MEMPRIHATINKAN, dalam kurun 4 tahun terakhir ini ada 81.686 koperasi yang dibubarkan, padahal koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional yang sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945, sebagaimana dicetuskan oleh Mohamad Hatta Bapak Koperasi Indonesia, sang proklamator dan wakil presiden ke-1 Republik Indonensia. Bisnis koperasi dan UMKM menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Inilah satu hal yang menjadi refleksi di hari jadi Koperasi ke-73 tanggal 12 Juli 2020. Hendaknya semua pemangku kepentingan lebih peduli dan fokus untuk menjadi koperasi lebih maju, menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tidak terpinggirkan. Tantangannya semakin berat, terlebih di tengah penyebaran covid 19 yang belum juga mereda. Ke depan, Kementerian Koperasi dan UMKM harus lebih gencar melakukan revitalisasi koperasi dan UMKM agar berkembang lebih signifikan tidak tergilas oleh korporasi dan kapitalis. Jumlah koperasi yang dibubarkan sebanyak 81.686 koperasi dengan rincianÂ  sebanyak 45.629 koperasi pada 2016, sebanyak 32.778 koperasi pada 2017, sebanyak 2.830 koperasi pada 2018, dan sebanyak 449 koperasi pada 2019. Saat ini, jumlah koperasi sekitar 126.000 koperasi dengan berbagai kategori dan perlu direvitalisasi secara komprehensif dan membumi agar kualitasnya meningkat dan mampu memperbesar benefit bagi anggotanya.Â  Selain itu, perlu penguatan eksistensi UMKM untuk didorong menjadi anggota koperasi; juga didorong anggota koperasi untuk menjadi pelaku usaha agar mampu memperkuat perkonomian yang berdaya saing dan berorientasi ekspor. Statistik jumlah koperasi besar di Indonesia mencapai 0,03 persen lebih tinggi dibanding pengusaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen. Pun, dana bergulir sebesar Rp 1,8 triliun telah disipakan oleh kemenkop &amp; UMKM untuk koperasi yang bergerak di sektor riil, seperti kerajinan, busana, hingga sektor riil yang menggunakan teknologi tinggi.
Eksistensi koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia, sejatinya merupakan satu-satunya bentuk usaha bersama yang berazaskan kekeluargaan sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945, Â UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi, juga diperkuat dengan UU No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). namun, faktanya koperasi belum mampu berdiri tegak sebanding dengan korporasi besar lainnya. Sebagi komparasi, berikut ini performa koperasi di negara lain seperti bank koperasi di Perancis yag dikenal dengan nama Groupe Credit Agricole (GCA) yang bergerak pada jasa keuangan dan perbankan menguasai 28% pasar dalam negeri dan menjadi jaringan bank koperasi yang melayani 70 negara terutama di Eropa. Koperasi Zen-Noh di Jepang yang menghimpun 4,6 juta orang petani sebagai koperasi tani nomor satu di dunia dengan perputaran usahanya mencapaiÂ  US$ 44,06 Miliar. Koperasi Zen-Noh menyediakan berbagai kebutuhan petani Jepang, mulai dari bibit, mesin pertanian, BBM hingga barang konsumsi, dan telah berperan strategis bagi kesejahteraan petani di Jepang. Koperasi Fonterra di Selandia Baru telah berhasil memajukan usaha banyak peternak. Perputaran omzet Fonterra mencapai US$ 13,40 miliar dolar AS. Fonterra telah menjadiÂ koperasi susu multinasional dengan salah satu produk yang kita kenal dengan nama Anlene dan boneeto. Koperasi Fonterra beranggotakan 10.600 peternak, dan menguasai 30 persen ekspor produk susu dunia. Koperasi ACE Hardware di Amerika Serikat merupakan perusahaan berbasis ritel perabotan dan perkakas rumah tangga yang memiliki gerai lebih dari 5.000 gerai di seluruh dunia dengan total volume usaha mencapai US$ 3 Miliar per tahun. The National Trade Union Congress (NUTC) Fairprice merupakan koperasi ritel di Singapura yang menguasai pangsa pasar hingga 55% mampu menjadi korporat multinasional yang berkapitalisasi besar, bukan hanya di negaranya namun juga bersaing di kancah multinasional.
