Jakarta, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut, individu yang berpengetahuan kuat bisa menemukan berbagai inovasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah manusia yang memiliki tingkat literasi paling tinggi.
Perpustakaan dinilai dapat menjadi wadah untuk melahirkan peningkatan literasi yang ada di Indonesia.
"Kami ingin menyuarakan secara serius bahwa publik harus tahu kebutuhan kita menyangkut gerakan literasi, penguatan tugas dan fungsi perpustakaan," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi bidang Perpustakaan Tahun 2023 pada Selasa, (7/3/2023).
Karenanya, lanjut Syaiful Huda, Komisi X DPR RI memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus terkait penguatan literasi dan tenaga perpustakaan.
"Panja ini kami dedikasikan supaya pada tahun anggaran berikutnya, khusus menyangkut gerakan literasi dan pengadaan pegawai perpustakaan dan tenaga administrasi perpustakaan bisa kita wujudkan di masa yang akan datang," urainya.
Dijelaskan, perpustakaan di berbagai daerah membutuhkan rekruitmen SDM baru dan melalui panja akan didorong pengadaannya hingga kebutuhan anggaran.
Menurutnya, dalam penguatan literasi tidak hanya dilakukan oleh Perpusnas tetapi juga dilakukan oleh kementerian/lembaga lain. "Kami menggugat kementerian/lembaga lain yang memiliki fungsi irisan dengan Perpusnas harus memiliki komitmen yang sama menyangkut soal gerakan penguatan literasi," jelasnya.
Misalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki aturan mengenai kebijakan melalui Permendiknas NOmor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah yang berbeda dengan standar perpustakaan. "Kami ingin semuanya seluruh standar yang menyangkut mengenai manajemen harus mengacu pada satu standar yaitu standar yang dikeluarkan oleh Perpusnas," paparnya.
Di sisi lain, Komisi X DPR RI menyayangkan Perpusnas yang belum mendapatkan anggaran yang ideal. Pihaknya meminta Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk segera mengalokasikan anggaran yang layak untuk Perpusnas.
Ketika anggaran Perpusnas naik, lanjutnya, banyak hal yang dapat diselesaikan. Seperti, perbaikan sarana prasarana perpustakaan di daerah melalui dana alokasi khusus (DAK) terkaiot dengan pembangunan infrastruktur perpustakaan.
"Anggaran Perpusnas dapat didorong kolaborasi kegiatan dan programnya ke kabupaten/kota, provinsi seluruh Indonesia melalui dinas perpustakaan yang ada di daerah," pungkasnya.
