Medan Merdeka Selatan, Jakarta - DPRD di setiap daerah memiliki peran sebagai penentu jalannya pemerintahan, tidak terkecuali Kabupaten Sidoarjo baik dalam pengawasan dan kewenangannya termasuk untuk bidang perpustakaan. Dan demi meningkatkan indeks literasi masyarakat, Kabupaten Sidoarjo ingin membangun perpustakaan di bangun hingga ke desa/kelurahan. Oleh karena itu, pihaknya memerlukan master plan sebagai pedoman untuk mendorong pembangunan perpustakaan desa.
"Kami telah berikan dorongan penuh terhadap keberadaan perpustakaan di Kabupaten Sidoarjo. Namun, kami tetap membutuhkan master plan agar pembangunan perpustakaan desa tersebut dapat terealisasi," ungkap anggota DPRD Kab. Sidoarjo Ali Sutjipto di Perpustakaan Nasional, Senin (10/2).
Menanggapi hal tersebut Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan bahwa sejatinya ilmu yg didapat dari membaca buku sangat bisa menjadikan sebuah negara untuk maju lebih pesat. Itu bisa diartikan bahwa perpustakaan dapat mengantar bangsa ini menjadi bangsa yang produktif dengan masyarakat yang sejahtera.
"Perpustakaan dalam konteksnya ada tiga, yakni mampu mengelola koleksi, mengelola pengetahuan dan membagi pengetahuan (transfer knowledge)," tambah Syarif Bando.
Di abad 21 ini, kemampuan transfer knowledge sangat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat terutama mereka yang berada di desa.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Raden Radityo

Tingkatkan Literasi Masyarakat, Kab. Sidoarjo Bangun Perpustakaan Hingga ke Desa

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Moktar A. Parapaga didampingi sejumlah pejabat terkait melalukan audiensi dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando, Selasa (6/6/2023).
 
Audiensi ini dilakukan untuk melaporkan progres pembangunan perpustakaan yang telah selesai di Kabupaten Kepulauan Talaud, serta mengajukan permohonan peresmian agar perpustakaan tersebut diresmikan oleh Kepala Perpusnas.
 
Wakil Bupati menyampaikan, pembangunan perpustakaan di wilayahnya telah selesai dan siap untuk diresmikan. Dia juga melaporkan bahwa bantuan dana alokasi khusus (DAK) telah berhasil dimanfaatkan dengan baik.
 
"Kami sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat dan Perpusnas dalam membantu pembangunan perpustakaan di Talaud. Melalui dana alokasi khusus yang telah diberikan, kami berhasil merampungkan pembangunan perpustakaan ini dengan baik," ungkapnya.
 
Dikatakan, pemerintah daerah pun memberikan dukungan anggaran untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Misalnya, dengan alokasi dana desa untuk membantu perpustakaan desa. "Kami menyadari bahwa keberadaan perpustakaan ini penting untuk mendukung pendidikan," lanjutnya.
 
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sibolga Jamil Zeb Tumori yang juga turut hadir dalam audiensi tersebut menyampaikan kekhawatirannya terhadap minimnya minat baca masyarakat pesisir. terlebih anggaran perpustakaan pun masih kurang. Maka, pihaknya mengajukan bantuan perahu pustaka guna meningkatkan minat baca di Sibolga.
 
"Minat baca anak-anak nelayan sangat minim. Mohon kiranya ada perahu yang bisa membawa buku singgah di pantai, ketika anak-anak singgah di pinggir pantai dapat membaca buku. Jadi keberadaannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang sedang menunggu kapal masuk," jelasnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi, Dani Bastiani mengatakan, kendala yang dihadapi oleh pihaknya terkait nomenklatur nama dinas. 
 
Dia mengungkapkan bahwa karena masalah tersebut, pihaknya tidak dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat yang seharusnya dapat diperuntukkan bagi pengembangan perpustakaan di Cimahi.
 
"Melalui audiensi ini kami memohon saran mengenai langkah yang sebaiknya diambil dalam mengatasi kendala ini," ungkapnya.
 
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas mengatakan, Perpusnas pernah memiliki program bantuan kapal. 
 
Bantuan tersebut pada tahun 2005-2008 pernah diberikan kepada tujuh kabupaten, seperti Kabupaten Maros, Kabupaten Morowali. Namun, besarnya biaya operasional sehingga bantuan tersebut dihentikan.
 
