Jakarta - Pusat Riset Masyarakat dan Budaya dan Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV)-Jakarta bersama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Yayasan Pustaka Obor dan Galeri Foto Jurnalistik ANTARA menggelar peluncuran buku &ldquo;Admired and Despised: the Life and Works of Christaan Snouck Hurgronje&rdquo; karya Guru Besar Universitas Leiden, Wim van den Doel, Sabtu (13/5/2023).
Snouck Hurgronje merupakan salah satu tokoh sejarah, ilmuwan asal Belanda yang ceritanya kontroversial di kalangan sejarawan. Buku yang diterjemahkan dari bahasa Belanda itu, menggambarkan petualangan kehidupan Snouck.
Dalam bukunya, Wim van den Doel menceritakan kehidupan Christaan Snouck Hurgronje sebagai seorang yang penuh nuansa dan luar biasa, disamping kontroversinya yang dianggap sebagai mata-mata.
&ldquo;Snouck sangat bahagia hidup bersama orang-orang Sunda. Dia benar-benar ingin menjalani kehidupan di kalangan para muslim. Dia bahkan tidak suka orang Belanda yang tinggal di Batavia hanya untuk cepat kaya atau berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dia tidak suka sama sekali&rdquo;, ungkap Wim.
Lahir di Oosterhout pada 8 Februari 1857, lanjut Wim, Snouck pernah tinggal dan menjalankan studi di Mekah. Karena kecerdasannya dan pemahamannya tentang Islam, Snouck diangkat menjadi penasehat resmi pemerintah kolonial Hindia Belanda dan berperan aktif dalam membuat strategi Perang Aceh (1873&ndash;1913) bersama Jenderal van Heutsz.
Pada tahun 1890, dalam buku diceritakan Snouck menikah dengan seorang wanita Sunda bernama Sangkana. Orang-orang beranggapan bahwa Snouck menikahi orang Sunda hanya untuk mendapatkan informasi dan memata-matai, namun berdasarkan surat yang Wim baca, kenyataannya tidak seperti itu.
Bersama Sangkana, Snouck dikaruniai empat orang anak. Saat melahirkan anak kelima, Sangkana meninggal bersama bayi yang dilahirkan. Dari surat yang Wim temukan, hidup Snouck menjadi kelam.
Snouck tidak ingin melakukan apapun, tidak ingin makan. Snouck benar-benar terkejut dengan kematian istrinya.
&ldquo;Snouck tidak akan melakukan itu semua jika dia tidak benar-benar mencintai istrinya&rdquo;, ujar Wim.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyampaikan, bahwa sebagai seorang Profesor Melayu di Universitas Leiden, Snouck telah menulis lebih dari 1.400 tulisan tentang situasi Aceh dan posisi Islam di Hindia Belanda.
Buku-buku hasil karyanya menjadi bahan rujukan dalam berbagai penelitian sosio antropologi dan menginspirasi para penulis untuk menciptakan buku, serta menjadi bahan edukasi untuk semua kalangan.
&ldquo;Pemikiran hebat dari Snouck menjadikan beliau dikenal sebagai arsitek kolonial di bidang teologi Islam dan korelasinya di aspek sosial-budaya,&rdquo; ungkapnya.
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas mengungkapkan bahwa sebagai lembaga pelestari dan deposit, Perpusnas terus melestarikan, mendayagunakan, serta mendiseminasikan karya&nbsp; Snouck Hurgronje.
Sementara itu, dalam mini simposium, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jajat Burhanudin menjelaskan bahwa Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) menerbitkan sejumlah edisi terjemahan dari buku terbitan Belanda tentang Islam di Indonesia, termasuk karya Snouck. Namun terbitan tersebut sangat terbatas.
&ldquo;Buku karya Snouck sangat terbatas di Indonesia yang dapat diakses oleh kalangan umum masyarakat&rdquo;, ungkapnya.
Jajat melanjutkan, berawal dari Jawa, perjumpaan Snouck dengan umat Islam Indonesia dilanjutkan dengan pengamatan terhadap cara-cara para ulama Jawa dalam mengamalkan Islam sehingga agama tersebut berkembang menjadi sistem yang mapan.
Acara peluncuran buku juga dihadiri Presiden Universitas Leiden, Annetje Ottow; Direktur Perpustakaan Universitas Leiden, Kurt de Belder; Direktur KITLV-Jakarta, Marrik Bellen; General Manager Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Kartini Nurdin; dan Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jajang A. Rohmana.
Acara juga dimeriahkan dengan pameran foto koleksi digital Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Pameran berlangsung dari tanggal 13-25 Mei 2023 di Zona Pameran, lantai 4 Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional RI.
&nbsp;
Reporter: Gilang Arwin Saputri
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin/Andri Tri Kurnia

