Banda Aceh, Aceh - Pembangunan Perpustakaan Digital Indonesia akan dilaksanakan secara inklusif untuk meningkatkan daya guna perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan satu dari tujuh rekomendasi Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) 12.
KPDI 12 diselenggarakan di Banda Aceh, Aceh, pada 12-13 November 2019 dengan tema â€œMewujudkan Ekosistem Perpustakaan Digital 4.0 dan Society 5.0 dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsaâ€. Penutupan KPDI 12 menghasilkan tujuh rekomendasi untuk pembangunan perpustakaan digital dan tema KPDI 13 yang bakal berlangsung di Solo, Jawa Tengah.
Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia (FPDI) Zainal Hasibuan menyatakan pengelola perpustakaan harus berupaya agar seluruh warga Indonesia bisa mengakses perpustakaan digital dan tidak ada yang mengalami ketertertinggalan.
Guru Besar Universitas Indonesia ini menambahkan sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Perpustakaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pembangunan perpustakaan digital di Indonesia ke depan harus disinkronisasikan melalui Rencana Strategis Pembangunan Perpustakaan Digital Nasional 2020-2024. Rencana strategis akan disusun oleh FPDI dan dimasukkan dalam rencana kerja FPDI 2020.
â€œJadi sebelum KPDI ke-13, kita menyusun rencana strategis pembangunan perpustakaan digital nasional 2020-2024,â€ jelas Zainal Hasibuan dalam penutupan KPDI 12 di Hotel Hermes, Banda Aceh, Aceh, pada Rabu (13/11/2019).
Pembangunan Perpustakaan Digital Indonesia, ujar Zainal, akan diorientasikan untuk menunjang pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Ini bisa dicapai melalui sumber daya informasi dan pengetahuan. â€œIni melalui peningkatan konektifitas masyarakat terhadap berbagai sumber daya informasi dan pengetahuan; peningkatan akses dan ketersediaan sumber daya informasi dan pengetahuan terbuka dan penguatan konteks sumber daya informasi dan pengetahuan sesuai kebutuhan informasi bagi setiap warga negara Indonesia,â€ urainya.
Tahun depan, KPDI akan diselenggarakan untuk ke-13 kalinya pada 2020 di Solo, Jawa Tengah. Tema yang diusung adalah â€œRevitalisasi Perpustakaan Digital dalam Percepatan Transformasi Masyarakat Informasi menuju Masyarakat Sejahteraâ€. Di KPDI 12, rumusan mengenai perpustakaan digital dalam menyikapi kondisi destruktif diperkuat untuk merespons teknologi yang berkembang dengan cepat.
â€œJadi kalau kita lihat esensi society 5.0 itu, manusia sebagai pusat kegiatan di mana teknologi itu mensejahterakan manusia. Nah sebelum masyarakat sejahtera itu, adalah informasi. Kita sudah mulai memperkuat/mempertajam rumusan-rumusan mengenai perpustakaan digital dalam menyikapi destruktif yang terjadi di sekeliling kita oleh karena teknologi yang berkembang dengan cepat, semoga kita juga berubah dengan cepat. Di sini kita rumuskan ekosistemnya, di 2020 kita perkuat isi dari ekosistem tersebut. Kira-kira itu yang termaktub, tersirat untuk KPDI 13,â€ tukasnya. Pada penutupan, Zainal mengumumkan masa kepengurusannya berakhir pada tahun ini. Jonner Hasugian terpilih sebagai ketua baru FPDI periode 2019-2023.
Â 
Â