Success story koperasi negara-negara laian hendaknya kita jadikan lesson learned untuk merevitalisasi koperasi dan UMKM secara extra-ordinary terlebih koperasi memiliki comparative advantage pada jumlah anggota yang besar. Disamping penguatan atas jatidiri koperasi sebagai wadahÂ  usaha bersama yang menonjolkan unsur sosial, saling tolong menolong sesama anggota dan untuk memajukan anggota (Bung Hatta, 952)â€™ juga perlu revitalisasi bidang kelembagaan; bidang usaha; bidang keuangan; dan d. bidang yang terkait dengan manfaat bagi anggota maupun masyarakat. Pun, di era Revolusi industri 4.0 perlu transformasi koperasi berbasis ekonomi digital agar terkoneksi secara daring. Ini penting karena sat koperasi dan UMKM baru sekitar 4-10% yang berhasil mengakses ekonomi diigital. Modernisasi manajemen dan integrasi secara vertikal koperasi berbasis Informatika &amp; Teelekomunikasi menjadi syarat mutlak dalam mengelola usahanya agar sejajar dengan usaha-usaha korporasi lainnya.
Kemajuan koperasi di Indonesia perlu dipacu lebih kencang lagi agar menjadi ruan rumah di negeri sendiri. Ada contoh baik koperasi unggul (pengelolaan aset terbesar, volume usaha terbesar, CRS terbaik dan IT terbaik) yang dapat dijadikan lesson learned bari para penggiat koperasi, yaitu : 1). Kopdit Lantang Tipo meraih tiga penghargaan sebagai koperasi kredit dengan aset, volume usaha dan lT Terbaik.; 2) KSPPS UGT Sidogiri meraih tiga penghargaan sebagai koperasi syariah dengan aset, volume usaha dan IT Terbaik; 3) Koperasi Setia Bakti Wanita Surabaya meraih dua penghargaan sebagai koperasi konsumen dengan aset terbesar dan lT terbaik; 4) Kisel Jakarta meraih dua penghargaan sebagai koperasi fungsional dengan Volume Usaha Terbesar dan IT Terbaik; 5) Kospin Jasa Pekalongan Jawa Tengah meraih dua penghargaan sebagai koperasi simpan pinjam dengan Aset dan Volume Usaha Terbesar; 6) Koperasi Pusat Susu Bandung Utara Lembang meraih dua penghargaan sebagai koperasi produsen dengan Aset dan Volume Usaha Terbesar; 7) Koperasi Syariah Benteng Mikro lndonesia meraih penghargaan koperasi syariah dengan CSR Terbaik; 8)Â  Koperasi Astra International meraih penghargaan sebagai koperasi fungsional dengan CSR Terbaik; 9) Koppas Srinadi meraih penghargaan sebagai koperasi konsumen dengan Aset Terbesar; 10) Kopdit Keling Kuman Sintang Kalbar meraih penghargaan sebagai koperaasi kredit dengan CSR Terbaik; 11). Koperasi Agro Niaga Jabung Malang Jawa Timur meraih penghargaan sebagai koperasi produsen dengan CSR Terbaik; 12) Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Bogor Jawa Barat meraih penghargaan sebagai koperasi simpan pinjam dengan IT Terbaik; dan 13) Healthcare Mandiri Jakarta meraih penghargaan sebagai koperasi fungsional dengan aset terbesar.
Oleh karena itu, pengurus dan anggota koperasi harus mampu merefleksi atas apa-apa yang telah dicapai, melakukan SWOT analysis untuk memetakan kekuatan dan kelemahananya kemudian mengelimnir hambatan dijadikan peluang untuk mencapai kemajuan koperasi menjadi gerakan ekonomi kerakyatan sebagai usaha bersama yang berazaskan kekeluargaan dijiwai nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Misalnya, masih rendahnya Â kesadaran anggota terhadap koperasi maupunÂ  rendahnya kemampuan manajerial dalam pengelolaan koperasi harus memacu para pemangku kepentingan untuk bangkit membangun karsa dan bersinergi demi kemajuan bersama. Pemerintah perluÂ  menumbuhkembangkan koperasi dengan cara melakukan revitalisasi koperasi agar koperasi memiliki jiwa dan daya dorong yang kuat dari anggotanya. Agar koperasi mampu mendayagunakan sumber daya optimal dengan kegiatan pemberdayaan, penataan kelembagaan dan mendorong gerakan kewirausahaan dan kemitraan.Â  Penguatan strategi bisnis, bantuan modal progresif yang diawali dengan pendidikan dan latihan, akses permodalan, dan penembangan SDM akan memperkokoh pencapaian produktivitas efesiensi usaha sehingga koperasi memiliki daya saing.
