Salemba, Jakarta-Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Nurhadisaputra menegaskan kembali pentingnya tugas dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam apel pagi, Senin (3/6/2024).
Dalam amanatnya, dia mengingatkan kembali mengenai tugas dan tanggung jawab ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.
Tiga tugas utama tersebut, diantaranya melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Dari tiga tugas tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas kita sebagai ASN berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi tolak ukur keberhasilan kita, baik secara pribadi maupun sebagai lembaga," tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa setiap ASN harus memiliki kontribusi nyata bagi unit kerja mereka. Pemahaman akan tugas dan kewajiban masing-masing sangat penting.&nbsp;
"Fungsi pelayanan masyarakat tidak hanya melekat pada unit kerja pelayanan, tetapi juga pada seluruh unit kerja lainnya, meskipun dalam proses bisnisnya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat," tambahnya.
Sebagai instansi pembina perpustakaan, lanjutnya,&nbsp; Perpusnas harus mampu memberikan pelayanan terbaik. "Kita adalah contoh bagi layanan perpustakaan lainnya dan menjadi tolak ukur bagaimana perpustakaan memberikan pelayanan kepada masyarakat," lanjutnya.
Dikatakan, peran sebagai instansi pembina juga melekat erat kepada seluruh unit kerja, yang berarti seluruh pegawai harus memberikan pembinaan kepada perpustakaan di seluruh Indonesia.
Dia juga mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari kemampuan memberikan pelayanan yang baik, tetapi juga dari kemampuan mendorong perbaikan dan peningkatan mutu perpustakaan di seluruh Indonesia.&nbsp;
"Perpustakaan merupakan hak yang wajib dipenuhi negara kepada masyarakat. Namun, banyak pihak yang tidak memahami peran penting perpustakaan," ujarnya.
Dia mengajak semua ASN di lingkungan Perpusnas untuk bersinergi dan bergandengan tangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. "Seberat apapun beban yang kita pikul akan ringan jika kita lakukan bersama," pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka

