Salemba, Jakarta- Sesuai dengan terbitnya Permenpan RB nomor 8 Tahun 2021 Â Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil membawa transformasi dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP). Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando mengingatkan agar kinerja pegawai harus memberikan kontribusi pada kinerja lembaga.
Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS Perpusnas yang digelar pada Senin (17/1/2022).
â€œSaya berharap setelah adanya bimbingan ini para pegawai dapat menyusun SKP dengan baik dan benar dan memberikan dukungan pada kinerja Perpusnas sebagai pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia,â€ ungkapnya.
Mengingat setiap tahun tagline Perpusnas berubah, maka kinerja pegawai juga harus disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Lembaga.
Peraturan terkait perhitungan kinerja pegawai senantiasa mengalami perubahan dan penyesuaian. Menurut Analis Kepegawaian Ahli Madya, Badan Kepegawaian Negara mengatakan bahwa setiap pegawai negeri sipil diwajibkan menyusun SKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
â€œKalau kita ilustrasikan sebuah sistem didahului dengan perencanaan. Perencanaan tersebutlah yang kita gambarkan dengan visi dan misi serta tujuan ke dalam rencana strategis organisasi,â€ paparnya.
Cari juga menekankan dalam penyusunan SKP harus mendukung dan selaras dengan tujuan lembaga sehingga kinerja individu akan mendorong peningkatan kinerja unit dan lembaga.
Setelah penyusunan SKP dan sebelum dilakukan penilaian perlu dilakukan pembinaan. Dengan begitu penilaian kinerja dapat dilakukan lebih efektif.
â€œSetelah dilakukan penilaian, maka akan dilakukan pemeringkatan yang hasilnya ada 3 cluster, yang kelompok dengan kinerja di atas, sesuai, dan di bawah yang diharapkan,â€ sebutnya.
Sebelumnya SKP berorientasi pada aktivitas atau kegiatan harian. Melalui peraturan yang baru SKP disempurnakan dengan berorientasi pada hasil kerja atau aktifitas.
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal

Kepala Perpusnas: Kinerja Pegawai Harus Memberi Kontribusi Pada Kinerja Perpusnas

