Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Joko Santoso menerima kunjungan dari Ecole Francaise d&rsquo;Extreme Orient (EFEO). Rombongan terdiri dari Kepala Perwakilan EFEO Jakarta, Arlo Griffiths serta dari Kantor Pusat EFEO di Perancis yaitu Direktur Jenderal Administrasi, Cecilia Mendes dan Direktur Perpustakaan, Katia Juhel.
Selain berkunjung untuk melihat koleksi naskah Perpusnas, perwakilan EFEO bermaksud untuk membahas pembaruan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang telah berakhir sejak tahun 2016. Adapun ruang lingkup kerja sama sebelumnya terkait pelestarian warisan dokumenter budaya nusantara, penyediaan akses warisan dokumenter budaya nusantara, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan warisan dokumenter budaya nusantara, dan penerbitan hasil penelitian warisan dokumenter budaya nusantara.
&ldquo;Kami mengapresiasi rencana untuk melanjutkan MoU antara Perpusnas dan EFEO terkait program yang akan diselenggarakan pada waktu yang akan datang. Selain itu, kami juga menaruh harapan besar agar dapat mengidentifikasi naskah-naskah nusantara yang ada di Perancis dan memperkaya khasanah tentang naskah nusantara serta menjadi kajian penting bersama,&rdquo; ujar Joko dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Selasa (26/3/2024).
Dia juga menyampaikan ketertarikannya untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia seperti pertukaran tenaga ahli antara kedua lembaga tentang kajian naskah nusantara. Perpusnas dalam hal ini sangat menyambut baik kerja sama yang akan dilakukan.
Kepala Perwakilan EFEO Jakarta sangat yakin, dengan adanya kerja sama resmi yang terjalin antara kedua belah pihak yakni EFEO dan Perpusnas akan semakin mempermudah proyek penelitian bersama terkait naskah nusantara.
&ldquo;Untuk penandatanganan MoU mewakili EFEO Pusat dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi, Cecilia Mendes sebagai pihak yang diberikan kuasa. Selain adanya penelitian atau kajian bersama, kami juga berharap dapat diselenggarakan pameran bersama,&rdquo; ungkap Arlo.
Pada akhir pertemuan, Sekretaris Utama Perpusnas memberikan suvenir berupa Jurnal Manuskrip Nusantara (Jumantara) kepada masing-masing perwakilan EFEO yang hadir. Turut hadir mendampingi antara lain Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas Perpusnas, Sri Marganingsih dan perwakilan Kelompok Kerja Pengelolaan Naskah Nusantara, Aditya Gunawan dan Riri Riyani, serta perwakilan Kelompok Kerja Humas dan Kerja Sama, Arwan Subakti.
Reporter: Arwan Subakti
Editor: Basma Sartika
 Dokumentasi: Fauzan Abdi

Perpusnas dan EFEO Sepakat Perpanjang Kerja Sama

Tanjung Pura, Langkat - Suatu kecerdasan tidak mesti diperoleh melalui bangku sekolah. Semua hal baik bisa dijadikan medium untuk mencapai kecerdasan, termasuk melalui perpustakaan.
Demikian disampaikan Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan,Â  Deni Kurniadi saat memberikan sambutan pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) dengan tema Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional yang digelar di Aula Syeikh Haji Muhammad Ziadah Sekolah Tinggi Agama Islam JM Tanjung Pura, Kamis (29/9/2022).
Deni menjabarkan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai visi perwujudan Indonesia Maju, diperlukan masyarakat yang berbudaya baca dan tinggi tingkat literasinya. Hal ini dikarenakan inovasi pemikiran jauh lebih dahsyat daripada perang fisik.
"Perlu digarisbawahi, tanpa bahan bacaan yang kuat, siapa pun tidak akan punya kekuatan berpikir," ungkapnya.
Indonesia seperti yang diketahui memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yg kaya dan populasi masyarakat yg besar. Kondisi tersebut, menurut Deni, menjadi tantangan tersendiri bagi perpustakaan dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan tinggi budaya literasinya.
"Perpustakaan sebagai episentrum ilmu pengetahuan memiliki peran krusial bagi kemajuan masyarakat. Kebutuhan perpustakaan tidak lagi sekadar tempat untuk membaca namun juga menjadi agent of change," terang Deni.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Djohar Arifin Husin menambahkan minat baca di masyarakat khususnya anak-anak harus diperjuangkan juga oleh tenaga pendidik. Dia meminta institusi sekolah untuk bersinergi dengan perpustakaan dalam meningkatkan minat baca. Baginya tindakan tersebut dapat membantu dalam membangun Indonesia.
"Saya menganjurkan untuk memberikan pekerjaan rumah berbentuk hapalan. Minta mereka membaca buku. Sehingga nanti mereka akan senang membaca, hingga kemudian menjadi hobi," jelasnya.
Asisten III Administrasi Umum Kabupaten Langkat, Musti Sitepu mengatakan bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945, menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, wadah pengembangan potensi masyarakat, hingga bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.
"Perpustakaan dituntut untuk dapat bertransformasi dan berinovasi agar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ucapnya.
 Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Arwan Subakti