Peluncuran Buku Biografi Christaan Snouck Hurgronje

Jakarta &ndash; Dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi begitu masif sehingga menimbulkan ledakan informasi dan pengetahuan di berbagai bidang. Hal tersebut, perlu mendapatkan perhatian serius, setidaknya dalam dua hal. Yang pertama, pemanfaatan internet bergerak (mobile internet) yang tidak hanya meluas, tetapi juga semakin intens. 
&nbsp;
Hal tersebut disampaikan oleh Emyati Tangke Lembang, Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada apel pagi Senin (04/12). &nbsp;Emyati juga menyoroti dalam sambutanya bahwa demokratisasi pengetahuan dimana pengetahuan tidak dapat dibatasi dan dapat dengan dapat bernilai baik ataupun sebaliknya. 
&nbsp;
Dalam sambutannya, Emyati menyoroti dua aspek krusial di tengah ledakan informasi dan pengetahuan saat ini. Pertama, perlu dicermati intensifikasi pemanfaatan internet bergerak, yang tidak hanya merambah luas tetapi juga semakin mendalam. Puncaknya, demokratisasi pengetahuan menjadi sorotan utama, menandakan bahwa pengetahuan harus menjadi hak seluruh lapisan masyarakat, tanpa terbatas.
&nbsp;
Kedua, Emyati menyinggung dampak negatif globalisasi, menciptakan masyarakat yang segregatif dan eksklusif. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa demokratisasi pengetahuan dapat menciptakan reaksi positif. &ldquo;Perpustakaan Nasional sebagai garda terdepan dalam penyebaran informasi dan pengetahuan, tentunya memberikan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mengakses ilmu pengetahuan.&rdquo; Tutur Emyati.
&nbsp;
&nbsp;
Emyati menerangkan bahwa Perpusnas sebagai penyedia informasi dan pelestari bahan perpustakaan memiliki peran penting di dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di era globalisasi ini Perpustakaan Nasional menyediakan layanan perpustakaan digital berbasis teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemustaka kapan saja dan di mana saja, dengan tetap menjaga kualitas informasi yang relevan, tepat dan akurat. Hal ini sejalan dengan visi Kepala Perpustakaan Nasional Periode 2016-2023, Muhammad Syarif Bando, mengenai era transfer of knowledge.
&nbsp;
&nbsp;
Beberapa layanan inovatif yang telah diperkenalkan oleh Perpustakaan Nasional meliputi e-Deposit, ISBN, Online Public Access Catalog (OPAC), Indonesia OneSearch (IOS), Keanggotaan Online (K-OL), iPusnas, Bintang Pusnas, e-Resources, Khastara, TanyaPustakawan (Ask a Librarian), dan berbagai layanan lainnya. Semua ini diharapkan dapat mempermudah akses para stakeholder ke koleksi Perpustakaan Nasional sesuai dengan kebutuhan mereka.
&nbsp;
Tak hanya layanan saja yang ditingkatkan tapi sumber daya manusia yaitu profesionalisme ASN juga perlu ditingkatkan dalam menghadapi perkembangan ini. diperlukan usaha-usaha dalam meningkatkan dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin melalui pemanfaatan sumber daya informasi yang sesuai dengan kebutuhan individu dan organisasi. Untuk mendukung hal itu, akses terhadap ilmu pengetahuan harus dibuka seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan literasi dan kemampuan individu, untuk nantinya mereka dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber-sumber pengetahuan yang tersedia di perpustakaan. &ldquo;Dengan demikian, akan tercipta manusia yang unggul dan mampu memberikan jawaban dan penyelesaian yang tepat atas segala tantangan yang terbentang.&rdquo; Terang Emyati. 
&nbsp;
Pertepatan dengan perayaan hari KORPRI, Emyati menjadikan momentum hari itu dengan mengajak semua untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan masa depan. Pemanfaatan produk-produk informasi di Perpustakaan Nasional diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme ASN, sehingga memberikan dampak positif pada pencapaian kinerja Perpustakaan Nasional yang lebih baik. 
&nbsp;
Emyati menutup apel pagi ini dengan kutipan dari Al Ghazali, seorang filsuf berasa dari Timur Tengah, &ldquo;Pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia, dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kenekatan.&rdquo;
&nbsp;
&nbsp;Reporter : Noviani Maghfiroh

