Jakartaâ€”Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah menjadi kewajiban bagi seluruh K/L, di mana kewajiban penerapan SPIP tersebut menjadi target RPJMN dan telah diterjemahkan dalam Renstra Perpusnas serta menjadi target pelaksanaan reformasi birokrasi. Mekanisme dan penilaian SPIP senantiasa diperbarui seiring perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang bertujuan agar meningkatkan evaluasi dan implementasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Perpusnas.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan peraturan baru terkait sistem pengendalian intern pemerintah yang mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Kepala BPKP No. 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah. Peraturan baru yang ditetapkan pada 7 April 2021 lalu adalah Peraturan BPKP No. 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Inspektorat sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan internal menyelenggarakan sosialisasi peraturan tersebut bagi seluruh pegawai Perpusnas. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini menghadirkan narasumber Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP dan auditor madya pada Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP.
Perpusnas sangat berkomitmen untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP namun masih terkendala dalam hal kemampuan individual ASN. Beberapa hal yang jadi penyebab kelemahan dalam pengawasan yaitu komitmen, rasa toleransi, pemahaman akan efisiensi dan efektivitas. Demikian disampaikan Kepala Perpusnas M. Syarif Bando dalam sambutannya pada Rabu (15/9/2021).
Oleh karena itu, Perpusnas memohon bimbingan, penjelasan, dan pencerahan mengenai apa yang diperlukan agar dapat naik level dari 3 menjadi level 4.
â€œPengendalian anggaran bukan hanya sekedar memenuhi syarat administrasinya, ada barangnya, tidak ada mark-up, tidak ada fiktif. Bukan. Ada hal lain yang lebih penting dari pada itu, bagaimana para pimpinan ini memikirkan skala prioritas di era masyarakat yang membutuhkan. Kita tidak bisa baik kalau tidak mau diperbaiki dari luar,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP, Ayi Riyanto, mengingatkan bahwa peraturan ini tidak mengubah PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP.
â€œIni bukan perombakan dari PP nomor 60. Tidak. PP nomor 60 tidak dirombak sama sekali. Ini hanya perombakan metode untuk pengukuran maturitas. PP nomor 60 tetap berlaku. Tetapi peraturan ini tentang bagaimana melakukan pengukuran. Jadi dalam pengukurannya, kita integrasikan, supaya tidak hanya SPIP itu dimaknai sebagai internal control, tetapi sebagai lingkup governance secara utuh,â€ tegasnya.
Beberapa aspek terkait penilaian yang berubah pada peraturan baru, yaitu objek penilaian, kaitan dengan empat tujuan SPIP, penentuan satker sampel, penilaian efektivitas pengendalian, metodologi penilaian, pengintegrasian penilaian, fokus penilaian, dan proses penilaian.
Pada peraturan sebelumnya, penilaian terkesan document based. Dokumen harus lengkap agar nilainya bagus. Ke depannya justru lebih kepada substance over form, yaitu apakah substansi tergambar karena manajemen risiko yang baik harus sampai tahap terinternalisasi pada setiap pegawai. Perilaku setiap pegawai harus mencerminkan bahwa mereka sudah sadar mengenai risiko dan bagaimana memitigasinya agar risiko tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu, substansinya yang harus dipahami terlebih dahulu, kemudian dibuktikan dengan dokumen; apakah dokumennya menggambarkan substansinya.
Pada peraturan yang baru, penilaian SPIP akan mengintegrasikan penilaian indeks manajemen risiko, indeks efektivitas pengendalian korupsi, dan kapabilitas APIP.
Fokus penilaian sebelumnya lebih kepada pemberian skor/level. Sedangkan, sekarang lebih ke apa area of improvement yang bisa diperbaiki dan pemberian rekomendasi perbaikan proses manajemen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Skor bukan lagi fokus utama, tapi merupakan dampak dari pencapaian sesuatu.
Lebih lanjut Ayi menambahkan bahwa komitmen K/L untuk meningkatkan kualitas perencanaan, menerapkan manajemen risiko, dan meningkatkan kompetensi SDM menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi pedoman.
Â 
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Â 
Â

Inspektorat Sosialisasikan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021

