Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengambil sumpah 54 CPNS menjadi PNS di lingkungan Perpusnas pada Senin (20/12/2021) di Aula Perpusnas Salemba.
Ini dilakukan setelah melalui proses yang cukup lama. Mulai dari tahap seleksi sampai Pelatihan Dasar/Diklat Prajabatan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9331/1/KPG.01.01/XI.2021 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS di Lingkungan Perpustakaan Nasional.
Pengambilan sumpah atau janji merupakan hal penting sebagai suatu ikrar dalam melaksanakan tugas, dan sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, PNS yang baru saja dilantik patut bersyukur ditengah jutaan orang kehilangan pekerjaannya karena banyak perusahaan yang tutup akibat pandemi Covid-19.
"Kita perlu menanamkan rasa syukur dan berjanji di dalam hati untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara," ungkap Syarif dalam Pengambilan Sumpah Janji PNS di lingkungan Perpusnas.
PNS yang baru dilantik ini, lanjut Syarif, perlu merubah paradigma kerja birokrasi. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, ASN diminta menjadi garda terdepan untuk mendobrak seluruh budaya lama dan budaya lambat yang tidak berorientasi pada pelayanan.
"Rakyat itulah raja kita, jangan pernah dengan pangkat, jabatan dan pakaian dinas yang anda pakai membuat anda merasa lebih dari mereka. Karena dia yang menggaji kita melalui pajak yang dibayar oleh masyarakat," pesannya.
Oleh sebab itu, PNS dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak lagi menunggu perintah tetapi sebagai PNS memberikan pelayanan prima sudah menjadi kodrat.
"Saya tegaskan dan saya ingin meyakinkan kepada kalian bahwa masyarakat menunggu peran dan kiprah kita," tegasnya.
Seperti halnya, Perpusnas yang mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022 dengan menyediakan berbagai informasi tentang potensi di 514 kabupaten/kota, dengan melibatkan kurang lebih 514 pustakawan Perpusnas.
"Jadikanlah perpustakaan sebagai sumber mata air yang akan terus mengalir untuk menghilangkan dahaga untuk siapa saja yang membutuhkan ilmu pengetahuan," tutupnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Perpusnas

Salemba, Jakarta â€“ Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pertemuan awal atau entry meeting dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) beserta jajaran petinggi utama dan madya, Selasa (19/1/2021). Pemeriksaan laporan keuangan dan kegiatan Perpusnas oleh BPK dilakukan selama 80 hari kerja sejak 18 Januari 2021.
Ketua Tim Pemeriksaan, Hendhita Danar menyampaikan, pemerikasaan keuangan ini merupakan pemeriksaan rutin yang dilaksanakan di awal tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. â€œPemeriksaan keuangan ini juga sebagai acuan dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Perpusnas,â€ ujarnya.
Dalam memberikan opini, Danar menjelaskan, ada beberapa dasar yakni memperhatikan kesesuaian laporan keuangan Perpusnas tahun 2020 dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan dilakukan atas akun-akun neraca Perpusnas per 31 Desember 2020 serta laporan realisasi anggaran beserta catatan atas laporan keuangan. Pengujian akan dilakukan berdasarkan bukti pertanggung jawaban maupun dokumen penyusun atas laporan keuangan tersebut.
â€œMengingat kondisi pandemi Covid-19 saat ini, kami mengharapkan dokumen atau pertanggung jawaban bisa diserahkan dalam bentuk soft copy, tetapi kalau memang tidak bisa kami terima secara hard copy. Untuk pemeriksaan dapat dilakukan secara daring dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi,â€ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando menjelaskan bahwa saat ini paradigma perpustakaan sudah berubah, bukan lagi tentang deretan buku, klasifikasi maupun pengelompokan buku, tetapi perpustakaan menjembatani nusantara untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi.
â€œPerpustakaan tidak lagi bicara mengenai management collection maupun management knowledge, tetapi orientasinya pada pelayanan kepada manusia yakni transfer knowledge,â€ tuturnya.
Syarif Bando menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk membuka akses bagi para auditor serta mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. â€œSejak tahun 2016 hingga 2020 Perpustakaan Nasional mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diharapkan opini tersebut dapat dipertahankan tahun ini,â€ harapnya.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Perpusnas Tahun 2020

