Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Â Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dengan serapan anggaran pada Tahun 2020 yang mencapai 96,62 persen di atas daya serap nasional 95 persen. Meski belum mencapai target awal yang ditentukan yakni 97,62 persen.
â€œTarget tersebut tidak tercapai karena adanya penghapusan eselon 3 dan 4 sehingga anggaran untuk tunjungan dan gaji tidak dapat dioptimalkan,â€ papar Kepala Perpustakaan Naisonal, Muhammad Syarif Bando dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara virtual, Senin (25/1/2021).
Rendahnya tingkat kegemaran membaca, dan indeks literasi yang juga masih rendah, menjadi permasalahan yang masih dihadapi. Syarif Bando mengatakan, bahwa permasalahan tersebut harus dilihat dari sisi hulu.
Di tahun 2021, fokus kita tidak lagi terus menghakimi masyarakat yang rendah kegemaran membacanya, namun dilihat dari sisi hulu bagaimana peran pemerintah agar masyarakat menyiapkan bahan bacaan sesuai standar UNESCO yakni minimal tiga buku bari tiap orang tiap tahunnya.
Menyiapkan regulasi agar buku yang banyak terbit di kota besar bisa tersebar ke seluruh pelosok Indonesia, menyiapkan anggaran untuk memastikan adanya buku baru di masyarakat.
â€œUntuk itu kami berharap adanya dukungan penuh dari anggota komisi X. Tahun ini kami menargetkan target nilai kegemaran membaca masyarakat sebesar 59,3 persen dan indeks pembangunan literasi masyarakat meningkat menjadi 12,â€ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Fraksi PDI Perjungan, Esti WIjayati mengapresiasi penyerapan anggaran APBN Perpustakaan Nasional yang sudah di atas rata-rata nasional. Namun, pihaknya prihatin Komisi X belum dapat menaikkan anggaran yang signifikan untuk Perpustakaan Nasional. Apalagi saat ini indeks literasi masih cukup rendah dan minat baca masyarakat yang masih rendah.
â€œJangan lagi menempatkan masyarakat tidak mau membaca, tetapi bagaimana masyarakat bisa tumbuh minat bacanya. Jumlah buku yang ada masih kurang, serta tenaga perpustakaan saat ini masih terbatas,â€ terangnya.
Esti menambahkan, Perpusnas dapat menyusun roadmap pengembangan perpustakaan sebagai upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi serta alokasi anggaran Perpusnas pada tahun mendatang. â€œAlokasi anggaran untuk perpusnas perlu adanya pemahaman yang serius dan peningkatan yang signifikan,â€ imbuhnya.
Terkait peningkatan anggaran, Anggota Fraksi Gerindra Nuroji optimis Perpusnas bisa meningkatkan anggaran yang selama ini masih stagnan, asalkan Perpusnas memiliki program yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.
â€œSaya yakin Perpusnas bisa, karena sebelumnya Perpusnas pernah mengalami anggaran stagnan seperti saat ini. Berdasarkan pengalaman di tahun 2009-2014, dengan dorongan komisi X DPR RI dan semangat teman-teman dari Perpusnas, anggaran dapat meningkat dengan signifikan,â€ ungkapnya.
Reportase: Wara Merdeka

