Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Setelah melewati sejumlah pembahasan, Rancangan Peraturan Pemerintah Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RPP SSKCKR) akhirnya disepakati bersama oleh Panitia Antar Kementerian (PAK), Rabu, (13/5). Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, mengaku bersyukur RPP ini dapat terselesaikan tepat waktu. Selanjutnya RPP SSKCKR memasuki babak harmonisasi.
â€œIni karena komitmen bersama sehingga semuanya lancar,â€ kata Kepala Perpusnas seusai mengikuti pembahasan lanjutan RPP SSKCKR bersama lintas kementerian/lembaga. Beberapa pasal mengalami revisi, perbaikan catatan redaksi, dan dihapus berdasarkan pertimbangan. Â Â 
Satu tema yang cukup menarik perhatian saat lanjutan pembahasan, yakni soal pelestarian koleksi.Â Pelestarian tidak cukup berbicara soal restorasi, konservasi, dan upaya preventif, melainkan juga menyangkut manajemen serta sumber daya manusianya.
"Upaya preventif tidak hanya pengendalian, pengawasan dan kondisi ruangan agar koleksi tidak cepat rusak tapi juga soal penanganan," ucap perwakilan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Kemendikbud, Tubagus Sukmana atau yang akrab disapa Andre, melalui video conference.
Menanggapi pertanyaan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, menerangkan sudah ada unit kerja terkait yang menangani pelestarian koleksi.
Pelestarian dalam RPP tidak hanya menyangkut soal karya cetak tetapi termasuk juga karya rekam. Karya rekam terbagi dalam dua bentuk, yaitu karya rekam analog dan digital.
Pembahasan yang dipimpin Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana, PAK (Panitia Antar Kementerian) dibentuk sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 351/P/2020 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
PAK melibatkan sembilan institusi (K/L), antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Keuangan.
PelaksanaanÂ  SSKCKR dalam RPP bertujuan untuk: 1) mengelola koleksi KCKR sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolak ukur kemajuan peradaban bangsa; 2) mewujudkan sistem pendataan KCKR untuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam memanfaatkan KCKR; 3) meningkatkan kesadaran penerbit dan produsen karya rekam tentang pentingnya pelestarian KCKR yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan.
RPP SSKCKR berisikan 40 pasal dan memuat lima poin penting. Pertama, mengenai tata cara penyerahan KCKR. Kedua, mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi penerbit dan produsen karya rekam yang tidak taat melaksanakan kewajiban. Ketiga, mekanisme pengelolaan hasil SSKCKR. Keempat, tata cara peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam pelaksanaan SSKCKR. Dan kelima, bentuk penghargaan kepada pelaku SSKCKR dan masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan SSKCKR.
Penyusunan RPP bersinergi dengan Undang-undang (UU) lain, antara lain UU Kemajuan Budaya, UU Sistem Perbukuan, UU Perpustakaan, UU Sistem Nasional Iptek, dan UU SSKCKR. UsaiÂ dibahas, RPP selanjutnya memasuki babak harmonisasi dan tetap menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
Â 
Reporter/Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â

RPP SSKCKR Akhirnya Disepakati : SSKCKR Mulai Masuki Babak Harmonisasi

Cikini, Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan (Pusbiola) menyelenggarakan Konsinyasi Tajuk Kendali Nasional.
 
Kepala Pusbiola Suhartanto menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya untuk memperkuat kebijakan nasional alam bidang pengelolaan data bibliografi. Menurutnya, pengelolaan tajuk kendali yang andal sangat penting bagi pengelolaan pengetahuan di Indonesia.
 
"Konsinyasi ini adalah perwujudan dari kebijakan mendasar di negara ini, sehingga Perpusnas melalui Pusat Bibliografi berupaya untuk menguatkan dan memperkaya data tajuk kendali," ungkapnya, Kamis (19/9/2024).
 
