BandaÂ  Aceh, Aceh -Â Internalisasi nilai-nilai nasionalisme merupakan sebagian kecil dari pendidikan yang ada. Internalisasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam pendidikan dapat membentuk karakter bangsa serta mencegah negatif globalisasi dan menanamkan nasionalisme bangsa. Lewat pendidikan upaya internalisasi dapat tumbuh membentuk sikap dan karakter bangsa. Internalisasi bisa dimaknai sebagai proses belajar kebudayaan dalam tiap individu.Â 
"Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seorang atau kelompok. Lewat pendidikan karakter manusia mampu membedakan mana yang baik yang buruk. Pendidikan sejatinya membuat manusia lebih manusiawi," ucap Plt. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh Didi Setiadi pada Talkshow Internalisasi Pemikiran Bung Karno di Universitas Syah Kuala, Kamis, (12/9).
Internalisasi pemikiran Bung Karno adalah upaya menumbuhkan kembali semangat nasionalisme sekaligus kebanggaan terhadap bangsa.Â Â 
Menurut Kepala BIdang Layanan Informasi dan Kerja Sama UPT Perpustakaan Bung Karno Agus Sutoyo, tujuan utama sosialisasi adalah untuk memfungsikan kembali perpustakaan sebagai saranaÂ  mencerdaskan sekaligus melestarikanÂ  nasionalisme Indonesia. "Pemikiran dan nasionalisme Bung Karno sampai saat ini masih relevan diimplementasikanÂ  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Â Sosialisasi nasionalisme dan idealisme Bung Karno juga sekaligus sebagai titik balik membangun kembali rasa nasionalisme Indonesia melalui perpustakaan dan pendidikan karakter bangsa," ujarnya.Â 
Sementara sejarawan muda Unsyiah Tengku Bahagia mengatakan kita perlu menghidupkan kembali rasa kebangsaanÂ  yang baru-baru ini menjadi catatan karena terjadi gesekan-gesekan sehingga menimbulkan permasalahan sosial dan keberagaman. Salah satu bagian penting pendidikanÂ  untuk menanamkanÂ  konsep keberagaman adalah pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kasadaran dan karakter bangsa.Â 
"Pendidikan sejarah merupakan proses kultural dalam rangka national building, dan proses pelembagaan nilai-nilai positif, seperti nilai-nilai warisan leluhur, nilai-nilai herosime dan nasioanlisme, nilai-nilai masyarakat industri, maupun nilai-nilai ideologi bangsa," ungkap Tengku.
Sosialisasi Perpustakaan Proklamator Bung Karno diselenggarakan berkat kerja sama UPT Perpustakaan Bung Karno dengan Dinas Perpustakaan dan KearsipanÂ  Provinsi Aceh yang dihadiri peserta lebih dari 354 orang yang terdiri dari pelajar dan guru-guru sejarah, mahasiswa dan dosen, komunitas membaca, penggiat literasi dan masyarakat.Â Acara juga dimeriahkan dengan diskusi interaktif, kuiz, dan pameran khusus koleksi yang ditulis Bung Karno dan tentang Bung Karno.**
Reporter: Sri Handayani/Fotografer: Hanafi