"Untuk meningkatkan minat baca yang terpenting komitmen dari kepala daerah. Karena bukan minat baca kita yang rendah, tetapi akses dan bahan bacaan yang terbatas," katanya.
 
Dia berharap bahwa melalui kolaborasi yang baik, berbagai kendala yang dihadapi dapat teratasi, dan perpustakaan serta minat baca dapat terus berkembang di seluruh negeri.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji/Prakas

Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Talaud Selesai Dibangun, Siap Diresmikan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Perkembangan Kab. Pekalongan sejalan dengan perkembangan pendidikan, salah satunya pada sektor pendidikan tinggi. Dengan bertambahnya jumlah perguruan tinggi membuat perpustakaan umum Kab. Pekalongan ingin mewujudkan tata kelola perpustakaan yang baik sesuai kebutuhan para mahasiswa dengan mengharap bantuan DAK.
â€œKab. Pekalongan saat ini tengah bertranformasi. Banyak perguruan tinggi baru sehingga perpustakaan kian digemari oleh para mahasiswa. Meski fasilitasnya sudah baik. Namun,Â  kami tetap mengharapkan bantuan dari Perpustakaan Nasional,â€ ungkap Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat hadir di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Rabu (19/2).
Asip juga menyampaikan telah menugaskan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pekalongan Titik Iriyanti untuk belajar tentang tata kelola perpustakaan yang baik, ideal, serta modern dengan mecontoh Perpustakaan Nasional.
â€œSeiring berkembang era digital, adanya perpustakaan yang dapat dinikmati dengan mudah secara online atau digital library menjadi sangat penting. Saya ingin Kab. Pekalongan juga memiliki teknologi tersebut,â€ imbuh Asip.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyebut bahwa DAK fisik bidang perpustakaan merupakan komitmen Perpustakaan Nasional bersama segenap pemerintah pusat yang lain untuk pengembangan perpustakaan di daerah.
â€œKomitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan perpustakaan daerah sangat penting. Apabila perpustakaan daerah maju, maka Indonesia pasti akan maju,â€ tegasnya. Syarif juga berpesan Perpustakaan Nasional akan selalu siap untuk mendukung dan bersinergi dengan seluruh pemerintah daerah.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografe: Raden Radithyo

Lewat DAK, Kab. Pekalongan Ingin Wujudkan Tata Kelola Perpustakaan Yang Baik

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Jumat (28/5/2021). Selain untuk sosialisasi, kegiatan ini juga bertujuan sebagai ajang konsultasi karena pada saat yang sama Perpusnas sedang menyusun Peraturan Perpusnas Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP No 28 Tahun 2020 bahwa Kementerian dan Lembaga sebagai pengguna BMN bertanggung jawab dan berwenang untuk menciptakan kebijakan terkait dengan BMN tersebut.
Diberlakukannya PP Nomor 28 Tahun 2020 adalah sebagai penyempurnaan terhadap aturan-aturan yang telah ada dan diikuti dengan beberapa peraturan Kementerian Keuangan RI sebagai turunannya. Penetapan regulasi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan dalam pengelolaan BMN secara transparan, akuntabel, dan professional, sehingga diharapkan penggunaan keuangan negara berjalan lebih efektif dan efisien. Tak hanya itu, pelaksanaan pengelolaan BMN juga perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan kompeten, agar berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan BMN itu sendiri.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, dalam sambutannya mengatakan bahwa diperlukan pemahaman yang menyeluruh terkait BMN, mulai dari Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) sampai dengan bagaimana cara mengelolanya.
â€œSekecil apapun BMN yang ada dalam lingkungan kerja kita harus dimanfaatkan untuk melayani rakyat karena barang-barang tersebut juga dibeli dari uang rakyat, untuk itu, kita semua harus bisa memeliharanya dengan baik,â€ ujarnya.
Syarif Bando juga menyampaikan Perpusnas secara beruturan sejak tahun 2016-2019 meraih penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Menjalankan instruksi Presiden, Perpusnas menjadikan hasil pemeriksanaa BPK RI tersebut sebagai parameter perbaikan dan perubahan dalam pengelolaan anggaran negara, serta secepatnya melakukan langkah perbaikan dan perubahan yang signifikan.
â€œLangkah perbaikan harus konkret dan nyata sehingga setiap uang rakyat yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan dan mereka juga bisa merasakan manfaatnya,â€ ungkap Syarif Bando.
Direktur BMN Kementerian Keuangan RI, Encep Sudarwan, menjelaskan ada sembilan alasan yang membuat pengelolaan BMN penting. Sembilan alasan tersebut antara lain pendukung utama layanan public/tugas dan fungsi pemerintahan, nilai BMN yang tinggi, penentu opini LKPP, proporsi signifikan dalam Neraca LKPP karena hasil revaluasi BMN, focus pembangunan infrastruktur, PNBP dari pengelolaan BMN diatur dalam UU 9/2018 tentang PNBP, penentu quality spending (belanja pemeliharaan dan belanja modal), sumber pembiayaan APBN, dan sumber pendanaan Ibu Kota Negara (IKN).
Lebih lanjut, Encep mengungkap perubahan paradigma yang terjadi pada pengelolaan BMN. Semula pengelolaan BMN hanya meliputi kepentingan administrasi namun sekarang lebih memperhitung nilai dari BMN yang ada.
â€œSebelumnya pengelolaan BMN hanya tentang tertib fisik, dan tertib hukum. Sekarang nilai BMN itu sendiri harus lebih diperhitungkan, dengan memanfaatkannya sebaik mungkin agar bisa meraup lebih banyak pemasukan untuk kas negara,â€ jelasnya.
Kasubdit BMN I Kementerian Keuangan RI, Tunggul Yunianto, menambahkan bahwa Menteri Keuangan RI melakukan pembinaan dan menetapkan kebijakan umum dan teknis pengelolaan BMN. Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN dilakukan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban, serta pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi.
â€œPengguna barang menetapkan indikator kinerja bidang pengelolaan BMN pada unit yang membidangi pengelolaan BMN,â€ ucap Tunggul.
Â 
Reporter: Basma Sartika Â Â Â