Komisi X DPR RI Apresiasi Kinerja Perpustakaan Nasional

Jakarta - Menjawab permasalahan kurangnya bahan bacaan, lima buku yang merupakan hasil dari karya program Inkubator Literasi Pustaka Nasional (IPLN) Tahun 2021 diluncurkan.
Kelima buku tersebut diantaranya, Kearifan Lokal untuk Memperkuat Literasi karya para penulis IPLN Perpusnas,Â  Literasi dalam Pemberdayaan Kearifan Lokal karya para penulis IPLN Kota Tebing Tinggi.
Representasi Kearifan Lokal di Tengah Modernitas karya para penulis IPLN Kota Depok, Kancah Juang Kawula Muda karya dari penulis IPLN Kota Banjar, dan Menelisik Potensid an Produk Unggulan Wisata Sekarkijang yang merupakan karya penulis IPLN Kabupaten Jember.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, menulis merupakan adanya suatu deretan huruf menjadi kata, kemudian rangkaian kata menjadi kalimat yang mengandung makna logika sehingga pembaca dapat memahami apa yang dibaca.
"Menulis harus dimulai dengan berlatih, sehingga program inkubator literasi ini bagus untuk mendorong masyarakat untuk menulis," kata Syarif Bando saat Peluncuran dan Diskusi Buku Inkubator Literasi Pustaka Nasional yang diselenggarakan secara hybrid pada Rabu, (3/11/2021).
Ditengah kondisi Indonesia yang kekurangan bahan bacaan, masyarakat memerlukan buku yang menginspirasi, panduan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, serta buku yang mampu mengantarkan masyarakat untuk sejahtera.
Dikatakan, dari hasil sensus perpustakaan pada tahun 2019 didapatkan rasio ketersediaan buku 1:90 yang artinya, satu buku ditunggu 90 orang.
"Maka tidak bisa Perpusnas hanya dikenal sebagai institusi penjaga dan melestarikan peradaban, tetapi harus dapat menciptakan peradaban baru dengan dengan menerbitkan ribuan buku yang diperlukan masyarakat," ujar Syarif Bando
Menurutnya, untuk mewujudkan ketercukupan bahan bacaan, perlu adanya sinergi dengan semua komponen bangsa. â€œTantangan kita meningkatkan budaya baca dengan memastikan rasio buku di masyarakat sesuai dengan standar UNESCO yakni minimal tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya. Dan saya mengajak para pimpinan daerah untuk bergabung, mari kita menulis buku," lanjutnya.
Sementara itu, dalam diskusi Buku Inkubator Literasi Pustaka Nasional, Bupati Magetan Suprawoto mengatakan, dirinya sering mengajak warganya untuk menulis buku. Dimulai dari menulis hal yang sederhana.
Seperti menulis sejarah desa, sejarah sekolah hingga kisah para veteran yang ada di Magetan. "Kalau itu dilakukan, mengakukat kisah-kisah lokal itu kan menarik. Tiap desa saya minta menuliskan sejarahnya, begitu juga tiap sekolah saya minta untuk membuat sejarahnya dan kemudian dibukukan," terang Pria yang sudah menulis sejak tahun 1984.
Dikatakan, saat ini sudah ada sekitar 600 lebih judul buku yang telah diterbitkan. " Kami juga menyediakan angggaran meski tidak banyak minimal ada untuk ongkos cetak. Alhamdulillah ini menjadikan teman-teman semangat menulis," ungkap dia.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jember, Hestu Wibowo mengatakan, melalui buku Menelisik Potensi dan Produk Unggulan Wisata Sekarkijang, pihaknya ingin memperkenalkan kepada masyarakat potensi pariwisata yang ada di Sekarkijang.
Sekarkijang merupakan wilayah Karesidenan Besuki dan Lumajang, yang meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Lumayang. Daerah tersebut merupakan wilayah kerja Kantor Perwakilan BI Kabupaten Jember.
"Melalui tulisan-tulisan ini yang mengangkat potensi pariwisata di wilayah Sekarkijang diharapkan dapat dikenal masyarakat luas, sehingga mampu membantu perekonomian masyarakat setempat," kata Hestu.
Duta Baca Indonesia, Heri Hendrayana menyambut baik program IPLN dalam mendorong iklim menulis di kalangan masyarakat maupun pegiat literasi.
"Hadirnya Perpusnas melalui program inkubasi literasi ini berhasil mendorong iklim menulis, saya yakin ke depan program ini akan menggema dan menumbuhkan penulis-penulis baru," ungkap dia yang akrab disapa Gol A Gong.
Presiden Rumah Produktif Indonesia, Yanuardi Syukur mengungkapkan keterbatasan akses dan kurangnya percaya diri menjadi kendala yang dihadapi penulis di daerah.
"Dengan adanya inkubasi literasi ini, saya kita akan meningkatkan akses bagi para penulis yang ada di daerah. Dengan buku yang diterbitkan di Perpusnas, tentu saja ini dapat menambah kepercayaan diri penulis," ungkapnya.
Selain itu, Yanuardi berharap, adanya prosperity untuk penulis. Sehingga tidak hanya menerbitkan buku, tetapi ada nilai ekonomi yang didapat.
"Penulis ini sebenarya bisa dikaitkan sebagai sub sektor ekonomi kreatif. Buku dapat menjadi sumber paling dasar untuk dapat diterjemahkan untuk menjadi produk-produk tertentu," harapnya.
IPLN meruapakan kegiatan yang diinisiasi oleh Sub Kelompok Penerbitan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melalui Perpusnas Press ini bertujuan untuk mendorong tradisi dan iklim menulis serta memperbanyak hadirnya buku-buku yang diperlukan masyarakat untuk memperkuat konten literasi.
Di tahun keduanya, kegiatan IPLN dipusatkan di Jakarta, dan direplikasi di berbagai daerah, yakni Jakarta, Kota Tebing Tinggi, Kota Depok, Kota Banjar, Kabupaten Jember, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Enrekang.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution/Prakas Agrestian
Â

