Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi program prioritas dan misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi, sehingga Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Wakatobi diharap mampu memberi dampak positif kepada masyarakat.
Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Wakatobi diperluas dengan menggunakan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2021 senilai Rp. 4,5 miliar. Perluasan gedung tersebut diresmikan langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando dan Bupati Wakatobi, Haliana, yang didampingi oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar dan Pustakawan Utama, Deni Kurniadi, Selasa (20/12/2022).
Haliana berharap gedung perpustakaan yang baru diresmikan tersebut mampu menambah gairah pelayanan dan kenyamanan bagi para pengunjung. Selain itu, dia juga mengajak seluruh masyarakat Wakatobi, khususnya para pelajar dan mahasiswa, untuk semakin giat membaca serta memanfaatkan fasilitas yang tersedia guna menunjang proses pembelajaran di sekolah dan kampus masing-masing.
&ldquo;Tentu dengan mengunjungi perpustakaan akan banyak ilmu yang kita dapatkan untuk menambah wawasan dan cakrawala berpikir menghadapi tantangan global,&rdquo; ucapnya.
Dalam RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026, visi daerah yang telah ditetapkan yakni Kabupaten Wakatobi sebagai Kabupaten Konservasi Maritim yang Sentosa. Adapun yang menjadi leading sector dari visi tersebut ada 3 (tiga) diantaranya pariwisata, perikanan, dan ketahanan pangan.
Haliana menyampaikan di masa pandemi Covid-19, sektor pariwisata runtuh untuk itu sektor perikanan harus senantiasa disosialisasikan agar dapat menjadi potensi sumber penghasilan daerah maupun masyarakat. Hal tersebut karena sektor perikanan dapat masuk ke dalam sektor pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia.
Guna menunjang pencapaian peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Wakatobi dalam upaya mengolah sektor potensial yang ada, diberikan sejumlah beasiswa dan pelatihan serta pendampingan. Karena di luar pendidikan formal, masyarakat juga harus diarahkan untuk memiliki kemampuan untuk dapat berinovasi dan berkarya.
&ldquo;Dengan demikian, mereka memiliki kemampuan yang pada akhirnya bisa digunakan untuk melihat potensi-potensi di sekitar mereka yang meyakinkan bahwa Wakatobi juga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik,&rdquo; ungkapnya.
Untuk itu, Haliana menegaskan bahwa membaca merupakan modal penting untuk dapat hidup lebih cerdas, berwawasan luas, dan tangkas dalam menghadapi peluang serta tantangan. 
&ldquo;Dengan membangun kebiasaan membaca artinya seseorang membangun potensi dirinya,&rdquo; tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas mengungkapkan dewasa ini masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan menurutnya satu-satunya cara untuk memperbaikinya yakni dengan mendekatkan akses terhadap ilmu pengetahuan melalui perpustakaan.
&ldquo;Kekayaan laut Wakatobi itu salah satu yang terbaik di dunia, namun belum banyak orang yang tahu karena pengetahuan mereka tentang Wakatobi masih terbatas,&rdquo; katanya.
Syarif Bando juga menekankan meskipun penjajahan fisik sudah berakhir pada tahun 1945, akan tetapi penjajahan terhadap kebodohan dan kemiskinan tidak akan pernah berakhir apabila tidak dilawan dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari membaca.
&ldquo;Ini adalah tantangan kalau kita tidak membaca,&rdquo; tekannya.
Tak lupa, Syarif Bando juga meminta Bupati Wakatobi untuk mengambil peran sebagai seorang pemimpin untuk mampu menambah kualitas pendidikan di Wakatobi dengan memperbanyak buku ilmu terapan dan kecakapan hidup.
&ldquo;Karena orang sekolah belum tentu baca tapi orang baca pasti sekolah,&rdquo; pungkasnya. 
Kegiatan Peresmian Perluasan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Wakatobi yang diselenggarakan secara hibrida ini turut dirangkaian dengan Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Wakatobi, Eliati Haliana dan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Edi Wiyono &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Perpustakaan Wakatobi Dukung Pembentukan SDM Berkualitas

Batam, Kep. Riau â€“ Pengelolaan desa memiliki dua asas yakni asas rekognasi dan asas subsidiaritas. Dengan kedua asas ini, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan Â mengurus dirinya sendiri. Kewenangan ini dilatarbelakangi oleh keanekaragaman antara satu desa dengan desa lainnya. Kewenangan mengurus dan mengatur urusannya sendiri juga meliputi dana desa. Hal tersebut dipaparkan oleh Direktur Pelayanan Sosial Dasar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bito Wikantosa saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Pusat XXII dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Batam, pada Senin (8/7).
â€œDana desa sejatinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan kemandirian desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan antara pembangunan kota dan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan,â€ungkap Bito.
Dana desa diberikan agar desa mampu mampu mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dana desa yang diberikan negara kepada desa dapat dimanfaatkan setelah melalui rembug desa dan musyawarah desa. Tanpa melalui kedua proses ini, dana desa yang dimiliki tidak dapat digunakan.Â  Bito menambahkan, â€œDewasa ini dana desa telah tersalurkan ke 20 desa di 20 kecamatan, 16 kabupaten dari 12 provinsi.