Perpustakaan, Medium Masyarakat Cerdas

Jakarta - Dalam rangka menyempurnakan pedoman program literasi informasi untuk kesejahteraan, Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan focus group discussion (FGD). FGD meminta masukan untuk operasionalisasi program ini, dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, yakni pustakawan, akademisi, pegiat literasi, forum taman bacaan masyarakat, hingga umum.
Dalam FGD yang diselenggarakan secara daring, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi menyatakan literasi merupakan faktor penting dalam membangun pondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Untuk membangun masyarakat yang demikian, literasi harus dipahami secara luas yakni kemampuan kognitif individu dalam mengidentifikasi, memahami, dan mengintepretasikan informasi yang diperoleh untuk diterapkan dalam aktivitas yang bermanfaat secara sosial, ekonomi, dan kesejahteraan.
"Karenanya, literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan dalam membaca, menulis dan berhitung," jelasnya di Jakarta pada Senin (16/11/2020).
Deni memaparkan, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah salah satunya adalah meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Ini meniadi bukti bahwa perpustakaan mempunyai peran dalam pembangunan nasional. â€œDan tentu saja keberadaan perpustakaan diharapkan mampu meningkatkan budaya literasi,â€ tuturnya.
Pedoman ini diharapkan bisa menjadi acuan pustakawan, pegiat literasi, pengelola perpustakaan, dan perpustakaan di Indonesia dalam mengembangkan budaya kegemaran membaca melalui penguatan konten literasi, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sehingga melalui pedoman ini, perpustakaan di seluruh Indonesia mampu melakukan penilaian atas pencapaian literasi masyarakat.
Deni menegaskan, peningkatkan budaya literasi melibatkan peran pustakawan. Bahkan di sini, pustakawan memiliki peran sebagai agen perubahan masyarakat. Karenanya, pustakawan dituntut mampu mentransfer pengetahuan dan menjadikan masyarakat menjadi literat. Pustakawan didorong untuk melakukan monitoring dan evaluasi sehingga bisa menganalisis dengan data dan memberikan rekomendasi berupa perbaikan pelaksanaan kegiatan.
"Mentalitas manusia Indonesia harus diperkuat melalui perpustakaan, disiplin etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum, tekun, dan gigih adalah karakter dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Mentalitas tersebut akan mampu berada di setiap individu manusia Indonesia salah satunya adalah peningkatan budaya literasi dan perpustakaan diharapkan mampu meningkatkan budaya literasi di masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, Tim Penyusun Pedoman Literasi Informasi untuk Kesejahteraan Asep Saeful Rohman menyatakan program literasi informasi untuk kesejahteraan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga semakin sejahtera. Menurutnya, perpustakaan harus mampu menjadi elemen yang strategis dalam membangun keberdayaan masyarakat, mulai dari desa hingga seluruh wilayah Indonesia. â€œSemoga program ini bisa berlanjut, bisa menjadi program sepanjang masa. Sehingga harapannya seluruh masyarakat Indonesia bisa meningkat kesejahteraannya, perpustakaan hadir bersama-sama stakeholder yang lain dalam rangka membangun itu semua,â€ urainya.
Dosen Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran ini menyatakan pedoman ini disusun sejak Februari 2020. Draf pedoman disosialisasikan untuk mendapatkan tanggapan dari seluruh masyarakat. Dokumen strategis ini menjadi acuan bagi perpustakaan di Indonesia dalam pelaksanaan program literasi informasi untuk kesejahteraan.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Urun Rembuk Masyarakat dalam Pedoman Literasi untuk Kesejahteraan