Revitalisasi juga berkaitan dengan : a) meningkatkan sinergi antara koperasi, UMKM dengan pelaku usaha lainnya seperti BUMN dan swasta ntuk memperkuat terwujudnya kedaulatan dan kemandirian ekonomi kita. b) penguatan koperasi produksi terutama di bidang pengutanan kemandirian pangan dan energi pedesaan melalui KUD ; c) mengenbangkan koperasi perbankan melalui pengutanan koperasi simpan pinjam dan kredit secara profesional,; d) memperkuat pilar koperasi melalui Revisi UU Koperasi yang telah lama dianulir oleh MK menjadi UU Koperasi yang benar-benar pro-rakyat dan kepentingan bangsa; e) perlu mengamandemen UU No 6 tahun 2014 tentang desa khususnya yang berkaitan dengan status pelembagaan BUMDes berbadan hukum koperasi untuk menjamin demografi dan kedaulatan ekonomi desa. Mengamandemen UU No 39 tahun 2008 tentang kementerian negara supaya kementerian koperasi dikembalikan sebagai fungsi kementerian teknis; f) perlu redefinisi dan redistribusi aset terutama lahan yang dikuasai oleh kologmerat dan perusahaan tertentu kearah kepemilikan yang berkeadilan berbasis koperasi; g) perlu ada kebijakan pemerintah yang mengatur pembatasan kegiatan ritel modren nonkoperasi berdasarkan wlayah maupun kewajiban kemitraan dengan koperasi.
Â Â Â Â Â  Secara mikro ekonomi, pacu performa kelembagaan, usaha dan keuangan akan memberikan mafaat yang bagi koperasi. Performa/kinerja keuangan dan kinerja organisasi yang diterapkan pada organisasi koperasi memberikan manfaat agar koperasi dapat berjalan seimbang sehingga dapat menjadi tonggak perekonomian di Indonesia. Performa keuangan pada organisasi koperasi akan berdampak pada kesejahteraan anggota dengan menjalankan berbagai kewajiban organisasinya. Sementara kinerja organisasi yang dijalankan dengan baik akan berdampak pada kualitas perusahaan dan perkembangan perusahaan.
 Akhirnya, kami sampaikan Dirgahayu Koperasi Indonesia dan semoga menjadi soko guru perkonomian nasional serta menjadi tuan di negeri sendiri. Semoga.
Oleh : K.R.A.T. Dr.(c). Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Trainer Hubungan Indusrial Tingkat Nasional)

Refleksi Hari Jadi Koperasi ke-73 Tahun 2020

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Undang-Undang Nomor 43 Tahun 20017 mengamanatkan Perpustakaan Nasional sebagai regulator. Pasal 21 ayat 1, 2, 3 menjelaskan Perpustakaan Nasional&nbsp; adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan serta berkedudukan di ibu kota negara.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan bahwa Perpustakaan Nasional dapat berperan sebagai eksekutor melalui inisiatif strategis dalam mendorong perpustakaan sebagai wahana pendidikan sepanjang hayat. Perpusnas dalam menjalankan fungsinya melakukan terobosan baru dalam diversifikasi layanan menggunakan armada mobil perpustakaan keliling (MPK) dan kapal perpustakaan, serta ekstensifikasi layanan berbasis TIK,&nbsp; seperti iPusnas, Indonesia OneSearch (IOS), Online Public Access Catalog (OPAC), keanggotaan online, ISBN/ISMN online, yang semuanya didedikasikan agar hak masyarakat terhadap layanan perpustakaan terpenuhi.
&ldquo;Perpustakaan Nasional hadir tidak hanya menjadi tempat membaca tapi juga berdiskusi untuk merumuskan kebijakan dan memecahkan masalah. Itulah esensi dari implementasi kebijakan dalam perspektif realita. Seorang calon pemimpin jangan pernah mengandalkan kepemimpinannya dengan potensi sumber daya alam yang ada tetapi dengan potensi sumber daya manusia yang ada,&rdquo; jelas Muhammad Syarif dalam memberikan kuliah umum di depan para Nindya Praja Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) di Ruang Teater Perpusnas di Jalan Merdeka Selatan, Rabu, (21/2). Kunjungan para Praja IPDN didampingi Ketua Program Studi Kebijakan Pemerintahan Pratiwi Nurhascaryani, Dosen IPDN Kementerian Dalam Negeri Mansyur Achmad dan sejumlah pengajar lainnya.