Perpusnas Gelar Sosialisasi Pengelolaan BMN

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Perpustakaan adalah benteng terakhir demokrasi, di mana semua persoalan bisa dibicarakan di perpustakaan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif&nbsp; Bando ketika memberi penjelasan pentingnya perpustakaan sebagai ruang publik yang inklusif&nbsp; kepada para anggota DPRD Komisi II Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat,di gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis, (25/1).
Syarif juga menekankan pentingnya perpustakaan di daerah sebagai repositori kebudayaan dari daerah tersebut. Tulis semua tentang kebudayaan, sumber daya alam, geografis atau apa saja yang berkaitan dengan Lombok Timur. &ldquo;Munculkan kekhasan lokal yang dimiliki. Itu tugas perpustakaan, bukan dinas pendidikan,&rdquo; terang Muhammad Syarif.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur Syafrudin juga dilatarbelakangi keingintahuan untuk melihat kemegahan fasilitas layanan perpustakaan yang baru diresmikan Presiden Jokowi, 14 September 2017. &ldquo;Ekspose dari berbagai media sangat sering, jadi kami tertarik untuk melihat langsung,&rdquo; ujarnya.
Syafrudin mengakui kunjungan tersebut juga ingin mengetahui program-program apa yang dilakukan Perpustakaan Nasional untuk bisa diduplikasi atau disinergikan dengan Pemerintah Lombok Timur sehingga arah kemajuan bangsa yang dicita-citakan bisa berjalan beriringan. &ldquo;Tentu, setelah kita pahami bersama, anggaran dinas perpustakaan Lombok Timur akan dinaikkan agar fungsi perpustakaan dapat berjalan sesuai yang diamanatkan UU Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2017,&rdquo; tambah Syafrudin.
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Radhitya Purnama/Arwan Subakti

