Salemba, Jakarta - Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI Sri Sumekar meminta tim Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi (RB) Perpusnas untuk berkomitmen melaksanakan tugasnya dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Sri Sumekar menyatakan, tahun ini, Perpusnas harus mampu meraih nilai minimal yakni 75.
â€œSecara khusus, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) mengundang setiap lembaga bahwa di tahun 2020 ini, setiap lembaga harus mempunyai nilai RB adalah 75. Kita bisa berusaha mengejar ini dengan dukungan bapak/ibu sekalian,â€ jelasnya saat memberi arahan dalam rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perpusnas Tahun 2020.
Pada tahun ini, tenggat waktu pengisian PMPRB kementerian/lembaga adalah 30 Juni 2020. PMPRB diisi berdasarkan hasil capaian RB Perpusnas merujuk pada rencana aksi, untuk selanjutnya dinilai oleh tim dari Kementerian PANRB.
Sri Sumekar menambahkan, pada tahun ini, ada sejumlah indikator penilaian baru yang masuk dalam penilaian RB seperti penilaian Indeks System Merit dan kearsipan. Peningkatan kualitas SDM menjadi penekanan karena sesuai dengan visi RB di Indonesia yakni birokrasi tingkat dunia.
â€œJadi kita pun menuju ke sana, ada program-program yang berkaitan dengan peningkatan SDM agar kita juga menuju birokrasi tingkat dunia terkait juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi. SDM menjadi kunci penentu penguatan RB apalagi terkait tuntutan revolusi industri 4.0. Menjadi pemicu dalam peningkatan SDM yang berkualitas. Dan masih banyak PR untuk penguatan SDM ini, jadi mohon dukungan bapak/ibu sekalian,â€ jelasnya.
Selain itu, ada sejumlah isu strategis yang harus diperhatikan oleh Perpusnas. Di antaranya pembentukan zona integritas, penyederhanaan birokrasi eselon tiga dan empat, serta peningkatan kinerja melalui indikator manual kinerja.
Sementara itu, Inspektur Perpusnas Darmadi menyatakan mulai tahun ini, road map RB setiap instansi harus sesuai dengan rencana strategis (renstra) instansi tersebut. Perpusnas sudah menyusun Road Map RB Perpusnas Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan Renstra Perpusnas Tahun 2020-2024.
â€œJadi hal yang baru di RB sekarang, karena dengan indikator di RB masuk di renstra, pasti akan dilaksanakan oleh unit kerja yang bersangkutan. Menjadi satu kesatuan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Itu amanat dari Kementerian PANRB bahwa RB itu bukan kegiatan tambahan. Bahwa kegiatan RB mulai 2020-2024 adalah kegiatan tupoksi kita semua, sesuai dengan unitnya. Karena apa yang kita lakukan di kegiatan RB, di Renstra juga ada,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Wara Merdekawati
Â

