Senayan, Jakarta -Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPR) RI Achsanul Qosasi didampingi Auditor Utama Keuangan Negara III Blucer W. Rajagukguk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2017 atas Perpustakaan Nasional di kantor BPK, Selasa, (5/6). Penyerahan LHP tersebut diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando. Perpusnas menurut LHP meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Â  WTP yang diraih Perpusnas adalah kali kedua berturut-turut setelah ditahun 2017 juga mendapatkan predikat serupa atas LHP tahun 2016. Sebanyak 38 Kementerian/Lembaga yang berada di lingkungan Auditoriat Keuangan Negara III menerima seluruh LHP atas Laporan Keuangan K/LÂ  2017.
Dalam sambutannya Achsanul Qosasi menyampaikan apresiasi kepada K/L yang mengalami peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Hal tersebut dapat terlihat bahwa tidak ada satu pun kementerian/lembaga yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) pada tahun 2017.
Menindaklanjuti LHP, AchsanulÂ menjelaskan sesuai UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada pasal 20 ayat 1 bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Ayat 2 mengenai Pejabat wajib memberikan jawaban kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.Â  Jawaban yang disampaikanÂ  kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
"Kami tidak ingin pemeriksa BPK datang dengan mindset mencari salah. Yang dilakukan BPK adalah mengkonfirmasi apakah sudah tepat atau tidak. Lalu, dilakukan uji kebenaran.Â  Bila salah beritahu dimana kesalahannya," tegas Achsanul.
Anggota III BPK tersebut menjelaskan apabila ada permasalahan yang signifikan hendaknya ditindaklanjuti dan diperbaiki. Apabila tidak mungkin ditindaklanjuti, hal tersebut dilaporkan ke BPK secara tertulis dan didiskusikan dengan tim pemeriksa BPK. Dengan demikian BPK dapat mengklasifikasikan sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Perpusnas Pertahankan Predikat WTP

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Indonesia masih memiliki tantangan luar biasa dalam mengembangkan kualitas masyarakatnya. Begitu pun dengan masyarakat Kota Bandar Lampung yang masih rendah tingkat minat bacanya. Dengan penduduk 1,2 juta yang tersebar di 20 kecamatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung memutuskan untuk membangun gedung perpustakaan yang berada di pusat kota yang rampung pada 2019. Gedung perpustakaan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan minat baca masyarakat Kota Bandar Lampung.
"Kami mengundang Kepala Perpusnas untuk meresmikannya pada tanggal 12 Februari nanti," ujar Rustam, pada Kamis, (6/2).
Merespon undangan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional mengaku mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung. Secara baik, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando akan berupaya hadir pada peresmian nanti.Â 
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Demi Tumbuhkan Minat Baca dan Literasi, Kota Bandar Lampung Dirikan Perpustakaan 