Perpustakaan Nasional dan Tantangan Era Digital: Pemanfaatan Internet dan Demokratisasi Pengetahuan

Jakarta-Untuk menyiapkan SDM yang unggul dalam menyongsong bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, kelompok usia produktif harus mempunyai keterampilan yang mampu mengembangkan potensi diri. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya.
 
Sumber daya manusia tersebut diharapkan mampu memahami sekaligus melaksanakan tugas pekerjaannya secara tuntas dan berkualitas dengan visi kerja yang jelas dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian, mampu berkolaborasi dan bersinergi secara efektif dengan kolega, tim kerja, dan menjadi insan penggerak perubahan dan inovasi dalam menghadapi kompleksitas persoalan organisasi.
 
&nbsp;
<span lang="NO-BOK" style="font-size: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Janti Suksmarini dalam sambutannya di apel pagi Senin, (25/3/2024) menjelaskan peran perpustakaan dalam memperkuat literasi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM.
 
&ldquo;Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka menciptakan tenaga kerja terampil, berkeahlian, kreatif, dan inovatif. Maka dari itu, perlu terus dilakukan pengembangan kemampuan pekerja dan angkatan kerja dalam mengadopsi alat, proses, dan prosedur baru agar siap menghadapi revolusi industri 4.0,&rdquo; papar Janti.
 
Agenda keempat dalam agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yang mana di dalamnya terdapat pembangunan perpustakaan, literasi dan pembudayaan kegemaran membaca. Kondisi tersebut mengharuskan terjadinya persaingan kompetitif antar individu dan antar bangsa, termasuk ASN di Perpustakaan Nasional RI.
 
Profesionalitas merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Profesionalitas ASN menjadi salah satu unsur penilaian Reformasi Birokrasi di Perpustakaan Nasional yang diukur dalam bentuk nilai Indeks Profesionalitas ASN.
 
&ldquo;Untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya&rdquo;, ucap Janti.
 
Adapun Indeks Profesionalitas ASN diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
 
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi. Terdapat 4 (empat) aspek yang digunakan untuk mengukur Indeks Profesionalitas ASN, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Perpustakaan Nasional meraih nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 64,60 pada tahun 2023.
 
Selain Indeks Profesionalitas ASN, yang perlu mendapatkan perhatian terkait pengukuran kualitas SDM ASN adalah Indeks Sistem Merit. Indeks ini diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 27.
 
Prinsip meritokrasi adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.
 
Nilai Indeks Sistem Merit di Perpustakaan Nasional pada tahun 2023 yaitu 0,68 dengan total nilai 278,5 dan masuk kategori III (Baik).
 
Penilaian tingkat penerapan sistem merit pada instansi pemerintah dilakukan oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Penilaian mandiri sistem merit dilakukan berdasarkan 8 (delapan) aspek yaitu aspek ketersediaan perencanaan kebutuhan pegawai, aspek pelaksanaan pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif, aspek pengembangan karir, aspek pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi secara objektif, aspek manajemen kinerja, aspek penggajian dan penghargaan yang didasarkan hasil penilaian, aspek perlindungan dan pelayanan kepada pegawai, aspek ketersediaan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN.
 