Muhammad Syarif mengisahkan&nbsp;bagaimana proses pembangunan gedung layanan Perpustakaan Nasional di Medan Merdeka Selatan , suatu institusi peradaban dan termasuk ke dalam sepuluh besar di dunia. Fasilitas layanan baru perpustakaan terinspirasi dari sebuah buku &ldquo;Sang Arsitek&rdquo;, dimana saat itu Soekarno-Hatta pada tahun 1957 membahas bagaimana mengembangkan kawasan silang monas sebagai&nbsp;Civic Center. Gagasan Civic Center yang dikemukakan Hatta ke Soekarno adalah meletakkan Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara, mendirikan&nbsp;Museum Nasional (Museum Gajah) di Jalan Medan Merdeka Barat, membangun Galeri Nasional di Jalan Merdeka Timur, dan mendirikan Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan.&nbsp;
Filosofi layanan baru Perpustakaan Nasional merupakan simbol bagaimana peradaban dan kemajuan suatu bangsa bisa dilihat melalui perpustakaan. Lalu, dibuatlah kajian naskah akademiknya untuk&nbsp; kemudian diajukan ke Bappenas dan DPR sehingga terwujudlah gedung perpustakaan ini. Padahal, saat itu sedang dilakukan moratorium pembangunan gedung pemerintah. Namun semangat mencerdaskan kehidupan bangsa dalam tujuan negara didirikan, maka pembangunan fasilitas layanan Perpusnas diprioritaskan oleh Presiden Joko Widodo.
&ldquo;Perpustakaan harus berkembang baik di IPDN, karena IPDN akan melahirkan pemimpin yang bukan ditentukan oleh fisiknya tapi oleh pemikiran dan komitmennya,&rdquo; pesan Muhammad Syarif&nbsp; di akhir acara.
Reportase : Arwan Subakti

Terima Tamu Nindya Praja IPDN, Kepala Perpusnas : Perpustakaan, Institusi Peradaban Dunia

Salemba, Jakarta - Tidak hanya penting diterapkan di perusahaan atau organisasi, keberadaan Hubungan Masyarakat (Humas) juga penting di instansi pemerintah. Aspek reformasi birokrasi yang menjadi salah satu ukuran untuk menilai kinerja instansi menjadikan Humas sebuah keniscayaan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Sri Marganingsih, saat memberikan sambutan dalam acara Workshop Kehumasan bertema â€œMedia Relations dan Penulisan Press Releaseâ€ secara hybrid melalui Zoom Meeting dan Ruang Teater Perpusnas Salemba, Rabu (29/6/2022).
â€œPeningkatan reformasi birokrasi dipercaya dapat membantu meningkatkan kinerja instansi dan fungsi Humas sangat penting dalam hal ini,â€ ucap wanita yang akrab disapa Marga.
Humas Pemerintah, khususnya di Perpusnas diharap mampu mengamankan kebijakan dan program kerja Perpusnas sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan Perpusnas dan menampung aspirasi serta keinginan masyarakat.
â€œFungsi media relations yang baik dapat membantu kinerja instansi,â€ pesannya.
Menanggapi yang telah disampaikan, Koordinator Kerja Sama, Humas, dan Penerbitan Perpusnas, Edi Wiyono yang pada kesempatan tersebut bertindak sebagai Moderator menyampaikan bahwa sejatinya seluruh ASN berperan sebagai Humas Pemerintah. Dengan demikian, informasi tidak benar yang banyak beredar dapat diimbangi dengan informasi positif.
â€œSebagai corong lembaga, tugas kita adalah mengimbangi informasi yang salah dengan yang positif, jadi di sini kita sama-sama bergerak mengembangkan fungsi humas,â€ jelas Edi.
Menurut Pemimpin Redaksi MNC Multimedia Nerwork, Gaib M. Sigit, fungsi Perpusnas berkesinambungan dengan fungsi media karena ada idealisme baik yang dibangun untuk publik. Selain itu, antara Perpusnas dan Media juga memiliki visi dan misi yang sama yakni memberikan manfaat kepada publik.
