Salemba, Jakarta - Sebanyak 14 kontingen atlet dari PerpustakaanNasional RI siap berlaga di Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri XV 2019 yang digelar di Bangka Belitung pada 11 sampai 18 November 2019. Dalam ajang olahraga ini, Perpusnas mengikuti dua cabang olahraga, yakni senam dan catur.
Kepala Pusdiklat Perpusnas, Widiyanto mengatakan, Pornas Korpri menjadi wadah bagi anggota Korpri untuk menunjukkan bakatnya di bidang olahraga. Â â€œIni bukan yang pertama kalinya Perpusnas mengikuti Pornas Korpri, meski sempat vakum semoga ini menjadi langkah baru bagi Korpri di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk kembali eksis di ajang Pornas,â€ katanya.
Khusus bagi para atlet, Widiyanto juga berpesan agar mereka bisa menjaga diri, terutama mengenai kesehatan. â€œMeski tahun ini hanya mengikuti dua cabang olahraga, kedepan kami berharap bisa mengirimkan cabang olahraga lainnya. Korpri bisa mencari bibit baru yang memiliki potensi di bidang olahraga, sehingga Perpusnas bisa berkiprah di Pornas yang akan datang,â€ lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Korpri Perpusnas, Totok Suprapto menuturkan, Â dalam kegiatan Pornas Korpri 2019 Perpustakaan Nasional mengirimkan 14 kontingen, diantaranya sembilan orang atlet senam, dua orang cabang olahraga catur, dan tiga orang official.
â€œKegiatan ini sebagai wadah untuk mengembangkan talenta bagi pegawai sekaligus ajang pencarian bibit olahragawan berbakat yang berpotensi di lingkungan Perpusnas,â€ tuturnya.
Totok berharap, seluruh kontingen dapat memberikan performa terbaiknya dan menjunjung tinggi sportifitas. â€œPastinya kami berharap untuk menjadi pemenang, dan memberikan hasil terbaik untuk Perpustakaan Nasional,â€ harapnya.
Reporter : Wara Merdekawati
Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Kontingen Perpusnas Siap Berlaga di Pornas Kopri 2019

Matraman, Jakartaâ€”Sembilan anggota asesor pustakawan mengikuti upgrading asesor kompetensi pustakawan yang diberikan oleh Master Asesor Nasional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Karyaman LB,Â  di Jakarta, Kamis, (4/7). Upgrading asesor adalah proses perpanjangan sertifikasi kompetensi yang dimiliki pustakawan.
Kesembilan pustakawan tersebut, antara lain Endang Ernawati dari (Binus Nusantara), Opong Sumiati, Adriati, Luthfiati Makarim, Novatriyanti (Perpustakaan Nasional), Irawan (BATAN), Agus Rifai (UIN Syarif Hidayatullah), Arifah Sismita (PDII-LIPI), dan Donni Yudha Prawira (UNIMED).
Dalam penjelasannya, Karyaman meyakini bahwa sikap kerja yang baik diperoleh dari dunia industri/kerja yang sesungguhnya. Bahkan dimasa depan latar belakang pendidikan tidak ditanya melainkan kompetensi keahlian yang dimiliki. â€œJadi, kini menilai orang sesuai regulasi atau standar yang diacu,â€ terangnya.
Upgrading asesor mulai di 2019 sudah menyesuaikan dengan format ASEAN. Artinya sertifikat yang dikeluarkan bisa berlaku pula untuk kawasan ASEAN. Sesuai kesepakatan bersama di Thailand, Indonesia adalah Ketua Pelaksana asesor di regional Asia Tenggara. Di rencanakan pada tahun-tahun mendatang semua bidang profesi akan dilakukan harmonisasi sertfiikasi, namun saat ini diprioritaskan untuk beberapa profesi/keahlian.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer: Hartoyo Darmawan