KPDI 12 Rekomendasi Pembangunan Perpustakaan Digital Dilakukan Secara Inklusif

<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Salemba, Jakarta -<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sebagai institusi pembina perpustakaan di Indonesia harus selalu mutakhir dalam mengikuti perkembangan peraturan internasional terkait pengolahan bahan perpustakaan.
<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pernyataan tersebut diutarakan oleh Pustakawan Utama Perpusnas Subekti Madriani saat memimpin apel pagi secara daring, Senin (29/7). Ia mengatakan telah terbit Peraturan Kepala Perpusnas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kebijakan Penerapan <span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Resource Description and Access <span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">(RDA) di Indonesia.
<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sebagai sarana untuk pengelolaan bahan perpustakaan berbasis web, Subekti menjelaskan RDA merupakan sistem pengatalogan generasi baru yang dirancang khusus untuk dunia digital. "RDA berisi instruksi untuk mendeskripsikan semua jenis bahan perpustakaan, termasuk versi digital dan <span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">online<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">. Deskripsi ini dapat digunakan dalam katalog berbasis web dan layanan penelusuran," ujarnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Untuk itu, ia menyampaikan, tujuan kebijakan penerapan RDA meliputi adanya kesamaan persepsi dalam pengolahan bahan perpustakaan, memberikan arah program dan kegiatan dalam penerapan RDA di Indonesia, serta mempermudah kerjasama pengatalogan antar perpustakaan.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Subekti juga menekankan pentingnya RDA dalam memudahkan akses informasi bagi pemustaka. &ldquo;Beberapa negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina sudah menerapkan RDA dalam pengolahan bahan perpustakaan, karena lebih berorientasi pada pemustaka dan memberikan kemudahan akses informasi lewat tautan informasi yang terkandung dalam dokumen,&rdquo; tegasnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ia menyambung, sasaran kebijakan penerapan RDA mencakup berbagai jenis perpustakaan, termasuk Perpusnas, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, organisasi profesi, dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan perpustakaan.
<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurutnya, terdapat perbedaan antara standar pengatalogan lama, <span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Anglo American Cataloguing Rules 2nd ed<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">. (AACR2), dengan RDA. "AACR2 tidak mampu lagi merepresentasikan isi dari bahan perpustakaan jenis digital. Nah, RDA hadir untuk menggantikan AACR2 dengan pendekatan yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi," imbuhnya.
<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dijelaskan, RDA didasarkan pada konsep <span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Functional Requirement Bibliographic Record<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> (FRBR) dan <span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Functional Requirement Authority Data<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> (FRAD) yang memudahkan pustakawan dalam mendeskripsikan bahan perpustakaan. "Dengan RDA, pustakawan dapat menyediakan informasi yang lebih lengkap dan terstruktur untuk pemustaka," jelasnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ia berharap penggunaan RDA dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di Indonesia dan mempermudah pertukaran data antar perpustakaan. "Dengan standar pengatalogan yang seragam, perpustakaan di Indonesia bisa memberikan layanan yang lebih baik dan efisien bagi pemustaka," pungkasnya.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter / Dokumentasi: Alditta Khoirun Nisa

Perpusnas Terapkan RDA untuk Tingkatkan Pengelolaan Bahan Perpustakaan Berbasis Web

