Salemba, Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menyelenggarakan pembekalan replikasi fasilitator daerah (fasda) tahap pertama program Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
 
Pembekalan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep penguatan literasi melalui perpustakaan, serta mengungatkan komitmen dan peran fasda dalam program TPBIS.
 
TPBIS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan memperkuat peran dan fungsi perpustakaan melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan.
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan, seluruh fasda merupakan presentasi wakil dari pemerintah pusat melalui Perpusnas untuk bertemu dengan pemerintah daerah, sehingga fasda harus paham betul peran dari Perpusnas.
 
"Peran Perpusnas adalah supporting dalam mentrigger stakeholder," ungkapnya dalam pembukaan Pembekalan Replikasi Fasilitator Daerah tahap pertama program Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang diselenggarakan secara daring, pada Kamis (30/3/2023).
 
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas menjelaskan, terdapat empat faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Diantaranya, penguasaan ilmu pengetahuan yang kurang, kreativitas dan inovasi yang minim, akses terhadap permodalan yang kurang, serta kultur budaya malas yang masih ada di masyarakat.
 
Maka, peningkatan skill masyarakat sangat dibutuhkan. Sehingga perpustakaan berperan meningkatkan skill dengan menyediakan berbagai buku ilmu terapan.
 
"Fasilitator hadir untuk mendampingi masyarakat dalam memproduksi barang maupun jasa," lanjutnya.
 
Misalnya, ketika ada produk makanan maka dapat didampingi untuk pengujian mutu ke BPOM. Tak hanya itu, juga cara penjualan produk-produk yang dihasilkan.
 
"Bagaimana menarasikan pilihan ekonominya, bagaimana kualitasnya dan dia harus kita latih untuk memasukkan produknya ke dalam pasar global melalui online," terangnya.
 
Pembekalan replikasi fasda tahap 1 ini diikuti sebanyak 338 fasilitator. Dengan rincian 66 fasda dari 33 provinsi dan sebanyak 272 fasda dari 136 kabupaten/kota se-Indonesia. Dengan jumlah mitra sebanyak 450 perpustakaan. Pembekalan dilaksanakan selama dua hari 30 Maret dan 3 April 2023 secara daring.
 
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar mengatakan, kehadiran perpustakaan bertujuan meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
 
"Tidak perlu diragukan lagi, peran perpustakaan sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita," ungkapnya.
 
Dikatakan, Perpusnas telah melaksanakan program TPBIS sejak tahun 2018. Program ini memiliki dampak yang luas dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama empat tahun berjalan, program TPBIS&nbsp; telah menyentuh sebanyak 2.133.918 anggota masyarakat. 
 
Bahkan sudah ada 1.125 desa di 18 kabupaten/kota yang telah mereplikasi program ini sebagai program mandiri yang didanai oleh APBD.
 
"Bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang belum mereplikasi kami mendorong agar program ini juga dapat di replikasi di&nbsp; daerah," katanya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
&nbsp;

