Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengambil sumpah 54 CPNS menjadi PNS di lingkungan Perpusnas pada Senin (20/12/2021) di Aula Perpusnas Salemba.
Ini dilakukan setelah melalui proses yang cukup lama. Mulai dari tahap seleksi sampai Pelatihan Dasar/Diklat Prajabatan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9331/1/KPG.01.01/XI.2021 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS di Lingkungan Perpustakaan Nasional.
Pengambilan sumpah atau janji merupakan hal penting sebagai suatu ikrar dalam melaksanakan tugas, dan sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, PNS yang baru saja dilantik patut bersyukur ditengah jutaan orang kehilangan pekerjaannya karena banyak perusahaan yang tutup akibat pandemi Covid-19.
"Kita perlu menanamkan rasa syukur dan berjanji di dalam hati untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara," ungkap Syarif dalam Pengambilan Sumpah Janji PNS di lingkungan Perpusnas.
PNS yang baru dilantik ini, lanjut Syarif, perlu merubah paradigma kerja birokrasi. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, ASN diminta menjadi garda terdepan untuk mendobrak seluruh budaya lama dan budaya lambat yang tidak berorientasi pada pelayanan.
"Rakyat itulah raja kita, jangan pernah dengan pangkat, jabatan dan pakaian dinas yang anda pakai membuat anda merasa lebih dari mereka. Karena dia yang menggaji kita melalui pajak yang dibayar oleh masyarakat," pesannya.
Oleh sebab itu, PNS dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak lagi menunggu perintah tetapi sebagai PNS memberikan pelayanan prima sudah menjadi kodrat.
"Saya tegaskan dan saya ingin meyakinkan kepada kalian bahwa masyarakat menunggu peran dan kiprah kita," tegasnya.
Seperti halnya, Perpusnas yang mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022 dengan menyediakan berbagai informasi tentang potensi di 514 kabupaten/kota, dengan melibatkan kurang lebih 514 pustakawan Perpusnas.
"Jadikanlah perpustakaan sebagai sumber mata air yang akan terus mengalir untuk menghilangkan dahaga untuk siapa saja yang membutuhkan ilmu pengetahuan," tutupnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Perpusnas

Pasar Minggu, Jakarta-- Perpustakaan Nasional terus berkolaborasi dengan berbagai lembaga, baik pemerintah atau pun swasta demi meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan.Â 
Sebagai bentuk nyata dari sinergi antarlembaga, telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpustakaan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Januari 2019.Â 
Tindak lanjut adanya nota kesepahaman tersebut diwujudkan dalam penandatanganan naskah adendum perjanjian kerja sama antara Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Woro Titi Haryanti dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh beserta jajajaran masing-masing di gedung Direktorat Jenderal Kependidikan dan Pencatatan Sipil Jl. Raya Pasar Minggu km. 19 Jakarta Selatan pada Kamis (29/04/2021).Â 
Secara garis besar kesepakatan memuat tentang pemanfaatan data kependudukan yang akan digunakan oleh Perpustakaan Nasional dalam pelayanan perpustakaan.Â 
Pada kesempatan tersebut, Zudan Arif F. mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara dua instansi. â€œMudahâ€“mudahan ini bisa memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus mewujudkan single identity number agar satu nomor bisa digunakan untuk semua pelayanan," ungkapnya.
Sejalan dengan pernyataan Zudan Arif F., Woro Titi Haryanti juga menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional memiliki kartu anggota perpustakaan. â€œKami punya kartu anggota perpustakaan dan inginnya bahwa itu bisa dipakai untuk semua pelayanan. Kita ingin bergabung mewujudkan hal itu," terangnya.
Ke depan kartu anggota perpustakaan ini terintegrasi dengan kartu perpustakaan di seluruh Indonesia. Sebagai tahap pertama, kartu terintegrasi ini akan diimplementasikan di dua UPT Perpustakaan Nasional yaitu UPT Bung Karno di Blitar dan UPT Bung Hatta di Bukittinggi.
 Reporter: Anastasia Linawati
Fotografer: Arwan Subakti

