Salemba, Jakarta-Teknologi sudah berkembang sedemikian pesat.&nbsp; Nyaris di semua sektor kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Bahkan, ada teknologi yang sudah dilengkapi dengan kemampuan menganalisis data. Kemampuan pintar ini yang disebut dengan intellectual intelligence, seperti yang terdapat pada perangkat smart phone dan sebagainya. Ketergantungan manusia dengan teknologi menurut sebuah riset dikatakan kalau manusia hanya sanggup hidup tanpa handphone selama tujuh menit.
Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2016, dari 256,2 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 51,8% adalah pengguna internet. Kira-kira 132,7 juta orang sehari-hari akrab dengan dunia maya. Sedangkan, pemakaian internet terbesar adalah untuk mengakses media sosial, seperti&nbsp;Facebook (115 juta pengguna),&nbsp;Youtube (50 juta pengguna), dan&nbsp;Instagram&nbsp;(45 juta pengguna). Artinya,&nbsp;begitu banyak orang yang terpapar berbagai informasi yang bersumber dari internet. Persoalannya adalah belakangan ini paparan informasi tidak benar alias hoax berkembang pesat. Masyarakat dibuat resah, tidak aman, panik, dan bingung sehingga timbul pergesekan&nbsp;sosial, konflik, bahkan peperangan gara-gara informasi yang tidak sesuai fakta.
Di sinilah dibutuhkan peran perpustakaan dalam mereduksi informasi hoaks. Jangan sampai perpustakaan hanya menjadi &lsquo;toko buku&rsquo;. Inovasi perlu dilakukan terus menerus. &ldquo;Kalau tidak berubah, nasib perpustakaan akan ter-destruction,&rdquo; ujar Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto, Senin, (11/12/2017). Masyarakat bisa memanfaatkan informasi yang lebih teruji kebenarannya, seperti jurnal, artikel ilmiah, dan sebagainya yang tersimpan di perpustakaan.&nbsp;Jangan menganggap cara ini kuno dan ribet, karena faktanya perpustakaan juga kini sudah banyak berubah, lanjut Henri.
Seringkali, mesin pencari informasi seperti Google hanya memberikan informasi sebatas &lsquo;kulitnya&rsquo; saja. Tidak lebih dalam terhadap suatu subjek informasi. Sedangkan, di perpustakaan masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan konten positif, valid, dan bahkan menjadi rujukan dari berbagai media massa ataupun pengambil keputusan. Apalagi, di era generasi milenial saat ini, mau tidak mau perpustakaan wajib cepat tanggap terhadap kebutuhan layanan yang sesuai dengan karakteristiknya. Perpustakaan bisa berkontribusi sebagai&nbsp; motor penggerak dalam mereduksi penyebaran hoaks melalui gerakan literasi digital.
Khusus di Perpustakaan Nasional, peran yang dimainkan bisa lebih jauh dan meluas. Melalui media tercetak, digital dan hasil alih media, Perpustakaan Nasional berusaha menyajikan informasi yang lengkap dan akurat berdasarkan sumber-sumber primer. Di samping itu, Perpusnas&nbsp; juga berusaha menjembatani sumber-sumber informasi lain dan spesifik dalam bentuk jejaring perpustakaan melalui Indonesia OneSearch (IOS). &ldquo;Saat ini telah terhimpun lebih dari 800 perpustakaan yang tergabung di dalamnya dengan ribuan repositori,&rdquo; kata Kepala Bidang Kerjasama dan Otomasi Perpustakaan Nasional Wiratna Tritawirasta.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Peran Perpustakaan Digital Dalam Mereduksi Hoaks

Pekanbaru, Riau - Talkshow Duta Baca Indonesia (DBI) kembali sukses digelar dengan meriah di Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau pada Senin, (13/3/2023).
 
Kegiatan yang merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution dan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
 
Wakil Gubernur Edy Natar Nasution menyampaikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, perpustakaan menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Dan kiprah perpustakaan dalam pembangunan nasional saat ini menjadi perhatian seluruh pihak.
 
"Kami terus berupaya untuk meningkatkan minat baca khususnya di Provinsi Riau, dengan menghimbau kepala daerah kabupaten/kota serta OPD terkait untuk berkoordinasi meningkatkan literasi," ungkapnya.
 
Dia mengatakan, nilai indeks kegemaran membaca di Provinsi Riau pada tahun 2022, yakni 55,03 persen atau masuk dalam kategori sedang. 
 