Pembekalan Fasilitator Daerah Program TPBIS

Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) turut mendukung upaya percepatan penyelenggaraan mal pelayanan publik (MPP) di seluruh Indonesia.
Dukungan diberikan dengan ikut serta dalam penandatanganan nota kesepahaman antara 17 kementerian/lembaga, BUMN, dan badan hukum publik, yang memiliki layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui MPP. Kerja sama ini merupakan inisiatif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Para pihak yang melakukan kerja sama akan menyelenggarakan pelayanan publik di MPP sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan secara langsung Wakil Presiden RI, Maâ€™ruf Amin. Selain itu, seluruh kepala daerah yang akan menyelenggarakan MPP mengikuti acara secara virtual.
Wapres menyatakan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan komitmen dalam merealisasikan reformasi birokrasi. Wapres berharap nota kesepahaman segera diwujudkan dengan mengesampingkan ego sektoral, guna tercapainya percepatan penyelenggaraan MPP yang berkualitas.
Dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara sejak kelahiran hingga kematiannya. â€œPengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana,â€ jelas Wapres di kantor Kementerian PANRB di Jakarta, Selasa (28/6/2022).Â 
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/477IMG_2196.JPG" border="0" width="400" height="267" />
Wapres memaparkan target 100% MPP sudah dibangun di seluruh Indonesia pada tahun 2024. Hingga Juni 2022, sebanyak 59 MPP sudah hadir di masyarakat.
â€œSampai pertengahan Juni 2022, jumlah MPP yang telah diresmikan baru mencapai 57 MPP, ditambah 2 MPP yang siap diresmikan pada tahun 2022. Artinya, baru terdapat 59 MPP atau sekitar 11% dari 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyediakan MPP pada setiap daerah,â€ urainya.
Selain target kuantitas, Wapres meminta agar kualitas MPP diperhatikan dengan melakukan evaluasi efektivitas maupun kesiapan untuk menjadi MPP digital.
â€œSaya optimis kita bisa mencapai kedua target kuantitas dan kualitas tersebut, apabila kepala daerah sungguh-sungguh melaksanakan komitmennya, serta pimpinan kementerian dan lembaga pusat memberikan dukungannya,â€ tuturnya.
Wapres menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan MPP di kabupaten/kota dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi nasional.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/415IMG_2072.JPG" border="0" width="400" height="267" />
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, yang hadir mewakili Kepala Perpusnas, menyatakan pihaknya bangga dilibatkan untuk mengadakanÂ sarana dan prasarana di MPP. Menurutnya, keterlibatan 17 instansi dalam nota kesepahaman ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pengurusan pelayanan publik.
Kemudahan akses ini sejalan dengan upaya Perpusnas untuk menjangkau masyarakat dengan menyediakan buku-buku yang mudah dijangkau dan dibaca. Esensinya, Perpusnas berupaya meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. Di MPP, Perpusnas menyiapkan Pojok Baca Digital (Pocadi) sehingga masyarakat bisa mengurus kebutuhannya dan membaca buku.
â€œKarena intinya Perpustakaan Nasional juga mempunyai visi yang sama, memberikan kemudahan akses kepada masyarakat sehingga masyarakat dipenuhi kebutuhan informasinya, dipenuhi semua kepentingannya, dan memudahkan di dalam pengurusan segala hal terkait dengan kepentingan mereka,â€ paparnya.
Dia mendukung upaya pemerintah untuk membangun MPP di seluruh daerah di Indonesia. Namun ditambahkannya, hal ini membutuhkan komitmen dari pemerintah daerah dan dukungan dari pemerintah pusat.
Â <img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/179IMG_0235.JPG" border="0" width="400" height="267" />
Menteri PANRB ad interim, Mahfud Md, menjelaskan MPP diadaptasi di Indonesia sejak 2017. Pada awal pelaksanaan kebijakan MPP ditetapkan 4 MPP percontohan yaitu MPP DKI Jakarta, Batam, Surabaya, dan Banyuwangi. Konsep penyelenggaraan MPP merupakan inisiasi yang bermula dari hasil studi, tiru, praktik pelayanan publik prima melalui konsep public service hall di Georgia dan Asan Xidmat di Ajerbaizan.
Untuk mendorong terselenggaranya MPP di kabupaten/kota, akan dilakukan upaya penguatan dan percepatan, yakni penguatan komitmen pimpinan terutama di daerah untuk mendukung terselenggaranya MPP, penguatan dukungan dari DPRD terkait kebijakan budgeting di daerah untuk pembentukan MPP, dan penguatan pemahaman tentang konsep penyelenggaraan MPP dan dampaknya terhadap reformasi pelayanan publik.
Daftar pimpinan instansi yang melakukan penandatanganan sebagai berikut:
<ol>
<li>Menteri PANRB</li>
<li>Menteri Dalam Negeri</li>
<li>Sekretaris Mahkamah Agung</li>
<li>Menteri Keuangan</li>
<li>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</li>
<li>Menteri Agama</li>
<li>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional</li>
<li>Jaksa Agung RI</li>
<li>Kepala Kepolisian Negara RI</li>
<li>Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)</li>
<li>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)</li>
<li>Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)</li>
<li>Kepala Perpustakaan Nasional RI</li>
<li>Direktur Utama BPJS Kesehatan</li>
<li>Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan</li>
<li>Direktur Utama PT Taspen</li>
<li>Direktur Utama PT PLN</li>
</ol>
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Humas Kementerian PANRB