Tebo, Jambi - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tebo meresmikan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Tebo dengan melakukan prosesi pengguntingan pita yang dilanjutkan dengan penandatangan prasasti, Senin (25/9/2023).
Gedung fasilitas layanan perpustakaan Kabupaten Tebo yang berada di depan Sungai Batanghari ini diperluas dengan membangun gedung baru tiga lantai di samping gedung lama yang hanya memiliki satu lantai. Adapun pembangunannya dilakukan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 sebesar 4,4 miliar.
Pj. Bupati Tebo, Aspan dalam sambutannya yang pada kesempatan ini diwakili Sekda Kabupaten Tebo, Teguh Arhadi menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan DAK yang telah diberikan.
Teguh menekankan bahwa perpustakaan adalah jendela dunia, karena perpustakaan berisi buku yang mengandung informasi dan dengan membacanya, masyarakat dapat mengetahui informasi yang terjadi di belahan bumi lain.
Namun di sisi lain, dia juga meminta agar perpustakaan lebih kreatif dalam membuat program untuk menarik minat masyarakat mengunjungi perpustakaan. Hal tersebut dikarenakan kecanggihan teknologi masa kini mampu menyajikan informasi lebih cepat, sehingga itu menjadi tantangan bagi perpustakaan dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat.
&ldquo;Kita harapkan perpustakaan bukan hanya tempat membaca buku, tapi bisa menjadi tempat diskusi, menyampaikan pendapat, dan tempat berkumpul masyarakat untuk menyelesaikan persoalan. Kami juga mengimbau masyarakat Tebo untuk datang ke perpustakaan yang megah ini,&rdquo; imbuhnya.
Lebih lanjut Teguh juga mengharapkan adanya bantuan tambahan untuk melengkapi perpustakaan yang baru saja diresmikan.
Menanggapi yang telah disampaikan, Kepala Perpusnas mengatakan bahwa penyelenggaraan perpustakaan sebagai salah satu unit terkecil masyarakat dalam mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan mandatori UUD 1945, dapat berjalan dengan baik apabila ada kontribusi bersama antara para pendidik, tokoh politik, dan orang tua.
&ldquo;Semua yang hadir di sini sudah sukses tapi itu belum cukup karena masih banyak anak-anak di belakang kita yang harus dipikirkan. Kita harus bersatu untuk membangun budaya baca ini,&rdquo; ucapnya.
Syarif Bando menambahkan sejatinya Indonesia kaya akan sumber daya alam, akan tetapi mayoritas masyarakatnya tidak dapat menikmati karena tidak berilmu. Untuk itu, dia mengajak seluruh pihak yang hadir untuk tidak semata mengandalkan dukungan dari pusat namun juga mulai bergerak untuk peduli yakni dengan cara menulis buku.
&ldquo;Untuk lebih menggali dan memahami potensi yang dimiliki suatu daerah, masyarakat yang ada di dalamnya membutuhkan koleksi buku yang sesuai. Jadi saya titip pak Sekda mohon berkenan selaku pengendali anggaran, mungkin sudah saatnya kita tulis buku tentang sejarah, potensi sumber daya alam, dan potensi sumber ekonomi Kabupaten Tebo,&rdquo; jelasnya.
Knowledge is power, demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar pada sesi talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan di Kabupaten Tebo. Menurutnya pengetahuan menjadi hal yang penting dan menjadi kekuatan bagi sebuah negara untuk maju.
&ldquo;Tidak ada satu negara pun maju tanpa adanya sebuah perilaku kolektif masyarakat atas kegemaran membaca yang kuat. Karena dari membaca, orang jadi memiliki sebuah kesadaran kognitif yang baik,&rdquo; katanya.
Kehadiran perpustakaan megah di daerah baginya dapat menjadi satu ruang publik terbuka bagi masyarakat untuk belajar secara kontekstual, melalui pendampingan keterampilan dan pembelajaran berbasis teknologi guna meningkatkan kualitas hidup mereka.
&ldquo;Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan di perpustakaan adalah kegiatan pendekatan dalam rangka mengontruksi pengetahuan masyarakat agar cakap,&rdquo; ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Purwo Bakti, Lenny Maryani memaparkan tiga hal yang dilakukannya sebagai strategi mengajak masyarakat membangun literasi, yaitu mengubah pola pikir masyarakat terhadap perpustakaan, melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat, dan mendukung segala kegiatan di perpustakaan, termasuk dalam hal pendanaan.
Lenny menceritakan kisah suksesnya dalam mengembangkan perpustakaan desa dengan berbagai kegiatan yang merupakan penerapan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
&ldquo;Tanpa kita sadari dari perpustakaan, kita sudah membantu mengurangi angka pengangguran. Kalau kita tidak membenahi dari bawah dulu, maka kita tidak bisa sampai ke atas. Membangun literasi masyarakat butuh proses,&rdquo; pesannya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Syamsu Rizal memaparkan generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat dengan dunia digital karena menjadikan digital sebagai ruang pribadinya dalam mengakses, mendapatkan, dan membagikan semua bentuk informasi yang ada di internet.
&ldquo;Untuk itu, literasi media di era digital merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam menyaring informasi sekaligus menggunakan perangkat digital seperti internet yang melibarkan kemampuan teknis dan kecerdasan kognitif,&rdquo; paparnya.
Rizal dalam hal ini menyimpulkan, masyarakat literat ialah mereka yang bijak dalam menggunakan media sekaligus menjadi yang terdepan dalam informasi.
Kepala Kejaksaan Negeri Tebo, Dinar Kripsiaji juga mengundang pelajar dan mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan Kejaksaan Negeri Tebo.
&ldquo;Adik-adik kalau literaturnya tidak cukup untuk menganalisa, memecahkan persoalan, silakan ke kejaksaan, kami punya perpustakaan kecil yang bisa diakses oleh masyarakat, boleh siapa saja,&rdquo; ajaknya.
&nbsp;
Reporter: Eka Cahyani &amp; Basma Sartika
 Fotografer: Andri Tri Kurnia