Agam, Sumatera Barat â€“ Masyarakat di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kini telah memiliki gedung layanan perpustakaan daerah. Kehadiran gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan literasi masyarakat Kabupaten Agam.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengatakan, perluasan akses bahan bacaan perlu dilakukan untuk mencapai manusia unggul.
Manusia unggul merupakan individu yang menguasai ilmu pengetahuan, memiliki kemampuan inovasi dan kreativitas, dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan memproduksi barang dan jasa yang bisa dipakai dalam kompetisi global.
Demikian disampaikan usai meresmikan gedung layanan perpustakaan yang pembangunannya bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun anggaran 2021 senilai Rp 9,5 Miliar.
"Perlu dipahami bahwa literasi tidak sekadar baca tulis, tetapi bagaimana kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan global," jelas Syarif, Selasa (8/3/2022).
Syarif mengatakan, perpustakaan menjadi penting hadir di tengah masyarakat. Dengan berbagai buku ilmu terapan diharapkan masyarakat dapat menambah kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan.
Bupati Agam Andri Warman menyebut perpustakaan memiliki arti penting dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Diantaranya, kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti dan memahami serta menciptakan barang dan jasa.
"Dengan diresmikannya perpustakaan ini tentu menambah kekayaan Kabupaten Agam di bidang literasi. Melalui gedung perpustakaan yang representatif ini kita dapat melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan promosi minat baca masyarakat," tutur Andri, Selasa (8/3/2022).
Disamping itu, dengan adanya gedung layanan perpustakaan berlantai tiga tersebut dapat digunakan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan inklusi sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Sejak tahun 2018, Kabupaten Agam telah menerima manfaat program perpustakaan berbasis inklusi sosial dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, mulai dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan Nagari (perpustakaan desa). Bahkan sampai saat ini ada sembilan perpustakaan nagari yang telah menerima program tersebut.
"Alhamdulilah program perpustakaan berbasis inklusi sosial manfaatnya sudah dapat dirasakan masyarakat. Melalui program itu, muncul pembibit peternakan, usaha service HP hingga pembuat kerajinan tangan," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Perpusnas mengukuhkan Ketua TP PKK Yenni Andri Warman sebagai Bunda Literasi Kabupaten Agam. Bupati Andri Warman berharap bunda literasi bersama perpustakaan daerah dan perpustakaan nagari dapat lebih berkiprah dalam meningkatkan nilai kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi Kabupaten Agam.
"Terima kasih atas bantuan Perpusnas dalam pengembangan layanan perpustakaan. Kami berharap pemerintah pusat dapat membantu untuk melengkapi sarana dan prasarana sehingga perpustakaan daerah dapat berperan optimal dalam peningkatan baca dan kemampuan literasi masyarakat Kabupaten Agam," lanjutnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Sumatera Barat Bidang Ekonomi dan Keuangan, Syafrizal mengakui, kondisi literasi Sumatera Barat masih memerlukan perhatian. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Sumatera Barat tahun 2021 masih di angka 14,17, sementara Kabupaten Agam pada posisi 3,87.
"Pencapaian 10 indikator indeks pembangunan juga kita juga rendah sehingga diperlukan upaya bersungguh-sungguh pemerintah provinsi dan 19 kabupaten kota untuk mengangkat nilai tersebut untuk membuktikan sejarah panjang literasi Sumatera Barat di masa lalu," ungkapnya.
Dikatakan, keberadaan gedung perpustakaan baru ini hendaknya dijadikan momentum bagi warga Sumatera Barat dan Kabupaten Agam khususnya untuk kembali menyusun peta jalan peningkatan literasi daerah. Pihaknya terus berusaha mendorong dan memfasilitasi upaya yang dilakukan bersama dengan 19 kabupaten/kota.
"Di lingkup pemerintah provinsi, dalam upaya meningkatkan literasi, semua ASN diwajibkan membaca 30 menit sehari dan tiap OPD wajib menyediakan pojok baca," terangnya.
Pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Perpusnas dengan Pemerintah Kabupaten Agam, dan dua perguruan tinggi yakni IAIN Bukittinggi, dan STIH Putri Maharaja Payakumbuh.
Acara juga dirangkaikan dengan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dengan tema â€œTransformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional".
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Radhitya / Ahmad Kemal

Kehadiran Gedung Layanan Perpustakaan di Kabupaten Agam Diharap Mampu Tingkatkan Literasi