Penguatan Sinergi Antara Perpustakaan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri

Jakarta-Perpustakaan Nasional melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kualitas Pengajar Diklat Kepustakawanan di Cordela Hotel Jakarta (23-24/11). Peserta workshop terdiri dari para pengajar di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengajar.
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpusnas Widiyanto menerangkan bahwa workshop terkait diselenggarakan setiap tahun dengan maksud agar para pengajar dapat mengetahui perkembangan dan metode mengajar serta dapat mengimbangi keanekaragaman peserta diklat yang terdiri dari berbagai macam kalangan. &ldquo;Workshop yang sedang berlangsung merupakan yang ketiga dalam tahun ini,&rdquo; terang Widiyanto. Kapusdiklat juga menjelaskan kedepannya akan banyak ragam jenis diklat, sehingga para pengajar dapat meningkatkan kompetensi, bukan hanya kompetensi di bidang teknis tetapi juga memiliki keahlian dalam mentransfer ilmu yang diperoleh kepada peserta didik.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam kesempatan tersebut memberikan arahan kepada para peserta workshop yang terdiri dari para pengajar di lingkungan Perpusnas. Syarif menjelaskan dalam suatu workshop pasti ada masalah yang dihadapi, oleh karena itu diundang ahlinya yang dalam hal ini dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut. &ldquo;LAN sudah paham betul terhadap kompetensi widyaiswara,&rdquo; kata Syarif. Terkadang kompetensi para pengajar sudah memadai tetapi waktu untuk mengajar sangat terbatas atau kompetensi para pengajar sudah memadai tetapi para peserta didik kurang nyambung atau terkadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang diluar konteks. Syarif bercerita pengalamannya mengajar bahwa sebagai pengajar harus membekali diri dengan wawasan yang luas sehingga dapat memahami dan memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Syarif menekankan dengan diselenggarakan workshop, para pengajar dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif terhadap proses belajar mengajar termasuk bagaimana komunikasinya, sarana prasarananya, modulnya, dan bagaimana caranya mengedukasi peserta didik. Satu hal yang sangat penting dipahami oleh para pengajar yaitu dunia gelap tanpa buku, sehingga bagaimana para pengajar bisa meyakinkan bagaimana buku itu penting.
&nbsp;
Reportase : Arwan Subakti