Megah, Perpustakaan Tiga Lantai Hadir di Tebo

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan kerja Anggota Komisi X DPR RI Elnino M. Husein, Jumat (19/8/2022).
Pertemuan tersebut diadakan di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas bersama dengan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi, Plt Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas Yuliatry Bunga, Koordinator Pengembangan Perpustakaan Umum Nurhadisaputra.
Dalam kunjungannya, EL Nino menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Perpusnas pada pengembangan perpustakaan yang ada di Provinsi Gorontalo. Beberapa daerah di wilayah Gorontalo pun masuk dalam program unggulan Perpusnas.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Perpusnas yang telah memberikan perhatian kepada Gorontalo. Beberapa usulan yang diusulkan sudah diakomodir," ungkapnya.
Sementara itu, Syarif Bando mengatakan, komitmen dari Pemerintah dipelrukan dalam mendukung pengembangan perpustakaan. Seperti halnya di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah yang mendapatkan asas kebermanfaatan dari Perpusnas.
"Disana dapat menyesuaikan, bisa bergerak cepat. Maka kami pun merespon positif. Selain itu, sudah banyak perubahan paradigma masyarakat di Gorontalo ke arah yang lebih modern," imbuhnya.
Perlu diketahui bahwa di tahun 2022, Kepala Perpusnas meresmikan Gedung Perpustakaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dan Gedung Perpustakaan Provinsi Gorontalo.
Gedung layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dibangun dengan sumber dana alokasi khusus (DAK) tahun 2021 bidang pendidikan subbidang perpustakaan senilai Rp 10 miliar dengan nilai kontrak sebesar Ro 9,5 miliar.
Sedangkan, Gedung Layanan Perpustakaan Umum H.B Jassing provinsi Gorontalo mendapatkan DAK untuk perluasan gedung senilai Rp 4,2 miliar.
Reportase: Wara Merdeka Fotografer: Roby
Â

Anggota Komisi X DPR RI Apresiasi Dukungan Perpusnas untuk Daerah

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pelayanan perpustakaan dan Ombudsman memiliki keterkaitan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. 
 
Ombudsman dapat menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan perpustakaan jika terdapat ketidakpuasan atau masalah. 
 
Sebaliknya, perpustakaan dapat bekerja sama dengan Ombudsman untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan layanan kepada pengunjung.
 
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar menyampaikan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa tujuan hadirnya perpustakaan untuk memberikan oelayanan pelayanan kepada pemustakan, meningkatkan pengetahuan dan wawasan.
 
"Maka ketika perpustakaan hadir sebagai pelayanan publik maka kegiatan intinya adalah menjamin seluruh warga Indonesia untuk mengakses dan mendapatkan sumber informasi dan pengetahuan unntuk kecakapan hidupnya yang disebut kecakapan literasi," ungkapnya dalam Podcast Ngopi Sensasi (Ngobrol Pintar Seputar Perpustakaan dan Literasi) dengan tema Pelayanan Publik dan Indeks Literasi Masyarakat.
 
Dia menjelaskan literasi adalah satu kemampuan yakni kemampuan seseorang untuk mendapatkan informasi dan mampu untuk menganalisis untuk kecakapan hidupnya, sehingga dalam memaknai informasi lebih kritis terhadap kehidupannya.
 
"Tugas Perpusnas menjamin itu, dan ini juga dipertegas oleh Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan pemerintah di bidang perpustakaan ini menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Maka pelayanan perpustakaan itu adalah hak masyarakat," jelasnya.
 
Lebih lanjut, Deputi mengatakan perpustakaan sebagai hak masyarakat sehingga harus menjangkau ke pedesaan hingga wilayah 3T harus dipastikan mendapatkan bacaan berkualitas, maka Perpusnas mengembangkan program layanan yakni melalui mobil perpustakaan keliling.
 
"Kami sudah memberikan bantuan sekitar 500 unit mobil perpustakaan keliling dan juga motor perpustakaan keliling. Semua ini untuk mendekatkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat," katanya.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ombudsman Suganda Pandapotan mengapresiasi kinerja Perpusnas yang telah melayani masyarakat hingga ke desa-desa. "Dari sisi kami Ombudsman, kami melihat perpustakaan ini sudah baik, terbukti dari hasil survey selalu mendapat nilai yang baik dan sangat baik," ungkapnya.
 
Sekjen menjelaskan Ombudsman adalah lembaga pengawas pelayanan publik. Ombudsman memiliki tugas mengawasi dan menerima laporan atas dugaan mal administrasi publik. Namun saat ini Ombudsman tidak hanya menerima laporan saja tetapi juga melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti.
 
"Ombudsman juga bisa melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, jadi tidak harus selalu karena laporan masyarakat tetapi melihat fenomena yang ada, kita bisa turun," jelasnya.
 
Dia mengatakan Ombudsman melakuan survey kepatuhan tiap tahunnya dimulai dari tahun 2015. Termasuk Perpusnas yang tahun 2023 lalu meraih predikan opini kualitas tinggi. Perpusnas masuk dalam zona hijau dengan nilai 85,71, dan menempatkannya di peringkat enam di tingkat lembaga.
 
"Dari survey yang kami lakukan pelayanan publik di Indonesia sudah baik, itu termasuk lembaga di daerah termasuk pemerintah daerah," katanya.
 
Sekjen Ombudsman menjelaskan bahwa antara pelayanan publik dengan literasi berbanding lurus. 
 
