Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) senantiasa berusaha untuk menerapkan seluruh ketentuan dan rekomendasi yang pernah dikeluarkan oleh MenpanRB. Pada saat yang bersamaan, fokus dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Perpusnas adalah memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu pada semua pedoman yang dikeluarkan Ombudsman. Adapun yang menjadi acuan pokok paling filosofis dan fundamental dari tim RB di lingkungan Perpusnas yakni klaim atau perilaku masyarakat terhadap perpustakaan.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, saat membuka Exit Meeting Evaluasi RB dan SAKIP yang dilakukan secara virtual dengan Tim KemenpanRB, Kamis (21/1/2021) mengatakan bahwa peran perpustakaan dalam situasi pandemi Covid-19 semakin terasa. Fasilitas layanan digital Indonesia OneSearch (IOS) yang sudah dibangun hampir sepuluh tahun telah berhasil menempatkan Perpusnas sebagai perpustakaan terbaik dunia dalam pelayanan jurnal ilmiah. “Kemudahan dalam mengakses jurnal ilmiah ini sudah dirasakan oleh kurang lebih sekitar 6,5 juta mahasiswa yang ada di Indonesia,†ungkapnya.
Tugas pokok Perpusnas sebagaimana tertuang pada UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan meliputi pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia. Selain itu Syarif Bando juga melaporkan bahwa saat ini seluruh provinsi di Indonesia sudah memiliki kelembagaan berupa dinas perpustakaan. Namun, masih ada sekitar 14 Kabupaten/Kota yang belum memiliki kelembagaan perpustakaan, hal ini disebabkan oleh dua faktor yakni Kabupaten/Kota tersebut masuk dalam daerah pemekaran baru dan jumlah penduduk yang sangat sedikit sehingga SDM untuk membangun kelembagaan tersebut sangat terbatas.
Syarif Bando juga mengakui masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Perpusnas namun tak lupa dia menegaskan bahwa komitmen Perpusnas untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selalu dilakukan dengan sebaik-baiknya. “Untuk tahun 2021 ini, kami merancang Perpusnas menjadi satu tempat kuliah umum bagi siapa saja dengan memfasilitasi minimal 10.000 peserta dan mengundang semua profesional untuk menyampaikan ilmunya,†jelasnya.
Asisten Deputi Wilayah III, Ahmad Hasmy, memberikan apresiasi atas informasi terbaru terkait perkembangan Perpusnas. “Kami mengapresiasi semua bentuk progress baik yang dilakukan Perpusnas untuk perbaikan Indonesia,†tuturnya. Hasmy juga menekankan bahwa sejatinya tugas untuk memetakan seluruh perpustakaan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah milik bersama.
Untuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berjalan di setiap instansi pemerintah, ada prinsip penilaian yang dipakai pada proses evaluasi yang sudah dilakukan diantaranya Tim KemenpanRB mendorong adanya perbaikan, melakukan pengawasan untuk melihat kemungkinan adanya ruang atau area yang masih perlu ditingkatkan, melakukan pemotretan terhadap kemajuan RB, dan melakukan pembuktian stakeholder. “Kami sebagai salah satu yang memberikan predikat penilaian juga melakukan survei baik internal maupun eksternal dalam hal ini stakeholder Perpusnas untuk mencocokkan apakah yang sudah dilakukan telah sesuai dengan apresiasi publik yang diterima,†beber Hasmy.
Dari hasil Exit Meeting Evaluasi RB dan SAKIP yang disampaikan oleh Hasmy diketahui bahwa Perpusnas sudah mengikuti dengan baik berbagai arahan dari kebijakan yang ada, antara lain membentuk roadmap agen perubahan, melakukan identifikasi berbagai perundang-undangan yang telah dikukuhkan terkait dengan pengelolaan Perpusnas, laman JDIH yang sudah cukup lengkap sehingga memudahkan pencarian, membuat pengaturan terkait dengan pemberian reward dan punishment sebagai pelayan publik, memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Kendati demikian, dari semua upaya yang telah dilakukan masih terdapat beberapa perbaikan yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti agar pelaksanaan RB di lingkungan Perpusnas dapat terus meningkat ke arah yg lebih baik.
Reporter: Basma Sartika