WORKSHOP PENINGKATAN KUALITAS PENGAJAR DIKLAT KEPUSTAKAWANAN

Bogor, Jawa Baratâ€”Jabatan fungsional pustakawan merupakan suatu jabatan karir aparatur sipil negara yang bersifat fungsional dan diukur berdasarkan prestasi kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas masing-masing jenjang jabatan. Namun, kadangkala dalam penilaian angka kredit tidak tercipta kesamaan pola pandang (persepsi) diantara tim penilai angka kredit pustakawan.
Tim Penilai jabatan fungsional pustakawan memiliki peranan penting dalam mendukung peningkatan karir fungsional pustakawan. Tim Penilai haruslah orang yang memiliki kompetensi yang memadai dalam menilai hasil prestasi kerja pustakawan. Oleh karena itu, diperlukan kordinasi kembali agar terjadi kesamaan persepsi dalam menilai prestasi kerja pustakawan. Persamaan persepsi amat diperlukan sebelum menetapkan aturan main. Rapat Kordinasi Pembinaan Tim Penilai Pustakawan dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan atau silang pendapat akibat pemahaman yang multitafsir dari suatu butir kegiatan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional Opong Sumiati di hadapan 80 peserta Tim Penilai Pustakawan dari seluruh provinsi di Sentul, Bogor, Senin, (30/7). â€œSelain untuk menyamakan persepsi di antara tim penilai, rakor ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis berbagai hambatan atau kendala yang dihadapi tim penilai dan mencari solusi dari kendala yang dijumpai,â€ urai Opong.
Opong mengakui kinerja rekan-rekan pustakawan dalam mengumpulkan angka kredit juga dipengaruhi oleh kinerja tim penilai. Artinya, jangan sampai upaya keras mengumpulkan angka kredit dari butir-butir kegiatan bisa meleset dari target dikarenakan beda pendapat diantara tim penilai pustakawan.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam arahannya mengatakan tim penilai itu ibarat pintu terakhir. Oleh sebab itu, Muhammad Syarif meminta angka kredit harus disesuaikan dengan kewenangan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai pembina kepegawaian. Kepala Perpusnas meminta harus ada pedoman tentang angka kredit. Selain itu, tim penilai juga harus bisa memotivasi pustakawan agar bisa naik pangkat dengan waktu dua tahun. Jangan hanya bisa menolak pengajuan angka kredit yang diajukan. Nilai angka kredit yang ada dalam tiap butir kegiatan juga harus lebih manusiawi. Jangan lagi nol koma-nol koma.
â€œArtinya, harus ada perbaikan juknis penilaian dan cara pandang dari tim penilai," ujar Kepala Perpusnas.Â  Capaian pendidikan pustakawan harus masuk ke dalam komponen pendidikan. "Bukan masuk dalam komponen penunjang," tambahnya.
Keinginan Kepala Perpusnas agar diperbaiki juknis dan angka kredit juga diamini para tim penilai. Burhan, salah satu peserta Rakor dari Jakarta,Â  menanyakan bagaimana jika seorang pustakawan berhasil membuat software/aplikasi panduan yang bermanfaat bagi kinerja pustakawan, apakah prestasi tersebut bisa dihargai dengan angka kredit yang lebih manusiawi.Â Â 
Khusus di beberapa provinsi yang belum membentuk tim penilai pustakawan, pustakawan yang akan mengajukan angka kredit dipersilakan mengajukannya ke tim penilai yang ada di provinsi lain yang terdekat atau mengirimkannya ke tim penilai pusat (Perpusnas, red). Namun, ke depannya, tim penilai instansi dan pusat harus turun langsung ke daerah yang belum memiliki tim penilai karena tim penilai pusat adalah pembina,â€ lanjut Muhammad Syarif.
Di akhir arahannya, Kepala Perpusnas meminta setiap pustakawan bisa menjadi juru kampanye jika ada rekan-rekan ASN yang ingin berprofesi menjadi pustakawan mengingat ketersediaan tenaga pustakawan masih belum sebanding dengan jumlah perpustakaan di Indonesia. Apalagi saat ini paradigma perpustakaan dan pustakawan sudah berubah. Perpustakaan bukan lagi sebagai gudang penyimpanan buku, mendiamkan buku lalu akhirnya menjadi rusak, usang, tidak bernilai apa-apa. Pustakawan pun tidak lagi dianggap sebagai penjaga perpustakaan, lebih banyak diam menunggui pemustaka atau pengunjung datang.
Perpustakaan saat ini harus menjadi penggerak perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat. Koleksi-koleksi yang terdapat di perpustakaan, utamanya koleksi ilmu-ilmu terapan harus bisa dimanfaatkan seluas-luasnya agar bisa diterapkan di masyarakat. Di sinilah pustakawan mengambil peran. Pustakawan lah yang menjadi jembatan agar kandungan ilmu yang ada dalam buku-buku bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. "Inilah yang disebut dengan knowledge mobilization. Ilmu pengetahuan terus bergerak, memberikan manfaatnya dari individu ke indidu lain. Dari komunitas lain ke komunitas lainnya. Jika hal ini sudah berkesinambungan, maka tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa membaik," terang Muhammad Syarif.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Rakor Tim Penilai Pustakawan : Samakan Cara Pandang dan Perbaiki Juknis Penilaian