&nbsp;&nbsp;
 
Reportase: Ranny Kusumawardhani

Penilaian Profesionalitas ASN di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jakartaâ€”Upaya pelestarian koleksi dokumenter bangsa, termasuk karya rekam, di Indonesia masih mengalami banyak kendala. Suhu dan kelembaban yang tinggi kurang mendukung kelestarian arsip karena rawan menimbulkan jamur dan bakteri. Selain itu, kondisi Indonesia yang rawan bencana membuat arsip rentan mengalami kerusakan.
Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Kandar menyatakan kondisi-kondisi tersebut menjadi permasalahan dalam penyimpanan arsip, khususnya arsip film. Karenanya, alih media atau digitalisasi arsip film melalui Data Recovery Centre harus dilakukan.
â€œSeperti yang kami alami di Bencana Garut pada 2016. Kami menemukan film pada saat film ini kami temukan, seminggu setelah kejadian kami bisa rawat, perbaiki, dan kami digitalisasi. Kami sudah serahkan ke pemerintah Garut. Tetapi yang lain, setelah satu bulan ditemukan, sudah tidak bisa dirawat lagi karena gambarnya sudah hilang. Ini tentu kita harus antisipasi bila terjadi bencana,â€ ujarnya dalam webinar â€œPentingnya Pelestarian Dokumenter Sejarah Peradaban Bangsaâ€ yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI secara hybrid pada Kamis (22/4/2021).
Pelestarian dokumenter sejarah peradaban bangsa harus dilakukan untuk menjamin pemahaman rekam jejak budaya bangsa. Dia menjelaskan, preservasi arsip film dilakukan melalui upaya preventif dan kuratif. Preventif adalah memelihara dan melindungi arsip dari kerusakan, sementara kuratif adalah memperbaiki arsip yang rusak. Saat ini, arsip film yang ada di ANRI berjumlah 59.035 dan berisikan dokumenter, cerita, dan animasi. Salah satu arsip film yang dimiliki ANRI adalah pidato Bung Karno di Sidang PBB pada 1960.
â€œSemua arsip itu kita upayakan preventifnya. Kalau arsip sudah rusak, masuk ke kuratif, tentu ini akan menurunkan derajat keotentikannya, derajat kepercayaan, dan sebagainya,â€ jelasnya.
Menurutnya, kelestarian arsip film tidak dapat dipertahankan selamanya. Yang bisa dilakukan hanya memperlambat kerusakannya. Dia meminta agar ada kebijakan tegas terkait pengelolaan arsip film, didukung dengan sumber daya (sarana/prasarana, SDM, anggaran) yang memadai, dan percepatan digitalisasi menuju transformasi digital.
â€œMelestarikan arsip film dokumenter menjadi media dalam membangun kharakter bangsa, akan bermuara pada pembentukan sejarah peradaban bangsa,â€ ungkapnya.
Senior Audio Preservation Specialist National Film &amp; Sound Archive of Australia Victor Fumic menjelaskan, standar penyimpanan audiovisual harus dalam suhu dingin berkisar 16 derajat Celcius dengan fluktuasi dua derajat dan kelembaban 35 persen. â€œJika memang tidak bisa mencapai suhu ideal, usahakan mencapai suhu yang stabil,â€ ujarnya.
Sementara itu, Subject Librarian on Southeast Asia Leiden University Libraries Marije Plomp menyatakan pihaknya memiliki koleksi buku, foto dan lukisan, manuskrip, map, audiovisual, grey literature, dan arsip mengenai Asia Tenggara. Saat ini, Perpustakaan Universitas Leiden memiliki cabang di Jakarta.
â€œKami mengumpulkan koleksi kuno dan unik dari Indonesia. Tidak hanya manuskrip tapi juga koleksi modern. Kami juga mempunyai banyak variasi materi, jadi tidak hanya buku, dokumen, dan manuskrip. Ada juga tiket film, menu dari restoran, dan materi yang tidak disimpan dalam waktu lama,â€ urainya.
Dia menegaskan, koleksi perpustakaannya terkait Indonesia, terbuka untuk para peneliti dan bisa diakses secara daring. Peneliti Indonesia juga bisa berkunjung langsung atau melalui cabang di Jakarta.
Sebagai informasi, Perpustakaan universitas berpartner dengan Perpusnas terkait Warisan Ingatan Dunia dari Unesco yakni Naskah Panji, La Galigo, dan Babad Diponegoro.
Reporter: Hanna Meinita