Tugu Tani, Jakartaâ€”Paradigma masyarakat terhadap perpustakaan sebagai gudang buku harus diubah. Perpustakaan jika diibaratkan adalah matahari yang selalu menerangi dan memancarkan sinar ilmu pengetahuan bagi semua orang. Perpustakaan juga dilaksanakan sebagai sumber mata air pengetahuan yang dapat menyuburkan semua tanaman. Pun di bidang pertanian. Segala jenis teknologi pertanian, varietas tanaman, budi daya bibit unggul bisa dipelajari dan diciptakan dengan membaca. Literasi menjadi kata kunci.Â 
â€œDi dunia ini tidak ada ilmu yang jatuh dari langit, melainkan dari membaca buku. Contohnya, jika petani buah mangga ingin mendapatkan hasil panen dengan rasa yang berbeda dari satu pohon yang sama, maka mereka perlu mempelajari tentang rekayasa genetika melalui buku-buku ilmu terapan yang sesuai. Untuk itu, Kementerian Pertanian harus menjadi pembina dan guru yang baik agar para petani tersebut bisa bertransformasi dari petani tradisional menjadi petani modern,â€ terang Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menjadi Keynote Speech pada Temu Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Lingkup Kementerian Pertanian bertemakan â€œTransformasi Perpustakaan Pertanian Berbasis Inklusi Sosialâ€ di Jakarta, pada Kamis (15/2).
Di samping itu, Kepala Perpusnas juga mengimbau kepada Kementerian Pertanian untuk membantu para petani agar bisa dengan mudah memahami pengetahuan tentang pertanian. â€œSaya pastikan, mulai tahun ini Perpustakaan Nasional akan fokus membantu Kementan dalam mendefinisikan informasi apa saja tentang pertanian. Karena, siapa lagi yang akan memikirkan pertanian dan petani di Indonesia kalau bukan kita,â€ jelas Syarif Bando.
Berbicara tentang literasi, itu bisa dimaknai dengan kedalaman pengetahuan seseorang. Ada empat tingkatan literasi, yakni kemampuan untuk mengumpulkan sumber bacaan, kemampuan untuk memahami apa yang tersirat dan tersurat, kemampuan untuk mengemukakan ide dan gagasan, dan kemampuan untuk menciptakan barang dan jasa yang bermutu.
â€œKesejahteraan akan lebih mudah diraih dengan tingkat literasi yang memadai dan perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan untuk memberikan efek langsung bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka,â€ beber Kepala Perpusnas.
Terkesan dengan yang disampaikan Kepala Perpusnas, Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (P3TP), Retno Sri Hartati Mulyandari, mengaku hal tersebut sangat menginspirasi. â€œPerekonomian Indonesia bergantung pada pertanian. Jelas, paradigma lama harus diubah agar para petani dapat meningkatkan produksi mereka. Dan tugas Kementan saat ini adalah mentransformasi konten-konten pertanian agar mudah dimengerti oleh para petani,â€ imbuh Retno.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo

Kepala Perpusnas : Literasi Pertanian Penting Bagi Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Petani 