Sembilan Pustakawan Ikuti Upgrading Asesor Pustakawan dari BNSP

Pekanbaru, Riau --- Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi mendukung dan mengapresiasi semua kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan minat baca dan daya baca masyarakat di Kota Pekanbaru. "Peningkatan kualitas SDM ini sesuai dengan arahan Presiden, saat pidato pelantikan beliau yang menekankan pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi masyarakat produktif di Indonesia," ucap ayat. Ayat melanjutkan bahwa bonus demografi ini bisa menjadi ancaman apabila tidak tersedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat produktif ini. Sebaliknya, hal ini bisa menjadi kesempatan besar, jika kita mampu menghasilkan SDM unggul melalui ekosistem politik dan ekonomi yang kondusif. "Kata kuncinya adalah peningkatan kualitas SDM, dan itu harus dimulai dengan membaca," katanya. "Karena dengan membaca ini, dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum terampil bisa menjadi terampil, seperti contoh di perpustakaan di mana orang dapat mendapat keterampilan melalui sumber bacaan yang aplikatif, " tambah Ayat.
Ayat Cahyadi juga menyampaikan bahwa peningkatan kualitas SDM melalui kegemaran membaca yang memanfaatkan perpustakaan berbasis inklusi sosial sangat mendukung visi Kota Pekanbaru yang ingin menjadi Smart City Madani, di mana salah satu pilar dari visi tersebut adalah smart people. Lima pilar lainnya adalah smart governance, smart living, smart mobility, smart economy, dan smart environment.
Peningkatan kualitas SDM juga ditekankan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando. Menurutnya, agar dapat bersaing dalam Revolusi Industri 4.0, tidak ada pilihan lain kecuali dengan menyiapkan SDM unggul.Â  "Indonesia harus mempersiapkan sumber daya manusia yang bisa menciptakan barang dan jasa dalam skala besar, untuk itu tidak ada cara lain kecuali dengan berinteraksi dengan dunia ilmu pengetahuan yang ada di berbagai media, apakah itu media digital ,apakah itu media cetak atau mungkin juga media sosial yang positif.," kata Syarif.
Peran perpustakaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, saat ini terasa termarjinalkan pada struktur kelembagaan yang ada di berbagai tingkatan Pemerintahan Daerah. Namun demikian, ke depannya peran perpustakaan akan semakin meningkat seiring dengan berbagai peraturan Â perundangan yang mendukung peran perpustakaan dalam kelembagaan di daerah. Selain UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran perpustakaan di daerah juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020. Â "Di dalam Permendagri tersebut pasal 66 sudah disebutkan bahwa pedoman penyusunan APBD di seluruh kabupaten di Indonesia tidak bisa lagi mengabaikan tentang unsur perpustakaan,â€ ujar Syarif. â€œAda 3 komponen perpustakaan yang harus dibiayai oleh APBD. Yang pertama adalah kelembagaan menyangkut sarana dan prasarana, sumber daya manusia, koleksi, dan sistem layanan, yang kedua harus dibiayai juga tentang pembudayaan kegemaran baca, dan yang ketiga adalah Pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa, termasuk di dalamnya adalah warisan dokumenter berusia 600 tahun yang dimiliki perpustakaan berupa perundang-undangan yang disusun dalam bahasa melayu yang menunjukkan bahwa peradaban tinggi budaya melayu merupakan budaya asli Indonesia," ujar Syarif.Â 
Acara utama dari Safari Pembudayaan Kegemaran Membaca di Kota Pekanbaru adalah gelar wicara yang menampilkan narasumber inspiratif Â dalam peningkatan kegemaran membaca dan perpustakaan. Selain Wakil Wali Kota dan Kepala Perpusnas, hadir budayawan terkenal Gol A Gong yang menceritakan pengalaman atas pentingnya membaca yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang kuat dan kreatif seperti saat ini, Ketua Dewan Perpustakaan, Dr.H. Chaidir yang menggambarkan sejarah literasi di Riau, danÂ  Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau, Dr. Rahima Erna, yang menggambarkan kebijakan pengembangan perpustakaan di Riau.
Di rangkaian yang sama, Kepala Perpusnas juga melantik Ketua Penggerak Dharma Wanita Kota Pekanbaru, Hj. Asmawati M. Noer sebagai Bunda Baca Kota Pekanbaru dan Chandra Alfindodes sebagai Duta Baca Kota Pekanbaru. Keduanya diharapkan dapat menjadi role model dan menginspirasi dalam membangun sumber daya masyarakat kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa pendidikan serta pusat kebudayaan melayu menuju masyarakat Sejahtera berlandaskan iman dan taqwa. Hadir pula, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) , Dr. Tjahjo Suprajogo yang mengukuhkan Pengurus Daerah GPMB Kota Pekanbaru Periode 2019-2023.
Reportase: Radhitya

