Jakartaâ€”Usulan naskah kuno Nusantara dari Indonesia untuk nominasi Ingatan Kolektif Dunia atau Memory of the World (MoW) harus ditingkatkan.
Wardiman Djojonegoro, pakar pendidikan dan sejarah, menyatakan Indonesia memiliki ribuan naskah kuno Nusantara. Namun, saat ini tercatat baru delapan warisan dokumenter yang masuk MoW yang ditetapkan oleh Unesco.
Dia mendorong Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) untuk mendukung upaya pengajuan naskah kuno Nusantara tersebut ke Unesco. Penetapan naskah kuno Nusantara sebagai MoW, tuturnya, merupakan pengakuan dari dunia bahwa karya intelektual nenek moyang bangsa, layak untuk dikenang. Dia menyebut, Jerman sudah memiliki 80 warisan dokumenter yang ditetapkan sebagai Memori Ingatan Dunia.
â€œSalah satu kriteria Unesco adalah menghormati, mengenang tentang kepandaian daripada nenek moyang kita di seluruh dunia. Karena MoW itu seluruh dunia. Jadi, kita harus mengajukan naskah kita untuk bisa diterima sebagai warisan dunia, pengakuan daripada local genius daripada nenek moyang kita,â€ terangnya dalam webinar Sosialisasi Naskah Nusantara, Ingatan Bangsa, Ingatan Dunia, pada Kamis (19/5/2022).
Menteri Pendidikan pada 1993-1998 tersebut menambahkan, usulan naskah kuno Nusantara untuk masuk MoW membuat sejarah bangsa lebih dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. â€œKarena di dalam syarat Unesco adalah setiap naskah itu harus open access, harus terbuka, kalau bisa digitalisasi. Sehingga orang jauh di Amerika, jauh di Eropa, jauh di Jepang, bisa membaca,â€ ujarnya.
Pria yang terlibat sebagai tim ahli dalam beberapa naskah MoW tersebut mengakui minimnya pengakuan naskah kuno Nusantara tersebut dikarenakan sedikitnya peneliti Indonesia dalam menyusun naskah akademik. â€œNaskah itu harus diteliti kembali agar sesuai dengan apa yang diminta oleh Unesco,â€ ujarnya.
Selain itu, naskah kuno yang diusulkan harus tersimpan dengan baik dan naskahnya masih asli. Hal ini menjadi kesulitan di Indonesia karena iklimnya tropis dan faktor bencana alam sehingga naskah terancam punah. â€œSehingga untuk Indonesia, syarat daripada Unesco itu sangat berat karena kita harus menjaga naskah-naskah yang kita usulkan itu agar betul,â€ ungkapnya.
Webinar yang diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-42 Perpusnas tersebut menghadirkan Sri Sumekar, pustakawan ahli utama Perpusnas. Sumekar menyatakan sebelum masuk MoW, warisan dokumenter bangsa harus diakui terlebih dulu secara nasional atau dalam Ingatan Kolektif Nasional (IKON).
IKON merupakan program yang dikoordinir oleh Perpusnas dalam rangka pelaksanaan inventarisasi, pencatatan, pendataan, dan pendaftaran/registrasi warisan dokumenter budaya bangsa berupa naskah kuno yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai karya budaya bangsa yang harus diingat oleh seluruh bangsa Indonesia.
Perpusnas ditunjuk sebagai koordinator setelah pencanangan IKON pada 2012 di Manado yang digagas oleh tujuh kementerian/lembaga. Mantan Sekretaris Utama Perpusnas tersebut menyebut, naskah kuno yang sudah lulus uji akan mendapat register IKON dan selanjutnya dapat diusulkan untuk nominasi MoW.