ASN Perpusnas Harus Utamakan Pelayanan Masyarakat

Kemayoran, Jakarta&mdash;Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2024 resmi ditutup. Dalam penutupan, pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Aziz menyatakan ada beberapa hal yang digarisbawahi dalam rapat tahunan ini.
Pertama, mengenai penataan ulang konsep dan praktik literasi. Hal ini sesuai dengan tema yang diusung Rakornas Bidang Perpustakaan pada tahun ini yakni &ldquo;Menata Ulang Konsep dan Praktik Pembangunan Literasi&rdquo;. Menurutnya, seluruh peserta dan Perpusnas harus memahami penataan ulang konsep literasi.
&ldquo;Pemahaman kita tentang literasi jangan diracuni dengan konsep yang&nbsp;njlimet. Literasi bisa didefinisikan kemampuan untuk mengelola informasi, baik itu tekstual maupun non-tekstual, diolah dan digunakan untuk meningkatkan kecakapan hidup kita,&rdquo; jelasnya di Jakarta, pada Rabu (15/5/2024).
Dia mencontohkan, pengiriman pesan melalui aplikasi pesan singkat yang berisikan teks dan ikon berupa non-tekstual. &ldquo;Maka ketika mendapatkan pesan seperti itu yakni teks dan non teks, maka kita memahami pesan itu. Itu adalah bentuk kemampuan menafsirkan teks dan non teks,&rdquo; ujarnya.
Menurutnya, konsep literasi jangan sulit agar implementasinya tidak sulit. Untuk praktiknya, dapat ditata ulang sesuai dengan praktik literasi di masyarakat. Hal ini sudah disampaikan para narasumber seperti pegiat literasi, kepala desa, perpustakaan kota/kabupaten, hingga perpustakaan provinsi yang berbagi suka duka, pengalaman, dan harapannya. &ldquo;Rakor kali ini berbeda karena kita mendengar praktik baik dari mereka,&rdquo; tuturnya.
Kedua, dia menekankan pentingnya kolaborasi, kerja sama, dan gotong royong. Dia menjelaskan, berdasarkan penjelasan dari Bappenas, literasi memiliki arti penting dan menjadi bagian dari rencana panjang jangka menengah nasional (RPJMN). Di sisi lain, fungsi Perpusnas semakin luas. Namun, seyogyanya, Perpusnas tidak melupakan tugas utamanya.
&ldquo;Saya mendengar paparan dari Bappenas bahwa pentingnya literasi dan menjadi bagian dari RPJMN. Literasi mendapat spesifik dalam RKP. Perpusnas juga semakin hari semakin meluas fungsinya, tapi jangan lupa pada tugas utama. Tugas utamanya adalah agar orang bisa membaca, menggali pengetahuan melalui perpustakaan,&rdquo; urainya.
Untuk penguatan tugas utama Perpusnas dan perpustakaan, dapat dilakukan kerja sama dengan sejumlah instansi seperti Kementerian Desa PDTT serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Dia menambahkan, surat edaran bersama antara Kementerian Desa PDTT dan Perpusnas akan ditandatangani yang berisikan pemanfaatan dana desa untuk operasionalisasi taman bacaan di desa. Pengesahannya akan dilakukan pada 17 Mei 2024.
&ldquo;Jadi bapak ibu dapat mengawal dana desa untuk TBM dan bisa langsung melakukan koordinasi dengan mereka sehingga kegiatan TBM lebih terarah,&rdquo; tukasnya.
Sementara dengan Kemendikbudristek, dia menuturkan, program sastra masuk kurikulum akan diluncurkan. Karya sastra klasik dan kontemporer akan menjadi bahan tambahan untuk para siswa mulai kelas 5 SD hingga SMA.
Dinas perpustakaan daerah dapat memanfaatkan hal ini dengan menyediakan buku-buku sastra yang dibutuhkan para siswa. &ldquo;Sehingga bisa diakses anak-anak kita. Kegiatannya, bagaimana kita memanfaatkan buku-buku ini, dikoordinasikan dengan dinas pendidikan dan sekolah. Ini semakin penting agar anak-anak kita bisa meningkatkan kecakapan hidupnya dengan karya sastra,&rdquo; urainya.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2024 diselenggarakan pada 14-15 Mei 2024 dengan tema &ldquo;Menata Ulang Konsep Dan Praktik Pembangunan Literasi&rdquo;. Rakornas mengangkat tiga isu utama yaitu Pengembangan Budaya Baca dan Kecakapan Literasi, Pengarusutamaan Naskah Nusantara, serta Standardisasi dan Tenaga Perpustakaan.
Rakornas menghasilkan 24 rekomendasi yang didapat dari diskusi kelompok terpumpun (FGD) di mana setiap isu utama menghasilkan delapan rekomendasi. Plt. Kepala Perpusnas menuturkan, rekomendasi ini adalah harapan yang dibebankan kepada Perpusnas untuk selanjutnya diimplementasikan bersama.
Rakornas diisi dengan sesi kebijakan menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa PDTT dan Kementerian PPN/Bappenas. Sedangkan sesi panel diisi oleh para narasumber dari pemerintah daerah yang melaksanakan praktik baik dalam pengembangan tiga kebijakan utama Perpusnas yakni Bupati Berau, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kendal, dan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, sesi pararel menghadirkan narasumber yang terlibat secara aktif dan membagikan praktik baik yang dapat ditiru oleh pemerintah daerah, lembaga, organisasi, pegiat literasi dan masyarakat umum. Rakornas dihadir secara luring 920 peserta yang terdiri dari kepala daerah, kepala dinas perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota, ketua forum perpustakaan/penerbit/pengusaha rekaman dan pihak yang telah melakukan kerja sama dengan Perpusnas.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal/Aji Anwar/Alfiyan A.
&nbsp;

Penutupan Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2024, Plt. Kepala Perpusnas: Konsep Literasi Jangan Rumit agar Implementasinya tidak Sulit