"Ketika kita mengharapkan Indonesia ini pelayanan publiknya baik tentu indeks literasi masyarakat juga harus baik. Ini yang harus kita dorong bersama. Program-program dari Perpusnas kita dorong bersama dan tentunya dalam pelaksanaan publik ini akan lebih baik lagi kalau kita sama-sama mengawasinya," tutupnya.
Sebagai informasi,&nbsp;Ngopi Sensasi merupakan program dari Radio Widya Bahana Swara yang dikelola Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) Perpusnas.&nbsp; Ngopi Sensasi hadir melalui radio streaming Perpusnas yang dapat didengar melalui laman https://radio-streaming.perpusnas.go.id/ dan kanal youtube WBS Radio Perpusnas.
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi : Ahmad Kemal

Sinergi Ombudsman dan Perpustakaan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Literasi Masyarakat

Salemba, Jakarta â€“ Mengimplemetasikan instruksi presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dan tes urine.
Sebanyak ratusan pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional menjalani tes urine. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pegawai yang menggunakan narkoba. â€œDiharapkan Perpusnas bias mengantisipasi, berperan serta dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Khususnya di lingkungan kerja instansi pemerintah,â€ ujar Kepala Biro Umum Perpusnas, Joko Budi Santoso.
Pada kesempatan itu, Kepala Subdit Lingkungan Pendidikan Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN, Wildah Dj memaparkan data pravelensi penyalahguna narkoba di Indonesia, dari data tersebut kalangan pekerja menempati urutan pertama sebagai pemakai narkoba paling banyak. Dan Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Jawa Barat termasuk tiga provinsi dengan angka pravelensi terbesar berdasarkan status pemakaian narkoba setahun terakhir.
"Berdasarkan data yang dimiliki BNN, angka pravelensi pengguna narkoba di kalangan pekerja sebesar 2,1 %," ungkapnya.
Â Lebih lanjut, Wildah Dj mengajak ASN di lingkungan Perpusnas RI untuk menjadi penggiat anti narkoba dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Diantaranya dengan ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, dan pelaporan jika ditemukan adanya kerabat yang menggunakan narkoba.
"Melalui kegiatan ini diharapkan para ASN dapat memahami bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga menjadi perpanjangan tangan BNN sebagai penggiat anti narkoba di lingkungan Perpusnas demi terciptanya lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba," ungkapnya.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden RadityaÂ

Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Pegawai Perpusnas Lakukan Tes Urine

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menandatangani nota kesepahaman (MoU) di gedung Perpusnas di Jalan Merdeka Selatan No.11, Jakarta, Rabu, (25/7).
Di hadapan MenPAN-RB, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif kembali menekankan bahwa perpustakaan memiliki peran penting bagi kemajuan peradaban bangsa. Perpustakaan berkembang jika ada aktivitas sarat keilmuan didalamnya. â€œTanpa keilmuan peradaban akan stagnan. Dan buku memiliki kekuatan yang mencerminkan kekuatan bangsa,â€ ujar Muhammad Syarif.
Menteri PAN dan RB Asman Abnur mengisahkan bahwa semasa ia menduduki pimpinan fraksi pembahasan dengan lembaga Perpusnas kurang mendapatkan apresiasi dari rekan sejawat. Mayoritas rekan-rekan di DPR menganggap Perpusnas tidak memiliki cita-cita sebagai sebuah instansi. Asman mengakui seringkali ia mengingatkan rekan-rekan di DPR bahwa Perpustakaan Nasional bukanlah lembaga sembarangan. Suatu saat Perpustakaan Nasional akan menjadi simbol peradaban bangsa.
Alhasil, seiring waktu prediksi MenPAN-RB terbukti, Perpustakaan Nasional kini menjadi salah satu instansi yang membanggakan. Kemegahan bangunan ditunjang fasilitas layanan yang memadai dirasa cukup untuk menjadikan perpustakaan nasional salah satu destinasi keluarga di akhir pekan, seperti yang terjadi di negara maju. â€œSaya memimpikan perpustakaan dimana pun menjadi pilihan utama destinasi keluarga di akhir pekan, selain bermain di taman,â€ ujarnya.
Namun, MenPAN-RB mengingatkan semua harus didukung dengan pelayanan birokrasi yang baik. Para penyelenggara negara bekerja secara profesional. â€œKinerja ASN tidak boleh kalah dengan pegawai korporasi atau yang bekerja di perusahaan multinasional,â€ imbuh Asman.
Asman menegaskan jika suatu instansi memiliki raport kinerja C (cukup), maka bisa dipastikan bahwa 40% dari anggaran instansi yang bersangkutan tidak memberikan hasil apapun. Artinya, kegiatan yang dilaksanakan tidak memiliki tujuan. Padahal setiap anggaran yang dikeluarkan harus ada outcome (dampak) yang jelas, tambah Asman. Â 
Oleh karena itu, MenPAN-RB membeberkan bahwa penempatan pegawai wajib sesuai dengan kompetensi yang dipunyai. Ada mekanisme open bidding, ada assessment. Di tahun 2018, MenPAN-RB berencana membuka lowongan kerja baru dikarenakan tidak kurang dari 220 ribu ASN telah memasuki masa pensiun.
Sistem pendidikan dan pelatihan bagi ASN juga akan diperbaiki. Tidak ada lagi penyelenggaraan prajab maupun diklat pimpinan. Pemateri diklat dan pengembangan kemampuan ASN akan diisi oleh para praktisi dan profesional. Dan postur gaji ASN juga akan ditinjau. MenPAN dan RB menginginkan gaji ASN bisa lebih tinggi dari pegawai yang bekerja di bidang korporasi
Nota kesepahaman (MoU) antara Perpustakaan Nasional dan Kementerian PAN dan RB menyasar di 10 ruang lingkup pekerjaan, antara lain :
<ol>
<li>Pengembangan reformasi dan birokrasi, akuntabilitas, dan pengawasan</li>
<li>Pengembangan kelembagaan dan tata laksana</li>
<li>Pengembangan SDM aparatur dan perpustakaan</li>
<li>Pengembangan pelayanan publik</li>
<li>Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</li>
<li>Pengembangan pangkalan data katalog induk nasional (KIN) dan repository digital Indonesia One Search (IOS)</li>
<li>Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan</li>
<li>Pertemuan ilmiah, penelitian, dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan</li>
<li>Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR)</li>
<li>Perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional</li>
</ol>
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