Naskah kuno yang diusulkan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, merupakan dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri yang berumur sekurangnya 50 tahun. â€œDan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan,â€ terangnya.
Disebutkan bahwa banyak warisan dokumen bangsa yang terancam punah. Dengan adanya IKON, diharapkan dapat mengajarkan pelestarian warisan dokumenter bangsa Indonesia dan penyelamatan aset dokumen nasional dari kepunahan. Selain dilestarikan, warisan bangsa ini dialihmediakan dalam bentuk digital, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah.
Berdasarkan data Chambert-Loir dan Oman Fathurahman, tercatat sebanyak 58.947 naskah kuno Nusantara tersebar di dalam dan luar negeri. Untuk itu, dia mengimbau kepada para pemilik naskah serta dinas kearsipan dan perpustakaan di seluruh Indonesia untuk mengajukan naskah kuno yang dimiliki sebagai register IKON. â€œNanti akan kita usulkan bila ada internasional, akan kita usulkan sebagai MoW,â€ tukasnya.
Sementara itu, Dosen FIB Universitas Andalas, Pramono, menyatakan naskah Tuanku Imam Bonjol berpotensi untuk masuk IKON dan nominasi MoW. Dari segi kepengarangan, naskah ini merupakan hipogram dari tangan pelaku sejarah.
Disebutkan bahwa naskah merupakan memoar Tuanku Imam Bonjol, memoar Naali Sutan Caniago yang merupakan putranya, dan notulen rapat yang diadakan di dataran tinggi Minangkabau pada 1865 dan 1875. Lewat naskah ini, Imam Bonjol ingin meluruskan arus perjuangannya sebagai bagian dari gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.
â€œNaskah ini merupakan saksi atau lanskap sejarah kebudayaan Minangkabau pada abad ke-19, terdapat narasi global dalam hubungan jaringan, paham keagamaan, dan tren keislaman yang berkembang pada kurun waktu abad ke-18 antara Timur Tengah dan Kawasan Asia Tenggara,â€ jelasnya.
Selain naskah Tuanku Imam Bonjol, naskah Sunda Sanghyang Siksakandaâ€™ng Karesian juga berpeluang diusulkan sebagai nominasi MoW. Undang Ahmad Darsa, Dosen FIB Universitas Padjajaran, menyebut naskah SSK sudah dibahas sejak 2017, salah satunya dalam FGD di Perpusnas. Hal ini membuktikan adanya perspektif nilai-nilai peradaban universal dalam naskah SSK yang dikategorikan sebagai Ensiklopedi Sunda Kuno.
â€œSSK dapat diartikan sebagai uraian atau risalah tentang pengetahuan sebagai pedoman bagi kaum cendikia,â€ terangnya.
Secara garis besar, teks naskah SSK terdiri dari dua bagian. Bagian pertama disebut Dasakreta yang isinya menekankan ajaran akhlak dan tugas serta kewajiban setiap orang. Bagian kedua disebut Darma Pitutur yang isinya pengetahuan umum yang seyoygyanya diketahui orang banyak.
Naskah SSK berasal dari sebuah koleksi skriptorium kabuyutan Ciburuy Bayongbong, Kabupaten Garut. Disebut sebagian besar berbahasa Sunda Kuno, berjumlah 30 lempir, berbahan nipah, ditulis dengan tinta hitam.
Tercatat, sejak 2003 hingga 2017, sebanyak delapan warisan dokumenter Indonesia ditetapkan sebagai Memori Ingatan Dunia yakni Arsip VOC (2003), I La Galigo (2011), Babad Diponegoro (2013), Negarakertagama (2013), Arsip Konferensi Asia-Afrika (2015), Cerita Rakyat Panji (2017), Arsip Rekonstruksi Candi Borobudur (2017), dan Arsip Tsunami (2017).
Reporter: Hanna Meinita