Pelestarian Koleksi Karya Rekam untuk Pembentukan Sejarah Peradaban Bangsa  Â 

Merdeka Selatan, Jakarta-Perpustakaan Nasional menggelar Rapat Koordinasi Pengalokasian APBD untuk perpustakaan Tahun 2020. Sosialisasi ini diikuti seluruh Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kepala Bappeda, Kamis, (04/7). Sesuai mandatori UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perpustakaan berperan sebagai layanan dan Perpustakaan Nasional menjadi pemandu semua kegiatan yang seharusnya dilakukan seluruh perpustakaan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyebut akan segera menyusun Peraturan Kepala Perpusnas (Perka) untuk penjabaran tiga komponen utama. Di antaranya, pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian dan pendayagunaan manuskrip. "Kami apreasi kinerja Kemendagri karena saat ini seluruh komponen penyelenggaraan perpustakaan sudah tertuang dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2019 mengenai pedoman penyusunan anggaran dan belanja daerah tahun 2020. Hal ini menjadi bukti dukungan bahwa perpustakaan menjadi salah satu rencana prioritas nasional 2020," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, Arsan Latif, mendorong agar kepala daerah menetapkan standar kebutuhan perpustakaan. Terlebih dalam menyusun APBD diperlukan rencana dan standar kebutuhan, salah satunya menganggarkan kebutuhan barang milik daerah yang dimiliki dinas perpustakaan.
"Ada aturan bahwa setiap belanja modal harus ada rencana dan standar kebutuhan. Kalau boleh usul dalam perka yang akan dibuat nanti ditambah satu pasal yang menyebut bahwa kepala daerah menetapkan standar kebutuhan terhadap perpustakaan. Disitulah kepala Dinas Perpustakaan bisa menyampaikan kebutuhannya," jelasnya.
Berdasarkan data, dari 514 kabupaten/kota, sudah 482 kabupaten/kota yang memiliki dinas perpustakaan. Sedangkan 24 daerah lainnya belum memiliki dinas perpustakaan. Arsan Latif mendorong semua daerah untuk segera membuat kelembagaan perpustakaan.
Reporter : Wara Merdekawati / Eka Purniawati Kameraman : Ahmad Kemal

Daerah Diminta Tetapkan Standar Kebutuhan Perpustakaan

Jakartaâ€“UNESCO telah menetapkan pantun sebagai warisan budaya takbenda pada sesi ke-15 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di kantor pusatnya di Paris, Perancis pada 17 Desember 2020.
Penetapan tersebut adalah hasil dari proses panjang pengajuan kepada UNESCO yang dilakukan sejak 2016 dan merupakan momentum awal penghargaan dunia internasional terhadap salah satu budaya warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Selain itu, ada pula aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan yang perlu diperhatikan sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya pantun sebagai warisan budaya takbenda. Demikian disampaikan Fitra Arda, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat menjadi narasumber pada Lokakarya Koleksi Langka bertema â€œRekam Jejak Perkembangan Pantun di Indonesiaâ€, yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (10/2/2021).Â 
â€œPenetapan itu momentum awal pantun dihargai dunia internasional tapi langkah berikutnya, bagaimana tata kelolanya ke depan. PR kita adalah bagaimana mau wariskan kepada generasi berikutnya,â€ ungkap Fitra.
Senada dengan pernyataan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana menyampaikan harapannya lokakarya ini dapat menjadi kontribusi nyata Perpusnas sebagai lembaga yang memiliki koleksi langka yang memuat karya pantun anak bangsa dalam rangka melestarikan warisan kekayaan budaya bangsa Indonesia.
â€œKeberadaan pantun dalam budaya Indonesia terekam kuat dalam koleksi-koleksi langka Perpustakaan Nasional RI. Pantun dapat ditemui dalam naskah kuno, surat kabar langka dan majalah langka, juga buku langka yang dijaga kelestariannya oleh Perpustakaan Nasional RI agar dapat diakses dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa,â€ papar Ofy.
Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang Ardoni menjelaskan bahwa pantun yang merupakan tradisi lisan ditemukan dalam kehidupan suku bangsa di nusantara dengan berbagai istilah. Karena bersifat lisan, maka dokumentasinya sangat sedikit. â€œDokumentasinya sangat sedikit ditemukan pada saat ini, makanya di Perpustakaan Nasional, ini termasuk dalam urusan koleksi langka, memang bener-bener langka. Kenapa langka, ya dari jaman dulu tidak dituliskan, bahkan sekarang pun masih jarang yang dituliskan,â€ tegas Ardoni.
Ofy menambahkan bahwa keberadaan koleksi langka Perpustakaan Nasional tersebut, beserta berbagai konten berharga di dalamnya, perlu di-expose kepada seluruh segmen masyarakat sehingga dikenal dan dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh masyarakat.
Praktisi Audio Visual dan Media Sosial Kementerian Komunikasi dan Informatika Dimas Aditya Nugraha mengamini pernyataan tersebut seraya menjelaskan bahwa pantun sebagai bagian dari budaya bangsa harus dilestarikan. â€œPenting untuk menjaga pantun dengan membuat ekosistem yang baik,â€ ujar Dimas. Ia berpendapat bahwa diperlukan cara-cara yang inovatif untuk memasyarakatkan pantun dan untuk menarik minat generasi milenial perlu menggunakan media sosial.
Peneliti Pusat Studi Budaya dan Laman Batas Universitas Brawijaya, F. X. Domini B. B. Hera, atau yang lebih dikenal dengan Cak Sisko, mengharapkan varian pantun dari Sabang sampai Merauke dapat menjadi warisan budaya takbenda di masing-masing wilayah tersebut.
Â 
Reportase: Eka Cahyani