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pelestarian menjadi soal krusial pada pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Pemerintah Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RPP SSKCKR).Â  Pelestarian tidak cukup berbicara soal restorasi, konservasi, dan upaya preventif, melainkan juga menyangkut manajemen serta sumber daya manusianya.
"Upaya preventif tidak hanya pengendalian, pengawasan dan kondisi ruangan agar koleksi tidak cepat rusak tapi juga soal penanganan," ucap perwakilan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Kemendikbud, Tubagus Sukmana atau yang akrab disapa Andre, pada lanjutan pembahasan RPP SSKCKR melalui video conference, Rabu, (13/5).
Menanggapi pertanyaan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, menerangkan sudah ada unit kerja terkait yang menangani pelestarian koleksi.
Pelestarian dalam RPP tidak hanya menyangkut soal karya cetak tetapi termasuk juga karya rekam. Karya rekam terbagi dalam dua bentuk, yaitu karya rekam analog dan digital.
Pembahasan yang dikomandoi Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana, merupakan pertemuan lanjutan ke-5 di tingkat PAK (Panitia Antar Kementerian) yang dibentuk sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 351/P/2020 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
PAK melibatkan sembilan institusi (K/L), antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Keuangan.
PelaksanaanÂ  SSKCKR dalam RPP bertujuan untuk: 1) mengelola koleksi KCKR sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolak ukur kemajuan peradaban bangsa; 2) mewujudkan sistem pendataan KCKR untuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam memanfaatkan KCKR; 3) meningkatkan kesadaran penerbit dan produsen karya rekam tentang pentingnya pelestarian KCKR yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan.
RPP SSKCKR berisikan 40 pasal dan memuat lima poin penting. Pertama, mengenai tata cara penyerahan KCKR. Kedua, mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi penerbit dan produsen karya rekam yang tidak taat melaksanakan kewajiban. Ketiga, mekanisme pengelolaan hasil SSKCKR. Keempat, tata cara peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam pelaksanaan SSKCKR. Dan kelima, bentuk penghargaan kepada pelaku SSKCKR dan masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan SSKCKR.
Penyusunan RPP bersinergi dengan Undang-undang (UU) lain, antara lain UU Kemajuan Budaya, UU Sistem Perbukuan, UU Perpustakaan, UU Sistem Nasional Iptek, dan UU SSKCKR.
Perpusnas berharap pembahasan di tingkat PAK tidak memakan waktu lama sehingga pada 2020 dapat disetujuiÂ untuk kemudian diundangkan. Melalui RPP, Perpusnas mendorong seluruh pihak untuk melestarikan karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi.
Â 
Reporter/Fotografer: Hartoyo Darmawan

RPP (Lanjutan) SSKCKR-Dorong Semua Pihak Lestarikan Karyanya ke Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Pemerataan pembangunan di bidang perpustakaan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan pustakawan agar dapat mendukung peningkatan budaya baca dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. &lsquo;Pustakawan Bergerak&rsquo; yang menjadi fokus kerja Perpustakaan Nasional di 2018 dapat terwujud melalui mekanisme kerja yang jelas.
Garis besar tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Pusat Perpustakaan Nasional 2018 yang digelar di Jakarta, Selasa, (29/1). Sekretaris Utama Perpusnas Dedi Junaedi mengatakan &lsquo;Pustakawan Bergerak&rsquo; dapat terwujud apabila ada mekanisme kerja yang jelas, sarana prasarana yang mendukung, dan anggaran yang memadai. &ldquo;Kebijakan dalam mendukung program &lsquo;Pustakawan Bergerak&rsquo; harus mengacu pada prinsip sinergi, keterbukaan dan profesional,&rdquo; ujar Dedi Junaedi.
Di kesempatan yang sama Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan sejumlah faktor yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tertinggal, seperti rasio buku yang beredar di masyarakat yang sangat kurang, budaya baca yang rendah, dan akses masyarakat terhadap perpustakaan yang kurang sehingga mengakibatkan tingkat literasi yang buruk. &ldquo;Di sinilah&nbsp; peran pustakawan dibutuhkan untuk mendorong masyarakat ke arah perbaikan dengan memobilisasi pengetahuan atau knowledge mobilization,&rdquo; kata Muhammad Syarif.
Pustakawan dengan segala kompetensi yang dimilikinya, lanjut Kepala Perpusnas, harus mampu berperan sebagai tutor dan mentor bagi tumbuh kembang perpustakaan dan budaya literasi masyarakat. Jangan ragu untuk membagikan setiap ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Meskipun ada sedikit pemerintah daerah yang belum memperhatikan perpustakaan dengan baik, namun hal itu jangan dijadikan kendala serius. &ldquo;Perpustakaan Nasional harus hadir, mengambil peran. Jangan sampai ada sebuah desa/kelurahan atau di pelosok manapun yang tidak tersentuh dengan perpustakaan,&rdquo; pesan Kepala Perpusnas.
Kehadiran pustakawan bergerak merupakan jawaban bagi generasi saat ini agar terhindar dari bahaya kebodohan akibat kurangnya asupan informasi maupun ilmu pengetahuan yang diperoleh. &ldquo;Kinerja pustakawan tidak selalu diukur dengan hitam diatas putih, tapi harus terlihat seberapa besar dampak&nbsp;(outcome)&nbsp;yang dirasakan masyarakat.&rdquo; Bahaya literasi sama halnya dengan bahaya narkoba yang mengancam generasi penerus bangsa.
Perpustakaan dipandang dalam aspek manapun selalu memberikan manfaat lebih. Ada tiga tugas penting perpustakaan di era saat ini yang sangat bisa dilakukan perpustakaan, yakni membentengi masyarakat dari bahaya informasi yang sesat (hoax), menginspirasi masyarakat untuk lebih hidup sejahtera, dan menjadi sumber informasi dalam segala bidang pengetahuan.
Rapat kerja pusat (Rakerpus) tahunan merupakan agenda wajib untuk mendukung program pembangunan nasional. Penyusunan kerja 2018 adalah rencana kerja yang kritis dan strategis. Kritis dikarenakan tahun 2018 adalah tahun terakhir untuk rencana strategis (Renstra) 2014-2019. Di katakan strategis karena tahun 2018 merupakan tahun persiapan untuk Renstra&nbsp; 2020-2024.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Rakerpus 2018 : Pustakawan Berperan dalam Knowledge Mobilization