Membaca untuk wujudkan Visi Pekanbaru, Smart City Madani

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI mendukung upaya Ambon menjadi Kota Musik Dunia. Dukungan diberikan Perpusnas melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Ambon mengenai pendirian pusat dokumentasi musik nasional. Pada Mei 2019, Kota Ambon akan didaftarkan menjadi Kota Musik Dunia ke Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan melalui UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Perpusnas menyimpan karya cetak dan karya rekam dari seluruh Indonesia. â€œPerpusnas telah menghimpun dan menyimpan koleksi bahan pustaka di antaranya koleksi musik video dan audio visual. Dokumentasi ini tentunya mendukung berdirinya pusat dokumentasi nasional,â€ jelas Syarif Bando sebelum menandatangani nota kesepahaman antara Perpusnas dengan dengan Pemkot Ambon dan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) di Auditorium Soekarman, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Senin (29/10).
Syarif menegaskan Perpusnas sebagai institusi peradaban mendukung langkah pemerintah di pusat dan daerah dalam menjalankan tugasnya. Dalam mewujudkan Ambon sebagai Kota Musik Dunia, Perpusnas siap dijadikan sebagai rujukan. â€œPemerintah berharap industri musik kreatif menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat Kota Ambon dan tentu saja provinsi Maluku, serta seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan penetapan Presiden RI Joko Widodo tentang ekonomi kreatif yang harus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,â€ tuturnya.
Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy menyatakan inisiatif pencanangan Ambon Kota Musik Dunia sudah dilakukan pada 29 Oktober 2016 di Ambon, Maluku. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kota Ambon bersama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melaksanakan 25 action plan atau rencana strategis. Menurut Richard, sejak ada sentuhan nilai akademis, persepsi orang Ambon terhadap musik mengalami perubahan. â€œMusik menjadi sektor yang potensial secara ekonomis,â€ jelasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Bekraf Ricky Joseph Pesik menyatakan musik merupakan ciri khas Ambon. Di mana kebanyakan penyanyi kenamaan di Indonesia memiliki akar budaya Ambon. Meski begitu, menurut Ricky Joseph, persyaratan menjadikan Ambon sebagai Kota Musik Dunia bukan hal yang mudah. Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah membangun pusat dokumentasi yang memperlihatkan peran Ambon dalam lanskap musik nasional, regional, bahkan internasional dari sisi akar musiknya. Selain itu, menampilkan hal secara kasat mata yang menjadikan Kota Ambon sebagai pusat musik.
â€œDan yang paling penting, bagaimana menampilkan hubungan musik nasional dengan Ambon dan Maluku secara umum bisa dipresentasikan ke masyarakat, dan bisa ditawarkan sebagai sebuah destinasi bagi yang berkunjung ke Ambon untuk menikmati pengalaman bagaimana pengaruh Ambon dalam sejarah musik nasional,â€ tuturnya.
Dalam kegiatan ini, nota kesepahaman juga ditandatangani antara Pemkot Ambon dengan Museum Musik Indonesia dan temu wicara dengan tema â€œMembangun Peradaban Bangsa Melalui UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan KCKRâ€.
Reportase: Hanna Meinita