Menumbuhkan Kembali Nasionalisme dan Pemikiran Bung Karno di Bumi Rencong 

Jakarta,- Dalam penyelenggaraan kearsipan, terdapat penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan kearsipan.Â Pengawasan kearsipan merupakan salah satu bentuk pembinaan kearsipan. Unit Kearsipan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menggelar kegiatan â€œExpose Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2022â€ pada Rabu, 31 Agustus 2022 .Â 
Pengawasan kearsipan yang telah dilaksanakan pada 7-31 Maret 2022 merupakan salah satu bentuk pembinaan kearsipan untuk memastikan penyelenggaraan kearsipan telah sesuai dengan kaidah dan ketentuan serta peraturan undangan yang berlaku. Selain itu nilai indeks kearsipan menjadi salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi.
Â Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando memberikan apresiasi atas pelaksanaan pengawasan kearsipan internal yang dilakukan karena kegiatan pengawasan tersebut menyumbang 40 persen dari nilai penyelenggaraan kearsipan di sebuah lembaga.
â€œSaya berharap nilai kerja keras yang sangat baik ini bisa menjadi nilai tambah pada pelaksanaan pengawasan kearsipan secara eksternal di Perpusnas,â€ ungkapnya. Syarif berharap, dengan 5 unit kerja yang memiliki nilai pengawasan kearsipan internal tertinggi dapat memberikan acuan dan contoh bagi unit kerja yang lain agar dapat menjadi lebih baik dan bersama sama menjadikan tata kelola arsip lebih baik lagi.
Â â€œYang paling penting juga adalah bagaimana pengelolaan kearsipan ini dilakukan dengan sebaiknya-baiknya. Mulai dari kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, dan pengelolaan arsip, sarana prasarana kearsipan, dan anggaran kearsipan," paparnya.
Pengawasan kearsipan telah dilakukan secara rutin sejak tahun 2021 oleh unit kearsipan 1 kepada seluruh unit pengolah di lingkungan Perpusnas. Dan pada tahun 2022 ini, pengawasan kearsipan dilakukan terhadap 17 unit pengolah arsip. Arah dan tujuan pengawasan kearsipan adalah menjaga ketersediaan dan kemanfaatan arsip, terwujudnya akuntabilitas kerja, dan terwujudnya memori kolektif bangsa.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Â

Perpusnas Perkuat Pembinaan Kearsipan dengan Pengawasan Kearsipan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€” Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menerima audiensi Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Arys Hilman Nugraha di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Selasa (12/7/2022).
Ketua Umum IKAPI, Arys Hilman Nugraha mengatakan IKAPI akan menyelenggarakan kongres penerbit seluruh dunia dengan anggota 71 negara, Indonesia akan menjadi tuan rumah diacara 2 tahunan tersebut, acara tersebut akan dirangkaikan dengan Indonesia Internasional book Fair akan dilaksanakan bulan November di Jakarta.
â€œIKAPI juga sangat peduli terhadap perkembangan buku di daerah, disana sangat banyak buku akan tetapi buku tersebut tidak tersampaikan dan tidak terkomunikasikan kepada masayarakat dunia karna kita kurangnya buku bilingual. di london saya sampaikan indonesia 13000 bahasa, 800 suku bangsa dan banyak penerbit penerbit di setiap daerah tersebutâ€ ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Syarif Bando menyampaikan Perpusnas siap berkontribusi sesuai dengan kewenangan dan kemampuan dalam sukses-nya acara kongres Penerbit seluruh dunia yang akan dirangkaikan dengan Indonesia International Book Fair pada November mendatang.
Ia Juga menghimbau agara Perpusnas dan IKAPI berorientasi menyipakan buku di daerah, betapa Indonesia lapar akan buku. Mungkinkah IKAPI memprakarsai beli buku dengan cara jual putus kepada pemerintah daerah membeli dengan anggaran belanja daerah (APBD).
â€œPerpusnas dan IKAPI akan bekerja sama untuk mengatasi Indonesia kurang buku, Indonesia kekurangan penulis, Indonesia kurang jenis bahan bacaan bervariasi dari Sabang hingga Merauke, dan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah agar kita bisa menjual putus buku-buku nyaâ€ pungkasnya. Â Â 
Reporter: Ahmad Kemal Nasution
Fotografer: Prakas/Rahditya
Â 
Â