Laksanakan Reformasi Birokrasi, Perpusnas Fokus pada Penataan SDM

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dilihat dari perspektif perguruan tinggi, naskah tidak hanya sebagai koleksi kuno tetapi juga merupakan koleksi yang sangat tinggi nilainya. Demikian disampaikan Kepala UPT Perpustakaan UI, Utami Budi Rahayu Hariydi, pada acara bertema â€œ1 Data Digital Naskah Nusantaraâ€ yang diselenggarakan secara daring, Kamis (4/3/2021). Di perguruan tinggi, naskah merupakan sumber daya pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan belajar-mengajar, observasi, dan riset.
Dr. Th. Pigeuad mengumpulkan naskah Jawa pada periode 1925-1942 ketika menjabat sebagai pegawai bahasa pemerintah Belanda di Yogyakarta dan Surakarta. Naskah-naskah tersebut dikirimkan secara berkala kepada KBG (Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen) di Batavia. Setelah masa perang kemerdekaan RI, bahan tersebut disimpan pada Lembaga Penyelidikan Kebudayaan Indonesia (Instituut voor Taal-en Cultuur-Onderzoek (ITCO) yang bernaung di bawah Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia.
Tahun 1970 koleksi naskah Pigeuad disimpan di Biro Naskah FSUI dan pada tahun 1984 Biro Naskah menjadi sub bagian naskah dari Perpustakaan FSUI. Kemudian tahun 2011 Perpustakaan FIB (Fakultas Ilmu Budaya) UI bergabung dengan UPT Perpustakaan UI. Adapun koleksi naskah yang berasal dari Dr. Th. Pigeuad terdiri dari naskah Jawa, Bali dan Sunda. Aksara yang digunakan antara lain aksara Jawa, Bali, Pegon (aksara Arab, berbahasa Jawa), dan Latin. Sedangkan bahasa yang digunakan diantaranya bahasa Jawa, Jawa Kuna, Sunda, Bali, Madura, dan Melayu.
Utami menjelaskan bahwa naskah yang dikelola UPT Perpustakaan UI dapat ditemui di lantai 2 dan hanya untuk dibaca di tempat. â€œTerkait dengan kebijakan umum dari perpustakaan UI bahwa sebetulnya yang diperbolehkan untuk menggunakan koleksi perpustakaan ini adalah SIVA UI (Sivitas Akademika UI), pemustaka umum boleh menggunakannya namun ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi dan tidak bisa begitu saja dibawa pulang,â€ jelasnya.
Adapun jumlah naskah yang disimpan di UPT Perpustakaan UI sebanyak 2.431 judul (2.331 berbentuk kertas dan 100 berbentuk lontar) dan 2.731 eksemplar. Meskipun sebenarnya nafas dari perpustakaan adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemustaka, namun untuk koleksi naskah ada keistimewaannya sendiri. â€œNaskah hanya dikeluarkan dari penyimpanannya apabila memang diperlukan untuk kepentingan penelitian dan dengan pengawasan yang cukup ketat,â€ ungkap Utami. Sebagian besar pemustaka yang menggunakan koleksi naskah di UPT Perpustakaan UI berasal dari FIB UI.
Selain layanan, UPT Perpustakaan UI juga mengolah naskah dengan menggunakan pedoman pengolahan bahan perpustakaan berbasis MARC dan RDA (Resource Description dan Access). Lalu sistem aplikasi yang digunakan adalah LONTAR (Library Automation and Digital Archive). Adapun metadata naskahnya dilengkapi dengan file digital hasil digitalisasi. Saat ini jumlah naskah yang belum didigitalisasi berjumlah 283 judul atau 45.643 halaman.
Proses preservasi naskah di UPT Perpustakaan UI dilakukan dengan cara menggunakan bahan-bahan alami, membersihkan fisik naskah, fumigasi, menggunakan box, dan menyerap lembab. Lebih jauh, dalam rangka menyelamatkan naskah yang kondisinya telah rapuh, secara bertahap koleksi naskah diubah menjadi format digital.
Reporter: Basma Sartika

Bagi Sivitas Akademika, Naskah merupakan Koleksi Bernilai Sangat Tinggi

Â Salemba, Jakartaâ€”Salah satu point penting penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Perpustakaan Nasional dari Tim Kementerian PAN-RB adalah meminta seluruh ASN memahami tugas dan fungsi serta indikator keberhasilan sehingga dapat mendukung tujuan organisasi.
Ini selaras dengan yang dilakukan unit kerja Deputi I Perpusnas yang menginginkan hal serupa. â€œTidak ada tugas struktural melainkan ini tugas bersama. Tunjangan kinerja atau tukin yang diterima adalah salah satu dampak dari pelaksanaan RB, namun itu bukanlah titik akhir melainkan awal lompatan untuk reformasi birokrasi lebih baik,â€ terang Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana saat Sosialisasi Pelaksanaan RB Unit Kerja Deputi I, Senin, (13/5).
Lebih lanjut disampaikan Deputi, bahwa implementasi RB tidak sebatas pada unit tim RB yang sudah dibentuk tapi juga harus ke seluruh pegawai. Deputi, mengakui pihaknyaÂ  kurang melakukan sosialisasi sehingga peta jalan RB belum dipahami menyeluruh. Â 
Setiap tahun semua pegawai dituntut untuk membuat sasaran kinerja pegawai (SKP). Namun, ada nuansa kurang fair karena yang menilai SKP adalah diri sendiri. Ke depan, penilaian SKP harus berdasarkan bukti. â€œArtinya, semua pegawai struktural dan fungsional harus punya buku kerja, report harian. Hasil report nanti akan berpengaruh pada pemberian reward and punishment,â€ tambah Deputi.
Penilaian RB saat ini tidak lagi menilai konteks instansi atau lembaga. Sudah mengerucut kepada unit kerja eselon satu sekaligus dibentuk tim penilai (asesor) RB unit. Â Oleh sebab itu, tiap unit kerja membutuhkan agen-agen perubahan (agent of change) sebagai salah satu komponen pendukung pelaksanaan RB. Agent perubahan yang sudah dibentuk tidak sebatas tim melainkan harus punya rencana aksi.
Penilaian RB dari KemenPAN-RB memungkinkan kenaikan tukin Perpusnas menjadi 80 persen. namun sejumlah catatan dan hasil survei tetap harus mendapat perhatian khusus. Artinya, meski masuk usulan untuk kenaikan tunjangan, tapi harus ditunjang dengan perubahan-perubahan.
â€œPerpusnas merupakan salah satu institusi pelayanan publik. Jangan sekedar berbicara atau mengaku sudah melakukan reformasi birokrasi tapi ketika ditanyakan langsung ke masyarakat dijawabnya belum ada reformasi. Perpusnas harus punya program percepatan (quick win) setiap tahunnya,â€ ujar Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Aparatur, dan Pengawasan III KemenPAN-RB, Naptalina Sipayung, beberapa waktu lalu.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Sosialisasi Pelaksanaan RB Kedeputian I Perpusnas  Â 