Lima Buku Hasil Karya Penulis Inkubator Literasi Diluncurkan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kedatangan 15 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membawa sejumlah pesan penting. Salah satunya kompetensi tenaga perpustakaan yang berada di komunitas. Mereka merasa, Perpustakaan Nasional perlu memberikan dukungan lebih selain perhatian dalam bentuk bantuan koleksi. Kompetensi tenaga perpustakaan di komunitas masih terbatas. Hal tersebut disampaikan langsung di hadapan Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta, pada Selasa, (10/3).
"Padahal mereka bersinggungan langsung dengan masyarakat," ucap anggota Komisi IV Zulfa Asma Vikra.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sestama mengatakan saat ini Perpusnas sedang giat menggalakkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program ini malah dirasa menyentuh hingga ke akar rumput. Artinya, masyarakat yang tinggal di pedesaan/kelurahan juga bisa ikut menikmati manfaat dari perpustakaan berbasis inklusi sosial tersebut.Â Â 
"Perpustakaan berbasis inklusi sosial memilih lima desa di setiap kabupaten/kota. Tenaga perpustakaannya diberikan pelatihan life skill yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Jika perlu akan didampingi para trainer yang berkompeten, " terang Sestama.
Di sisi lain Sestama juga meminta setiap daerah menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan perpustakaan dan literasi masyarakatnya. Daerah bertanggung jawab untuk perpustakaannya. Apalagi, provinsi Kalsel diakui Sestama sebagi provinsi tertinggi yang menganggarkan APBD nya untuk kegiatan perpustakaan.Â 
Perhatian terhadap perpustakaan rupanya sudah dijalankan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Kalsel. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Dinas Perpustakaan Kalsel, Wildan Akhyar, mengatakanÂ  pihaknya bahkan sudah mencanangkan Wisata Literasi.Â  Caranya, dengan menambahkan jam buka layanan perpustakaan.Â 
"Tapi, kami pun terkendala sumber daya manusia. Dari lima tenaga yang memasuki purna tugas kami hanya kebagian CPNS pustakawan satu orang. Maka itu, kami juga bekerja sama dengan komunitas," jelas Wildan.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Kalsel Minta Kompetensi Tenaga Perpustakaan Komunitas Diperhatikan

