Jakarta - Perpustakaan Nasional RI menyusun pedoman literasi informasi untuk kesejahteraan. Pedoman ini menjadi acuan bagi perpustakaan di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan program literasi untuk kesejahteraan. Draf pedoman disosialisasikan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan secara daring dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, yakni pustakawan, akademisi, pegiat literasi, forum taman bacaan masyarakat, hingga umum.

Ketua Tim Pakar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Haryono Suyono mengapresiasi pedoman yang disusun sejak Februari 2020 ini. Menurutnya, buku pedoman ini bisa membuat individu yang tidak mengetahui ilmu perpustakaan akan jatuh cinta dan kemudian akan menempuh ilmu untuk menjadi pustakawan yang profesional. Dia berharap buku pedoman ini bisa menjadi buku wajib untuk perguruan tinggi. “Lebih-lebih kalau melihat gedungnya (perpustakaan, red.), lebih-lebih kalau melihat kumpulan bukunya, dan berbagai ilmu yang ada di situ, tentu akan jatuh cinta,” ujarnya saat menjadi Keynote Speaker dalam FGD yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin (16/11/2020).

Haryono menekankan pustakawan dan pengelola perpustakaan harus memiliki komitmen tinggi dan berorientasi pada layanan. Karena tanpa kedua hal itu, layanan perpustakaan tidak berkualitas. “Pustakawan harus betul-betul mempunyai komitmen untuk melayani biarpun yang dilayani mematung, tidak bicara, dan tidak bergerak-gerak, dan sebagainya. Salah satu yang saya akan minta dan mohon dapat dimasukkan di dalam draf pedoman literasi ini adalah bahwa tujuan dari ini adalah bagaimana kita memperkuat landasan Pancasila, UUD 45, dan Nawa Cita,” urainya.

Sehingga buku pedoman ini bisa membaca orientasi pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada pencapaian target nasional dan SDGs yang memberi inspirasi, mendorong peningkatan Human Development Index serta tingkah laku mandiri dan dinamik.

Buku pedoman ini didorong agar bisa menjadi buku induk atau petunjuk untuk para pustakawan dan ditindaklanjuti dengan materi yang menghibur masyarakat. “Sehingga dengan sendirinya buku induk yang pertama ini biarpun mungkin terbitnya pelan-pelan begitu, tetapi akan menjadi induk yang akan ada suplemen, baik itu tahunan, enam bulanan atau kuartalan, atau bulanan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Sehingga perpustakaan men-trigger sesuatu keadaan atau suatu kegiatan yang dilakukan dengan action yang sifatnya lebih rasional,” jelasnya.

Dia berharap melalui program ini, daya saing manusia Indonesia semakin meningkat. Karenanya, ujar Haryono, jaringan perpustakaan harus ada mulai dari pusat hingga desa dalam mendukung perpustakaan sebagai sumber referensi pemberdayaan sumber daya manusia dan melestarikan budaya bangsa. “Melengkapi dan memberikan arahan kepada para pustakawan dalam melayani masyarakat yang makin kompleks, makin canggih, dan makin kepingin dilayani dengan cepat karena sekarang sudah pada masa 4.0,” pungkasnya.

Reporter: Hanna Meinita