TERDAMPAK sangat dalam, hingga -5,3%. Inilah salah satu dampak multi dimensional dari pandemi covid 19 yang hingga kini belum juga dapat diatasi baik nasional; belum lagi secara global banyak negara yang sudah terjebak dalam resesi ekonomi. Data BPNB pada 6 Septermber 2020 ada 194.109 kasus terinfeksi posiitif cobid 19, yang dinyatakan sembuh 138.575orang dan meninggal 8.025 orang, termasuk lebih dari 100 orang dokter meninggal karena virus ini. Sementara itu, di dunia ada 27.042.187 kasus terinfeksi posiitif covid 19, yang dinyatakan sembuh 19.145.359 orang dan meninggal 882.979 orang. Kita harus bersatu-padu untuk bersama-sama mengatasi maslaah tersebut. Kita harus disiplin mentaati protokol kesehatan, jangan sok jagoan dan besar kepala gegabah dan abai yang ujungnya dapat merugikan orang lain, termasuk dirinya sendiri. Kalau yang terinfeksi orang yang tidak disiplin pantaslah itu karena perbuatannya; namun kalau orang lain yang dirugikan atau bahkan meninggal maka sesungguhnya orang yang tidak disiplin itulah yang membunuhnya. Mau sampai kapan pandemi ini menghantui kehidpan ini? Pun, pemerintah telah menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan angaran sebesar Rp 87,55 Triliun untuk kesehatan, untuk jaminan sosial mencapai Rp 203,9 Triliun akibat dari berhentinya aktivitas penyerapan tenaga kerja sehingga banyak korban PHK. Untuk pemulihan ekonomi disiapkan sebesar Rp 226,72 Triliun untuk memacu kinerja industry dan pertumbuhan ekonomi. Dan Rp 177,03 Triliun untuk menjaga volatilitas sector keuangan dan pembiayaan UMKM dan koperasi. Ini harus kita kawal agar benar-benar tepat sasaran dan tidak dikorupsi; terlebih dimasa-masa pilkada serentak tahun ini. Faktanya banyak kepala daerah/wakilnya yang mengkorupsi uang rakyat dan kini menghuni hotal prodeo (jeruji besi) sebagai koruptor. Inilah buah simalakama dari pemilu langsung yang akan selalu berulang 5 tahun sekali. Pilkada serentak tahun ini diikuti oleh 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) dengan anggaran penyelengraan mencapai Rp 15 Triliun, ditambah Rp 5 Triliun untuk protokol kesehatan di TPS-TPS; diluar baya yang disiapkan oleh bakal calon yang maju dalam kontestansi politik lokal ini; antara lain untuk mahar politik dalam mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan pusat parpol, kampanye hingga politik uang.
Influencer menjamur
Kemajuan teknologi informasi dan komuniasi yang berbasis internet dan digital telah menumbuh-suburkan para influencer, endorser maupun buzzer dalam mempengaruhi opini publik di dunia maya. Hal ini juga merambah ke dunia politik, bahkan pemerintah pun disinyalir menggunakan jasa influencer maupun buzzer dengan menyiapkan dana yang cukup besar. Satu sisi ini suatu keniscayaan, namun harus pula diwaspadai penggunaan uang rakyat/negara, jangan sampai dikorupsi serta keberadaan influencer maupun buzzer akan mengancam eksistensi kehumasan yang lambat laun dapat dibubarkan karena tergeser oleh para influencer yang lebih terkenal dan banyak followernya daripada bagian humas. Pun, nilai ekonomi dari pendapatan para influencer sangat fantatis, seperti Keyli Jenner bayarannya mencapai USD 1 juta atau Rp 14,4 miliar sebagai sponsor perusahaan/instansi tertentu melalui instagrammnya yang memiliki 112 juta follower; Selena Gomez bayarannya mencapai USD 800 ribu atau Rp 11,6 miliar dengan 139 juta folower; Christiano Ronaldo bayarannya mencapai USD 750 ribu atau Rp 10,8 miliar dengan 137 juta follower; Justin Bieber bayarannya mencapai USD 650 ribu atau Rp 9,4 miliar dengan 101 juta follower; dan Neymar da Silva bayarannya mencapai USD 600 ribu atau Rp 8,7 miliar dengan 100 juta follower. Sedangkan di Indonesia influencer banyak dimainkan oleh para selebritis atau tokoh masyarakat