Perpusnas RI Mendukung Ambon Menjadi Kota Musik Dunia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah roda penggerak dari birokrasi. Di seluruh dunia, birokrasi itulah yang akan menentukan sejarah panjang perjalanan kejayaan bangsa. Semakin kuat birokrasi suatu negara, maka dipastikan semakin maju negara itu. Demikian disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, di Ruang Teater Lantai 2, Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Senin (3/2).
â€œDan kuat tidaknya suatu birokrasi, ada pada tangan kita dan masa depan Perpustakaan Nasional ini ada di tangan 300 PNS yang baru dilantik ini,â€ ujarnya.
Syarif menyampaikan, penting bagi PNS baru di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk mendengarkan penjelasan dari Komite ASN (KASN). KASN hadir untuk memberikan perlindungan hak-hak ASN, tentu saja tanpa melupakan kewajibannya.
â€œKami mohon KASN memberikan arahan bagaimana ASN dalam kaitannya dengan antar lembaga dan semua pegawai di Indonesia. Dan perlu diingat untuk PNS juga harus berhati-hati dalam memposting sesuatu di media social,â€ lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai pembicara, anggota KASN, Mustari Irawan yang merupakan mantan Kepala ANRI. Kegiatan ini diikuti sebanyak 300 PNS Perpustakaan Nasional yang baru dilantik oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Radityo

Kepala Perpusnas : ASN adalah Roda Penggerak Birokrasi

Salemba, Jakarta -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui program transformasi berbasis inklusi sosial merupakan upaya pemerintah dalam penguatan literasi di masyarakat dan pemerataan informasi untuk peningkatan kesejahteraan. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan serta menawarkan kesempatan berusaha.
Tahun ini, sebanyak 450 perpustakaan desa di 159 kabupaten di 32 provinsi di Indonesia masuk dalam program transformasi berbasis inklusi sosial.
"Transformasi perpustakaan bebasis inklusi sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sekaligus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan meningkatkan penggunanaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan," ujar Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi pada Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 2021 dengan tema 'Perpustakaan Bertransformasi, Solusi untuk Masyarakat Desa Berdaya di Masa Pandemi', Senin (15/3/2021).
Dikatakan, strategi transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin. Hal ini menjadikan perpustakaan sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan perpustakaan, ruang untuk belajar kontekstual dan perpustakaan sebagai ruang berlatih keterampilan kerja. Indikator yang diharapkan adalah peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan maupun peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga.
"Kami berharap melalui program transformasi berbasis inklusi sosial ini dapat menghasilkan dampak yang luar biasa di tengah masyarakat. Perpustakaan berperan bukan hanya mencerdaskan masyarakat tetapi juga mensejahterakan masyarakat baik di tingkat keluarga maupun masyarakat secara luas," harapnya.
Sementara itu, Team Leader Konsultan Pendamping Program, erlyn Sulistyaningsih menyampaikan dalam masa pandemi Covid-19 saat ini banyak hal yang terdampak terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Perpustakaan yang menjadi pusat literasi masyarakat harus bisa melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat bangkit dari kesulitan.
"Literasi bukan hanya sebatas kemampuan mengenal huruf dan angka namun dimaknai lebih luas sebagai proses dimana kita dimampukan menerima informasi, mengolah, menganalisa dan mengaplikasikannya dalam hidup. Apalagi di masa pandemi perpustakaan harus mampu membangkitkan gairah perekonomian masyarakat," ujarnya.
Erlyn mencontohkan, seperti halnya di Provinsi Bali dimana sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan sangat dirasakan dampaknya pada masa pandemi saat ini. Banyak usaha usaha yang terkait sektor ini tutup sehingga PHK pun tidak terelakkan. Namun, ada seorang chef dari Bali bernama Made Suwardika yang mampu membangkitkan ekonomi keluarganya dengan membuka usaha bumbu dan ternak lele. Keberhasilannya ini tidak lepas dari peran perpustakaan.
"Karena di PHK, pak Made kemudian mencari bahan bacaan di perpustakaan sesuai dengan keahliannya. Dari sinilah muncul inspirasi untuk membuka usaha bumbu Bali," lanjutnya.
Â 
Dalam penerapan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, lanjut Erlyn, perpustakaan desa dapat melakukan variasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang mereka miliki.
"Pada pelaksanaan program transformasi berbasis inklusi sosial ini diperlukan dukungan dari pemerintah desa, kabupaten/kota dan provinsi. Selain itu juga komitmen perpustakaan harus siap memberikan layanan prima, agar tercapai tujuan mensejahterakan masyarakat," ungkapnya.
Ketua Tim Pakar Menteri Desa dan PDTT RI, Haryono Suyono mengatakan, untuk meyakinkan pemerintah desa bahwa keberadaan perpustakaan sangat dibutuhkan masyarakat, maka perpustakaan desa harus bekerja sama dengan pemerintah desa setempat.
"Harus meyakinkan dan membuktikan kepada pemerintah desa dan masyarakat bahwa perpustakaan desa membantu menyediakan bahan bacaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Masyarakat lebih membutuhkan informasi tepat guna, seperti bagaimana mengelola desa dengan beragam potensi yang mereka miliki," katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