Salemba, Jakartaâ€”Agen Perubahan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) didorong untuk membuat proyek perubahan di unit kerja masing-masing. Sesuai Keputusan Kepala Perpusnas, pada tahun ini, sebanyak 14 orang dipilih menjadi Agen Perubahan di tingkat pusat.
Para Agen Perubahan di tingkat pusat diminta membuat rencana aksi dari setiap unit kerjanya yang harus dilakukan perubahan untuk mendukung tercapainya tujuan reformasi birokrasi di lingkungan Perpusnas. Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2014, agen perubahan adalah sosok terpilih yang dijadikan contoh dan panutan baik dalam integritas maupun kinerja yang tinggi. Agen Perubahan RB berperan sebagai role model.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpusnas Sri Marganingsih menjelaskan, setiap Agen Perubahan harus menyusun matrik program dan kegiatan yang akan diubah dari unit kerjanya dan menyusun tindak lanjut perubahan. Selanjutnya, Agen Perubahan harus memaparkan rencana aksinya.
"Nanti dari 14 proyek perubahan tersebut, dipilih proyek terbaik yang berkaitan dengan inovasi pelayanan publik. Kalau sesuai, akan kita ikutkan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik dari Kementerian PANRB, Sinovic," jelasnya dalam rapat koordinasi agen perubahan Perpusnas, di Salemba, Jakarta, pada Rabu (7/4/2021).
Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tidak harus penemuan baru, melainkan mencakup pendekatan baru bersifat kontekstual, baik berupa perluasan maupun peningkatan kualitas inovasi pelayanan publik maupun peningkatan kualitas.
Marganingsih menambahkan proyek perubahan yang dibuat Agen Perubahan harus mendukung penguatan delapan area perubahan reformasi birokrasi yakni Manajemen Perubahan, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, Deregulasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dalam pertemuan awal tersebut, para Agen Perubahan diminta untuk membuat video dokumentasi yang menunjukkan kegiatan mereka dalam melakukan proyek perubahan. â€œTim Agen Perubahan pusat harus menunjuk penanggung jawab untuk mendokumentasikan proyek perubahan tersebut dan penyimpanannya sehingga ke depan, mudah diakses,â€ tuturnya. Agen perubahan yang diwadahi dalam Forum Agen Perubahan juga diminta membuat pedoman teknis rencana kerja.
Reformasi birokrasi di lingkungan Perpusnas dilaksanakan untuk mencapai tiga sasaran yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Arie Zaini Purnomo