yang kini mulai menjamur, terlebih di tahun pilkada serentak saat ini. Pilkada yang banyk dimonopoli oleh dinasti-dinasti sehingga rakyat harus cerdas untuk tidak memilihnya, gunakan hati nurani agar suara kita tidak tergadai oleh pencitraan dan politik uang. Sadarlah bahwa republik ini milik kita semua, sehingga jangan sampai dikuasai oleh kelompok dan dinasti tertentu. Ada contoh sangat baik yang patut kita teladani yaitu sikap Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso yang menolak anaknya (Aditya) untuk ikut seleksi AKABRI matra kepolisian karena beliau menjaga integritasnya supaya tidak terjerembab dalam penyalahgunaan wewenang. Inilah nilai moral yang harus dijunjung tinggi, bukan sekedar peraturan perundang-undangan; karena norma moral etika sesungguhnya lebih tinggi daripada hanya sekedar aturan-aturan yang dibuat demi kepentingan mereka. Disinilah diperlukan pemimpin yang negarawan berkarakter kebangsaan. Tragis memang, di zaman now, sangatlah sulit menemukan sosok-sosok yang berkarakter negarawan. Umumnya mereka belum selesai dengan urusan dirinya maupun keluarganya sehingga mereka akan mengutamakan kepentingan diri dan keluarganya (maupun kroni-kroninya).
Disamping influencer, ada juga endorser dan buzzer yang meramaikan jagat maya, dunia digital. Influencer dalam melakukan akktivitasnya seperti promotor yang mempromosikan seseorang maupun produk. Endorser dalam mempromosikan terlebih dahulu mencobanya, kemudian mereview dan mempromosikannya semacam testimoni). Sedangkan buzzer bagaikan informan yang menyampaikan informasi berulang-ulang agar si penerimanya mengerti (aware), tanpa harus mempengaruhinya. Informasi yang diberikan pun tergantung user/pemesannya. Banyak yang menggunakan akun anonim sehingga sulit dilacak oleh orang awam dan sering mengirimkan informasi-informasi yang sesat menyesatkan. Intinya, mereka-mereka adalah penyedia jasa untuk mempengaruhi orang melalui medsos entah bagaimana caranya. Semakin mereka mampu mempengaruhi dan mempromosikan suatu produk, value serta engagement yang mereka miliki semakin besar.
Ekonomi Digital
Di tengah covid 19, ekonomi digital berkembang sangat pesat dipicu adanya protokol kesehatan sehingga komunikasi dan semua transaksi antar personal dilakukan melalui media daring/online yang dilakukan dari rumah masih-masing. Trilogi pencegahan penyebaran covid 19 yang meliouti cuci tangan, pakai masket dan jaga jarak pun harus ditaati demi kemashlahatan bersama. On line system telah menjadi kebutuhan zaman now, namun internet di nusantara baru menjangkau sekitar 47%, sehingga belum ada pemerataan; termasuk pusat bigdata berada di negara Singapura (disini banyak kerawanan dan ancaman bagi keamanan data maupun transaksi-transaksi digital). Masih banyak persoalan menyangkut sistem digital yang harus diselesaikan; seperti UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE belum cukup mengatur transaksi dan ekonomi digital, konektivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia, akses teknologi dan keuangan bagi pelaku ekonomi digital masih menjadi kendala, Cyber security nasional masih lemah karena kita belum memiliki platform IT nasional sendiri, masih dikuasai oleh asing. Sehingga diperlukan kehadiran dan keberpihakan negara untuk menyiapkan infrastruktur dn regulasi menyangkut ekonomi digital yang pro-rakyat dan pro-kepentingan nasional.