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- DPRD Provinsi Jambi, DPRD Kota Pangkal Pinang, dan DPRD Kabupaten Belitung Timur melakukan kunjungan ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Jumat (10/1). Kunjungan yang diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dilakukan dalam rangka berkonsultasi terkait pengelolaan perpustakaan di daerah.
Ketua Komisi I DPRD Prov. Jambi Hapis Hasbiallah dan Wakil Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang Rosdiansyah Rasyid mengharapkan bantuan untuk membangun perpustakaan di daerahnya masing-masing. â€œKami sudah memiliki Perpustakaan dan Mobil Pustaka Keliling, tapi operasionalnya belum maksimal,â€ ungkap Hapis. Dirinya berharap mendapat bantuan agar dapat membangun perpustakaan yang nyaman bagi masyarakat dan Â perpustakaan keliling yang dapat menjangkau masyarakat dengan akses terbatas terhadap bahan bacaan.
Rosdiansyah juga menyampaikan hal senada. â€œDi Pangkal Pinang kami ingin sekali memiliki perpustakaan yang bagus, seperti Perpustakaan Nasional ini,â€ jelasnya.
Sedangkan Ketua DPRD Kab. Belitung Timur Fezzi Uktolseja mengeluhkan kurangnya bahan bacaan yang ada. â€œSaya yakin minat baca akan meningkat apabila disediakan bahan bacaan yang cukup. Namun kenyataannya di daerah kami tidak ada. Apalagi di kawasan pedesaan,â€ keluhnya.
Menanggapi hal tersebut Muhammad Syarif Bando menyampaikan apresiasi atas perhatian Anggota Dewan kepada perpustakaan. Dirinya menegaskan Perpusnas akan senantiasa membina perpustakaan daerah dengan berkolaborasi dengan Pemda selaku pembuat kebijakan.
â€œHarus jelas. Seperti memastikan jumlah buku yang tersedia sesuai dengan jumlah penduduk dan kebutuhan bahan bacaan,â€ tegasnya. Â Lebih lanjut dia menjelaskan perlu adanya regulasi atau Peraturan Daerah yang secara menjelaskan terkait alokasi dana yang digunakan dalam pengelolaan perpustakaan di daerah.
â€œSebuah negara akan maju dengan membaca. Kedalaman pengetahuan untuk dapat menciptakan barang dan jasa dalam menghadapi persaingan global bisa didapat dengan membaca. Itu sejatinya yang dinamakan literasi,â€ tutup syarif.
Â 
Reportase: Syafira/ Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