Salemba, Jakarta - Salah satu upaya dalam meningkatkan budaya literasi adalah menyediakan layanan perpustakaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Upriyadi, saat memberikan amanat pada kegiatan apel pagi di lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom, Senin (15/11/2021).
â€œMasyarakat berpengetahuan adalah suatu tatanan masyarakat yang memiliki budaya literasi kualitas manusia budaya literasi,â€ ucapnya.
Sesuai dengan hal tersebut, Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPPUK) yang menangani pembinaan dan pengembangan perpustakaan umum dan khusus di seluruh Indonesia berupaya untuk mewujudkan cita-cita kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan stimulus Dana Alokasi Khusus dengan berkolaborasi bersama Biro Perencanaan dan Keuangan.
Dalam kegiatan kolaborasi tersebut, jenis bantuan yang dapat disalurkan untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) antara lain bantuan mobil atau motor perpustakaan keliling, bantuan POCADI (Pojok Baca Digital), bantuan perpustakaan komunitas serta bantuan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten/Kota.
Selain melakukan kolaborasi secara internal, PPPUK juga melakukan kolaborasi secara ekternal. Hal tersebut tertuang dalam bentuk kerjasama dengan pihak luar Perpusnas.
â€œPerpustakaan Nasional telah melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan Kementerian/Lembaga di pusat maupun dengan pemerintah daerah,â€ jelas Upriyadi.Â 
Mengakhiri amanat, Upriyadi berharap perpustakaan umum dan khusus serta pembudayaan kegemaran membaca yang integratif dan komprehensif mampu menciptakan Sumber Daya Manusia Indonesia berkualitas, berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.
Reporter: Arie Zani Purnomo
Editor: Basma Sartika

Tingkatkan Budaya Literasi, Layanan Perpustakaan Harus Optimal

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran berharga, baik dari sisi aspek kesehatan tetapi juga sosial budaya. Pandemi telah mengubah perilaku masyarakat untuk lebih disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pandemi membuat pegawai berkarya dengan pola bekerja dari rumah (Work From Home/WFH), terasah menggunakan aplikasi untuk berbagi kegiatan secara virtual.
Webinar â€œBangkit Dari Pandemi Dengan Literasiâ€ dimaksudkan untuk mengangkat peran literasi dalam upaya percepatan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan sejumlah kajian, literasi mampu membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup manusia dan perbaikan kesejahteraan. Mayoritas masyarakat menyakini bahwa peningkatan kesejahteraan dimulai dari perbaikan pendapatan, terutama bagi yang bekerja.
Seseorang dengan kemampuan literasi yang baik akan memiliki peluang besar untuk sukses di pasar kerja dengan pendapatan yang lebih baik,â€ beber Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko, mengawali Webinar, pada Rabu, (17/6). Kemampuan literasi dapat memperkuat kapabilitas dan kompetensi melalui pengembangan aneka keterampilan dan keahlian yang diperlukan di pasar kerja. Keterampilan yang dimiliki dari kemampuan literasi mampu bekerja lebih efektif dan efisien sehingga berdampak pada pendapatan tinggi yang sesuai dengan keahlian.
Subandi menambahkan, literasi selalu identik dengan kemelekaksaraan. Meski jarang dihubungkan dengan pembangunan sosial-ekonomi apalagi pada kesejahteraan masyarakat. Literasi terkait dengan kemajuan peradaban suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat literasi juga ikut menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Dalam konsep pembangunan manusia (humas development), literasi menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter.
Memosisikan semangat literasi di tengah pandemi bukanlah hal yang mustahil. Apalagi sudah banyak masyarakat yang merasakan dampak kesejahteraan melalui literasi, sehingga upaya bangkit dari pandemi dengan literasi sudah harus dimulai.