Digitalisasi sudah merambah ke semua gatra kehidupan, bukan hanya sektor ekonomi saja; sebut saja pembelajaran daring/online. Ada kebijakan yang sekedar sporadis belum menyentuh persoalan substansialnya. Bagaimana mungkin, para siswa/peserta didik yang tinggal di kampung-kampung, gunung-gunung, pulau-pulau kecil yang terluar, terdepan dan tertinggal dapat menikmati pelmbelajaran daring ini? Akses internet saja baru menjangkau sekitra 47% di seluruh nusantara. Dihebohkan lagi dengan program subsidi pulsa untuk para dosen, guuru, siswa dan mahasiswa yang jumlahnya mencapai Rp 8,9 triliun. Semestinya kita fokus untuk membangun infrastruktur internet agar terjadi pemerataan dan jangan menganggap bahwa bahwa Indonesia ituÂ  keadaannya sama seperti Jakarta. Di Jakarta saja banyak kelompok rakyat miskin dan korban PHK akibat covid 19 yang terdegradasi pendapatannya sehingga tidak mampu membeli gawai (smartphone). Kini anak-anak mereka harus gigit jari, tidak dapat menikmati merdeka belajar. Disilah diperlukanÂ  afirmative poliicy yang berkesinambungan dan tuntas.
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Â PEN di tengah pandemi covid 19 merupakan langkah re-setting dan transformasi erekonomian di tengah Era Abnormal (yang kebyakan orang menyebutnya era new normal). Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) sangat ditentukan oleh kebijakan sector kesehatan agar menjaga kapasitas pemerintah pusat hingga daerah, penegak hukum dan sector usaha dalam mengawal kebijakan transisi PSBB supaya tidak menimbulkan lonjakan kasus baru covid 19 (second wave) sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung. Begitu juga, kebijakan pemulihan ekonomi nasional harus benar-benar sesuai sasaran dan taat azas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan maupun melanggar hukum, walaupun extra ordinary. Harus dijamin efektivitas paket jaring pengaman sosial dan paket stimulus ekonomi ke sektor-sektor UMKM,Â  koperasi, BUMN, perbankan maupun perusahaan lain. Namun tetap dicermati jangan sampai ada penumpang gelap yangÂ  menangguk keuntungan, terlebih dalam waktu dekat ada pilkada serentak 2020 ditengarai bakal menjamur politik dinasti dan uang. Oleh karena itu rakyat harus cerdas dan berani menolak politik dinasti dan uang agar demokrasi benar-benar berlangsung luber dan jurdil.
Â Â Â Â  Pacu ekonomi di tengah wabah covid 19 di Era Abnormal sangat mutlak diperlukan disiplin tinggi dari setiap orang yang berada di ruang public, tempat , pusat-pusat bisnis, pasar-pasar, perkantoran maupun tempat-tempat keramaian lainnya. Pun, kita menyaksikan begitu PSBB dilonggarkan terjadi lonjakan kasus terinfeksi positif covid 19 dalam jumlah besar.Â Pertumbuhan ekonomi tidak sekonyong-konyong terwujud tanpa ihtiar kita semua, mulai dari mobilitas masyarakat, modal dan barang. Ketiganya merupakan faktor fundamental dalam mencapai pertumbuhan. Di sisi lain, golongan ekonomi lemah dan pelaku usaha mikro dan kecil maupun koperasi perlu penguatan baik permodalan, manajerial dan kinerjanya. Ini sangat penting, agar ekonomi nasional segera pulih, kalu berlarut-larut dapat terjadi resesi. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi resesi yaitu terjaganya sector keuangan dan dunia usaha. Â Â  Respon terhadap kebijakan PEN harus mampu mengantisipasi dinamika perubahan baik faktor internal maupun eksternal, setidaknya 2 tahun ke depan. Faktor internal anatara lain a) ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh; b) Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021); c) Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja; dan d)Â  permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.; e) Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan. Adapun faktor eksternal antara lain : kondisi perekonomian yang tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing. Pun, kita harus melakukan penguatan terhadap identitas kebangsaan sebagai modal dasar ke-Indonesia-an kita agar senantiasa bersama-sama, bersatu padu melawan covid 19 sambil berdoa agar Allah SWT mengangkat penyakit tersebut dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sediakala. Â Aamiin YRA.