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan tak lagi hanya berfungsi sebagai kolektor buku. Kini, perpustakaan sudah tampil lebih baru, dengan memegang fungsi transfer pengetahuan. Maka seluruh stakeholder diharapkan aktif dalam partisipasi meningkatkan indeks literasi masyarakat yang sayangnya selama pandemi ini sedikit terabaikan.
Pesan dasar ini disuarakan oleh berbagai narasumber saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021 diselenggarakan secara virtual yang mengangkat tema â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir BudayaÂ  Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturalâ€ pada Senin (22/3/2021). Rakornas dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, mewakili Mendagri Tito Karnavian.
Dalam pemaparan materinya, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan soal literasi adalah kemampuan individu menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya, untuk menciptakan diri sebagai individu yang mampu menerapkan keahlian yang dimiliki itu.
Sedangkan literasi dalam RPJMN 2020-2024 adalah peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang diwujudkan melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Bagian ini mencakup dua hal utama yakni; penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; dan penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat.
Maka dari itu, ia menyampaikan bahwa komitmen DPR RI soal perpustakaan, tidak akan pernah luntur, hingga bisa mencapai tujuan bersama yakni masyarakat yang kreatif dan inovatif pada suatu saat nanti.
Meski sampai hari ini, pandemi Covid-19 makin merumitkan pengalokasian anggaran untuk Perpusnas dan banyak sumber daya anggaran yang tercurah pada penanganan pandemi ini, DPR terus mendukung penuh gerakan literasi yang dimotori Perpusnas.
â€œIni PR kami di legislatif dan juga pemerintah, dan kami tahu bagaimana ikhtiar Pak Syarif Bando (Kepala Perpusnas) dalam melobi banyak pihak untuk mendukung gerakan literasi ini,â€ ujarnya.
Dampak pandemi COVID-19 terhadap literasi siswa Indonesia sesuai data Bank Dunia adalah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang tidak berjalan maksimal, dan berpotensi terjadi learning loss.
Keadaan ini membawa hasil rangking literasi siswa Indonesia akan turun 7 peringkat. Diketahui bahwa sebelum pandemi, Indonesia berada di peringkat 75 dari 77 negara. Skor Literasi PISA Indonesia juga berpotensi turun menjadi 350 jika dibandingkan skor PISA literasi pada tahun 2018 sebesar 371.
â€œTerkait bidang perpustakaan, saya menempatkannya sebagai kebutuhan primer dan pemerintah yang wajib mengambil peran lebih dominan, lebih masif, dan porsinya lebih besar. Baru nanti sisanya sekitar 30 persen, menjadi ruang partisipasi publik,â€ katanya.
Dalam Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021 ini, Syaiful Huda menyebut bahwa anak-anak kita memiliki kebutuhan dasar dengan apa yang kita sebut mencerdaskan bangsa dan negara. Maka, ia tak segan-segan mengkritik pemerintah daerah yang tak banyak memberi porsi pada literasi dalam skema anggaran daerah.
â€œPada momen ini, saya jadikan momentum otokritik dalam tubuh parlemen sendiri dan level pemerintah yang belum maksimal terkait belum adanya kesepahaman yang menyeluruh terkait bidang perpustakaan,â€ tekannya.
Ia juga menggunakan kesempatan ini untuk mengabarkan dan berkirim pesan pada semua pihak untuk menyalakan lilin di tempat masing-masing dalam hal literasi, terutama dalam masa krisis kesehatan ini.
Dikatakannya, apapun langkah dan terobosan yang dilakukan, dengan kredo yang sama, kebutuhan anak-anak untuk tercerdaskan akan lebih bisa diatasi.
â€œKita gerakkan semua potensi yang kita miliki ini, dengan basis solidaritas. Ini mungkin akan menghidupi gerakan literasi, termasuk didalamnya adalah eksistensi perpustakaan yang semakin dekat dengan publik, sebagaimana yang diinginkan Perpusnas dimana perpustakaan selalu ada di jantung akses dan ruang publik,â€ papar dia.
Syaiful melihat, kebutuhan anak akan bahan bacaan dan fokus pemerintah dalam masalah ini haruslah sejalan. Apalagi, anak-anak sudah tak bersekolah setahun lebih.
â€œSaya pada kesempatan Rakornas ini, ingin terus mengajak kita semua, terlebih yang berada di daerah bahwa tidak efektifnya pembelajaran jarak jauh yang dalam survey hanya 40 persen, maka gerakan literasi ini sesungguhnya sangat dibutuhkan hari-hari ini, dimana Indonesia mengalami learning loss, bisa kita isi dengan gerakan literasi dengan secara baik di Indonesia,â€ sambungnya.
Cara paling praktis menurut Syaiful Huda adalah buku-buku harus masuk ke rumah-rumah anak sekolah yang sudah tidak bersekolah setahun dua bulan ini. â€œSemoga dengan gerakan menggenapi masa darurat pendidikan ini, menjadikan amal soleh dan amal baik kita menjadikan kita individu yang merdeka,â€ harapnya.
*Tim Liputan Humas Perpustakaan Nasional RI