Perpusnas Dukung Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Sebanyak 10.000 koleksi buku milik Salim Said akan dihibahkan ke Perpustakaan Nasional RI. Hal ini dilakukannya sebagai upaya penyelamatan koleksi buku sekaligus agar dapat dimanfaatkan oleh pemustaka di Perpusnas RI. Demikian disampaikan pada saat penandatanganan perjanjian hibah koleksi antara Prof. Dr. Salim Haji Said, MA, MAIA dengan Perpustakaan Nasional RI, Senin (21/10).
Salim Said menjelaskan dirinya memutuskan untuk menghibahkan koleksi buku karena melihat pengalaman dari rekannya yang setelah meninggal banyak buku bertebaran tidak terurus. â€œSaya melihat koleksi buku teman saya yang tidak terawat setelah dia meninggal. Maka dari itu, untuk menyelamatkan koleksi buku, saya memilih menghibahkannya ke Perpustakaan Nasional,â€ jelasnya.
Mantan Duta Besar RI untuk Republik Ceko ini mengatakan, koleksi buku yang dimilikinya beragam, seperti buku sastra, politik hingga militer. Buku-buku ini dikumpulkannya sejak SMA hingga saat ini.
â€œBisa dibilang, koleksi buku ini merupakan rangkaian riwayat hidup saya, koleksi buku pertama adalah buku tentang sastra yang saat ini saya simpan dengan baik, lalu saat kuliah saya mengambil jurusan psikologi, banyak buku tentang psikologi dan sosiologi. Ketika menjadi wartawan selalu menyisihkan uang saku untuk membeli buku. Bahkan saat menjadi Dubes pun demikian,â€ kenangnya.
Dengan dihibahkanya koleksi buku ke Perpustakaan Nasional RI, Salim Said berharap agar koleksi bukunya tetap terjaga dan terawat. â€œSaya tidak ingin perjuangan saya membeli buku ini menjadi sia-sia. Maka dari itu, saya pilih Perpustakaan Nasional untuk menyelamatkannya. Â Jadi siapa saja yang membutuhkan buku saya, bisa membacanya di Perpustakaan Nasional,â€ tuturnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengapresiasi yang dilakukanÂ  Salim Said dengan menghibahkan koleksi bukunya ke Perpustakaan Nasional. Â â€œHal yang sangat luar biasa memberikan catatan sejarah perjalanan, dimana perpustakaan bisa menghimpun berbagai koleksi dari orang-orang besar maupun limuwan,â€ tuturnya.
Dikatakan, buku koleksi ini akan disimpan sebagaimana mestinya. Rencananya akan ada tempat khusus yang menyimpan koleksi dari Salim Said. â€œSelain itu, kami pun berharap buku koleksi dari Prof Salim ini maupun buku tulisan beliau bisa didigitalkan,â€ lanjutnya.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya
Â 
Â

Menyelamatkan Koleksi Buku Melalui Perpustakaan Nasional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menghadiri Tasyakuran dan Peluncuran 8 buku Azyumardi Azra "Politik Global dengan Islam Wasathiyah", 'Mencegah Ekstrimisme dan Terorisme' di Ruang Teater Lantai 2 Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Rabu, (4/3). Pada kesempatan tersebut Azyumardi Azra menyerahkan bukunya secara khusus kepada Wapres Ma'ruf Amin dan Jusuf Kalla.Â  Peluncuran bukuÂ  juga dihadiri olehÂ  sejumlah mantan menteri Kabinet Kerja.
"Islam Wasathiyah sudah jadi perbincangan dimana-mana. Islam Wasathiyah adalah islam yang rahmatan lil alamin. Merupakan cara berpikir dan bergerak. Islam yang moderat. Bukan liberal. Tidak kasar. Tidak galak. Mengajak orang dengan sukarela. Tidak memaksa. Tidak saling membenci. Toleran. Sesuai yang dijalankan Nabi Muhammad SAW," jelas Wapres Ma'ruf Amin.
Wapres juga menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia sudah menjadi contoh atau model bagi dunia internasional. Maka itu, Indonesia akan melakukan pertemuan dengan para tokoh Islam dunia untuk merukunkan umat beragama.
Upaya ini penting dilakukan demi mencegah paham radikalisme agar tidak meluas. Adanya kelompok-kelompok radikali terjadi karena politik global atau ketidaksukaan.
"Dalam politik global punya tidak ada penyelesaian tunggal dalam memecahkan masalah," tambah Jusuf Kalla.
Â 
Reporter/fotografer : Hartoyo Darmawan

Wapres KH Ma\'ruf Amin Hadiri Tasyakuran dan Peluncuran Buku Azyumardi Azra di Perpusnas