Salemba, Jakarta- Dalam rangka mendorong peran perpustakaan khusus di era keterbukaan informasi, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bekerja sama dengan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia menggelar webinar sebagai salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun Perpusnas ke-41, Selasa (25/5). Webinar yang mengangkat tema â€œOptimalisasi Perpustakaan Khusus di Era Keterbukaan Informasi Untuk Mendukung Literasi Masyarakatâ€ tersebut dihadiri 1000 peserta secara daring.
Â 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus Upriyadi menyatakan sesuai amanat UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata. Perpustakaan khusus sendiri merupakan perpustakaan yang diperuntukan terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, serta organisasi lainnya.
Â 
â€œPerpustakaan khusus berkewajiban menyediakan bahan perpustakaan sesuai kebutuhan pemustaka dan memberikan layanan bagi pemustaka di lingkungannya, serta secara terbatas di luar lingkungannya. Dan karena berbagai keterbatasan diperlukan kolaborasi antara semua jenis perpustakaan dalam memberikan layanan untuk masyarakat di luar lingkungannya itu,â€ imbuhnya.
Â 
Upriyadi juga menambahkan bahwa tumbuhnya masyarakat berpengetahuan menjadi tolak ukur suatu bangsa untuk menjawab persiangan global. Maka perlu budaya literasi yang kuat untuk menciptakan masyarakat berpengatahuan yang dimaksud. â€œSalah satu upaya meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat adalah melalui penyediaan akses layanan perpustakaan dengan berbagai informasi serta sumber daya manusia yang memadai,â€ ujarnya.
Â 
Dalam webinar ini, Kepala Pusat Manajemen Informasi Badan Pegkajian dan Penerapan Teknologi Kelik Budiana menyebut perpustakaan khusus dan perpustakaan lainnya dapat mendukung keterbukaan informasi melalui transformasi perpustakaan di era digital saat ini. â€œManfaat transformasi perpustakaan digital yaitu lebih cepat dan efisien dari segi waktu untuk mengakses informasinya, informasinya juga terbaru dan berbasis multimedia, serta lebih aman, murah. Selain itu bisa diakses kapanpun tanpa batasan fisik,â€ terangnya.
Â 
Selanjutanya menurut Kelik adalah bagaimana peran pustakawan kedepannya terkait bagaimana mengemas ulang data untuk konsumsi masyarakat luas berdasarkan kebutuhan literasi dan bagaimana mendiseminasikan literasi tersebut.
Â 
Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yasmon yang juga hadir sebagai narasumber menceritakan salah satu contoh bagaimana peran perpustakaan khusus untuk meningkatkan literasi informasi hukum masyarakat Indonesia dalam era keterbukaan informasi.
Â 
â€œPerpustakaan khusus bidang dokumen dan informasi hukum di Kementerian Hukum dan HAM berupaya menyiapkan sarana agar masyarakat bisa menemukan produk hukum yang tepat dan akurat secara mudah. Maka dibuat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum yang bersumber dari berbagai lembaga dan institusi di seluruh Indonesia,â€ ungkapnya.
Â 
Melalui JDIHN hadir secara digital di tengah masyarakat, Yasmon ingin Perpustakaan Khusus Hukum di Kementerian Hukum dan HAM dapat meningkatkan literasi informasi hukum masyarakat Indonesia menjadi masyarakat cerdas hukum serta menjadi khazanah dokumen hukum nasional yang dibutuhkan dalam rangka penataan regulasi nasional.
Â 
Di sisi lain, Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompentensi SDM Aparatur, Kementerian PAN RB Istyadi Insasi menyebut dalam hal kompetensi sumber daya manusia, kedudukan Perpusnas menjadi sangat penting. Sebagai instansi pembina urusan pemerintah di bidang perpustakaan, Perpusnas perlu mendorong hadirnya berbagai program dan kegiatan dalam meningkatkan kompetensi para pustakawan.
Â 
â€œSemoga dengan webinar seperti ini dapat menjadi salah satu cara dalam menggugah kesadaran bersama bahwa perpustakaan dan pustakawan penting dalam upaya pengembangan wawasan masyarakat,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Perpusnas Dorong Peningkatan Peran Perpustakaan Khusus di Era Keterbukaan Informasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun Perpustakaan Nasional RI ke-43, Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) menyelenggarakan Workhsop Literasi Fotografi, Rabu (24/05/2023).
 