DPRD Kab. Lombok Timur Janji Naikkan Anggaran Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Aplikasi e-Monev versi 3.0 saat ini digunakan sebagai salah satu alat untuk pengupulan data realisasi (pemantauan) pelaksanaan rencana pembangunan. Kebutuhan data secara sistematis akan sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi.
Aplikasi e-Monev versi 3.0 adalah alat bantu pelaksanaan pemantauan yang dapat menghasilkan pelaporan pemantauan yang bermanfaat untuk pengendalian pelaksanaan rencana dan data bagi pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan, khususnya yang bersumber dari APBN.
Referensi data yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemantauan program dan kegiatan berasal dari data Renja (rencana kerja) kementerian/Lembaga dan data RKA-KL,â€ ujar Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Randy R. Wrihatnolo saat memberikan arahan pada workshop e-Monev Perpustakaan Nasional, Rabu, (16/5).
RKA-KL, lanjut Randy, dibutuhkan mengingat pelaksanaan komponen di lapangan dilakukan oleh Satker (satuan kerja, red), dimana dokumen pelaksanaan yang menjadi dasar Satker bekerja adalah DIPA (daftar isian penggunaan anggaran) dan kertas kerja RKA-KL.
Secara garis besar, ruang lingkup aplikasi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:
<ol>
<li>Input data realisasi komponen</li>
<li>Input data realisasi output dan indikatotr-indikatornya</li>
<li>Verifikasi data</li>
</ol>
Pengguna aplikasi e-Monev versi 3.0 dibagi menjadi delapan kelompok pengguna, yakni:
<ol>
<li>K-8, yaitu kelompok user input data di level komponen. Pada level ini pelaksana input data berada di Satker, baik di K/L maupun di level pemda</li>
<li>K-7, yaitu kelompok user organisasi perangkat daerah (OPD). OPD bertindak sebagai pengguna atau pemanfaat data hasil pemantauan yang diinput Satker</li>
<li>K-6, yaitu kelompok user Bappeda, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Bappeda melakukan pemantauan atas pelaksanaan APBD di wilayahnya</li>
<li>K-5, yaitu kelompok user unit kerja eselon dua (UKE-2) di K/L selaku penanggung jawab dan pelaksana kegiatan. UKE-2 bertugas menginput capaian output dan indikator output kegiatan, indikator kinerja kegiatan. Satker yang berada di lingkup UKE-2 tertentu tidak mengisi realisasi komponen Â tapi wajib mengisi realisasi dari seluruh komponen yang ada di lingkup kerjanya</li>
<li>K-4, yaitu kelompok user unit kerja eselon satu (UKE-1) di K/L selaku penanggung jawab dan pelaksana program. UKE-1 bertugas menginput capaian indicator output program, indikator sasaran program</li>
<li>K-3, yaitu kelompok user Biro Perencana K/L, selaku wakil K/L dalam pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan. Terkait pelaporan, Biro Perencana melakukan verifikasi atas input data di aplikasi e-Monev versi 3.0</li>
<li>K-2, yaitu kelompok user Direktorat Mitra K/L di Bappenas. Direktorat mitra K/L di Bappenas dapat menggunakan data hasil pemantauan K/L mitranya sebagai bahan dasar pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RKP di sektornya masing-masing</li>
<li>K-1, yaitu administrator dari aplikasi e-Monev versi 3.0 yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan</li>
</ol>
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Mengenal e-Monev, Aplikasi Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jakarta - Dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI akan merancang aplikasi umum SPBE bidang perpustakaan. Dengan adanya aplikasi ini, memudahkan pemerintah daerah maupun masyarakat dalam mengakses informasi mengenai perpustakaan.
Demikian disampaikan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat membuka Sosialisasi dan Bimtek Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2021, pada Senin (18/10/2021).
"Mudah-mudahan Perpusnas dapat segera meluncurkan aplikasi umum SPBE bidang perpustakaan. Mengingat peran perpustakaan sebagai corong pemerintah, yang memiliki sumber informasi terpercaya dan legal. Karena itu, perpustakaan akan menjadi institusi terdepan dalam menginformasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Syarif Bando.
Dijelaskan, strategi untuk mencapai penyelenggaraan infrastuktur SPBEÂ  yang menjangkau instansi pemerintah yakni dengan memanfaatkan infratruktur yang ada secara optimal.
"Optimalisasi penggunaan aplikasi umum SPBE bidang perpustakaan, yang terintegrasi dan berbagi pakai dapat menghadirkan fitur-fitur yang mendukung strategi nasional," jelasnya.
Selain itu, peningkatan kapasitas SDM SPBE juga perlu dsiapkan agar pembangunan pengembangan, pengoperasian serta pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik. Salah satunya, dengan mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE, serta membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN.
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, lanjut Syarif, sekarang ini semua serba hybrid. Tidak ada lagi ego sektoral, ego kedaerahan dan ego intelektual tetapi diperlukan sinergitas antar Kementerian/Lembaga.
â€œPenerapan SPBE ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Di dalam implementasinya, Kementerian/Lembaga menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan untuk terkoneksi dalam SPBE sebagai bagian dari jajaran pemerintahan, pusat maupun daerah,â€ terangnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Berita

Perpusnas Akan Merancang Aplikasi Umum SPBE Bidang Perpustakaan