Dia menjelaskan sejarah panjang Pengembangan tajuk kendali di Indonesia, dimulai sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, di mana berbagai macam tajuk seperti tajuk pengarang mulai dikembangkan.
 
Kemudian, lanjutnya, pada tahun 1990-an terjadi transformasi dengan penyusunan berbagai pedoman tajuk. Sedangkan pada tahun 2000-an, Perpusnas mulai mengembangkan aplikasi Inlis yang menyertakan tajuk kendali nasional sebagai bagian dari pengembangannya.
 
"Kini, tajuk kendali nasional dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan yang sudah diterapkan pengelolaannya," lanjutnua.
 
Suharyanto juga menegaskan bahwa pada tahun 2024, Perpustakaan Nasional akan mulai menyusun Grand Design Tajuk Kendali Nasional yang akan digunakan untuk periode 2025-2029. "Kami di Perpusnas tentu memerlukan masukan dari para peserta mengenai bagaimana rancangan grand design tajuk kendali ini harus dibentuk," ujarnya.
 
Selain penyusunan Grand Design, Perpusnas juga berfokus pada pembangunan infrastruktur dan teknologi informasi yang diperlukan. Suharyanto menyebutkan bahwa sekitar 100.000 entri tajuk akan menjadi dasar yang kuat bagi pengembangan Tajuk Kendali Nasional.
 
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Mariana Ginting menegaskan Tajuk Kendali Nasional memiliki peran vital dalam membantu pustakawan mengorganisir dan mengelola informasi secara efisien.
 
&nbsp;"Dengan tajuk kendali yang terstruktur, kita dapat menyediakan informasi yang lebih cepat dan akurat kepada masyarakat luas, terutama seiring dengan perkembangan teknologi informasi," paparnya.
 
Dia mengatakan tajuk kendali nasional perlu untuk dikembangkan agar pemanfaatannya dapat optimal. Grand Design dibuat agar pengengembangannya lebih terarah. 
 
Melalui konsinyasi ini diharapkan dapat lebih menyempurnakan desain melalui komitmen dan kerja sama dari para pemangku kepentingan di bidang perpustakaan.
 
"Semoga melalui konsinyasi ini, kita dapat meningkatkan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat," katanya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Deny Irawan

Perpusnas Gelar Konsinyasi Tajuk Kendali Nasional, Siapkan Grand Design 2025-2029

“Ombudsprudensi” Perkuat Literasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Media sosial Facebook (FB) sejak awal kemunculannya di tahun 2007 terus mengalami peningkatan pengguna. Indonesia merupakan salah satu pengguna media sosial Facebook yang terbanyak. Tidak kurang dari 115 juta penduduk Indonesia mengakses Facebook. Dan 111 juta di antaranya mengakses Facebook lewat seluler.
Seiring waktu, pengguna Facebook tidak lagi menginformasikan atau meng-update status menggunakan teks, foto maupun video. Manajer Penjangkauan Politik dan Pemerintah Facebook Asia Pasifik, Noudhy Valdryno, memperkirakan tidak lama lagi masyarakat akan beralih kepada teknologi Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR).
Secara umum VR dan AR adalah teknologi yang bertujuan merangsang persepsi dan indera dari penggunanya. â€œTeknologi VR dan AR memungkinkan pengguna (user) dapat merasakan berada di â€˜dunia lainâ€™ dan berinteraksi di dalamnya,â€ ujar Ryno. Â 
Hingga Juni 2019, jumlah fans Facebook Perpusnas sekitar 53.405 orang.Â Ryno menjabarkan, tipe media yang paling banyak diunggah Perpusnas secara berurutan adalah foto, tautan, dan video. Padahal, konten yang lebih banyak disukai di masyarakat saat ini adalah format video.Â Ada empat kunci untuk membuat konten yang menarik, yakni keotentikan yang berarti natural, interaktif, kekinian, serta konsisten.
Sementara untuk menyikapi para haterÂ atau ujaran kebencian, Perpusnas bisa menerapkan filter untuk menyaring kata atau istilah tertentu. "Tapi secara umum, sebaiknya Perpusnas menanggapi setiap kritik dan masukan dengan kepala dingin, kecuali yang berasal dari akun palsu atau bot," saran Ryno.
Â 
Reportase : Hartoyo/Chusnul
Fotografer : HartoyoÂ