â€œJadi kalo yang satu bermanfaat buat publik dan yang satunya lagi juga sama, ketemunya lebih gampang karena ada idealisme yang dibangun,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Gaib mengatakan media relations identik dengan human relations, mengapa? Karena terdiri dari kumpulan perasaan manusia. Sehingga, untuk membangun sebuah hubungan yang baik harus dilakukan secara berkelanjutan.
â€œHubungan itu harus dijalin jadi ketika suatu waktu ada perlu akan lebih mudah,â€ ujar Gaib.
Pada kesempatan yang sama turut hadir Pemimpin Redaksi Jurnas.com, Rusman, yang menerangkan bahwa press release merupakan informasi yang ditulis oleh instansi maupun individu dengan tujuan tertentu untuk diketahui atau dibaca oleh publik.
â€œUntuk menulis press release kita bisa mencari isu atau tema yang ingin diangkat. 5W + 1H itu memang teori dasar penting tetapi bisa difleksibelkan, sehingga tidak kaku,â€ paparnya.
Rusman juga mengingatkan untuk memperhatikan salah ketik dalam pembuatan press release. Oleh karena itu, dia mengimbau untuk membaca kembali sebelum dikirim kepada media.
Kegiatan Workshop Kehumasan bertema â€œMedia Relations dan Penulisan Press Releaseâ€ ini ditutup dengan pembentukan Forum Humas Perpusnas.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Alfiyan Tarih Alfatih

Keberadaan Humas adalah Keniscayaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Perpustakaan Nasional secara khusus melalui Perpustakaan Proklamator Bung Karno terus bergerak maju dalam upaya untuk menginternalisasikan pemikiran Bung Karno dari semua komponen-komponen yang telah menjadi dasar dan haluan negara, serta agar cita-cita mulia beliau untuk mengantarkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur bisa dicapai.
"Kalau di dalam buku yang berjudul Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia,Â  mari kita menjadi penyambung lidah Bung Karno untuk menyampaikan betapa cita-cita beliau mulia untuk bangsa ini," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, dalam Webinar Bung Karno dan Literasi Pancasila 'Menggali Pemikiran, Membumikan Pancasila', Rabu (10/3/2021).
Menurutnya, penting bagi masyarakat Indonesia menegaskan bahwa Pancasila yang telah dirumuskan Bung Karno merupakan salah satu dasar negara yang paling sempurna di atas muka bumi ini karena didalamnya mencakup seluruh sendi kehidupan manusia.
Perpustakaan Nasional bersama jajaran, termasuk Perpustakaan Proklamator Bung Karno maupun Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, lanjut Syarif Bando, memiliki tugas memastikan seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati filosofi dari dasar negara ini yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk itu, bicara mengenai literasi tentunya akan berbeda dengan versi literasi pada 76 tahun silam.
Dijelaskan, pada awal kemerdekaan 17 Agustus 1945, ketika Presiden Soekarno mendeklarasikan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sebanyak 98 persen penduduk Indonesia tidak bica membaca. Dengan anggaran pendidikan yang sangat minim, Soekarno harus turun langsung bahkan berjalan kaki dari Blitar ke Tulungagung untuk memastikan pemberantasan buta aksara bisa berjalan dengan baik. "Pada saat itu literasi hanya sebatas kemampuan mengenal kata, kemampuan mengenal kalimat, dan menyatakan hubungan sebab akibat," jelasnya.
Namun berbeda versi literasi pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sebanyak 96 persen jumlah penduduk sudah bisa baca, didukung dengan anggaran pendidikan yang cukup besar maka makna literasi pun berubah yang diharapkan dapat mewujudkan SDM unggul.
"Literasi yang mau kita bangun saat ini, salah satunya kemampuan aksestabilitas terhadap sumber bahan bacaan terbaru, kemudian kemampuan memahami yang tersirat dari yang tersurat, mengemukakan ide, teori, kreativitas dan inovasi baru sertaÂ  mampu menciptakan barang dan jasa bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global," bebernya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Generasi Lintas Budaya Olivia Zalianty menilai sosok Bung Karno merupakan tokoh yang memiliki gaya berfikir yang cerdas, strategis, tepat waktu dan ruang.