Rekam Jejak Pantun di Indonesia

Jakarta â€“ Direktur Kerjasama Kepesertaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA), Imam Syafii Toha meminta seluruh pegawai Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk segera memperbarui data di BP TAPERA. Hal tersebut disampaikan Imam pada kegiatan Sosialisasi Pengembalian Data Taperum dan Pemutakhiran Data PNS Perpusnas yang dilaksanakan secara daring, Senin (26/7/2021).
UUD 1945 Pasal 28 H (Ayat 1) menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka dari itu, pemutakhiran data perlu dilakukan.
Adapun maksud dan tujuannya antara lain untuk verifikasi dan pemutakhiran data individu PNS, untuk mendaftarkan PNS Aktif sebagai peserta Tapera, sebagai dasar penentuan kelayakan (daftar persyaratan dan kriteria) pembiayaan perumahan TAPERA, prinsip pengelolaan dana TAPERA sesuai dengan pilihan peserta (konvensional atau syariah), untuk menginformasikan saldo awal peserta TAPERA bagi peserta eks Bapertarum-PNS di portal SITARA, dan pengembalian tabungan ke rekening bank milik PNS ketika kepesertaan berakhir.
Pada kesempatan yang sama staf BP TAPERA, Rachmat memaparkan terdapat tiga skema pembiayaan TAPERA yang bisa dimanfaatkan yakni Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Pembangunan Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR). Khusus untuk skema pembiayaan KPR salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah peserta belum memiliki rumah.
Di sisi lain, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengapresiasi sosialisasi yang diberikan oleh BP TAPERA. Dia mengamanatkan seluruh pegawai Perpusnas untuk memahami dengan baik perihal keanggotaan BP TAPERA dan melakukan proses pembaruan data.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga mengatakan bahwa PNS sangat berkepentingan untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BP TAPERA karena apabila dilihat dari segi penghasilan, membeli rumah adalah sesuatu yang sulit untuk terealisasi. Sehingga, dibutuhkan strategi dan lembaga yang sesuai untuk mendukung semua keterbatasan yang ada.
â€œPNS dari segi penghasilan untuk membeli rumah, itu sangat jauh dari harapan. Harus ada strategi dan lembaga untuk mensupport dalam keterbatasan,â€ ujar Syarif Bando.
Reporter: Basma Sartika

Berita

Pegawai Perpusnas Diminta Perbarui Data di BP TAPERA

Pencarian

Berita Lainnya

Peluncuran Buku Biografi Christaan Snouck Hurgronje

Perpustakaan Nasional dan Tantangan Era Digital: Pemanfaatan Internet dan Demokratisasi Pengetahuan

Penilaian Profesionalitas ASN di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Pelestarian Koleksi Karya Rekam untuk Pembentukan Sejarah Peradaban Bangsa Â

Daerah Diminta Tetapkan Standar Kebutuhan Perpustakaan

Rekam Jejak Pantun di Indonesia