Pihaknya berharap nilai indeks kegemaran membaca dapat terus meningkat tiap tahunnya. Maka Pemprov Riau meminta kepada stakeholder terkait untuk berperan aktif dalam peningkatan literasi masyarakat di Provinsi Riau.
 
"Karena dengan literasi yang baik, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
 
Wakil Gubernur Edy menerangkan pihaknya juga sangat mendukung program perpustakaan berbasis inklusi sosial. 
 
Menurutnya, program ini sejalan dengan arahan International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dengan keberagaman budaya.
 
"Bangsa yang maju tidak hanya terlihat dari sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga masyarakat yang literat dan aktif berperan pada kemajuan budaya baca," terangnya.
 
Sementara itu, dalam pidato kuncinya Kepala Perpusnas mengatakan bahwa saat ini literasi masih terfokus pada baca dan tulis.
 
Padahal, lanjutnya, literasi merupakan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan yang diimplementasikan dengan inovasi dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global.
 
"Literasi tidak hanya sekadar mengenal huruf dan kata, baca dan tulis. Tetapi bagaimana seorang individu dapat menciptakan barang/jasa yang digunakan dalam kompetisi global, menjadi tingkat paling puncak literasi," lanjutnya.
 
Dalam sesi Talkshow yang mengusung tema &ldquo;Membaca itu Sehat, Menulis itu Hebat&rdquo;, Penulis Fakhrunnas MA Jabbar mengemukakan bahwa literasi terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan. Menurutnya, dengan literasi dan sastra membuatnya dapat mengunjungi berbagai negara, seperti Perancis, Azerbaijan, dan daerah lainnya.
 
"Dengan literasi dan sastra, membuat saya sejahtera dan bahagia. Rugi orang yang tidak membaca, apalagi yang tidak menulis. Karena tulisan dan bacaan dapat mengubah hidup kita," ungkap penulis bergenre sastra ini.
 
Senada, Yuli Astuti seorang pengusaha jahe merah di Pekanbaru mengaku, berkat membaca buku di perpustakaan, dirinya mendapatkan ide untuk membuat inovasi produk jahe merah tinggal seduh.
 
"Saya membaca salah satu buku di perpustakaan, yakni Jahe Merah si Rimpang Ajaib. Dari membaca ini saya berinovasi untuk memproduksi jahe merah tinggal seduh," ungkap penerima manfaat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini.
 
Dia mengatakan, omset yang didapatkan dari hasil usahanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehar-hari. Bahkan pada saat pandemi, Yuli dapat meraup omset hingga Rp 5 juta per bulan. 
 
Duta Baca Indonesia Gol A Gong mengatakan, membaca mengantarkan seorang individu pada mimpi yang tak pernah diduga. 
 
Ia membuktikan hebatnya membaca terhadap kehidupan pribadinya, mengantarkan karya-karyanya menuju layar lebar (Balada si Roy). &ldquo;Membaca dan menulis dapat membuat kita berdaya, menghasilkan pendapatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup,&rdquo; pungkas Gol A Gong.
 
Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Dewi Kartikasari mengatakan, kegiatan Talkshow Duta Baca Indonesia pada tahun 2023 ini telah terlaksana di tiga daerah dari total sebanyak 12 daerah. Dan pelaksanaan di Provinsi Riau ini merupakan yang ke-3.
 
"Kami mengapresiasi kegiatan ini dapat menjangkau wilayah di luar dari yang direncanakan dan dijadwalkan. Tentu saja ini merupakan wujud dari kolaborasi dan sinergi yang terjalin baik dengan seluruh mitra," katanya.
 
Dia juga mengatakan bahwa melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya diajak untuk membaca tetapi juga dimotivasi untuk bisa menulis. 
 
&ldquo;Pepatah mengatakan jika kita ingin mengenal dunia maka membacalah dan jika kita ingin dikenal dunia maka menulislah,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; 
&nbsp;