"Saya melihat Bung Karno mampu membawa bangsa ini kepada tatanan baru, beliau bisa melepaskan belenggu dari kolonial dan imperialisme. Selain itu, bung Karno meletakkan strategi yang menjadi protokol perubahan peradaban contohnya humanity dan demokrasi, tetapi demokrasi Bung Karno ini demokrasi terpimpin yang tersirat dalam sila keempat yang juga mencerminkan kepribadian bangsa kita yakni demokrasi yang musyawarah dan mufakat," terangnya.
Olivia juga mengagumi kecerdasan Bung Karno yang dapat mengkristalisasikan idelogi-ideologi dunia menjadi satu ideologi yang mengikat dunia yaitu Pancasila. Dan salah satu bentuk ilustrasi itu adalah humanity atau kemanusiaan. Kemuanusiaan ini memiliki suatu adab atau morality, Bung Karno pernah mengatakan kepribadian yang berkebudayaan, hal ini yang menjadikan pegangan sebagai manusia untuk bisa lebih bersikap.
"Dengan mempelajari pemikiran Bung Karno sama seperti aku lebih mempelajari lagi atau mengenali Indonesia," ungkap aktris Monolog 'Aku dan Soekarno'.
Pakar Aliansi Kebangsaan Yudi Latif mengatakan, Pancasila merupakan hasil suatu proses penggalian penemuan diri sejarah yang merentang panjang, ada mulai dari periode pembibitan, perumusan hingga pengesahan. Dalam baca buku Soekarno Penyambung Lidah rakyat dikatakan bahwa Soekarno mulai memikirkan Pancasila sejak usia 17 tahun.
"Pancasila menjadi suatu yang sangat fundamental, karena Pancasila menampilkan keragaman Indonesia. Indonesia begitu besar wilayahnya begitu banyak dan majemuk penduduknya. Maka siapa saja yang ingin memimpin Indonesia, menjadi warga negara Indonesia yang baik harus memiliki keluasan mental dan kekayaan rohani seluas Indonesia dan semajemuk dan sebanyak penduduk indonesia. Maka dari itu penting bagi kita memahami nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari," katanya.
Â 
Reportase : Wara Merdeka

Menggali Pemikiran Bung Karno Melalui Literasi Pancasila

Blitar, Jawa Timur--Pustakawan-pustakawan di Perpustakaan Bung Karno mempunyai peran dan andil yang besar dalam menginformasikan kebenaran tentang Bung Karno berdasarkan kajian referensi yang ada kepada masyarakat, khususnya kepada generasi milenial, karena anak-anak muda sekarang banyak yang tidak memahami sejarah secara utuh, termasuk mengenal sosok pendiri negara ini, sosok proklamator Republik Indonesia," ujar Gubernur Lemhanas Andy Widjajanto ketika mengunjungi memorabilia Perpustakaan Bung Karno Blitar, Jumat (13/5), didampingi Menteri Koperasi &amp; UKM Teten Masduki, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan para pejabat teras Lemhanas RI. Kunjungan Gubernur Lemhanas dan rombongan itu dalam rangkaian Ziarah ke Makam Bung Karno, yang biasanya dilakukan setiap tahun pada menjelang 20 Mei. Hal ini sudah menjadi tradisi di Lemhanas karena pada 20 Mei 1965 bertepatan dengan ditetapkannya Lemhanas sebagai lembaga negara berdasarkan Pidato Bung Karno pada 20 Mei 1965 saat di itu dirancang sebagai sekolah geopolitik.
Dalam rangka 57 tahun Lemhanas, Gubernur Lemhanas dan jajaran pimpinannya berziarah ke makam Bung Karno untuk meneguhkan tekad, komitmen, dalam meneruskan apa yang dulu menjadi arahan Bung Karno. Sejak saat itu, Lemhanas, ujar Andy,Â  mengemban tugas memberikan pendidikan kepemimpinan tingkat nasional, membuat kajian strategis ketahanan nasional dan meneguhkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme Indonesia.