Influencer dan Ekonomi Digital

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
Kunjungan diterima langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar, dengan didampingi Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Nani Suryani, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Nurcahyono dan Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Agus Sutoyo.
Edi Rusdi menyampaikan, kunjungan tersebut dilakukan untuk konsultasi sekaligus koordinasi terkait pengembangan perpustakaan. Seperti pembangunan gedung perpustakaan, pengadaan perabot, TIK dan bahan pustaka Tahun 2024 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan.
DAK adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk digunakan dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berencana membangun gedung perpustakaan yang repersentatif. Kehadiran gedung tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi generasi yang akan datang.
"Untuk meningkatkan generasi yang gemar membaca dan literasi, sehingga kita perlu berkolaborasi. Kunjungan ini sekaligus meminta arahan dan bimbingan mengenai pengembangan perpustakaan di Pontianak. Diharapkan dapat memberikan dampak positif dan kemajuan bagi wilayah Pontianak," ungkapnya, Senin (16/1/2023).
Adin Bondar menjelaskan, jenis DAK Fisik saat ini yakni DAK fisik penugasan. Bantuan DAK diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu.
"Maka perlu segera diajukan melalui aplikasi KRISNA, karena di bulan Januari ini akan ditentukan lokasi prioritas (lokpri)," jelasnya.
Deputi juga menyarankan agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak untuk terus berkoordinasi dengan Bappeda setempat.
Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar menyerahkan buku berjudul Impact Stories of Library Transformation Based on Social Inclusion kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Buku tersebut berisi tentang kisah penerima program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal
&nbsp;

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

KPDI 12 Rekomendasi Pembangunan Perpustakaan Digital Dilakukan Secara Inklusif

Perpusnas Terapkan RDA untuk Tingkatkan Pengelolaan Bahan Perpustakaan Berbasis Web

RPP (Lanjutan) SSKCKR-Dorong Semua Pihak Lestarikan Karyanya ke Perpustakaan

Rakerpus 2018 : Pustakawan Berperan dalam Knowledge Mobilization

Influencer dan Ekonomi Digital

Koordinasi Terkait DAK Fisik, Wali Kota Pontianak Kunjungi Perpusnas