Padang Panjang, Sumatera Barat&mdash;Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Ofy Sofiana, membuka secara resmi ajang Temu Penyair Asia Tenggara (TPAT) II, pada Rabu (30/11/2022) di Auditorium Mifan Water Park, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.
Acara pembukaan ditandai dengan peluncuran dan penandatanganan secara simbolis antologi puisi Kabut, Hujan, dan Segala yang Dikenang dengan tema tokoh dan sejarah Kota Padang Panjang.
Dalam sambutannya, Ofy Sofiana mengapresiasi Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Padang Panjang, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung demi terwujudnya kegiatan TPAT II.
&ldquo;Kegiatan yang akan dilaksanakan selama empat hari hingga tanggal 3 Desember ini semakin menguatkan upaya Kota Padang Panjang sebagai Kota Literasi. Berbagai upaya yang telah dilakukan berbagai pihak dengan aktivitas penguatan budaya baca, peningkatan literasi hingga kegiatan sastra dan budaya dalam bentuk temu penyair ini akan menjadi pendorong nyata untuk mewujudkan masyarakat Padang Panjang yang literat,&rdquo; jelasnya.
TPAT II sesungguhnya selaras dengan agenda pembangunan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan yang kemudian diturunkan dalam Rencana Strategis Perpusnas yaitu Pengembangan Budaya Membaca dan Pengembangan Perbukuan dan Penguatan Konten Literasi. Buku puisi yang dihasilkan akan menjadi bagian dari jejak peradaban dan khazanah ilmu pengetahuan. Karena produk-produk sastra dan budaya adalah bagian dari produk literasi itu sendiri.
Sementara itu, Wali Kota Pajang Panjang, Fadly Amran, menyampaikan selamat datang kepada seluruh penyair dari negara Asia Tenggara di Kota Serambi Mekkah. &ldquo;Ini momen yang sangat berbahagia bagi kami, karena visi misi Kota Padang Panjang sebagai Kota Pendidikan, Kota Literasi terjawab dengan kegiatan pariwisatanya yang bertajukkan pendidikan dan literasi, salah satunya kegiatan Temu Penyair Asia Tenggara ini,&rdquo; tuturnya.
Fadly berharap, gelaran TPAT II akan membawa kesan dan kenangan kepada seluruh penyair tentang keindahan, kenyamanan, dan romantisme di Kota Padang Panjang.
Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Endang Kurniady, yang menyampaikan sambutan gubernur juga turut mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. &ldquo;Kegiatan ini bisa meningkatkan semangat bagi pemangku kebijakan, pegiat literasi, masyarakat untuk meningkatkan nilai gemar membaca,&rdquo; ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Ketua Pelaksana TPAT II, Ubaidillah Al Anshori, mengatakan kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya di Padang Panjang. "Terdapat 500 puisi yang masuk dalam proses kurasi, kita pilih 100 peserta," katanya.
Ubay berharap dengan adanya kegiatan ini, Kota Padang Panjang semakin dikenal dan nama Padang Panjang tercatat lebih banyak dalam arsip-arsip puisi.
TPAT I sukses digelar pada 2018 dan menghadirkan 300 lebih penyair. Pada gelaran kali kedua ini, sebanyak 100 penyair hadir memeriahkan TPAT II. Mereka berasal dari berbagai kota di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan beberapa daerah lainnya, termasuk penyair dari Asia Tenggara seperti Timer Leste, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Brunei Darussalam.
Reporter: Edi Wiyono
Fotografer: Edi Wiyono
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Sestama Perpusnas Membuka Temu Penyair Asia Tenggara II

<span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Salemba, Jakarta<span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dapat menjadi garda terdepan dalam gerakan literasi di Indonesia.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Yahyono mengatakan berbagai macam kegiatan yang mendukung terwujudnya literasi terbaik untuk masyarakat Indonesia telah dilakukan Perpusnas.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Salah satunya, Gerakan Literasi Desa yang dicanangkan oleh Plt Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz bersama Wakil Presiden Maruf Amin dalam acara puncak peringatan ulang tahun Perpusnas tanggal 17 Mei 2024.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Dalam Gerakan Literasi Desa yang cukup intens ini, Perpusnas akan memberikan bantuan buku bacaan ke 10.000 desa dalam rangka menunjang literasi yang terbaik untuk masyarakat di Indonesia,&rdquo; ujarnya dalam apel pagi, Senin (5/8/2024).
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurutnya, dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup bervariatif, dan didukung adanya regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, maka gerakan literasi di Indonesia akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Semua gerakan ini akan menjadi satu, jika didukung oleh regulasi yang tepat dan sesuai dengan UU No. 43 tahun 2007, bahwa muara terakhir dari gerakan literasi ini adalah adanya dukungan yang kuat dari semua perpustakaan yang ada di Indonesia,&rdquo; ungkap Yahyono.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Yahyono menambahkan, salah satu langkah yang harus diambil agar gerakan ini sukses adalah dengan meningkatkan jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Dengan adanya perpustakaan berstandar nasional di seluruh indonesia akan menjadi pendukung utama gerakan literasi yang dibutuhkan masyarakat saat ini,&rdquo; imbuhnya.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menutup sambutannya, Yahyono menyampaikan bahwa upaya yang dapat dilakukan Perpusnas antara lain menyiapkan regulasi melalui Sekretariat Utama; menyiapkan sarana prasarana seperti bahan bacaan melalui Deputi I; serta menyiapkan sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki kompetensi sesuai dengan perannya melalui Deputi II.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Semoga apa yang menjadi ide dan gagasan tersebut dapat melibatkan semua pihak, baik itu pustakawan, profesi lainnya yang berkaitan, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia,&rdquo; tukasnya.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Gilang Arwin Saputri

