Pandeglang, Banten-Pembangunan literasi masyarakat memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM). Daya saing individu sangat erat kaitannya dengan pembentukan kualitas SDM, tingkat pengetahuan, serta keterampilan yang terakumulasi dalam proses pembelajaran.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Deni Kurniadi menyatakan SDM berkualitas merupakan salah satu tujuan pembangunan. Disebutkan bahwa internalisasi Nawa Cita sebagai visi misi pembangunan Presiden menggarisbawahi empat pilar dalam RPJMN 2020-2024.

“Elaborasi pilar tersebut menghasilkan tujuh agenda pembangunan, di antaranya yaitu meningkatnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Di mana nafas dari ketujuh agenda pembangunan adalah membangun SDM yang kreatif, dinamis, produktif, terampil, menguasai iptek, yang didukung talenta global,” jelasnya dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat yang diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Pandeglang, di Pandeglang, Banten, pada Kamis (21/10/2021).

Dia menegaskan, hal ini mesti dipahami oleh pemerintah daerah. Di sinilah peran perpustakaan dibutuhkan karena tidak sekadar berfungsi sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga menjadi agen perubahan bagi masyarakat. “Namun, kondisi semacam tersebut hanya bisa ditemui ketika masyarakat memiliki budaya baca yang tinggi. Keberadaan perpustakaan tidak akan berpengaruh di dalam masyarakat yang memiliki budaya baca rendah,” ungkapnya.

Bangsa yang cerdas ditandai oleh tingkat pendidikan dan kemampuan literasi. Pendidikan dan literasi adalah bagian dari pembangunan manusia yang dapat membuka jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat. “Karena itu, pemerintah terus meneguhkan komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan manusia dan menempatkan pendidikan dan sektor sosial-budaya, termasuk literasi pada posisi sentral dalam kebijakan dan program pembangunan nasional,” ujarnya.

Perpusnas melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan di perpustakaan. Hal ini bertujuan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. “Dalam perspektif itulah, perpustakaan berperan sebagai institusi pelopor gerakan literasi untuk kesejahteraan,” ujarnya.

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengakui masih harus berupaya keras untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di daerahnya. Tahun lalu, IPM kabupaten ini mencapai 65,00. Dia mengakui angka ini meningkat sejak 2015, yang tercatat mencapai 62,7. “Saya tertatih memang untuk meningkatkan Pandeglang yang ada di Banten selatan. Disparitas banyak, kesenjangan antara Banten utara dan selatan. Tapi tidak menyurutkan semangat kami, sehingga naiklah IPM,” tuturnya.

Dia berharap masyarakat terus tergerak untuk membaca dan datang ke perpustakaan. Apalagi kini sudah ada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. “Kalau digandeng dengan keterampilan, mencari buku, pembinaan, berbagi, ini akan menjadi wadah mediasi yang sangat baik untuk masyarakat. Segmennya tidak harus yang ingin membaca, ibu-ibu muda juga yang ingin mendidik anak-anaknya,” ulasnya.

Dengan adanya program ini, menurutnya, semua pihak, baik legislatif, eksekutif, akademisi, maupun swasta, untuk turut bertanggung jawab dalam mengembangkan perpustakaan dan kegemaran membaca di daerahnya.

Sementara itu, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten Agus Lukman Hakim menguraikan saat ini paradigma literasi sudah berubah, tidak sekadar membaca dan menulis. Dalam konsep baru, digitalisasi juga masuk dalam literasi.

Menurutnya, literatur dalam kerja mesin menjadi hal yang penting karena keduanya menjadi kebutuhan yang berdampingan. Selain itu, literasi juga erat dengan komunikasi. Ruang perpustakaan seharusnya menjelma jadi ruang diskusi untuk masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengembangkan ide, gagasan, kreativitas, inovasi, wisata dan edukasi.

“Negara maju tidak lepas daripada literasi. Semua negara maju itu human development index-nya tinggi. Seperti Finlandia, perpustakaan umumnya ada 700-an. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan di Pandeglang. Di negara dengan HDI-nya tinggi, literatur itu kebutuhan utama keluarga,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Perpusnas dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan lima perguruan tinggi yakni Universitas Mathlaul Anwar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mutiara Banten, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Banten Raya, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Syeh Mansyur. Sekaligus diserahkan bantuan berupa satu unit mobil perpustakaan keliling dan Pojok Baca Digital (Pocadi) yang merupakan layanan ekstensi untuk peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat di Kabupaten Pandeglang.

Reporter dan Fotografer: Hanna Meinita