Perpusnas Terima Audiensi IKAPI

Jakarta - Â Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 30/2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini selaras dengan dengan Tujuan pembangunan perpustakaan yaitu Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
Bertindak sebagai pimpinan apel pada hari Senin (29/08/2022)Â Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Suharyanto. Pada kesempatan hari ini, beliau mengangkat tema â€œKreativitas Tanpa Batas, Inovasi Tiada Hentiâ€. Perpusnas sendiri telah melakukan berbagai macam inovasi dalam hal pelayanan publik diantaranya adalah SiGoblic atau Sistem ISBN Go Public yang menjadi 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia.
â€œInsya Allah Inovasi ini akan berkelanjutan, yang akan saya Rancang Dalam Proyek Perubahan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan judul Inovasi â€œKINOS Membangun Peradaban Bangsaâ€. KINOS, singkatan dari Katalog ISBN Online Searching.â€ terang Suharyanto
Perpusnas sendiri juga melakukan Inovasi lainya, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perpustakaan Nasional yang pada tahun 2022 ini telah memasuki tahun ke-11. Hal ini terlihat dari peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional yang pada tahun 2021 adalah 76.92 dengan kategori BB (Sangat Baik) sedangkan untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional Tahun 2022 adalah 88.39 dengan katagori A (Memuaskan).
â€œTim Reformasi Birokrasi khususnya pada pokja Manajemen Perubahan dan Sekretariat RB Perpusnas, sedang menyiapkan inovasi pelayanan publik yang akan diajukan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023, telah terdata 17 Inovasi yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan 60 Inovasi dari hasil Agen Perubahan Tahun 2022.â€ tambah Suharyanto
Reportase: Fauzan Abdi
Â

Perpusnas Berkomitmen Penuh Dalam Menciptakan Inovasi Pelayanan Publik

Yogyakarta, DIY - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando memberikan sambutan pada acara Peer Learning Meeting Perpuseru 2018 di Ballroom Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta (6/7). Dalam rangkaian acara tersebut didalamnya terdapat serah terima program Perpuseru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 kepada Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional sebagai pemerintah berencana melanjutkan program tersebut. Program PerpuSeru adalah program pengembangan perpustakaan yang didukung oleh Coca-Cola Foundation Indonesia (CCFI) dan Bill &amp; Melinda Gates Foundation, saat ini sudah menjangkau seluruh wialayah Indonesia dan bertujuanÂ dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Chief CCFI Titi Sadarini mengatakan PerpuseruÂ bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. "Perpustakaan adalah institusi yang mempunyai akses layanan yang tanpa batas dan tanpa biaya. Pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan umum seluruh Indonesia kemudian dikembangkan menjadi pusat belajar masyarakat dan pusat kegiatan masyarakat yang inklusif," ujar Titi. Menurut Titi Sadarini transformasi perpustakaan dapat dilakukan dan memberikan dampak yang nyata. "Dari 768 perpustakaan desa yang menjadi mitra, 67 persen dilakukan mandiri melalui pemerintah kabupaten," imbuh Titi.Â  Chief CCFI juga mengapresiasi Perpusnas dan Bappenas yang menjadikan Perpuseru menjadi salah satu program prioritas dalam pengentasan kemiskinan. Harapannya kedepannya penyerahan tongkat estafet kepada Perpusnas dan Bappenas dapat berjalan baik.
Chief Director Perpuseru Erlyn Sulistyaningsih menyebutkan saat ini telah terdapat 65 trainer nasional dari pulau Buru sampai pulau Rote. Evlyn juga menampilkan testimoni Mas Wahid dari Pamekasan yang berrofesi sebagai peternak ayam, diman melalui perpustakaan dapat merubah hidupnya menjadi lebih baik. Evlyn juga menerangkan mulai tahun 2019 dan 2020 program akan dilaksanakan oleh Perpusnas. "Percaya Perpuseru atau tranformasi perpustakaan mampu membuat masyarakat hidup lebih baik. Jadilah kupu-kupu yang terbang rendah, karena mendekati masyarakat dan memperluas jangkauan kepada masyarakat dengan senyuman dan kerendahan hati.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan kehadiran Perpusnas dan Perpuseru, yaitu membangun mindset bahwa setiap orang bisa berubah dengan bantuan akses ilmu pengetahuan. Merujuk UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perpustakaan sebagai urusan wajib yang ditetapkan oleh pemerintah.Â  Syarif juga menambahkan dukungan Kemendes PDT dengan kebijakan dana alokasi desa bisa untuk pengembangan perpustakaan demi menciptakan kualitas masyarakat yang lebih baik.Â  Perpusnas mengemban tugas berat dalam bersinergi dengan institusi lain untuk menghadirkan buku-buku di level masyarakat yang paling bawah. "Kami mengapresiasi atas program yang telah dilaksanakan dan berkomitmen melaksanakan program mulai tahun 2019 yang merupakan sebuah langkah awal," ujar Syarif.Â 
Reportase : Dewi Kartikasari dan Arwan Subakti
Â