Facebook Sarankan Perpusnas Lebih Banyak Memuat Konten Video

Seminar Naskah Kuno: Menjembatani Generasi Muda dengan Sejarah Nusantara

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kabupaten Semarang membutuhkan gedung perpustakaan yang luas dan mampu mengakomodasi jumlah penduduk. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan saat ini pihaknya memiliki gedung perpustakaan dengan luas 800 meter persegi.
Namun gedung perpustakaan disebut belum memenuhi standar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berkisar satu juta jiwa. Dia menambahkan, pemerintah daerah Kabupaten Semarang membutuhkan gedung perpustakaan dengan luas 8.000-an meter persegi. Tahun depan, diharapkan Kabupaten Semarang dapat dipertimbangkan masuk dana alokasi khusus (DAK) fisik subbidang perpustakaan daerah untuk pembangunan gedung.
â€œKami sudah menyiapkan tempatnya, cuma untuk membangunnya kami dengan anggaran yang sangat terbatas, kami sangat berharap ada bantuan dari Kepala Perpusnas agar nanti bisa masuk DAK pada tahun yang akan datang,â€ ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Rabu (3/8/2022).
Dia mengaku sudah menyiapkan persyaratan di antaranya DED, sertifikat, dan tanah. Dia berharap semua kelengkapan dapat menjadi penguat bagi pemerintah pusat untuk memberikan bantuan ke pemerintah daerah.
Literasi, tegasnya, memiliki makna luas dan dapat dipraktikkan. â€œKami senang bisa terbuka wawasannya,â€ jelasnya.
Usai kunjungan, Wakil Bupati Semarang, Basari, mengaku mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Dia mengajak masyarakat untuk mengunjungi Perpusnas karena merupakan gudangnya ilmu. Tidak hanya itu, dia terkesan bahwa perpustakaan bukan hanya tempat untuk mendapatkan ilmu, tetapi juga mengajarkan bagaimana mengimplementasikan ilmu yang didapat.
â€œKami berharap ada kerja sama dengan Pemerintah Kabupten Semarang terkait bagaimana Kabupaten Semarang memajukan perekonomian melalui buku-buku yang ada di Perpusnas ini,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengungkapkan literasi bukan sekadar kemampuan mengenal huruf dan kalimat. Literasi memiliki makna luas dan mesti diurus dengan baik. Untuk itu, dia mengharapkan kebijakan pemerintah Kabupaten Semarang dalam pembangunan perpustakaan dan literasi di daerahnya. Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa.
â€œYang mengubah bangsa ini di kabupaten dan kota. Pemerintah pusat kan regulator, provinsi koordinator. Karena yang mengeksekusi pembangunan di daerah adalah kabupaten/kota,â€ urainya.
Dia menegaskan, literasi mendukung terciptanya manusia yang unggul dan memiliki daya saing global.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Robby

Pemerintah Kabupaten Semarang Membutuhkan Gedung Perpustakaan Baru

Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Sumatera)

Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Sumatera)

Berita

Penyusunan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Sumatera)

Pencarian

Berita Lainnya

RPP SSKCKR Akhirnya Disepakati : SSKCKR Mulai Masuki Babak Harmonisasi

Perpusnas Gelar Konsinyasi Tajuk Kendali Nasional, Siapkan Grand Design 2025-2029

“Ombudsprudensi” Perkuat Literasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Facebook Sarankan Perpusnas Lebih Banyak Memuat Konten Video

Seminar Naskah Kuno: Menjembatani Generasi Muda dengan Sejarah Nusantara

Pemerintah Kabupaten Semarang Membutuhkan Gedung Perpustakaan Baru