Kepala Perpusnas: Literasi Tak Sekadar Baca Tulis

Jakarta â€“ Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Perpustakaan Nasional mengubah paradigma di era digital. Perpustakaan harus dirancang dengan bantuan teknologi informasi dan memiliki kemampuan menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi masyarakat.
Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando usai menerima arahan dari Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/2).
â€œOleh karena itu, parameter perpustakaan ke depan adalah bukan jumlah buku-buku saja, tetapi seberapa besar perpustakaan membangun aplikasi teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat menjangkau dan mengakses informasi yang ada,â€ jelas Syarif.
Syarif menjelaskan, perpustakaan harus berbenah agar banyak dikunjungi masyarakat. Selain itu, Wapres meminta agar perpustakaan menanamkan kecintaan terhadap buku kepada generasi muda melalui beragam aktifitas. Pengelola perpustakaan dan pustakawan pun diharapkan memiliki kemampuan membuat program yang menarik di perpustakaan. Setiap hari bisa dilakukan perlombaan resensi buku atau lomba story telling di perpustakaan.
Saat ini, tantangan perpustakaan adalah menghadapi dominasi media sosial yang diakses masyarakat. Dan hal ini mempengaruhi budaya baca di Indonesia. â€œUntuk memastikan perpustakaan itu sebagai tempat bagi generasi muda untuk membangun peradaban. Itu yang paling penting,â€ tambahnya.
Untuk menjawab tantangan di era digital, Perpustakaan Nasional mengembangkan dua aplikasi unggulan. Pertama adalah iPusnas. Aplikasi berbasis media sosial ini bisa diunduh di gawai dan komputer. â€œSemua buku bisa dibaca full text,â€ jelas Syarif.
Aplikasi lainnya adalah Indonesia One Search (IOS). Dengan mendaftar menjadi anggota melalui situs Perpustakaan Nasional, pengunjung bisa mengakses layanan IOS. Repositori perpustakaan di seluruh Indonesia ini terkoneksi dengan 828 lembaga perpustakaan dengan jumlah koleksi 2,6 juta eksempar. â€œKita tidak mesti datang ke Jakarta untuk membaca buku di Perpustakaan Nasional. Tetapi bisa saja di perpustakaan Papua atau perpustakaan Aceh. Ini bisa melalui portal IOS,â€ urainya.
Dalam pertemuan tersebut, Syarif Bando meminta kesediaan Wapres Jusuf Kalla untuk membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2018 Perpustakaan se-Indonesia. â€œRakornasnya, kita menunggu jadwal dari Bapak Wakil Presiden. Tapi kami estimasi sekitar minggu ketiga atau keempat bulan Maret,â€ pungkasnya.Â 
Â 
Â Reportase: Hanna Meinita

Wapres Minta Perpustakaan Nasional Berubah di Era Digital

Jakartaâ€”Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menargetkan 514 kabupaten/kota di Indonesia untuk menerima manfaat. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Deni Kurniadi menyatakan pada 2024, seluruh perpustakaan kabupaten/kota di Indonesia diharapkan bisa bertransformasi. Dia menambahkan, untuk desa dan kelurahan, Perpusnas membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah maupun masyarakat karena jumlahnya yang mencapai 80 ribu. Sejak program dijalankan pada 2018, Perpusnas sudah menjangkau 2.200 desa di Indonesia.
â€œHarapan kita tahun 2024 sudah 514 kabupaten/kota yang bertransformasi dari 34 provinsi. Namun kalau kita bicara desa, dari 80 ribu desa/kelurahan di Indonesia tentu saja akan sulit kita laksanakan lewat program APBN. Jadi harus juga didukung oleh APBD, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, dan dari dana masyarakat baik dari perusahaan maupun sumbangan-sumbangan filantropi, yang bisa juga membangun perpustakaan desa untuk ikut bertransformasi lewat kegiatan mandiri,â€ jelasnya dalam wawancara dengan media secara virtual pada Kamis (15/7/2021).
Deni menambahkan, program transformasi bertujuan menciptakan masyarakat sejahtera. Dalam program ini, perpustakaan bermanfaat bagi masyarakat melalui tiga hal. Pertama, perpustakaan menjelma menjadi ruang berbagi untuk masyarakat, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
â€œYang kedua, perpustakaan juga bertransformasi sebagai ruang belajar kontekstual sesuai dari kebutuhan masyarakat, tentunya berbeda antara kebutuhan ruang belajar perpustakaan di daerah pesisir dengan daerah pegunungan, misalnya,â€ urainya.
Ketiga, perpustakaan bertransformasi adalah perpustakaan yang menjadi tempat berlatih keterampilan kerja. â€œHighlight-nya adalah literasi untuk kesejahteraan. Jadi ada manfaat lebih tidak hanya dari sumber informasi tapi juga bagaimana masyarakat mempratekkan, buku-buku yang ada di perpustakaan, kewirausahaan. Ada nilai tambah masyarakat sejahtera, paling tidak keluarga,â€ ungkapnya.
Deni Kurniadi mengungkapkan, hingga tahun ini, sebanyak 5.745 kegiatan lifeskills yang sudah dilakukan dengan melibatkan 100.521 peserta. Kisah sukses dari penerima manfaat program telah dibukukan oleh Perpusnas dan didokumentasikan dalam bentuk video. â€œSeperti usaha hidroponik yang didapat dari pelatihan yang diadakan di perpustakaan, kemudian ada bimbingan e-learning untuk orang tua siswa ketika pandemi Covid-19 ini memaksa siswa untuk belajar rumah,â€ tuturnya.
Pada masa pandemi Covid-19, program ini tetap berjalan. Para pustakawan dan trainer tetap memberikan pendampingan untuk melatih masyarakat di perpustakaan baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa. Deni menjelaskan, secara umum polanya tetap sama yakni melalui bimbingan teknis. â€œTentu saja pelatihannya tidak semuanya secara online, karena pandemi ini kita tidak secara onsite, tapi online. Apakah ada daerah yang bisa melaksanakan pendampingan secara langsung atau onsite, tapi ada juga pendampingannya secara online,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Â 
Â