3 DPRD Kunjungi Langsung Perpusnas

Kepala Perpusnas Paparkan Peran Perpustakaan pada Peserta Diklat Lemhannas

Salemba, Jakartaâ€”Perpustakaan di Indonesia didorong menggunakan paradigma kebermanfaatan untuk masyarakat dalam mengukur indikator kinerja kunci urusan perpustakaan. Perpustakaan harus hadir untuk menjangkau masyarakat dan mengubah kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menyatakan parameter kemampuan perpustakaan harus diukur secara komprehensif dan tidak bisa hanya dengan satu variabel. Kinerja perpustakaan harus dilakukan secara hierarkis, dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya dan dari satu sasaran ke sasaran lainnya.
"Contoh salah satu parameter identitas sebuah perpustakaan adalah tersedianya koleksi baru perpustakaan. Tetapi banyak orang tidak lagi membutuhkan buku cetak karena itu perpustakaan harus meningkat kepada bagaimana dia memiliki kemampuan untuk mengelola sumber-sumber ilmu pengetahuan, sudah menurut kebutuhan manusia secara komprehensif," ujar Syarif Bando dalam webinar 'Pengukuran Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan' yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (30/12/2020).
Dia menegaskan, dibutuhkan visi dan kemampuan dari para pustakawan dan komunitas perpustakaan untuk mendukung hal tersebut. Selain itu, perpustakaan harus mengalami perubahan dalam memandang eksistensinya. Perpustakaan harus siap menghadapi dinamika perubahan zaman dalam menjalankan fungsinya.
"Di luar semakin ketat, kalau kita stagnan pada tugas pokok dan fungsi seperti ratusan tahun lalu, maka tinggal menunggu waktunya perpustakaan akan ditinggal. Karena itu membicarakan tentang pengukuran indikator kinerja kunci urusan perpustakaan, saat ini adalah sebuah keniscayaan. Yang kita berada dalam sebuah penerapan teori relativisme, tidak ada yang abadi," urainya.
Perpustakaan harus mampu memenuhi kebutuhan manusia dalam segala aspek, agar bisa menjaga eksistensinya. Para pustakawan dan pengelola perpustakaan didorong untuk memahami bahwa tugasnya melayani masyarakat. "Karena itu, para pustakawan paradigmanya harus berubah dari cara pandang deretan hukum-hukum pengumpulan pengelompokan ilmu pengetahuan untuk bergeser kepada bagaimana melayani manusia dengan segala problematikanya, dengan segala ekspektasinya, dengan segala harapannya," ungkapnya.
Karenanya, para pustakawan dan pengelola perpustakaan tidak boleh mengeluh karena dipandang sebelah mata. Untuk mengangkat harkat dan martabat para pustakawan, Syarif Bando mendorong mereka agar mengubah pola pikir dan kerja. "Bikinlah anda menjadi perhatian, sebab kita adalah pemilik pengetahuan. Dan jangan lagi merendah-rendahkan diri dengan minta diperhatikan," pungkasnya.
Repoter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Berkinerja Baik, Mampu Mengubah Kehidupan Masyarakat