Kemampuan Literasi Perkuat Kompetensi Masyarakat 

Batam, Kep. Riau--Ikatan Pustakawan Indonesia Kembali menggelar Rapat Kerja Pusat XXII dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Batam, 7-10 Juli 2019. Raker Pusat XXII kali ini mengambil tema â€œPustakawan Berkarya Berbagi Pengetahuan untuk Kesejahteraanâ€ dan bertepatan dengan hari lahirnya Ikatan Pustakawan Indonesia 46 tahun yang lalu.
Narasumber yang mengisi Raker Pusat XXII dan Seminar Ilmiah ini adalah Wagub Jawa Timur Emil Dardak, Kepala Perpustakaan Nasional Singapura Tan Huism, wakil presiden Frankfurt Book Fair Claudia Kaiser, dan Joko Santoso dari Perpustakaan Nasional.
Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Kepri yang diwakili oleh Sekda Provinsi Kepri, Arif Fadilah. Dalam sambutannya, Arif menyatakan bahwa peningkatan kualitas perpustakaan merupakan bentuk dukungan untuk mewujudkan cita-cita dalam pembukaan undang-undang dasar yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepri sendiri dikenal memiliki peradaban tinggi dalam bidang literasi sejak dahulu melalui Raja Ali Haji yang menghasilkan Gurindam Dua Belas dan sebagai dasar dari bahasa Indonesia yang kita gunakan dewasa ini. Selain itu, ada juga Raja Muhammad Yusuf Al Ahmadi sebagai pendiri perpustakaan di pulau Penyengat dan percetakan untuk menggerakkan gairah penulis di sekitar Kepri.
â€œPerpustakaan yang dimiliki oleh Indonesia sebanyak 164 ribuan sebagai jantung pengetahuan, menjadi tantangan bagi Ikatan Pustakawan Indonesia dalam mengelola pustakawannya agar dapat menunjukkan keprofesionalismenya dalam mengelola dan memberikan pelayanan terbaik,â€ kata Tengku Syamsul Bahri, Ketua Umum IPI periode 2018-2021, dalam sambutannya.
Hal senada disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional yang menyatakan bahwa profesi pustakawan menjadi mulia bila dapat menyediakan informasi bagi masyarakat. Selain itu, ada tiga hegemoni dunia, yaitu hegemoni militer, SDM, teknologi, yang semuanya berasal dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari membaca. Hal ini membuat paradigma perpustakaan harus berubah agar lebih menjangkau masyarakat. Dengan kata lain, paradigma perpustakaan sekarang adalah akses perpustakaan dijadikan sebagaiÂ  skala prioritas.Â 
Pembukaan Rakerpus XXII dan Seminar Ilmiah Nasional diakhiri oleh keynote speech oleh Emil Dardak, wakil gubernur Jawa Timur. Selain itu, Raker menyepakati lokasi pelaksanaan Rakerpus tahun depan di Bali.
Â 
Reportase: Elsa Tuasamu
Fotografer: Radhitya Purnama