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Targetkan 514 Kabupaten/Kota  Â 

Salemba, Jakarta - Dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan tubuh masyarakat dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Covid19 serta percepatan pemulihan ekonomi, Pemerintah Indonesia terus menggencarkan program vaksinasi booster untuk masyarakat.
Tidak terkecuali Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang turut menggelar vaksinasi booster bagi seluruh pegawai di gedung auditorium Salemba pada hari Kamis pagi. (24/02/2022)
â€œVaksinasi lanjutan, booster, ini bukan berarti sudah vaksin kita bebas melakukan apapun, tetap jaga prokes, karena nyatanya virus corona masih ada,â€ ujar Ofy Sofiana, Plt. Sestama sekaligus Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dalam sambutannya.
Dalam kegiatan tersebut, mengundang pihak - pihak terkait yang mendukung pelaksanaan vaksinasi Perpusnas. Turut hadir perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Puskesmas Kecamatan Senen, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat dan tim vaksin dari RS. Kartika Pulo Mas.
â€œTetap memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Divaksin booster bukan berarti sudah selesai, virus masih ada. Tetap jaga kesehatan dengan baik dan melakukan protokol kesehatan dengan ketat,â€ pesan Ofy.
Vaksinasi booster Perpusnas dilaksanakan dalam satu hari penuh dengan tetap melakukan observasi calon penerima vaksin booster dan protokol kesehatan.
Â 
Reporter : Anastasia Linawati