Perpusnas Dukung Terwujudnya Literasi Terbaik untuk Masyarakat Indonesia

Jakartaâ€”Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah menjadi kewajiban bagi seluruh K/L, di mana kewajiban penerapan SPIP tersebut menjadi target RPJMN dan telah diterjemahkan dalam Renstra Perpusnas serta menjadi target pelaksanaan reformasi birokrasi. Mekanisme dan penilaian SPIP senantiasa diperbarui seiring perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang bertujuan agar meningkatkan evaluasi dan implementasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Perpusnas.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan peraturan baru terkait sistem pengendalian intern pemerintah yang mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Kepala BPKP No. 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah. Peraturan baru yang ditetapkan pada 7 April 2021 lalu adalah Peraturan BPKP No. 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Inspektorat sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan internal menyelenggarakan sosialisasi peraturan tersebut bagi seluruh pegawai Perpusnas. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini menghadirkan narasumber Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP dan auditor madya pada Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP.
Perpusnas sangat berkomitmen untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP namun masih terkendala dalam hal kemampuan individual ASN. Beberapa hal yang jadi penyebab kelemahan dalam pengawasan yaitu komitmen, rasa toleransi, pemahaman akan efisiensi dan efektivitas. Demikian disampaikan Kepala Perpusnas M. Syarif Bando dalam sambutannya pada Rabu (15/9/2021).
Oleh karena itu, Perpusnas memohon bimbingan, penjelasan, dan pencerahan mengenai apa yang diperlukan agar dapat naik level dari 3 menjadi level 4.
â€œPengendalian anggaran bukan hanya sekedar memenuhi syarat administrasinya, ada barangnya, tidak ada mark-up, tidak ada fiktif. Bukan. Ada hal lain yang lebih penting dari pada itu, bagaimana para pimpinan ini memikirkan skala prioritas di era masyarakat yang membutuhkan. Kita tidak bisa baik kalau tidak mau diperbaiki dari luar,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP, Ayi Riyanto, mengingatkan bahwa peraturan ini tidak mengubah PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP.
â€œIni bukan perombakan dari PP nomor 60. Tidak. PP nomor 60 tidak dirombak sama sekali. Ini hanya perombakan metode untuk pengukuran maturitas. PP nomor 60 tetap berlaku. Tetapi peraturan ini tentang bagaimana melakukan pengukuran. Jadi dalam pengukurannya, kita integrasikan, supaya tidak hanya SPIP itu dimaknai sebagai internal control, tetapi sebagai lingkup governance secara utuh,â€ tegasnya.
Beberapa aspek terkait penilaian yang berubah pada peraturan baru, yaitu objek penilaian, kaitan dengan empat tujuan SPIP, penentuan satker sampel, penilaian efektivitas pengendalian, metodologi penilaian, pengintegrasian penilaian, fokus penilaian, dan proses penilaian.
Pada peraturan sebelumnya, penilaian terkesan document based. Dokumen harus lengkap agar nilainya bagus. Ke depannya justru lebih kepada substance over form, yaitu apakah substansi tergambar karena manajemen risiko yang baik harus sampai tahap terinternalisasi pada setiap pegawai. Perilaku setiap pegawai harus mencerminkan bahwa mereka sudah sadar mengenai risiko dan bagaimana memitigasinya agar risiko tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu, substansinya yang harus dipahami terlebih dahulu, kemudian dibuktikan dengan dokumen; apakah dokumennya menggambarkan substansinya.
Pada peraturan yang baru, penilaian SPIP akan mengintegrasikan penilaian indeks manajemen risiko, indeks efektivitas pengendalian korupsi, dan kapabilitas APIP.
Fokus penilaian sebelumnya lebih kepada pemberian skor/level. Sedangkan, sekarang lebih ke apa area of improvement yang bisa diperbaiki dan pemberian rekomendasi perbaikan proses manajemen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Skor bukan lagi fokus utama, tapi merupakan dampak dari pencapaian sesuatu.
Lebih lanjut Ayi menambahkan bahwa komitmen K/L untuk meningkatkan kualitas perencanaan, menerapkan manajemen risiko, dan meningkatkan kompetensi SDM menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi pedoman.
Â 
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Â 
Â