Agen Perubahan Perpusnas Didorong Membuat Proyek Perubahan

Banjarmasin, Kalimantan Selatan â€“ Perpustakaan saat ini tidak boleh hanya sebagai tempat deretan buku yang sudah tua dan lusuh, tetapi perpustakaan harus mampu mentransfer ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya kepada masyarakat.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando usai meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Disabilitas/Difabel Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkaikan dengan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (24/5/2022).
Pembangunan gedung perpustakaan tersebut yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun 2021. Syarif Bando menyebut, pembangunan perpustakaan sebagai bentuk mewujudkan fasilitas infrastruktur pelayanan dasar, yang bertujuan mempercepat pembangunan di daerah serta mempercepat capaian agenda nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Atas nama pemerintah pusat, dari Perpusnas menyampaikan apresiasi penghargaan dan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel telah bahu membahu bergerak di bidang perpustakaan, sehingga tahun 2021 ini kalimantan selatan ditetapkan sebagai salah satu provinsi dengan Indeks Pembangunan Literasi (IPL) tertinggi di Indonesia," ungkap Syarif.
Syarif Bando mendorong masyarakat berkunjung ke perpustakaan dan dapat mendalami potensi sumber daya Kalsel, menjadi tugas dinas perpustakaan untuk memandu masyarakat mendapatkan bahan bacaan yang dibutuhkan.
"Tidak cukup masyarakat datang ke perpustakaan mencari buku-buku yang diperlukan. Tetapi harus ada semacam roadmap bagaimana masyarakat Kalsel dipandu melalui perpustakaan untuk memahami betapa besar potensi sumber daya alam yang bisa menjanjikan untuk kita lebih makmur daripada keadaan sebelumnya," ungkapnya.
Dikatakan, gerakan pembudayaan kegemaran membaca tidak dapat dilaksanakan hanya dengan kesadaran. Kehadiran media sosial menjadi tantangan agar masyarakat tetap membudayakan membaca.
"Maka perlu peran dari pemerintah jajaran Provinsi Kalsel, legislatif maupun Bunda Literasi untuk mengatakan bahwa Kalsel harus bangkit dengan ilmu pengetahuan dan melakukan perubahan yang fundamental. Mari kita bangkit melalui perpustakaan ini untuk mencerdaskan anak bangsa," tegas Syarif.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengukuhkan istri Wakil Gubernur Kalsel, Fathul Jannah menjadi Bunda Literasi Provinsi Kalsel.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan pemerintah daerah menyadari bahwa pembangunan literasi menjadi tulang punggung kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, pemda selalu berupaya maksimal dalam menyiapkan pelayanan terbaik serta akses literasi yang luas untuk menjangkau masyarakat yang ada di pelosok Kalsel.
"Kami berharap ke depannya minat baca masyarakat terus tumbuh berkembang. Dengan minat baca yang tinggi tentu akan lahir masyarakat yang cerdas, produktif, dan kreatif," tuturnya.
Sementara itu, dalam talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya dan Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Didik Suhardi mengatakan, lingkungan keluarga baik di sekolah hingga masyarakat memiliki peranan untuk meningkatkan literasi. Karena literasi merupakan ujung tombak dalam membangun masa depan.
Ketua Komisi IV DPRD Prov Kalsel, Lutfi Saifuddin mendorong generasi muda harus mampu memenangkan persaingan global tidak hanya mampu bersaing. Tentunya DPRD selalu memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan literasi.
"Diantaranya DPRD melakukan kajian evaluasi terhadap Perda terkait untunk bisa menghadirkan Perda yang mendukung literasi, serta berupaya mendorong hadirnya postur anggaran yang ideal dan menjembatani kolaborasi antara pemda dengan pihak swasta untuk turut mendorong peningkatan literasi," ungkapnya.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Radhitya P

