang dapat meningkatkan perekonomian mereka melalui pemanfaatan perpustakaan," jelas Syarif.
Ketua Pansus DPRD Kota Mataram Abdul Malik mengatakan pihaknya ingin berkonsultasi mengenai regulasi teknis terkait pengelolaan perpustakaan berbasis TIK, khususnya batasan dalam mengembangkan perpustakaan digital, prosedur digitalisasi buku cetak ke elektronik, perlindungan hak cipta dan bagaimana memperoleh buku elektronik secara sah dan bagaimana implementasi digital terkait manajemen teknologi maupun kebijakan. OLeh karena itu, DPRD mengaku tujuan dari perda yang akan dibuat adalah untuk mempermudah masyarakat dalam menumbuhkan kegemaran membaca.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar yang juga berada di pertemuan tersebut mengapresiasi Kepala Perpustakaan Nasional menciptakan inovasi dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui lembaga perpustakaan. Selain itu Bahtiar juga mengapresiasi DPRD Kota Mataram yang melakukan inovasi melalui penyusunan perda perpustakaan. "Jangan terlalu rigid untuk membuat perda. Pokoknya saja yang diatur dalam peraturan daerah masalah teknis dapat diatur lebih lanjut," ujar Bahtiar.
Kapuspen Kemendagri sepaham dengan Kepala Perpusnas bahwa perpustakaan harus dapat menyediakan dan memproduksi buku-buku yang disesuaikan dan kondisi alam dan profesi yang ada di masing-masing daerah. "Buku yang disiapkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat misalkan di Lombok Utara kaya akan minyak maka disediakan buku-buku mengenai minyak, selain itu juga buku-buku tentang penanggulangan bencana," ujar Bahtiar.
 Reportase : Arwan Subakti

DPRD Kota Mataram Inisiasi Pembuatan Perda Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan adalah pusat peradaban dari sebuah bangsa. Sehingga tepatÂ  dikatakan bahwa perpustakaan menjadi barometer dari maju dan mundurnya sebuah bangsa. Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Komisi D Kota Malang, Suryadi, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, pada Rabu (19/2).
"Maju atau mundurnya peradaban sebuah bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki," ujar Suryadi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menyetujui bahwa perpustakaan berperan penting dalam membangun peradaban masyarakat suatu bangsa.
"Perpustakaan adalah benteng demokrasi yang paling universal, karena memiliki jiwa, pemikiran, ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa," jelas Syarif Bando.
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo

Perpustakaan, Pusat Peradaban Bangsa

Bandung, Jawa Baratâ€”Di saksikan mantan Wakil Presiden Muhamad Jusuf Kalla, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando bersama Rektor Institut Teknik Bandung (ITB) Kadarsah Suryadi Â melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MOU) di Aula Timur kampus ITB, pada Senin, (13/1). Tujuan penandatanganan MoU adalah untuk memberikan akses yang seluas-luasnya bagi kedua belah pihak.
Ruang lingkup MOU antara Perpusnas dan ITB melingkupi pengembangan sumber daya perpustakaan dan kepustakawan;, pengembangan pangkalan data katalog induk nasional (KIN) dan Indonesia OneSearch;, pemanfaatan bersama sumber daya koleksi;, pertemuan ilmiah, penelitian, publikasi bersama, dan pengabdian bersama di bidang perpustakaan dan kepustakawanan;, penghimpunan karya cetak dan karya rekam (KCKR);, serta perluasan jaringan perpustakaan lingkup nasional.Â Penandatanganan MOU dengan ITB merupakan bagian kelanjutan dari MOU Perpusnas dengan sejumlah perguruan tinggi/universitas di Indonesia.
Selain penandatanganan MOU antara Perpusnas dan ITB, dilakukan penandatangan serupa antara ITB dengan Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe (ITBK). Acara MoU ini dilakukan setelah orasi ilmiah dan penganugrahan Doktor Kehormatan bagi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.Â 
Reportase : Elsa Tuasamu
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Berita

Perpusnas dan ITB Jalin MOU Perpustakaan