Perpusnas Gelar Vaksinasi Booster bagi Seluruh Pegawai

Jakarta &ndash; Perpustakaan saat ini harus mampu mentransformasi pemikiran masyarakat untuk mengantar Indonesia menjadi negara produsen.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Tahun 2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Selasa (28/2/2023).
TPBIS merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat&nbsp; peran dan fungsi perpustakaan umum melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum. Dalam penguatan budaya literasi, secara nyata kegiatan TPBIS yang telah berjalan sejak tahun 2018 ini mengupayakan terjadinya peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum.
Dalam 5 (lima) tingkatan literasi, Kepala Perpusnas menambahkan, tingkat kelima merupakan kemampuan untuk menciptakan barang/jasa yang berkualitas dan dapat digunakan dalam kompetensi global. Kemampuan tersebut harus didukung dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan keterampilan selain melalui pendidikan formal, juga dapat diperoleh di perpustakaan.
&ldquo;Paradigma perpustakaan telah berubah menjadi transfer pengetahuan. Transformasi perpustakaan ini menjadi bagian daripada program berkelanjutan yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),&rdquo; katanya.
Adapun 2 (dua) contoh konkrit dari penerima manfaat program TPBIS. Pertama, seorang asisten dokter yang terkena PHK akibat pandemi Covid-19, Brigitha H. Septiyanti, dia mencari informasi ke perpustakaan akan produk makanan yang dapat dijual dan mendapatkan bantuan optimal dari pengelola perpustakaan. Dari hasil berjualan produk cemilan &lsquo;kacang sembunyi&rsquo;, dia berhasil mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100-200ribu per harinya.
Kedua, seorang pensiunan pabrik batik, Endah Kusuma Wardhani yang membuka usaha warung makan dan menjual gorengan, nasi bungkus, serta sayur matang. Selama masa pandemi Covid-19 keuntungan hasil berjualan menurun tajam. Setelah dia mengikuti program TPBIS yang digelar di Perpustakaan Daerah Kota Surakarta untuk membuat sirup bunga telang, dia lalu menjual kreasi minuman tersebut di warungnya dan berhasil meraup keuntungan sebesar Rp. 350-400ribu per hari. 
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar membenarkan bahwa sejatinya perpustakaan memainkan 7 (tujuh) dari 17 (tujuh belas) SDGs dalam pembangunan global, diantaranya menghapus kemiskinan, mengurangi kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, serta energi bersih dan terjangkau.
&ldquo;Dalam rangka pembangunan global, ada tujuh aspek yang sangat luar biasa dari tujuh belas agenda SGDs yang memang bisa dilakukan percepatannya oleh perpustakaan. Jadi artinya dalam pembangunan global, peranan perpustakaan sangat penting,&rdquo; ungkapnya.
Hal ini menjadikan kegemaran membaca dan literasi menjadi satu gerakan nasional sekaligus gerakan sosial yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, dan juga masyarakat. Sehingga, kegemaran membaca dan literasi adalah tanggung jawab bersama.
Pada sesi talkshow dengan tema &lsquo;Kebijakan Penguatan Literasi Masyarakat untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19&rdquo;, Kasubdit Agama dan Kebudayaan, Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Bappenas, Didik Darmanto menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan perpustakaan untuk menguatkan literasi ke depan.
&ldquo;Yang kita perlukan diantaranya melakukan perubahan paradigma, tidak hanya paradigma sebagai pihak yang bekerja di bidang kepustakaan tapi juga mengubah paradigma masyarakat tentang literasi. Kedua, penguatan tata kelola di perpustakaan itu sendiri dengan cara memperkuat kolaborasi dengan stakeholders lainnya dalam rangka pelaksanaan program-program terkait dengan peningkatan literasi. Ketiga, memperluas ruang lingkup literasi agar bisa lebih berdampak kepada masyarakat,&rdquo; jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso menerangkan pembangunan nasional bidang perpustakaan telah masuk dalam program prioritas nasional RPJMN 2020-2024 yaitu penguatan literasi, inovasi, dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkualitas. Selain itu, Joko juga menekankan, penguatan literasi juga akan membuat seseorang menjadi semakin produktif, dengan demikian akan mengurangi kemiskinan secara signifikan.
&nbsp;&ldquo;Dari program prioritas nasional sudah diturunkan ke dalam sejumlah kegiatan prioritas nasional diantaranya terkait dengan peningkatan budaya baca kemudian membuat penguatan sistem dan konten literasi, serta perluasan akses bahan bacan berkualitas,&rdquo; ucapnya.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendes PDTT, Sri Wahyuni mengatakan Kemendes PDTT mendorong upaya yang dilakukan Perpusnas melalui program TPBIS ini dengan Dana Desa. Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah pembangunan perpustakaan. Harapannya, kelak dari 75.000 lebih desa yang ada di Indonesia, akan semakin banyak desa yang memiliki perpustakaan karena untuk saat ini jumlahnya masih sedikit.
&ldquo;Sebenarnya ada banyak desa yang mendahulukan pemberdayaan masyarakatnya, namun mereka belum melaksanakan program literasi desa karena kurang informasi terkait penggunaan Dana Desa untuk perpustakaan. Dana desa ini bisa dioptimalkan untuk perpustakaan desa seperti sarana prasarana, pemeliharaan dan sebagainya,&rdquo; terangnya.
Lektor Kepala Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta, Augustinus Setyo Wibowo mengisahkan sebuah toko buku di Inggris bernama Barnes &amp; Noble (B&amp;N) pada tahun 2010 nyaris tutup dikarenakan gagap dalam menghadapi era digital. Kondisi seperti ini juga terjadi pada banyak koran cetak di Indonesia. Namun, dia melanjutkan, setelah B&amp;N berpindah kepemilikan kepada James Daunt, toko buku yang nyaris tutup itu kembali berjaya hingga kini.
&ldquo;Dia punya konsep bahwa toko buku mesti menjadi &lsquo;tempat pameran&rsquo; bagi buku-buku yang dia sortir seturut kriterianya pribadi. Dia juga tak pernah mendiskon harga buku di tokonya karena di matanya, harga sebuah buku tak pernah terlalu mahal. Dia juga tak mau berpromosi &lsquo;buy two, get one&rsquo; karena baginya kalau kita mulai memberi buku gratisan, kita mendevaluasi nilai buku,&rdquo; kisahnya.
Intinya, Romo Setyo sapaan akrabnya, berdasarkan pengalaman rasanya sulit untuk memerintahkan orang lain untuk membaca, akan tetapi apabila hal itu dimulai dari kita sendiri maka orang lain akan tertarik dan berminat.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;
Team Leader Konsultan Pendamping Program PT. Markplus Inc., Erlyn Sulistyaningsih berkesempatan menginformasikan di tahun 2023 ada 450 desa/kelurahan terpilih untuk menjalankan program TPBIS. Lebih lanjut, dia menjelaskan, pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 3 tahun ini tidak membuat perpustakaan berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi masyarakat.
&ldquo;Perpustakaan terus bergerak membantu masyarakat untuk bangkit dari pandemi dan dari persoalan hidup mereka,&rdquo; tegasnya.
Program TPBIS kembali dilaksanakan oleh Perpusnas pada tahun 2023. Adapun perpustakaan yang menjadi mitra antara lain Perpustakaan Desa Kalangkangan Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Perpustakaan Desa Kotabaru Lebong, Bengkulu, Perpustakaan Kampung Insumberi Supiori, Papua, Perpustakaan Kelurahan Watumelo Kota Gorontalo, Gorontalo, Perpustakaan Kelurahan Kemirirejo Kota Magelang, Jawa Tengah, dan Perpustakaan Kelurahan Langkai Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aji Anwar