Minsk, Belarusia - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) berpartisipasi dalam Konferensi Internasional X dengan tema Perpustakaan sebagai Fenomena Budaya. Kegiatan ini berlangsung di Perpustakaan Nasional Belarusia selama dua hari, Kamis-Jumat (19-20/10/2023).
Kepala Perpustakaan Nasional Belarusia, Vadzim Hihin membuka konferensi yang didedikasikan untuk memperingati Tahun Perdamaian dan Penciptaan.
Selanjutnya, Perdana Menteri Republik Belarusia, Roman Golovchenko dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar seluruh peserta yang hadir dapat bekerja dengan baik dan berkomunikasi secara profesional.
Selama sepuluh tahun, konferensi ini telah menjadi platform diskusi resmi di Belarusia untuk membahas masalah dan tren dalam komunitas perpustakaan.
Pada sesi pleno, seluruh kepala dan spesialis otoritatif dari perpustakaan terbesar, arsip, museum, penerbit, organisasi peneliti dan lembaga pendidikan, produsen perangkat lunak, perangkat keras, produk informasi dan peralatan industri untuk perpustakaan membahas identitas nasional serta kerja sama internasional perpustakaan.
Diplomasi budaya berperan sebagai peluang perdamaian dalam kondisi konfrontasi geopolitik, pengaruh faktor eksternal terhadap perolehan perpustakaan dan penyelenggaraan pelayanan.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, saat berlangsungnya acara, pada sesi coffee break memberikan testimoni atas tema yang diangkat pada Konferensi Internasional X. Menurutnya tema tersebut merupakan suatu keniscayaan atas kehadiran era digital dalam melakukan transformasi digital terhadap layanan perpustakaan kepada seluruh pemustaka, terutama generasi milenial.
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas menambahkan Indonesia telah melakukan program transformasi digital perpustakaan tersebut dan menghasilkan 5 (lima) produk perpustakaan digital yakni iPusnas, e-Resources, Khastara, BintangPusnas, dan konten kreatif yang dihasilkan oleh pustakawan Perpusnas.
Pada saat gala dinner, Syarif Bando menyampaikan apresiasi atas undangan yang diberikan dan mengatakan bahwa pengelolaan perpustakaan di Indonesia terdiri dari manajemen kolesi sebesar 10%, manajemen pengetahuan sebesar 20%, dan transfer pengetahuan sebesar 70%.
&ldquo;Saat ini yang menjadi program nasional dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia adalah Transformasi Perpustakaan Berbasisi Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini menjadikan perpustakaan sebagai pusat berkegiatan masyarakat yang berdampak pada kemandirian dan kesejahteraan,&rdquo; ucapnya.
Konferensi ini diselenggarakan atas Kerjasama Perpustakaan Belarusia dengan Kementerian Kebudayaan Republik Belarusia, Kementerian Penerangan Republik Belarusia dan Perpustakaan Nasional Belarusia dengan dukungan dana antarnegara untuk kerja sama kemanusiaan negara-negara anggota Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau CIS (Commonwealth Independent States) dan Asosiasi Perpustakaan Belarusia.
Adapun peserta yang hadir berasal dari berbagai negara antara lain Rusia, Indonesia, Armenia, Uzbekistan, Kirgistan dan Tajikistan.
Kegiatan yang digelar di hari pertama meliputi breakout session, pameran produk penerbitan, sumber daya dan layanan informasi elektronik, forus diskusi bertema Transformasi Digital Kegiatan Perpustakaan dan Pembentukan Tren: Kegiatan Inovatif Perpustakaan Daerah. 
Pada hari kedua, diadakan dua sesi diskusi bertajuk Inisiatif Proyek dan Praktik Sosial Budaya Lembaga Budaya dan Pendidikan, serta Dukungan Ilmiah dan Organisasi untuk Kegiatan Perpustakaan.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dan Perpustakaan Nasional Belarusia.
Dalam rangkaian konferensi juga dilakukan pembukaan pameran Harta Karun Buku Biara Kuteinsky, yang didedikasikan untuk memperingati 400 tahun berdirinya Biara Epiphany Kuteinsky Suci.
Reporter: Rini Nila Kusuma
 Editor: Basma Sartika

Perpusnas Jadi Salah Satu Peserta Konferensi Internasional X

Salemba, Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional menggelar upacara Hari Kebangkitan Nasional dengan tema &ldquo;Semangat Untuk Bangkit&rdquo;. Tahun ini merupakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-115.
&nbsp;
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Ofy Sofiana mengatakan, selama kurang lebih tiga tahun di dalam kekurangan, tantangan, dan masalah yang dihadapi bersama, barisan perjuangan rakyat Indonesia terbukti tetap erat dalam pelaksanaan penanganan maupun pemulihan pasca pandemic COVID-19. Hal tersebut menjadi momentum untuk kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional Ke 115 sebagai upaya membangun semangat kebangsaan untuk bangkit pasca pandemi.
&nbsp;
&ldquo;Kebangkitan Indonesia dalam keadaan krisis dunia juga dapat dilihat melalui kiprah kita di berbagai forum internasional. Dunia telah menyaksikan kepiawaian Indonesia dalam memimpin forum G20 yang beranggotakan 20 negara/entitas reginal. Selain itu Kepemimpinan Indonesia di tingkat dunia pun terus berlanjut yang dapat dilihat pada Forum ASEAN di tahun 2023 yang efektif berlaku sejak tanggal 1 januari 2023,&rdquo; ujarnya saat membacakan sambutan Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Senin (11/05/2023).
&nbsp;
Besarnya kepercayaan dunia kepada Negara Indonesia dapat kita jadikan momentum untuk dapat mengimplementasikan semangat kebangkitan nasional dalam menyambut era pascapandemi COVID-19 dan juga sebagai perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.
&nbsp;
&ldquo;Selamat memaknai dan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 115. Mari Berjuang, belajar, bertumbuh, dan terus melangkah maju dengan Semangat Untuk Bangkit!,&rdquo; lanjutnya.
&nbsp;
Reporter: Aditya Irfan Fakhruddin
Fotografer: Alfiyan