Salemba, Jakarta- Di tengah kebutuhan akan standar perpustakaan yang memadai, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tengah berupaya menyusun Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SNP Sekolah Luar Biasa (SLB).
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan penerapan standar secara baik, konsisten dan benar dalam perpustakaan merupakan persyaratan untuk mewujudkan layanan prima yang berfokus pada kepuasan pemustaka.
â€œPenerapan standar memerlukan komitmen yang kuat, dukungan pelatihan dan bimbingan, kontrol manajemen serta evaluasi internal (internal audit) dan evaluasi eksternal (eksternal audit) sehingga diharapkan mutu penyelenggaraan perpustakaan akan lebih baik dan sesuai dengan standar yang ada,â€ tegas Deni saat membuka kegiatan Public Hearing SNP Pendidikan Anak Usia Dini dan SNP Sekolah Luar Biasa secara daring, Jumat (27/8/21).
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberi kesempatan bagi para penyelenggara dan pengelola perpustakaan untuk memberikan kontribusi terhadap penyusunan SNP sebelum ditetapkan ke dalam regulasi. Saat ini Perpusnas sendiri telah memiliki 9 SNP yang terdiri dari Â SNP Perpustakaan Sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA, Â SNP perpustakaan umum pada perpustakaan provinsi, kab/kota, kecamatan, dan desa, serta SNP Perguruan Tinggi dan SNP Perpustakaan Khusus yang ditetapkan 2017 lalu.
Ketua Tim Perumus SNP PAUD Tisyo Haryono berharap setelah dilakukan public hearing atas rancangan PAUD maka akan segera ditetapkan. â€œDalam waktu dekat SNP PAUD akan segera disahkan. Jadi jangan lagi menggunakan standar untuk SD, SMP, atau SMA lagi untuk SLB dan PAUD. Karena ketika diterapkan sudah pasti tidak cocok,â€ tuturnya. Tisyo melanjutkan dengan adanya SNP PAUD nantinya maka penyelenggara perpustakaan dapat segera menyiapkan perpustakaannya untuk diakreditasi sebagai bagian pembangunan kualitas perpustakaan.
Di sisi lain, Ketua Tim Perumus SNP SLB, Bambang Supriyo Utomo mengatakan pada dasarnya ada 6 standar yang diatur dalam SNP yaitu standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan.
â€œIsi dari sebuah standar bukan yang terbaik, maksimal, maupun optimal. Tapi isinya yang minimal tapi layak digunakan oleh masyarakat. Maka kita perlu mencari titik tengah di antara itu,â€ ungkapnya.
Dalam rangka penyusunan kedua SNP SLB dan SNP PAUD, Perpusnas juga bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan PAUD dan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Reportase: Eka Purniawati

Susun Standar Nasional Perpustakaan PAUD dan SLB, Perpusnas Minta Masukan Masyarakat

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Kebijakan Pengembangan Perpustakaan di Sumatera

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Tidak ada permasalahan akuntabilitas dan transparansi di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
Demikian disampaikan oleh Anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Achsanul Qosasi pada acara Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Perpusnas Tahun 2021 di Ruang Serbaguna Lt. 4, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Senin (18/7/2022).
Perpusnas menurut Achsanul pada tahun 2021 tetap berhak untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut didukung dengan kualitas hasil pemeriksaan BPK di Perpusnas yang semakin baik setiap tahunnya.
â€œKarena temuan-temuan yang ada di Perpusnas selalu ditindaklanjuti bersama dengan baik,â€ ungkapnya.
Mengingat Perpusnas yang tak pernah gagal akan transparansi, Achsanul beri apresiasi. Dia juga menambahkan sudah menjadi tugas BPK untuk meng-approve dan menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa semua yang dilakukan Perpusnas telah sesuai dengan kaidah akuntansi dan akuntabilitas yang berlaku.
Selain itu, Achsanul juga mengungkapkan rasa bangganya kepada perpustakaan. Baginya perpustakaan adalah gudang terbaik di dunia. Karena dewasa ini, tidak ada perang fisik melainkan perang ilmu pengetahuan.
â€œPerpustakaan adalah gudang senjata masa depan bangsa Indonesia,â€ tekan Achsanul.
Kepala Perpusnas pada kesempatan itu sependapat terkait perpustakaan adalah gudang persenjataan. Dia mengatakan bahwa buku bernilai lebih dibandingkan senjata. Buku yang dibaca mampu memberi pengetahuan, sekaligus mampu menumbuhkan banyak nilai kemanusiaan baru.
â€œGunakanlah perpustakaan untuk mempersenjatai diri agar mampu meningkatkan kualitas SDM kita,â€ pesannya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Perpusnas Akuntabel dan Transparan