Kepala Perpusnas Ajak Masyarakat Kalsel Bangkit Melalui Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Dalam upaya pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030, Indonesia ikut berkontribusi pada pembangunan global. Salah satu bentuk implementasinya ialah program Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) yang merupakan upaya penguatan kerja sama pembangunan internasional dan bagian dari &ldquo;soft diplomacy&rdquo; untuk peningkatan citra positif Indonesia.
Guna memperkuat komitmen pelaksanaan program KSST, pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dibawah Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri telah menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi internasional, termasuk Colombo Plan.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Sri Marganingsih menjelaskan Colombo Plan merupakan organisasi regional yang mencakup konsep upaya kolektif antar-pemerintah untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya di wilayah Asia-Pasifik. Fokus utama dari semua kegiatan Colombo Plan adalah pada pengembangan sumber daya manusia.
&ldquo;Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam Colombo Plan sejak tahun 1953 dan selama kurun waktu 1995-2007, Indonesia menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari program Colombo Plan dengan 1.131 peserta yang telah mengikuti berbagai program,&rdquo; ucapnya pada konferensi pers yang digelar di Ruang Executive Lounge Lt. 24 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jumat (10/11/2023).
Lebih lanjut, Sri menerangkan bahwa di tahun 2023 Perpusnas bekerjasama dengan Kemensetneg dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dibawah Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang dalam mengadakan sesi berbagi praktik baik melalui pelatihan untuk 17 peserta yakni 7 peserta berasal dari 5 negara anggota Colombo Plan (Laos, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, dan Vietnam) dan 10 peserta lainnya yang terdiri dari perwakilan dari provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, dia juga menginfokan program praktik baik tersebut akan diselenggarakan setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun.
&ldquo;Di tahun pertama ini, judul yang diangkat adalah Program Berbagi Pengetahuan tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Knowledge Sharing Program on Library Transformation Program Based on Social Inclusion) dengan tema Penguatan Peran Perpustakaan Umum dalam Meningkatkan Kesejahteraan Komunitas Lokal (Strengthening the Role of Public Libraries for Promoting Local Community Welfare). Pelaksanaannya dijadwalkan bertempat di Perpusnas selama lima hari, pada Senin-Jumat (13-17/11/2023),&rdquo; terangnya.
Selain agenda pelatihan, para peserta juga dijadwalkan visitasi ke perpustakaan Mutiara Rawa Binong, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Rencananya pengelola perpustakaan Payung Tunas Teratai, Kelurahan Cipayung dan pengelola Perpustakaan Gebang Sari, Kelurahan Bambu Apus, Jakarta Timur pun turut hadir dalam visitasi tersebut. Kelak, peserta akan diajak meninjau fasilitas perpustakaan dan mengunjungi bazar produk hasil binaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di wilayah DKI Jakarta. Ada pula kunjungan kebudayaan ke Taman Mini Indonesia Indah dalam rangka memperkenalkan keanekaragaman kebudayaan Indonesia.
<a name="_Hlk150347817"></a>Program TPBIS merupakan kegiatan yang dilaksanakan Perpusnas dengan melibatkan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kabupaten/desa) untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan layanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Melalui program ini, perpustakaan umum mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas, Nani Suryani membeberkan sejak dicanangkan sebagai program prioritas nasional pada 2018, program TPBIS dengan stimulan yang bersumber dari APBN melalui Perpusnas, hingga tahun 2022 telah diimplementasikan di 34 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.696 perpustakaan desa/kelurahan. Pada tahun 2023, sejumlah 450 perpustakaan desa/kelurahan menjadi mitra baru TPBIS. Hingga Februari 2023, TPBIS telah direplikasi di 1.205 desa/kelurahan di 26 provinsi dengan sumber anggaran APBD dan/atau sumber lain.
&ldquo;Perpusnas mendapatkan satu kehormatan untuk bisa bersinergi dalam penyelenggaraan Colombo Plan ini. Terlebih, tujuannya dalam penguatan kualitas sumber daya manusia pun relevan dengan kegiatan yang menjadi prioritas nasional Perpusnas yaitu program TPBIS yang sangat berdampak positif terhadap pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; katanya. &nbsp;
Nani menambahkan bahwa peserta pelatihan akan berkesempatan mengamati dan mempelajari bagaimana Perpusnas atau perpustakaan umum di Indonesia menyediakan kebijakan dan pedoman untuk membantu pelaksanaan transformasi perpustakaan. Melalui kegiatan ini, peserta juga didorong untuk berbagi praktik dan pengalaman terbaik negaranya dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga publik.
&ldquo;Program TPBIS ini sunggguh luar biasa, hal ini terlihat dari respon masyarakat termasuk dampak yang mereka rasakan. Mereka yang telah bermitra merasa terbantu, terutama ketika pandemi, yang tidak punya pekerjaan berubah menjadi entrepreneur dengan menjadi penjual online maupun rumahan untuk meningkatkan perekonomian keluarga,&rdquo; tambahnya.
Pada kesempatan ini, Nani menjabarkan 10 peserta dari Indonesia yang berkesempatan hadir antara lain perwakilan dari Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Brebes, Desa Gunung Putih Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Maros.
 &ldquo;Mereka yang hadir dalam kegiatan Colombo Plan ini merupakan fasilitator-fasilitator daerah yang telah berhasil untuk benar-benar mampu mendampingi masyarakat setempat dalam menghasilkan produk maupun keahlian melalui perpustakaan,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Berita

Penajaman Rencana Kerja Pagu Indikatif Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2024

Pencarian

Berita Lainnya

Laksanakan Reformasi Birokrasi, Perpusnas Fokus pada Penataan SDM

Bagi Sivitas Akademika, Naskah merupakan Koleksi Bernilai Sangat Tinggi

Sosialisasi Pelaksanaan RB Kedeputian I Perpusnas Â

Agen Perubahan Perpusnas Didorong Membuat Proyek Perubahan

Kepala Perpusnas Ajak Masyarakat Kalsel Bangkit Melalui Perpustakaan

Perpusnas Bersama Kemensetneg dan Kemenlu Kenalkan Program TPBIS di Colombo Plan