Naskah Nusantara, Ingatan Bangsa, Ingatan Dunia

Salemba, Jakartaâ€”Persaingan global merupakan persaingan melek literasi. Di Indonesia, angka buku yang beredar hanya 30 juta berbanding 260 juta penduduk. Belum mencapai komposisi yang ideal. Jauh dari yang disyaratkan UNESCO, yakni 5 buku baru per penduduk setiap tahunnya. Kekurangan ini lebih banyak disebabkan karena faktor geografis, bukan soal budaya baca. Keaktifan para pegiat maupun komunitas literasi yang didukung keseriusan banyak pihak membawa keoptimisan bahwa persoalan literasi bisa teratasi melalui sinergi. Â 
â€œBagaimana mungkin membangun budaya literasi jika tidak ada budaya baca di dalamnya. Meskipun literasi bukan sekedar kemampuan baca-tulis,â€ ungkap Kepala Perpustakaan Nasional saat memberi arahan secara daring pada Gebyar Literasi Mataraman 2020 di Jakarta, Selasa, (28/7). Â 
Peradaban dunia akan terus berubah selama literasi berkembang. Kualitas literasi berbanding lurus antara kecerdasan dengan tingkat kesejahteraan manusia. Literasi tidak hanya pandai berteori melainkan identitas yang bisa ditunjukkan pada kompetisi global lewat keberhasilan menciptakan produk barang/jasa yang bermanfaat bagi banyak orang. Indonesia harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Mampu menghasilkan produk barang/jasa yang berguna di masyarakat. Ini merupakan tantangan.
Aktivitas pendidikan jangan selalu terjebak pada paradigma belajar lalu ujian. Harus berani memulai dengan paradigma baru. Mengajak untuk menjadi manusia yang kritis (critical thinking). Apalagi esensi dari tingkatan literasi yang ketiga adalah menghasilkan ide-ide/gagasan/kreativitas/inovasi baru.
â€œSemua diawali dengan budaya baca. Semakin sering membaca maka akan terbentuk kerangka berpikir yang logis. Jika ingin mengetahui dunia, maka bacalah. Dan, jika ingin diketahui dunia, menulislah,â€ pungkas Syarif Bando.
Gebyar Literasi Mataraman 2020 Di Masa Pandemi adalah ajang pameran 700 buku hasil karya para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang berada di wilayah Bakorwil 1 Madiun yang biasa disebut dengan Pawitandirogo Tunggal Diri, yakni Kab. Pacitan, Kab Ngawi, Kab Magetan, Kota/Kab. Madiun, Kab. Ponorogo, Kab Tulungagung, Kab Trenggalek, Kota/Kab Kediri, dan Kab Nganjuk.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd. Radityo
Â 
Â

Membaca Bentuk Kerangka Berpikir Logis 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando melakukan penandatanganan kerjasama atau MoU dengan Rektor Universitas Indonesia Timur Andi Maryam, Selasa, (13/10). MoU yang terjalin antara Universitas Indonesia Timur (UIT) dan Perpusnas meliputi aspek pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan UIT.
UIT merupakan salah satu universitas swasta yang berdiri sejak tahun 2001 di Makassar. UIT memiliki 22 program studi dari 11 fakultas. Saat ini UIT memiliki tidak kurang 12.000 mahasiswa dan 244 dosen. Agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, UIT berharap bisa memperoleh pendampingan dari Perpusnas.
"Mahasiswa kami belum terpapar e-learning dan perpustakaan digital, untuk itu kami harap Perpusnas dapat membina, mengarahkan dan memberikan fasilitas yang ada di Perpusnas," ungkap Andy.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpunas mengatakan bahwa gerbang utama untuk meningkatkan kualitas SDM berada pada tingkat perguruan tinggi. Lebih lanjut, Syarif Bando menekankan era digital yang berkembang sangat pesat harus bisa dimanfaatkan dan diimbangi oleh seluruh jenis bidang layanan publik, tak terkecuali perpustakaan.
"Perpustakaan digital memiliki manfaat yang luar biasa. Perpusnas dalam hal ini memiliki beberapa layanan perpustakaan digital yang bisa diakses oleh masyarakat. Salah satunya adalah Indonesia OneSearch (IOS) yang bisa digunakan untuk mencari jurnal referensi," jelas Syarif Bando.
Syarif Bando pun berharap, di masa mendatang lulusan UIT bisa menjadi SDM berkualitas yang mampu bersaing dengan lulusan dari universitas lain dalam mencari lapangan pekerjaan, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan.
Â 
Reporter: Basma Sartika Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Inginkan SDM Berkualitas, Universitas Indonesia Timur Jalin MoU dengan Perpusnas