Rakornas Bidang Perpustakaan 2021, DPR: Pemerintah Harus Ambil Porsi Lebih Besar Lagi Soal Literasi

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Dengan gaya yang khas dan pembawaannya yang tenang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendatangi meja penandatanganan kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Perpustakaan Nasional di ruang Executive Lounge Layanan Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta. Pagi itu, Kamis, (31/1), Kemendari dan Institut Pemerintahaan Dalam Negeri (IPDN) melakukan kerja sama peningkatan kulitas sumber daya manusia melalui perpustakaan.
Mengutip pernyataan Bung Karno, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan setiap manusia harus punya impian maupun gagasan. Impian atau gagasan yang dimiliki berawal dari suatu konsep yang matang. Konsep yang matang diperoleh dari kemampuan pengetahuan dan sejarah.
â€œIndonesia adalah negara besar. Negara boleh maju dan besar tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Nah, kerja sama ini diharapkan saling mendukung tugas dan funsgi masing-masing,â€ pesan Mendagri Tjahjo.
Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemendagri dan Perpusnas sudah pasti memiliki sasaran yang strategis. Di dalamnya mengatur sejumlah nota kesepahaman dan ruang lingkup, salah satunya yaitu pemanfaatan sumber daya manusia dan pengembangan perpustakaan di daerah.
Di saat yang sama, Tjahjo Kumolo juga menyampaikan terima kasih kepada Perpusnas atas bantuan berupa 200 ribu buku elektronik (e-book), 50 ribu buku cetak kepada Kemendagri dan IPDN serta bantuan komputer untuk pelayanan perpustakaan digital.
â€œBantuan tersebut diharapkan dapat mendukung salah satu tugas prioritas utama kebijakan nasional tahun 2019, yakni pembangunan sumber daya manusia yang salah satunya melalui budaya literasi dimana perpustakaan sebagai sarananya,â€ imbuh Tjahjo. Sekedar informasi, bahwa saat ini hanya ada sekitar 43 juta warga Indonesia yang bersekolah, dan sisanya kurang lebih 200 juta penduduk berada di luar bangku sekolah tetapi tidak gemar membaca.
Pada kesempatan yang hampir sama, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyaksikan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS ini mengatur lebih spesifik poin-poin MOU antara Kemendagri dan Perpusnas terkait pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perpustakaan di lingkungan Kemendagri, seperti pengembangan sumber daya perpustakaan dan kepustakawanan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang perpustakaan, pengembangan pangkalan katalog induk nasional (KIN) dan repository digital Indonesia One Search (IOS), Ipusnas dan e-resources, penghimpunan karya cetak dan karya rekam (KCKR), serta perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional. Â 
Sementara itu, Rektor IPDN Murtir Jeddawi mengatakan bahwa kerja sama ini sangat berguna untuk mensinergikan program dan kegiatan melalui pemanfaatan perpustakaan dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Â Â Â Â 
Reportase : Tim Humas Perpusnas
Â

Kemendagri dan IPDN Sepakati Kerja Sama Peningkatan Kualitas SDM Melalui Perpustakaan  Â 

