Jakarta - Dalam upaya percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menerima beberapa strategi yang dapat diimplementasikan dari Kementerian PANRB.
ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja atau satuan kerja, diutamakan pada unit kerja atau satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB, Andi Rahadian, pada kegiatan Sosialisasi Pembangunan ZI di Lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (18/2/2022).
Lebih lanjut, Andi menambahkan bahwa unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja atau satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
“Ada beberapa strategi percepatan pembangunan ZI yang perlu diperhatikan sebagai trik dan perbaikan yakni komitmen pimpinan, program yang menyentuh masyarakat, kemudahan layanan, manajemen media, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan,†ungkap Andi.
Analis Kebijakan Ahli Muda, Mita Hermawati menjelaskan bahwa di tahun 2021 Perpusnas mengusulkan 13 unit kerja menuju WBK dan 3 unit kerja menuju WBBM kepada Kementerian PANRB. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan pelaksanaan pembangunan ZI di Perpusnas yang terlihat dari peningkatan pengusulan jumlah unit kerja dibanding tahun sebelumnya.
Akan tetapi dari pengusulan total sebanyak 16 unit kerja tersebut, masih diperlukan adanya perbaikan serta peningkatan integritas dan kualitas layanan. Karena 8 unit kerja masih belum memenuhi kriterai survei, 7 unit kerja masih belum lulus evaluasi termasuk clerance dari instansi terkait, dan 1 unit kerja lainnya tidak menjadi prioritas evaluasi ZI tahun 2021.
“Kami cukup appreciate karena terjadi peningkatan yang cukup besar. Tapi membangun ZI bukan hanya tentang melengkapi dokumen reformasi di 6 area perubahan, melainkan lebih ke bagaimana kita bisa menyamakan persepsi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di 6 area perubahan tersebut,†jelas Mita.
Menanggapi catatan evaluasi dan rekomendasi yang diberikan atas pelaksanaan ZI di Perpusnas, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan untuk bisa melaksanakan pembangunan ZI dengan baik dibutuhkan komunikasi yang solid antara pimpinan dan staf agar mampu mengkolaborasikan program kerja mulai dari input hingga outcome. Sehingga dapat menghadirkan pelayanan yang benar dirasakan manfaatnya oleh stakeholders.
“Ini merupakan sebuah tataran proses berjalan untuk menuju kebaikan. Kami akan terus melakukan penyempurnaan dan untuk setiap perbaikan yang dilakukan akan kami infokan. Kami mohon bimbingan dari Bapak/Ibu,†pungkas Syarif Bando.
Pada bulan Desember tahun 2021, telah dibentuk kerangka hukum baru untuk pelaksanaan ZI yakni PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah. Saat ini, peraturan tersebut masih dalam tahap sosialisasi internal dan dalam waktu dekat akan disosialisasikan secara resmi kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah.
Reporter: Basma Sartika