Perpustakaan Nasional melanjutkan Program Perpuseru pada Tahun 2019

Senayan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pertama kali dengan Anggota DPR terpilih periode 2019-2024, yakni Komisi X DPR-RI, Selasa, (19/11). RDP diikuti langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan seluruh jajaran struktural pejabat pimpinan tinggi utama, pustakawan utama, pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pengawas yang terkait di lingkungan Perpustakaan Nasional. Adapun agenda rapat yaitu mengenai perkenalan, program kerja Perpusnas dan lain-lain.
RDP yang dihadiri oleh 40 dari 53 anggota Komisi X dipimpin oleh Syaiful Huda (Fraksi PKB) dan jajaran pimpinan Komisi X DPR RI lainnya yaitu Agustina Wilujeng Pramestuti (Fraksi PDI Perjuangan), Hetifah Sjaifudian (Fraksi Golkar), Dede Yusuf Macan (Fraksi Demokrat), Abdul Fikri Faqih (Fraksi PKS). Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan paparan dari Kepala Perpustakaan Nasional RI, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI. Pada RDP tersebut tersebut diperoleh sejumlah kesimpulan, antara lain:
<ol>
<li>Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan yang disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, sebagai bagian dari hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI.</li>
<li>Terhadap paparan dari Perpustakaan Nasional RI, Komisi X DPR RI memberikan masukan dan catatan sebagai berikut:</li>
</ol>
<ul>
<li>Ketersediaan bahan bacaan yang lengkap di pelosok daerah harus menjadi prioritas program/kegiatan Perpusnas RI.</li>
<li>Mendorong Perpusnas RI untuk berkoordinasi dengan Kemendikbud RI dalam penyediaan bahanÂ Â  bacaan di setiapÂ Â  satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan danmenciptakan kurikulum yang mendorong minat baca masyarakat.</li>
<li>Peningkatan jumlah sarana prasarana perpustakaan untuk perluasan akses perpustakaan di daerah.</li>
<li>Peningkatan layanan perpustakaan dalam rangka akses informasi di daerah baik secara luar jaringan maupun dalam jaringan (online) agar terciptanya budaya membaca.</li>
<li>Perlunya penetapan Perpusnas RI sebagai destinasi wisata, menjadi pusat studi dan informasi kebudayaan Indonesia.</li>
<li>Mendorong Perpusnas RI untuk melaksanakan fungsi deposit secara optimal, sehingga diharapkan Perpusnas RI menjadi pangkalan data, informasi dan manuskrip maupun kearifan lokal nusantara untuk membangun identitas bangsa.</li>
<li>Dalam rangka penguatan kelembagaan perpustakaan, Perpusnas RI harus aktif berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga lain terkait.</li>
<li>Mendorong Perpusnas RI untuk menyusun strategi percepatan pemenuhan sumber daya manusia perpustakaan (pustakawan) yang berkualitas.</li>
<li>Mendorong PerpusnasÂ Â  RIÂ Â  untukÂ Â  menyusunÂ Â  langkah-langkah strategi percepatanÂ Â  penyelesaian masalah akses perpustakaan melalui program prioritas dan peningkatan anggarannya.</li>
</ul>
Â 
Â Reportase: Arwan Subakti, Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Penajaman Rencana Kerja Pagu Indikatif Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2024

Pencarian

Berita Lainnya

Menumbuhkan Kembali Nasionalisme dan Pemikiran Bung Karno di Bumi Rencong

Perpusnas Perkuat Pembinaan Kearsipan dengan Pengawasan Kearsipan

Perpusnas Terima Audiensi IKAPI

Perpusnas Berkomitmen Penuh Dalam Menciptakan Inovasi Pelayanan Publik

Perpustakaan Nasional melanjutkan Program Perpuseru pada Tahun 2019

Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando Memaparkan Program Kerja Dihadapan Anggota DPR Komisi X Periode 2019-2024