Pustakawan Berkarya Berbagi Pengetahuan untuk Kesejahteraan

Tana Toraja, - Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando bersama Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung meresmikan gedung layanan baru sekaligus Mencanangkan Gerakan Sejuta Buku di Kab. Tana Toraja pada Senin, (30/5/22).
Theofilus mengungkapkan apresiasinya terhadap pemerintah pusat melalui Perpusnas yang telah memberikan bantuan pengembangan perpustakaan yang diharapkan akan mampu meningkatkan literasi masyarakatnya.
â€œSaya mengucapkan terima kasih hadirnya perpustakaan baru di Kab. Tana Toraja ini begitu luar biasa. Namun begitu masih terasa mini, karena itu perlu perhatian untuk mengisinya. Maka dari itu untuk menyambut hadirnya gedung layanan perpustakaan ini kita menyambut juga Gerakan Satu Juta Bukuâ€ ungkapnya.
Theofilus juga berharap hadirnya perpustakaan akan mampu menjadi awal dilakukannya penggalian nilai-nilai budaya Toraja yang luar biasa. Selain itu dirinya berharap perpustakaan akan menjadi jalan mendorong masyarakatnya untuk bangkit dan produktif.
â€œMudah-mudahan melalui literasi, semakin banyak produk yang dihasilkan masyarakat Kab. Tana Toraja agar bisa dikatakan literasinya sukses. Bagaimana kita visa sukses, ya dengan introspeksi masalah. Kemudian produktif dan kreatif. Bagaimana mau kreatif kalau tidak mau baca,â€ tegasnya.
Â Di sisi lain Kepala Perpusnas menyampaikan harapan agar perpustakaan baru Kab. Tana Toraja dapat menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat dan komunitas. â€œMaka kami terus mohon dukungan kebijakan dari Bapak Bupati sehingga perpustakaan ini dapat dimanfaatkan seluas-luasnya,â€ sebutnya.
Dirinya juga menyampaikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan perpustakaan yang representatif bagi masyarakatnya.
â€œKita semua hadir untuk menjadi motor penggerak. Masyarakat kita terus akan terbelakang kalau kita tidak semua punya komitmen untuk mengimplementasikan undang-undang dasar 45 yaitu mencerdaskan sejahterakan, memperkuat persatuan untuk Indonesia berkontribusi dalam percaturan global,â€ imbuhnya. Menurut Syarif budaya baca merupakan fondasi untuk bicara tentang literasi dalam rangka menyejahterakan kehidupan masyarakat.
Syarif juga berpesan agar upaya memperluas akses masyarakat terhadap perpustakaan dan bahan bacaan dapat menjadi tanggung jawab semua pihak. â€œHal ini dalam rangka meningkatkan penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan inovasi dan kreativitas, hingga menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pendapatan per kapita, masyarakat Indonesia adil dan sejahtera sesuai yang teruang dalam RPJMN Presiden Jokowi 2020-2024,â€ jelasnya.
Selain itu, pada kesempatan yang sama juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman pengembangan perpustakaan antara Perpusnas dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, serta pelantikan Bunda Literasi Kab. Tana Toraja, Erni Yetti Riman periode 2022-2024. Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Hanna Meinita

Kepala Perpusnas Bersama Bupati Tana Toraja Resmikan Gedung Layanan Perpustakaan Baru

Jakarta â€“ Direktur Kerjasama Kepesertaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA), Imam Syafii Toha meminta seluruh pegawai Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk segera memperbarui data di BP TAPERA. Hal tersebut disampaikan Imam pada kegiatan Sosialisasi Pengembalian Data Taperum dan Pemutakhiran Data PNS Perpusnas yang dilaksanakan secara daring, Senin (26/7/2021).
UUD 1945 Pasal 28 H (Ayat 1) menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka dari itu, pemutakhiran data perlu dilakukan.
Adapun maksud dan tujuannya antara lain untuk verifikasi dan pemutakhiran data individu PNS, untuk mendaftarkan PNS Aktif sebagai peserta Tapera, sebagai dasar penentuan kelayakan (daftar persyaratan dan kriteria) pembiayaan perumahan TAPERA, prinsip pengelolaan dana TAPERA sesuai dengan pilihan peserta (konvensional atau syariah), untuk menginformasikan saldo awal peserta TAPERA bagi peserta eks Bapertarum-PNS di portal SITARA, dan pengembalian tabungan ke rekening bank milik PNS ketika kepesertaan berakhir.
Pada kesempatan yang sama staf BP TAPERA, Rachmat memaparkan terdapat tiga skema pembiayaan TAPERA yang bisa dimanfaatkan yakni Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Pembangunan Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR). Khusus untuk skema pembiayaan KPR salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah peserta belum memiliki rumah.
Di sisi lain, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengapresiasi sosialisasi yang diberikan oleh BP TAPERA. Dia mengamanatkan seluruh pegawai Perpusnas untuk memahami dengan baik perihal keanggotaan BP TAPERA dan melakukan proses pembaruan data.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga mengatakan bahwa PNS sangat berkepentingan untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BP TAPERA karena apabila dilihat dari segi penghasilan, membeli rumah adalah sesuatu yang sulit untuk terealisasi. Sehingga, dibutuhkan strategi dan lembaga yang sesuai untuk mendukung semua keterbatasan yang ada.
â€œPNS dari segi penghasilan untuk membeli rumah, itu sangat jauh dari harapan. Harus ada strategi dan lembaga untuk mensupport dalam keterbatasan,â€ ujar Syarif Bando.
Reporter: Basma Sartika

Berita

Pegawai Perpusnas Diminta Perbarui Data di BP TAPERA