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Dengan gaya yang khas dan pembawaannya yang tenang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendatangi meja penandatanganan kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Perpustakaan Nasional di ruang Executive Lounge Layanan Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta. Pagi itu, Kamis, (31/1), Kemendari dan Institut Pemerintahaan Dalam Negeri (IPDN) melakukan kerja sama peningkatan kulitas sumber daya manusia melalui perpustakaan.
Mengutip pernyataan Bung Karno, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan setiap manusia harus punya impian maupun gagasan. Impian atau gagasan yang dimiliki berawal dari suatu konsep yang matang. Konsep yang matang diperoleh dari kemampuan pengetahuan dan sejarah.
â€œIndonesia adalah negara besar. Negara boleh maju dan besar tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Nah, kerja sama ini diharapkan saling mendukung tugas dan funsgi masing-masing,â€ pesan Mendagri Tjahjo.
Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemendagri dan Perpusnas sudah pasti memiliki sasaran yang strategis. Di dalamnya mengatur sejumlah nota kesepahaman dan ruang lingkup, salah satunya yaitu pemanfaatan sumber daya manusia dan pengembangan perpustakaan di daerah.
Di saat yang sama, Tjahjo Kumolo juga menyampaikan terima kasih kepada Perpusnas atas bantuan berupa 200 ribu buku elektronik (e-book), 50 ribu buku cetak kepada Kemendagri dan IPDN serta bantuan komputer untuk pelayanan perpustakaan digital.
â€œBantuan tersebut diharapkan dapat mendukung salah satu tugas prioritas utama kebijakan nasional tahun 2019, yakni pembangunan sumber daya manusia yang salah satunya melalui budaya literasi dimana perpustakaan sebagai sarananya,â€ imbuh Tjahjo. Sekedar informasi, bahwa saat ini hanya ada sekitar 43 juta warga Indonesia yang bersekolah, dan sisanya kurang lebih 200 juta penduduk berada di luar bangku sekolah tetapi tidak gemar membaca.
Pada kesempatan yang hampir sama, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyaksikan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS ini mengatur lebih spesifik poin-poin MOU antara Kemendagri dan Perpusnas terkait pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perpustakaan di lingkungan Kemendagri, seperti pengembangan sumber daya perpustakaan dan kepustakawanan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang perpustakaan, pengembangan pangkalan katalog induk nasional (KIN) dan repository digital Indonesia One Search (IOS), Ipusnas dan e-resources, penghimpunan karya cetak dan karya rekam (KCKR), serta perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional. Â 
Sementara itu, Rektor IPDN Murtir Jeddawi mengatakan bahwa kerja sama ini sangat berguna untuk mensinergikan program dan kegiatan melalui pemanfaatan perpustakaan dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Â Â Â Â 
Reportase : Tim Humas Perpusnas
Â

Kemendagri dan IPDN Sepakati Kerja Sama Peningkatan Kualitas SDM Melalui Perpustakaan  Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meluncurkan Satu Kartu Terintegrasi (Sakti) yang merupakan kartu layanan perpustakaan dengan pelayanan terpadu dalam bidang layanan perpustakaan. Kartu layanan perpustakaan yang dikembangkan Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) Perpusnas ini mengintegrasikan layanan Perpusnas dengan perpustakaan daerah. Dengan kartu Sakti, anggota perpustakaan di daerah bisa mengakses koleksi yang ada di Perpusnas. Sebagai proyek awal, kartu layanan perpustakaan yang berbasis nomor induk kependudukan (NIK) ini terintegrasi dengan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bukittinggi.
Kepala Pujasintara Teguh Purwanto menyatakan Sakti merupakan salah satu fasilitas yang disediakan untuk masyarakat agar dapat menikmati layanan yang diselenggarakan Perpusnas. Ke depannya, diharapkan Sakti bisa terintegrasi dengan layanan perpustakaan yang ada di 34 provinsi.
"Proyek perubahan ini dibagi dalam tiga tahap, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek sebagai pilot project dilaksanakan di UPT Bung Karno dan Bung Hatta, yang sudah direalisasikan. Untuk jangka menengah akan dilaksanakan di empat dinas perpustakaan provinsi yaitu di Provinsi Aceh, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, sedangkan jangka panjangnya sampai tahun 2024 direncanakan 34 provinsi sudah dilaksanakan satu kartu terintegrasi," jelasnya dalam peluncuran Sakti di Ruang Teater Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Jumat (25/6/2021).
Teguh Purwanto menambahkan, Sakti merupakan terobosan yang dikembangkan pihaknya sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo bahwa Perpusnas sebagai layanan publik, harus bertindak cepat melayani masyarakat. Selain itu, sesuai arahan Presiden, negara harus hadir jika masyarakat membutuhkan sesuatu atau bahan bacaan.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana mengungkapkan apresiasi atas terobosan yang dilakukan melalui peluncuran Sakti. Dia menyebut tidak ada satupun perpustakaan di dunia yang koleksinya lengkap. Dengan adanya kartu terintegrasi ini, dia berharap, kelengkapan perpustakaan di satu daerah dengan di daerah lainnya, dapat terpenuhi.
"Dengan adanya kartu anggota terintegrasi, dan seluruh bangsa Indonesia bisa menikmati koleksi atau layanan yang ada di perpustakaan manapun tanpa harus datang ke Perpustakaan Nasional ke Jakarta atau tanpa harus datang ke Jogja, dan sebagainya," jelasnya.
Ofy Sofiana menuturkan salah satu tugas Perpusnas adalah menyelenggarakan layanan publik. Tujuan dari layanan publik adalah kepuasan pelanggan, dalam hal ini pengguna perpustakaan yaitu pemustaka. Dia mengingatkan jajarannya agar terus melakukan inovasi layanan perpustakaan untuk memuaskan pemustaka. Pasalnya, pemustaka sebagai pengguna jasa perpustakaan, membutuhkan layanan yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran Sakti diharapkan bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Dia berharap Sakti bisa berjalan dengan baik dan proyek jangka panjang bisa direalisasikan sesuai jadwal. â€œMudah-mudahan juga janji jangka panjang ke depan kartu anggota terintegrasi ini juga bisa merambah ke seluruh Indonesia,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Robby