Perpusnas Gelar Upacara Hari Kebangkitan Nasional

Salemba, Jakarta â€“ Sebagai salah satu upaya melestarikan naskah kuno, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh saat ini tengah menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Badan Legislasi Aceh melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk melakukan konsultasi penyusunan perda.
Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Azhar Abdurrahman menyampaikan, penyusunan perda penyelenggaraan perpustakaan masuk dalam program legislasi tahun 2022. Peraturan yang telah disusun ini ingin dikonsultasikan dengan pihak Perpusnas agar ada kesesuaian.
"Kunjungan ini kami lakukan untuk konsultasi terhadap rancangan perda yang telah kami susun. Karena kami pun perlu mengadopsi peraturan yang ada di pusat maupun di daerah yang sudah ada perdanya, agar ada kesesuaian," ungkap Azhar saat melakukan kunjungan kerja, Senin (6/6/2022).
Azhar berharap, dengan adanya perda ini nantinya Provinsi Aceh mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dalam hal bantuan untuk perpustakaan.
"Kami harap nantinya ke depan Provinsi Aceh mendapat perhatian dari pusat. Dengan adanya perda bagaimana mengakomodir berbagai bantuan seperti DAK ke daerah kabupaten/kota yang belum dapat," lanjutnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/421WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.24.jpeg" border="0" width="527" height="351" />
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Bardan Sahidi menjelaskan, banyaknya naskah kuno di wilayah Aceh maka dalam perda tersebut juga mengatur tentang kepemilikan naskah kuno. Mengingat sebagian besar banyak naskah kuno yang disimpan oleh warga.
"Bagaimana agar kepemilikan naskah kuno itu menjadi milik pemerintah setelah adanya ganti rugi. Maka kami disini ingin menanyakan ketentuan lebih lanjut terkait norma, standar, maupun prosedur. Ini sebagai upaya pelestarian naskah kuno yang kita miliki," jelasnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edi Yandra mengatakan, dalam raperda yang telah disusun ada dominan terhadap konten lokal. Di salah satu pasalnya mengatur perpustakaan harus menyediakan buku koleksi dengan tema Islam.
Tak hanya itu, naskah kuno juga diatur dalam raperda. Dikatakan, berdasarkan data di Perpusnas, ada sebanyak 8 ribu naskah kuno di Aceh. Dengan kerja sama dengan Perpusnas, saat ini ada sebanyak 122 naskah kuno yang telah didigitalkan.
"Dengan adanya perda ini nantinya menjadi langkah kami agar naskah kuno yang ada di Aceh menjadi koleksi Perpusda. Bahkan tahun ini kami akan menyiapkan aplikais pencarian naskah kuno di Aceh dan arsip sejarah," terangnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/576WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.30.jpeg" border="0" width="527" height="351" />
Sementara itu, Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto mengatakan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpusnas berfungsi sebagai perpustakaan pembina. Perpusnas juga bertanggung jawab untuk melestarikan hasil budaya bangsa, salah satunya naskah kuno.
Dijelaskan, berdasarkan data Perpusnas ada sebanyak 53 perda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Dengan rincian, tingkat provinsi terdapat 10 perda, 32 perda di tingkat kabupaten, dan 11 perda di tingkat kota.
"Kami berharap raperda yang telah disusun ini segera disahkan menjadi perda. Dan kami berharap Pemda memiliki program pelestarian sekaligus konservasi naskah kuno. Mengingat banyaknya naskah kuno yang ada di Aceh," tuturnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Komisi X DPR RI Apresiasi Kinerja Perpustakaan Nasional

Lima Buku Hasil Karya Penulis Inkubator Literasi Diluncurkan

Kalsel Minta Kompetensi Tenaga Perpustakaan Komunitas Diperhatikan

Perpusnas Jadi Salah Satu Peserta Konferensi Internasional X

Perpusnas Gelar Upacara Hari Kebangkitan Nasional

Upaya Lestarikan Naskah Kuno, Baleg DPR Aceh Susun Perda