Inspektorat Sosialisasikan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021

Jakarta, Bulan September merupakan bulan yang istimewa bagi insan perpustakaan, baik pustakawan maupun para pegiat literasi. Pasalnya, tiap tanggal 14 September selalu diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan.
Hari Kunjung Perpustakaan menjadi momentum yang sangat penting dirayakan dengan berbagai kegiatan, tidak hanya Perpustakaan Nasional (Perpusnas) saja tetapi juga perpustakaan daerah dan perpustakaan khusus lainnya.
"Kita tunjukkan semangat dan komitmen kita untuk terus menggerakkan produktivitas bangsa, kemampuan bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa dengan membaca," ungkap Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Joko Santoso, yang bertindak sebagai Pimpinan Apel pada Apel Pagi Rutin, Senin (6/9/2021).
Sejarah Hari Kunjung Perpustakaan, ujar Joko, dimulai sejak 14 September 1995 pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ini berawal dari dari Ketetapan Presiden Soeharto kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI dengan surat nomor 020/A1/VIII/1995 pada tanggal 11 Agustus 1995. dalam surat tersebut, berisi tentang usulan pencanangan hari kunjung perpustakaan pada tanggal 14 September 1995.
"Presiden Soeharto memiliki harapan dengan adanya ketetapan tersebut dapat memberikan tujuan yang positif bagi gerakan aktivis intelektual di Indonesia, terutama di dalam menyebarkan budaya membaca generasi bangsa Indonesia," ujarnya.
Dalam tulisan yang ditulis oleh Kepala Perpusnas pertama, Mastini Harjo Prakoso pada Majalah Himpunan Perpustakaan Chusus Indonesia (HPCI), lanjut Joko, disebutkan bahwa Indonesia pernah menjadi negara yang produktif dalam menerbitkan berbagai judul buku. Hal ini juga terkait dengan semangat Presiden Pertama Soekarno yang memang sangat menggilai membaca dan mendukung penuh untuk menjadikan penerbitan termasuk juga aktivitas membaca, pemberantasan buta huruf, \ sebagai prioritas pertama.
"Terlihat pada tahun 1963, banyak terbitan buku di Indonesia bahkan pihak swasta sudah mulai berani membangun berbagai usaha penerbitan dan buku di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian Amerika sebagai negara Adi Kuasa. Bahkan mereka membeli buku terbitan Indonesia dengan membuka kantor cabang Perpustakaan Nasional Amerika Serikat di Indonesia," jelasnya.
Tak hanya Amerika Serikat, Badan Literasi Belanda Koninklijk Instituut voor Taal â€“, Land â€“ en Volkenkunde (KITLV) memusatkan untuk mengakuisisi terbitan indonesia di bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan, Australia juga membuka perwakilan kantor Perpustakaan Nasional menunjuk agennya untuk membeli ragam buku terbitan Indonesia khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan sosial.
Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam, lanjutnya, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dapat dijadikan Perpusnas untuk terus menggerakkan serta memastikan karya tentang Indonesia dari berbagai macam terbitan bisa dihimpun.
"Ini untuk menjadikan Perpusnas sebagai pusat rujukan yang memang dapat diandalkan, sebagai upaya kita untuk menyediakan refrensi dari berbagai macam penelitian penting tentang indonesia," pungkasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Pertahankan Predikat WTP

Demi Tumbuhkan Minat Baca dan Literasi, Kota Bandar Lampung Dirikan Perpustakaan

Sestama Perpusnas Membuka Temu Penyair Asia Tenggara II

Perpusnas Dukung Terwujudnya Literasi Terbaik untuk Masyarakat Indonesia

Inspektorat Sosialisasikan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021

Sambut Hari Kunjung, Momentum Wujudkan Cita-cita Bangsa Melalui Membaca