Literasi dan Kolaborasi Sukseskan TPBIS

Tugu Tani, Jakarta -Â Perpustakaan di era digital dituntut agar memiliki standar kinerja tinggi, meningkatkan kualitas layanannya dan senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi terkini dan kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Sub Direktorat Bibliografi Perpustakaan Nasional Prita Wulandari pada pembukaan Workshop Pemantapan Penyusunan Bibliografi Daerah dan Katalog Induk Daerah bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta Jakarta, (25/4). Peserta yang hadir Pejabat Struktural dan Fungsional Perpusnas dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan se Indonesia.
Direktur Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional Lucya Dhamayanti mengatakan pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN), Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dengan melakukan kerjasama antara perpustakaan yang ada di pusat dan perpustakaan provinsi bertujuan untuk membangun perpustakaan digital nasional. Pembangunan jejaring sangat penting manfaatnya bagi kepentingan pengelola koleksi bahan perpustakaan untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara online. "Kami berharap peserta workshop menjadi tim pelopor atau tutor di perpustakaan masing-masing. Workshop juga sebagai ajang untuk mengasah kompetensi khususnya penyusunan Katalog Induk Daerah (KID) dan Bibliografi Daerah (BID)," kata Lucya.
Prita menerangkan dalam penyusunan katalog induk daerah dan bibliografi daerah diperlukan sumber daya manusia yang kompeten sehingga dapat membantu kelancaran dalam penyusunan terbitan KIN dan BNI.Â  "Selama ini dalam penyusunan KID dan BID masih kekurangan sumber daya manusia yang khusus dan tetap dalam menyusun KID dan BID," jelas Prita.
Workshop ini merupakan kegiatan berkelanjutanÂ  yang sudah dimulai sejak tahun 2012.Â  Materi yang diberikan dalam workshop yaitu, program pengembangan Katalog Induk Nasional, Bibliografi Nasional Indonesia, penghimpunan Serah Simpan KCKR, pengelolaan penyusunan KIN/BID dan BNI/BID, katalog induk dan bibliografi nasional di era teknologi informasi, pengenalan aplikasi penyusunan KID dan BID, pengumpulan data katalog, praktek pengumpulanÂ  data dengan excel, praktek pengumpulan data dengan OAIPMH dan OAIPMP, validasi data dan praktek serta membuat laporan dari aplikasi dan praktek.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Berita

Workshop Pemantapan Penyusunan Bibliografi Daerah dan Katalog Induk Daerah

Pencarian

Berita Lainnya

Peran Perpustakaan Digital Dalam Mereduksi Hoaks

Kepala Perpusnas: Literasi Tak Sekadar Baca Tulis

Wapres Minta Perpustakaan Nasional Berubah di Era Digital

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Targetkan 514 Kabupaten/Kota Â

Perpusnas Gelar Vaksinasi Booster bagi Seluruh Pegawai

Literasi dan Kolaborasi Sukseskan TPBIS