Dalam kegiatan ini Perpustakaan Nasional RI bekerja sama dengan Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia menyelenggarakan workshop secara hibrida di Ruang serbaguna Lantai 4 Gedung Layanan Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta.
 
Hadir sebagai Pembicara APFI Pembina Nasional, Risman Marah menyampaikan literasi fotografi merujuk pada pemahaman dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk membaca, menganalisis, dan memahami gambar - gambar fotografi.
 
&ldquo;Dalam literasi fotografi melibatkan beberapa pemahaman yang perlu diperhatikan, yaitu teknik dalam pengambilan foto, Pemahaman mengenai Komposisi dari elemen - elemen visual yang dilihat, Pemahaman mengenai cahaya agar pencahayaan tepat saat pemotretan, Makna dan pesan yang ingin disampaikan, serta kreativitas,&rdquo; ungkap pencetus teknik fotografi buta di Indonesia.
 
Disamping itu, Ferry Ardianto, APFI Pembina Nasional yang juga merupakan pembicara kedua dari kegiatan ini menyampaikan bahwa fotografi merupakan media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. &ldquo;Gambar adalah seni, Komunikasi adalah seni, fotografi adalah seni berkomunikasi melalui foto,&rdquo; tegas Ferry. &nbsp;Selain sebagai media komunikasi, memotret juga memiliki beberapa tujuan, antara lain mendokumentasikan kegiatan, mempromosikan suatu barang atau jasa, menginformasikan suatu kejadian, serta bercerita. 
 
Sementara itu, hadir pula APFI pengda Jakarta, Faizal Rachman sebagai pembicara ketiga pada kegiatan ini. Pada paparannya ia menyampaikan mengenai hal-hal teknis dalam fotografi. Dalam kesempatan tersebut Faizal juga menyampaikan beberapa hal teknis fotografi menggunakan smartphone. Di akhir paparannya ia mengatakan bahwa menentukan komposisi sebuah tatanan dalam fotografi tidak bisa dipaksakan tetapi bisa dirasa melalui eksplorasi dan melatih diri.
 
Workshop terbagi atas dua sesi, setelah sesi paparan yang merupakan sesi pertama selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu praktik fotografi. Dalam sesi ini peserta diberi kesempatan untuk memahami lebih mengenai fotografi dengan cara mencoba dan mempraktikkan langsung materi yang telah diberi. Adapun beberapa praktik dalam sesi ini yaitu praktik foto model dan praktik foto produk.
 
&nbsp;
 
Reporter&nbsp;&nbsp; : Aditya Irfan F.
 
Fotografer&nbsp; : Deny Kurniawan

Perpusnas Gelar Workshop Literasi Fotografi

Salemba, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI mengadakan senam bersama sekaligus memberikan penghargaan kepada beberapa jajaran unit kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional RI. Pemberian reward terhadap unit kerja yang berprestasi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja, disiplin pegawai, dan mengembangkan sikap keteladanan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, serta mendorong semangat untuk melahirkan karya yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Salah satu unit kerja yang mendapatkan penghargaan adalah Deputi I Perpustakaan Nasional RI sebagai perpustakaan tebaik di dunia dalam penyediaan artikel ilmiah dari IoS.
Senam pagi dan pemberian penghargaan ini dihadiri oleh seluruh jajaran unit kerja Perpusnas RI hingga pejabat tinggi Perpusnas. Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menghimbau kepada seluruh jajaran unit kerja Perpustakaan Nasional untuk melakukan senam ini secara rutin dan semangat. â€œHarapannya tidak hanya Jumat ini yang ramai dan semangat. Tapi setiap Jumat dilakukan dengan semangat dan ramai seperti hari Jumat saat ini,â€ harapnya.
Keseruan senam pagi ini dilanjutkan dengan lomba antar jajaran unit kerja Perpustakaan Nasional RI dan diakhiri dengan pemberian hadiah sebagai apresiasi terhadap semangat dan antusiasme pegawai mengikuti senam pada Jumat pagi.
Reporter: Vara Nur Isna/Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Pemberian Penghargaan Sebagai Bentuk Apresiasi Perjalanan Kerja 2019