Blitar, Jawa Timur.Â Kerlap-kerlip lampu mempercantik tiap sudut amphitheater Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Kilatan blitz dari sejumlah kamera dan ponsel menambah sisi estetika keliukan para penari mengiringi iringan gamelan. Ada yang berbeda dari irama gamelan. Tidak seperti biasanya. Aransemen gamelan terdengar lebih milenial mengikuti kehendak jaman dan para penonton yang juga banyak dihadiri usia milenial.
Sebanyak 19 kelompok tari dari sanggar tari Patrialoka bergantian mengisi akhir pekan masyarakat Blitar. Riuh tepuk tangan tanpa henti membahana mengisi ruang udara, Mengganti dingin malam dengan kehangatan suasana pentas budaya, Sabtu, (27/7/2019) di panggung Amphiteater.
Pentas seni budaya yang digelarÂ  Perpustakaan Proklamator Bung Karno merupakan cara lain mengenalkan dan memasyarakatkan perpustakaan. Pendekatan seni budaya dipilih mengingat masyarakat Blitar dan sekitarnya masih kental dengan tradisi budaya serta nilai-nilai kearifan. Implementasi dari perpustakaan menjangkau masyarakat.
Pendekatan ke masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai cara.Â  Perpustakaan Proklamator Bung Karno memilih budaya sebagai upayanya mendekatkan masyarakat dengan perpustakaan. Menyandingkan keragaman budaya dengan aktivitas perpustakaan. Metode ini dinilai lebih efektif, efisien, dan hasilnya memuaskan. Artinya, kebutuhan kultural berbalut pengetahuan masyarakat terpenuhi. Di samping kebutuhan sosialnya.
Perpustakaan sejatinya memang dirancang memenuhi segala kebutuhan informasi dan pengetahuan seluruh lapisan masyarakat. Perpustakaan harus ada ruang untuk ekspresi. Ruang yang bisa membangkitkan energi kebersamaan. Membangun kedekatan psikologis.
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan sarana pelestarian kekayaan budaya bangsa.
Kata budaya menurut Koentjaraningrat (2015) sering direpresentasikan sebagaiÂ  hasil karya manusia, seperti candi, tari-tarian,Â  seni rupa, seni suara,Â  kesusastraan dan filsafat. Lebih lebih dijelaskan bahwaÂ  kebudayaan juga terwakili pada adat istiadat, bahasa dan kesenian dari masyarakat tertentu.
Perpustakaan Bung Karno sebagai perpustakaan yangÂ notabene bertugas melayani seluruh lapisan masyarakat sudah selayaknya mampu memenuhi kebutuhan informasi kultural kepada pemustakanya. Perpustakaan Bung Karno menyimpan warisan leluhur bangsa, termasuk karya-karya sang tokoh proklamator.
Peradaban dunia tidak akanÂ bisa berubah tanpaÂ sentuhan orang-orangÂ yang berani mengubah dan mengembangkan peradaban tersebut.Â Masyarakat Blitar berharap, pentas seni budaya di Perpustakaan Bung Karno dapat lebih kreatif, produktif, sehingga kreativitasnyaÂ bermanfaat dan bernilai bagi masyarakat sekitar.
Â 
reportase: agussutoyo

Pendekatan Perpustakaan Melalui Literasi Seni Budaya Ala Perpustakaan Bung Karno

Jakarta - Bulan juni merupakan bulan yang istimewa karena diperingati sebagai bulan Bung Karno. Tiga hari penting yang berkaitan dengan bung Karno ada di bula juni, yaitu tanggal 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila, 6 Juni hari lahir Bung Karno, dan pada tanggal 21 Juni adalah hari wafatnya Bung Karno.
Demikian disampaikan Kepala UPT Perpustakaan Bung Karno di saat Apel pagi via daring, Senin (26/6/2023).
Dalam upaya memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan membangun masyarakat yang bermartabat dan toleran, pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya meningkatkan literasi Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Literasi Pancasila menjadi kunci penting dalam memperkuat identitas nasional dan mempromosikan kerukunan serta persatuan di tengah perbedaan yang ada.
&ldquo;Nurni Sham juga menyampaikan bahwa Peringatan Bung Karno yang dimulai sejak hari Pancasila membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat. selain itu ekonomi masuk menggeliat seiring banyaknya aktivitas jual beli produk UMKM selama peringatan bulan Bung Karno&rdquo; ucapnya.
Beberapa kegiatan juga telah digagas oleh Upt Perpustakaan Proklamator Bung Karno Yakni, kenduri Pancasila, Pameran koleksi Bung Karno, Literasi Vidografi, Perpustakaan Bung Karno Expo, Desain Grafis, Literasi Mustika Rasa, Festival Fotografi, Internalisasi Pemikiran Bung Karno, Safity Riding, Senata tari Badung Bali, Festival Mewarnai dan Melukis, Pementasan Drama Naskatonil Bung Karno, Reward Pemustaka, Literasi Pemanfaatan Daur Ulang Limbah, Pameran Jadul, dan Literasi Wastra Nusantara.
Salah satu aspek penting dari literasi Pancasila adalah pemahaman yang mendalam tentang sila-sila Pancasila itu sendiri. Sila-sila tersebut meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam mengajarkan sila-sila ini, penting untuk menekankan kesepadanan dan keterkaitan antara sila-sila tersebut, serta relevansinya dalam konteks kehidupan masyarakat.
Selain itu, penting juga untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang sejarah, filosofi, dan implementasi Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Pembelajaran tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila dan kisah-kisah inspiratif terkait nilai-nilai Pancasila juga menjadi bagian dari literasi Pancasila yang holistik.
Literasi Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan sekitar berperan penting dalam membentuk kesadaran akan nilai-nilai Pancasila. Dengan membangun budaya literasi Pancasila yang kuat, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli, bertanggung jawab, dan saling menghargai satu sama lain, terlepas dari perbedaan yang ada.
&ldquo;Upaya meningkatkan literasi Pancasila juga memiliki dampak positif dalam menjaga kebhinekaan Indonesia. Dengan pemahaman yang baik tentang Pancasila, masyarakat menjadi lebih mampu menghormati dan menghargai perbedaan budaya, agama, suku, dan pandangan politik. Hal ini membantu mewujudkan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berkeadaban, pungkasnya&rdquo;.
Reportase : Herwin Saswita