450 Desa Masuk Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Bogor, Jawa Barat -- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama RI mengadakan seminar Peningkatan Kompetensi Pustakawan dan Laboran yang diikuti oleh tiga puluh Pustakawan Madrasah MI, MTs dan MA bertempat di Hotel Permata, Bogor (3/3/2021).
Dalam kegiatan ini, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah menggandeng Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando sebagai narasumber.
Â â€œPerpustakaan merupakan rumah mahasiswa, pelajar dan masyarakat untuk melakukan inovasi, untuk berubah ke arah yang lebih baik. Perpustakaan merupakan tempat para penulis, peneliti dan siapa saja untuk membangun peradaban bangsa,â€ tutur Syarif Bando.
Diingatkan juga mengenai Pustakawan di abad ke-18 yang sebatas menata buku, di abad ke-19 yang sebatas menderetkan buku berdasar klasifikas buku. Lantas bagaimana peran Pustakawan di abad sekarang?. â€œHarus apa Pustakawan? Transfer knowledge, baca semua buku di perpustakaan, sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia secara digitalâ€, jelasnya.
Syarif Bando mencontohkan, bahwa tidak ada teknologi canggih tercipta setiap waktu, kecuali diawali oleh orang yang berilmu pengetahuan dengan membaca atas bimbingan pustakawan. Selalu ada Pustakawan di balik orang hebat di dunia.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap sesuatu subyek ilmu pengetahuan. Literasi diartikan sebagai perbedaan jika dilihat dari sisi hilir dan sisi hulu.
â€œSisi hilir diartikan sebagai Indonesia yang mendapatkan penghakiman dunia selama 50 tahun tentang rendahnya budaya baca, rendahnya daya saing global, rendahnya indeks pembangunan manusia, rendahnya inovasi dan lain sebagainya. Dilihat dari sisi hulu, apa yang dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakatâ€, tambahnya.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah yang turut hadir, Muhammad Zain, menyampaikan apresiasi atas gerakan Perpustakaan Nasional RI sehingga Perpustakaan Nasional RI selalu dirindukan oleh masyarakat. Sebuah harapan disampaikan oleh Zein,
â€œHarapan saya mudah-mudahan sesuai judul, gagasan perpustakaan madrasah interkoneksi bisa dibukukan dan bisa menjadi pedoman di Kementerian Agama. Dan cepat mengakselerasi kegiatan â€“ kegiatan dan program â€“ program di Kementerian Agama,â€ tutupnya.
Reportase: Anastasia Lina
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Penguatan Literasi Demi Perpustakaan Madrasah yang Terinterkoneksi