Integrasikan Layanan Perpustakaan Daerah, Perpusnas Luncurkan Sakti

Â 
Jakartaâ€”Pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan menjadi fokus pemerintah. Hal ini dilakukan agar SDM Indonesia, khususnya di bidang perpustakaan, memiliki daya saing dalam persaingan global dan pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Deni Kurniadi menyatakan, pada era kini, perpustakaan dan pustakawan harus siap dan berkomitmen untuk melayani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Oleh karena itu, pustakawan harus dapat meningkatkan kompetensinya di era digital berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
â€œDan perlu diingat bahwa pustakawan adalah garda terdepan dalam melakukan layanan perpustakaan dan informasi di berbagai jenis perpustakaan dan harus meningkatkan layanan dan koleksi yang bermanfaat bagi masyarakat,â€ terang Deni saat membuka webinar dengan tema Sumber Daya Manusia Perpustakaan unggul di Era Digital Menuju Indonesia Emas yang diselenggarakan oleh Perpusnas dan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) pada Jumat (22/10/2021).
Sementara itu, Farli Elnumeri, Kepala Perpustakaan Daniel S. Lev menandaskan bahwa SKKNI berkaitan dengan industri, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan pendidikan tinggi. â€œHubungan erat antara pihak industri, dalam hal ini kita sebagai orang yang telah bekerja khususnya di bidang perpustakaan dengan salah satu yang menghasilkan orang-orang yang siap bekerja perpustakaan yaitu pendidikan tinggi,â€ terang Farli.
Dia menambahkan, saat ini sudah ada SKKNI bidang perpustakaan yang termaktub dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 236 Tahun 2019. Di dalamnya yang menjadi acuan adalah KKNI yang memiliki sembilan jenjang kualifikasi. â€œDari hal itu, kita bisa melihat profesi pustakawan perpustakaan khusus di jenjang mana,â€ tuturnya.
Selain itu, Perpusnas juga telah mengeluarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan. KKNI bidang Perpustakaan bertujuan untuk mengembangkan SDM bidang perpustakaan berbasis kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.
â€œDiharapkan teman-teman yang bekerja di perpustakaan adalah mulai jenjang kualifikasi 3-jenjang kualifikasi 8 yang berkaitan dengan layanan intelektual yang diharapkan mempunyai kesiapan pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan perpustakaan,â€ jelasnya.
Chaidir Amir, Pustakawan Ahli Muda Kemendikbudristek, menjelaskan perpustakaan pada abad ke-21 memiliki paradigma bukan sebagai gudang buku. Perpustakaan berfungsi mengkoneksikan informasi, penghubung pembelajaran, layanan digital, berjejaring dengan perpustakaan lain, tidak hanya mengelola informasi pengetahuan tetapi juga mentransfernya dan memasarkan perpustakaan.
Ini sejalan dengan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial yang diusung Perpusnas. Dalam program tersebut, digunakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
â€œKonsep ini tidak dengan muncul dengan sendirinya. Banyak hal yang harus dipersiapkan termasuk sarana dan prasarana, infrastruktur, koleksi dan yang paling penting adalah SDM,â€ terangnya.
Seiring dengan hal tersebut, kompetensi pustakawan harus berubah. Dia melanjutkan, pustakawan harus memiliki kemampuan mengetahui (mengenal) kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu, mampu membuat konten dan memasarkan perpustakaan serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi.
Dahulu, perpustakaan membangun koleksi dan beriorientasi untuk pelayanan prima. Pada era sekarang yang dibangun adalah komunitas. â€œHarus ada komunitas dan aktivitas di dalamnya, maka perpustakaan dapat mewujudkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ pungkasnya.
Reporter: Anastasia Linawati/Hanna Meinita
Fotografer: Prakas Agrestian