Literasi Pancasila Membangun Masyarakat

Tugu Tani, Jakarta -Â Perpustakaan di era digital dituntut agar memiliki standar kinerja tinggi, meningkatkan kualitas layanannya dan senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi terkini dan kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Sub Direktorat Bibliografi Perpustakaan Nasional Prita Wulandari pada pembukaan Workshop Pemantapan Penyusunan Bibliografi Daerah dan Katalog Induk Daerah bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta Jakarta, (25/4). Peserta yang hadir Pejabat Struktural dan Fungsional Perpusnas dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan se Indonesia.
Direktur Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional Lucya Dhamayanti mengatakan pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN), Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dengan melakukan kerjasama antara perpustakaan yang ada di pusat dan perpustakaan provinsi bertujuan untuk membangun perpustakaan digital nasional. Pembangunan jejaring sangat penting manfaatnya bagi kepentingan pengelola koleksi bahan perpustakaan untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara online. "Kami berharap peserta workshop menjadi tim pelopor atau tutor di perpustakaan masing-masing. Workshop juga sebagai ajang untuk mengasah kompetensi khususnya penyusunan Katalog Induk Daerah (KID) dan Bibliografi Daerah (BID)," kata Lucya.
Prita menerangkan dalam penyusunan katalog induk daerah dan bibliografi daerah diperlukan sumber daya manusia yang kompeten sehingga dapat membantu kelancaran dalam penyusunan terbitan KIN dan BNI.Â  "Selama ini dalam penyusunan KID dan BID masih kekurangan sumber daya manusia yang khusus dan tetap dalam menyusun KID dan BID," jelas Prita.
Workshop ini merupakan kegiatan berkelanjutanÂ  yang sudah dimulai sejak tahun 2012.Â  Materi yang diberikan dalam workshop yaitu, program pengembangan Katalog Induk Nasional, Bibliografi Nasional Indonesia, penghimpunan Serah Simpan KCKR, pengelolaan penyusunan KIN/BID dan BNI/BID, katalog induk dan bibliografi nasional di era teknologi informasi, pengenalan aplikasi penyusunan KID dan BID, pengumpulan data katalog, praktek pengumpulanÂ  data dengan excel, praktek pengumpulan data dengan OAIPMH dan OAIPMP, validasi data dan praktek serta membuat laporan dari aplikasi dan praktek.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Berita

Workshop Pemantapan Penyusunan Bibliografi Daerah dan Katalog Induk Daerah

Pencarian

Berita Lainnya

Inspektorat Sosialisasikan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021

Kehadiran Gedung Layanan Perpustakaan di Kabupaten Agam Diharap Mampu Tingkatkan Literasi

Rakornas Bidang Perpustakaan 2021, DPR: Pemerintah Harus Ambil Porsi Lebih Besar Lagi Soal Literasi

Kemendagri dan IPDN Sepakati Kerja Sama Peningkatan Kualitas SDM Melalui Perpustakaan Â

Pendekatan Perpustakaan Melalui Literasi Seni Budaya Ala Perpustakaan Bung Karno

Literasi Pancasila Membangun Masyarakat