MOU Perpusnas dan KemenPAN dan RB : MenPAN-RB Inginkan Perbaikan Kinerja

Salemba, Jakarta- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) meluncurkan Wisata Taman Virtual bertepatan dengan peringatan bulan menanam pohon nasional pada Desember setiap tahunnya. Pada acara yang digelar Jumat (10/12/21) secara daring tersebut Perpusnas ingin menanamkan rasa cinta lingkungan kepada seluruh pegawainya.
â€œKegiatan seperti ini memiliki dampak yang positif pada kesadaran pentingnya menjaga lingkungan. Mengenalkan berbagai jenis tanaman yang ternyata memiliki sejuta manfaat yang mungkin belum kita tahu,â€ ungkap Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando saat memberikan sambutan.
Menurutnya ide yang sangat luar bisa biasa muncul dari setiap pegawai, salah satunya membuat wisata taman virtual. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk wisata edukasi dan mengetahui potensi alam di sekitar kita. â€œKita perlu memberikan kesempatan dan memastikan ide kreatif pegawai dapat dimaksimalkan kinerja bahkan diluar tugas rutin yang dilakukan,â€ imbuhnya.
Bentuk wisata digital ini dinilai dapat menjadi salah satu bentuk pemacu perubahan paradigma perpustakaan ke arah digital. Di sisi lain, dengan upaya ini diharapkan pengunjung perpustkaan secara langsung dapat ikut menikmati keindahan dan kerapian taman-taman di Perpusnas. Selain itu diharapkan dapat menginspirasi pegawai dan masyarakat untuk lebih mengenal dan mencintai tanaman.Â 
Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti menyebutkan saat ini ada 88 tanaman di Perpusnas Salemba dan 83 tanaman di Perpusnas Medan Merdeka Selatan. Semuanya telah diberikan penanda berupa QR Code yang dapat dipindai dengan menggunakan telepon pintar sehingga dapat diketahui berbagai informasi tentang masing-masing tanaman.
Lebih lanjut Woro menyebut ini bisa menjadi salah satu langkah awal dalam memperkenalkan literasi tanaman tidak hanya kepada pegawai Perpusnas tapi juga kepada masyarakat luas. â€œPeluncuran wisata taman virtual ini sebagai jalan kita mengenal lebih dekat dunia tanaman atau literasi tanaman.Â  Selain bisa diakses melalui telepon seluler, nantinya juga akan diunggah ke website Perpusnas untuk bisa dinikmati secara luas,â€ pesannya.
Reporter: Eka Purniawati

Berita

Peringati Bulan Menanam, Perpusnas Luncurkan Wisata Taman Virtual