Pustakawan Diminta Tingkatkan Kompetensi Sesuai dengan SKKNI  Â 

Senayan, Jakarta&mdash;Sebanyak 32 anggota delegasi yang hadir menyetujui niat Perpustakaan Nasional menambahkan pengajuan anggaran kegiatan ke Kementerian Keuangan di tahun 2018. Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X-DPR-RI dengan Perpustakaan Nasional di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, (17/1).
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan usulan kenaikan anggaran tersebut sudah disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. &ldquo;Anggaran diperuntukkan untuk perluasan layanan perpustakaan dan mengurangi kesenjangan masyarakat terhadap akses informasi dan perpustakaan,&rdquo; jelas Muhammad Syarif di hadapan anggota Komisi X DPR-RI.
Alasan lainnya, tambah Syarif, permohonan usulan kenaikan anggaran tersebut mengikuti arahan Presiden Joko Widodo saat meresmikan fasilitas layanan baru Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan medio September lalu. Presiden Jokowi meminta Perpustakaan Nasional untuk menitikberatkan pengintegrasian layanan satu pintu koleksi sumber elektronik&nbsp;(e-resources)&nbsp;perpustakaan, seperti&nbsp;e-book&nbsp;dan&nbsp;e-journal,&nbsp;khususnya bagi Perguruan Tinggi.
Keinginan perluasan jam pelayanan sesuai dengan arahan Ibu Sri Mulyani saat menghadiri&nbsp;Joint Announcement and Awarding Ceremony Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) di Perpusnas, 11 Januari lalu. &ldquo;Menteri Keuangan meminta Perpusnas untuk membuka layanan perpustakaan di hari Sabtu dan Minggu. Oleh karena itu, kami mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 324 miliar di tahun 2018,&rdquo; terang Muhammad Syarif.
Tidak hanya untuk perluasan layanan, usulan kenaikan anggaran juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan dan non perpustakaan, peningkatan akses layanan masyarakat terhadap kegemaran membaca serta percepatan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dimana perpustakaan desa menjadi ranah publik dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Penjelasan yang disampaikan Kepala Perpusnas mendapatkan apresiasi seluruh legislatif yang mengikuti. &ldquo;Kami dukung sepenuhnya atas usulan tersebut, termasuk capaian target Perpusnas dalam upaya peningkatan literasi masyarakat,&rdquo; ujar Ketua Komisi X DPR-RI.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan &nbsp;

Berita

Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran Rp 324 miliar di 2018

Pencarian

Berita Lainnya

Naskah Nusantara, Ingatan Bangsa, Ingatan Dunia

Membaca Bentuk Kerangka Berpikir Logis

Inginkan SDM Berkualitas, Universitas Indonesia Timur Jalin MoU dengan Perpusnas

Kemendagri dan IPDN Sepakati Kerja Sama Peningkatan Kualitas SDM Melalui Perpustakaan Â

Integrasikan Layanan Perpustakaan Daerah, Perpusnas Luncurkan Sakti

Pustakawan Diminta Tingkatkan Kompetensi Sesuai dengan SKKNI Â