Manado, Sulawesi Utara- Perpustakaan Nasional RI menjalin kerja sama bidang perpustakaan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam kerangka perpustakaan menjangkau masyarakat dan penguatan fungsi transfer ilmu pengetahuan.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Octavianus Estefanus Kandouw, pada Selasa (22/2/2022).
Ofy mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, isu strategis yang terkait erat dengan bidang perpustakaan, yaitu peningkatan kualitas SDM unggul dan transformasi ekosistem digital. Transformasi perpustakaan di era digital dan Revolusi Industri 4.0 menghadirkan paradigma baru perpustakaan menjangkau masyarakat.
â€œMaka tema besar program/kegiatan Perpustakaan Nasional RI 2022, adalah â€œTransformasi Perpustakaan Membentuk Ekosistem Digital Nasionalâ€ yang berbasis pada kehadiran perpustakaan dalam memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,â€ sebutnya.
Hal tersebut menurut Ofy dilakukan melalui penguatan konten literasi terapan berbasis digital, perluasan akses informasi dan pengetahuan melalui kolaborasi dan kerja sama, serta menjadikan perpustakaan menjadi rana publik dalam peningkatan ilmu pengetahuan (inovasi kreativitas), pemberdayaan masyarakat (ruang pengembangan potensi berbasis lokal) dan ruang pelestarian dan pemajuan kebudayaan.
Dengan dikembangkannya berbagai layanan digital Perpustakaan Nasional seperti eResources, iPusnas, Indonesia One Search, dan Khastara, Ofy berharap berbagai fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perpusnas dengan 5 Pemerintah Daerah dan 12 Perguruan Tinggi di Provinsi Sulawesi Utara.
â€œSaya berharap akan terus lahir kebijakan Pemerintah Prov. Sulawesi Utara untuk penguatan budaya literasi dan juga peran Bunda Literasi terus bergerak membangun literasi untuk terciptanya kualitas SDM dan kemampuan berdaya saing dalam menghadapi kompetisi global dan juga peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan,â€ pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pengukuhan 15 Bunda Literasi Kab/Kota seluruh Prov Sulawesi Utara. Anggota Komisi X DPR RI, Vanda Sarundajang mengatakan Bunda Literasi ini diharapkan mampu mempercepat budaya membaca sampai di kalangan masyarakat terutama generasi muda dan anak-anak.
â€œBunda literasi akan menjadi motivator bagi anak-anak kita untuk lebih gemar membaca serta dapat memanfaatkan perpustakaan secara lebih optimal lagi,â€ sebut Vanda.
Dirinya juga memberikan apresiasi kepada Perpusnas atas kinerja yang luar biasa walaupun anggarannya yang sangat terbatas namun mampu menciptakan inovasi sehingga mendapatkan banyak penghargaan.
â€œSaya mengajak kita semua yang hadir di sini mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, tetangga, kita mulai mempromosikan kembali tentang pentingnya perpustakaan dan kegemaran membaca kepada siapa pun,â€ imbaunya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw menegaskan pentingnya literasi untuk masyarakat dan akan memberikan dukungan pada kepada Bunda Literasi meningkatkan indeks literasi masyarakat.
â€œIbu Ketua PKK di provinsi dan kabupaten/kota diangkat sebagai Bunda Literasi dengan harapan melalui pola ini, penetrasi ke masyarakat, upaya-upaya peningkatan literasi kita lebih efektif dengan manfaatkan itu,â€ ungkapnya.
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: A. Kemal N

Perluas Akses dan Jangkauan Masyarakat ke Perpustakaan, Perpusnas Jalin Kerja Sama dengan Pemprov Sulawesi Utara 

Salemba, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) mendukung Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022.
Saat ini, Perpusnas sedang menyusun konten potensi wilayah dari setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sekretaris Utama, Perpusnas, Ofy Sofiana, menyatakan pengumpulan informasi mengenai kabupaten/kota tersebut selanjutnya akan diunggah ke laman khusus.
Proses pengumpulan informasi disusun oleh pegawai Perpusnas, khususnya pustakawan, sejak awal 2022. Informasi yang ada tersebar dari berbagai sumber. Selanjutnya, konten yang sudah terkumpul, diverifikasi oleh tim khusus. Rencananya, informasi konten potensi wilayah akan dibuat dalam dua bahasa.
â€œDiharapkan apa yang kita buat dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Namun perlu disepakati rumusan bersama yang perlu dibuat dalam bahasa Inggris,â€ jelasnya di Perpusnas Salemba, Jakarta, Jumat (1/7/2022).
Sementara itu, Koordinator Pustakawan Perpusnas, Dedi Junaedi, mengungkapkan sesudah proses verifikasi, masih dibutuhkan validasi dari pemerintah setempat. Dia menyebut, pembuatan laman dalam dua bahasa akan sangat mendukung Indonesia sebagai Presidensi G20.
Sebelumnya, pegawai Perpusnas yang disusun dalam tim khusus, juga sudah memproduksi video folklore dari 10 tujuan wisata yang menjadi prioritas pemerintah. Video-video tersebut sudah diunggah di kanal YouTube, Perpustakaan Nasional RI.
Kepala Pusat Data dan Informasi, Perpusnas, Taufiq Gani, menjelaskan, laman ini dapat menjadi perpustakaan referensi bagi Perpusnas. Oleh karena itu, pemutakhiran data menjadi hal yang sangat dibutuhkan.
â€œUntuk kesempurnaan memang data akan terus berubah karena data itu hidup. Kira harus rajin meremajakan,â€ ungkapnya.
Reporter: Hanna Meinita

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Pembekalan Fasilitator Daerah Program TPBIS

Perpusnas Dukung Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Menyelamatkan Koleksi Buku Melalui Perpustakaan Nasional

Wapres KH Ma\'ruf Amin Hadiri Tasyakuran dan Peluncuran Buku Azyumardi Azra di Perpusnas

Perluas Akses dan Jangkauan Masyarakat ke Perpustakaan, Perpusnas Jalin Kerja Sama dengan Pemprov Sulawesi Utara

Perpusnas Susun Konten Potensi Wilayah di Indonesia