Gubernur Lemhanas Andy Widjajanto dan Menteri Teten Masduki tertarik dengan berbagai koleksi yang tersimpan di ruang Koleksi Khusus Perpustakaan Bung Karno, banyak referensi yang perlu diungkapkan ke masyarakat agar sejarah ini tetap mendapat tempat di hati generasi muda. Hal ini juga merupakan masalah ketahanan nasional, ujarnya. Menurutnya, justru masalah ketahanan nasional ini yang lebih tantangannya di era digital seperti sekarang ini. Andy Widjajanto mengatakan, saat ini sedang terjadi transformasi faktor penentu ketahanan nasional yang sebelumnya adalah kekuatan ekonomi dan militer kini bergeser ke kekuatan digital dan konektivitas. "Makanya kami di Lemhanas mengambil tema HUT ke-57 ini adalah Transformasi Ketahanan Nasional di Era Geopolitik 5.0," ungkapnya. Kita tahu, di era digital ini, penguasaan suatu negara padaÂ  teknologi digital, artifisial intelijen dan infrastuktur konektivitas menjadi lebih menentukan kekuataan ketahanan nasional suatu negara dibandingkan dengan militer dan ekonomi. Karenanya, ujar Gubernur Lemhanas, penting bagi generasi muda Indonesia, generasi milenial dan generasi Z untuk menguasai teknologi digital dan segala hal yang terkait dengannya.
Baik Gubernur Lemhanas maupun Menteri Teten Masduki berharap dengan teknologi digital yang sekarang ini sedang berkembang pesat untuk dimanfaatkan di Perpustakaan Bung Karno sehingga manfaatnya yang nyata bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh pemustaka Perpustakaan Bung Karno ini. Berikan semudah mungkin akses layanannya dengan e-book, selain itu sebagai pusat penelitian kebungkarnoan juga diberikan kemudahan dalam layanannya. "Saya berharap Perpustakaan Bung Karno tetap dalam koridor pemikiran dan nasionalisme Bung Karno yang banyak pemikirannya ini dituangkan berbagai referensi, koleksi buku-bukunya, dan sumber informasi lainnya yang bisa tersalurkan informasinyaÂ  ke masyarakat," ujar Teten Masduki. Dan tentu perlu strategi dalam merancang kegiatan-kegiatan yang bernuansa pemikiran Bung Karno, karena anak muda zaman now beda sekali gaya dan keinginannya dalam menyikapi hal ikhwal yang bernilai sejarah, ungkapnya lagi.
Selesai berkunjung ke Perpustakaan Bung Karno rombongan Gubernur Lemhanas dan Menteri Teten Masduki melanjutkan dengan berziarah ke makam Bung Karno didampingi Walikota Blitar Santoso.*
Â 
Reporter: Agus Sutoyo
Fotografer: Juwito
Â 
Â

Pustakawan Tebarkan Informasi Tentang Bung Karno Kepada Generasi Milenial

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pascameninggalkan status sebagai kabupaten tertinggal pada 30 Juli 2019, pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus bergerak menggiatkan pembangunan dari berbagai sektor. Pembentukan literasi dan menciptakan manusia unggul menjadi concern dari Pemkab Musi Rawas. Perpustakaan dan bunda baca adalah ujung tombak dari program tersebut. Pembangunan gedung perpustakaan lewat dana alokasi khusus (DAK) menjadi satu agenda yang ingin dicapai Pemkab Musi Rawas.
â€œKami berniat mengajukan DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan di 2021. Kami pun sudah siapkan lahan di bekas lokasi Dekranasda. Lokasi perpustakaan berada di kawasan padat dan ramai,â€ ungkap Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Rawas Supriyadi di hadapan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti, Kamis, (13/3).
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca (P3MB) Deni Kurniadi mengingatkan lahan untuk pembangunan gedung minimal satu hektar atau 10.000 meter persegi. Dan harus dilengkapi dengan detail engineering design (DED). â€œAnggaran untuk penyusunan DED menggunakan APBD. Silakan diajukan karena pertengahan 2020, sudah ditetapkan daerah-daerah mana saja yang mendapatkan DAK,â€ terang Deni.
Sementara itu, Kepala Bidang Perpustakaan Umum dan Khusus Nurhadisaputra menjelaskan idealnya lokasi pendirian gedung berada di lahan kosong. Tapi, jika sudah ditetapkan, Perpusnas meminta urusan penghapusan aset harus sudah selesai di tahun ini. â€œJangan sampai pas penetapan baru penghapusan. Akan memakan waktu,â€ terang Nurhadi.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Kab. Musi Rawas Ajukan DAK Gedung Perpustakaan di 2021

Tim dari Perpustakaan Nasional melakukan pemantauan proses pembangunan gedung perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Berita

Pemantauan Pembangunan Gedung Perpustakaan di Kabupaten Pasaman Barat