Salemba, Jakarta -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui program transformasi berbasis inklusi sosial merupakan upaya pemerintah dalam penguatan literasi di masyarakat dan pemerataan informasi untuk peningkatan kesejahteraan. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan serta menawarkan kesempatan berusaha.
Tahun ini, sebanyak 450 perpustakaan desa di 159 kabupaten di 32 provinsi di Indonesia masuk dalam program transformasi berbasis inklusi sosial.
"Transformasi perpustakaan bebasis inklusi sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sekaligus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan meningkatkan penggunanaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan," ujar Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi pada Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 2021 dengan tema 'Perpustakaan Bertransformasi, Solusi untuk Masyarakat Desa Berdaya di Masa Pandemi', Senin (15/3/2021).
Dikatakan, strategi transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin. Hal ini menjadikan perpustakaan sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan perpustakaan, ruang untuk belajar kontekstual dan perpustakaan sebagai ruang berlatih keterampilan kerja. Indikator yang diharapkan adalah peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan maupun peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga.
"Kami berharap melalui program transformasi berbasis inklusi sosial ini dapat menghasilkan dampak yang luar biasa di tengah masyarakat. Perpustakaan berperan bukan hanya mencerdaskan masyarakat tetapi juga mensejahterakan masyarakat baik di tingkat keluarga maupun masyarakat secara luas," harapnya.
Sementara itu, Team Leader Konsultan Pendamping Program, erlyn Sulistyaningsih menyampaikan dalam masa pandemi Covid-19 saat ini banyak hal yang terdampak terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Perpustakaan yang menjadi pusat literasi masyarakat harus bisa melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat bangkit dari kesulitan.
"Literasi bukan hanya sebatas kemampuan mengenal huruf dan angka namun dimaknai lebih luas sebagai proses dimana kita dimampukan menerima informasi, mengolah, menganalisa dan mengaplikasikannya dalam hidup. Apalagi di masa pandemi perpustakaan harus mampu membangkitkan gairah perekonomian masyarakat," ujarnya.
Erlyn mencontohkan, seperti halnya di Provinsi Bali dimana sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan sangat dirasakan dampaknya pada masa pandemi saat ini. Banyak usaha usaha yang terkait sektor ini tutup sehingga PHK pun tidak terelakkan. Namun, ada seorang chef dari Bali bernama Made Suwardika yang mampu membangkitkan ekonomi keluarganya dengan membuka usaha bumbu dan ternak lele. Keberhasilannya ini tidak lepas dari peran perpustakaan.
"Karena di PHK, pak Made kemudian mencari bahan bacaan di perpustakaan sesuai dengan keahliannya. Dari sinilah muncul inspirasi untuk membuka usaha bumbu Bali," lanjutnya.
Â 
Dalam penerapan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, lanjut Erlyn, perpustakaan desa dapat melakukan variasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang mereka miliki.
"Pada pelaksanaan program transformasi berbasis inklusi sosial ini diperlukan dukungan dari pemerintah desa, kabupaten/kota dan provinsi. Selain itu juga komitmen perpustakaan harus siap memberikan layanan prima, agar tercapai tujuan mensejahterakan masyarakat," ungkapnya.
Ketua Tim Pakar Menteri Desa dan PDTT RI, Haryono Suyono mengatakan, untuk meyakinkan pemerintah desa bahwa keberadaan perpustakaan sangat dibutuhkan masyarakat, maka perpustakaan desa harus bekerja sama dengan pemerintah desa setempat.
"Harus meyakinkan dan membuktikan kepada pemerintah desa dan masyarakat bahwa perpustakaan desa membantu menyediakan bahan bacaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Masyarakat lebih membutuhkan informasi tepat guna, seperti bagaimana mengelola desa dengan beragam potensi yang mereka miliki," katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

450 Desa Masuk Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Tidak ada permasalahan akuntabilitas dan transparansi di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
Demikian disampaikan oleh Anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Achsanul Qosasi pada acara Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Perpusnas Tahun 2021 di Ruang Serbaguna Lt. 4, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Senin (18/7/2022).
Perpusnas menurut Achsanul pada tahun 2021 tetap berhak untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut didukung dengan kualitas hasil pemeriksaan BPK di Perpusnas yang semakin baik setiap tahunnya.
â€œKarena temuan-temuan yang ada di Perpusnas selalu ditindaklanjuti bersama dengan baik,â€ ungkapnya.
Mengingat Perpusnas yang tak pernah gagal akan transparansi, Achsanul beri apresiasi. Dia juga menambahkan sudah menjadi tugas BPK untuk meng-approve dan menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa semua yang dilakukan Perpusnas telah sesuai dengan kaidah akuntansi dan akuntabilitas yang berlaku.
Selain itu, Achsanul juga mengungkapkan rasa bangganya kepada perpustakaan. Baginya perpustakaan adalah gudang terbaik di dunia. Karena dewasa ini, tidak ada perang fisik melainkan perang ilmu pengetahuan.
â€œPerpustakaan adalah gudang senjata masa depan bangsa Indonesia,â€ tekan Achsanul.
Kepala Perpusnas pada kesempatan itu sependapat terkait perpustakaan adalah gudang persenjataan. Dia mengatakan bahwa buku bernilai lebih dibandingkan senjata. Buku yang dibaca mampu memberi pengetahuan, sekaligus mampu menumbuhkan banyak nilai kemanusiaan baru.
â€œGunakanlah perpustakaan untuk mempersenjatai diri agar mampu meningkatkan kualitas SDM kita,â€ pesannya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Perpusnas Akuntabel dan Transparan