Salah satu item dana desa adalah untuk membuat taman bacaan dan membangun perpustakaan desa.Â  Taman bacaan dan perpustakaan yang ada di dalam desa akan menumbuhkan kebiasaan membaca dengan memanfaatkan perpustakaan desa. Hasil dari membacan diharapkan masyarakat desa dapat meningkatkan kecakapan hidup dalam berpikir kritis, pemetaan potensi dan problem solving bagi anggota masyarakat desa.
Â 
Reportase: Elsa Tuasamu
Fotografer: Radhitya Purnama

Direktur Pelayanan Sosial Dasar: Berdayakan Perpustakaan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan tak lagi hanya berfungsi sebagai kolektor buku. Kini, perpustakaan sudah tampil lebih baru, dengan memegang fungsi transfer pengetahuan. Maka seluruh stakeholder diharapkan aktif dalam partisipasi meningkatkan indeks literasi masyarakat yang sayangnya selama pandemi ini sedikit terabaikan.
Pesan dasar ini disuarakan oleh berbagai narasumber saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021 diselenggarakan secara virtual yang mengangkat tema â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir BudayaÂ  Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturalâ€ pada Senin (22/3/2021). Rakornas dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, mewakili Mendagri Tito Karnavian.
Dalam pemaparan materinya, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan soal literasi adalah kemampuan individu menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya, untuk menciptakan diri sebagai individu yang mampu menerapkan keahlian yang dimiliki itu.
Sedangkan literasi dalam RPJMN 2020-2024 adalah peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang diwujudkan melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Bagian ini mencakup dua hal utama yakni; penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; dan penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat.
Maka dari itu, ia menyampaikan bahwa komitmen DPR RI soal perpustakaan, tidak akan pernah luntur, hingga bisa mencapai tujuan bersama yakni masyarakat yang kreatif dan inovatif pada suatu saat nanti.
Meski sampai hari ini, pandemi Covid-19 makin merumitkan pengalokasian anggaran untuk Perpusnas dan banyak sumber daya anggaran yang tercurah pada penanganan pandemi ini, DPR terus mendukung penuh gerakan literasi yang dimotori Perpusnas.
â€œIni PR kami di legislatif dan juga pemerintah, dan kami tahu bagaimana ikhtiar Pak Syarif Bando (Kepala Perpusnas) dalam melobi banyak pihak untuk mendukung gerakan literasi ini,â€ ujarnya.
Dampak pandemi COVID-19 terhadap literasi siswa Indonesia sesuai data Bank Dunia adalah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang tidak berjalan maksimal, dan berpotensi terjadi learning loss.
Keadaan ini membawa hasil rangking literasi siswa Indonesia akan turun 7 peringkat. Diketahui bahwa sebelum pandemi, Indonesia berada di peringkat 75 dari 77 negara. Skor Literasi PISA Indonesia juga berpotensi turun menjadi 350 jika dibandingkan skor PISA literasi pada tahun 2018 sebesar 371.
â€œTerkait bidang perpustakaan, saya menempatkannya sebagai kebutuhan primer dan pemerintah yang wajib mengambil peran lebih dominan, lebih masif, dan porsinya lebih besar. Baru nanti sisanya sekitar 30 persen, menjadi ruang partisipasi publik,â€ katanya.
Dalam Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021 ini, Syaiful Huda menyebut bahwa anak-anak kita memiliki kebutuhan dasar dengan apa yang kita sebut mencerdaskan bangsa dan negara. Maka, ia tak segan-segan mengkritik pemerintah daerah yang tak banyak memberi porsi pada literasi dalam skema anggaran daerah.
â€œPada momen ini, saya jadikan momentum otokritik dalam tubuh parlemen sendiri dan level pemerintah yang belum maksimal terkait belum adanya kesepahaman yang menyeluruh terkait bidang perpustakaan,â€ tekannya.
Ia juga menggunakan kesempatan ini untuk mengabarkan dan berkirim pesan pada semua pihak untuk menyalakan lilin di tempat masing-masing dalam hal literasi, terutama dalam masa krisis kesehatan ini.
Dikatakannya, apapun langkah dan terobosan yang dilakukan, dengan kredo yang sama, kebutuhan anak-anak untuk tercerdaskan akan lebih bisa diatasi.
â€œKita gerakkan semua potensi yang kita miliki ini, dengan basis solidaritas. Ini mungkin akan menghidupi gerakan literasi, termasuk didalamnya adalah eksistensi perpustakaan yang semakin dekat dengan publik, sebagaimana yang diinginkan Perpusnas dimana perpustakaan selalu ada di jantung akses dan ruang publik,â€ papar dia.
Syaiful melihat, kebutuhan anak akan bahan bacaan dan fokus pemerintah dalam masalah ini haruslah sejalan. Apalagi, anak-anak sudah tak bersekolah setahun lebih.
â€œSaya pada kesempatan Rakornas ini, ingin terus mengajak kita semua, terlebih yang berada di daerah bahwa tidak efektifnya pembelajaran jarak jauh yang dalam survey hanya 40 persen, maka gerakan literasi ini sesungguhnya sangat dibutuhkan hari-hari ini, dimana Indonesia mengalami learning loss, bisa kita isi dengan gerakan literasi dengan secara baik di Indonesia,â€ sambungnya.
Cara paling praktis menurut Syaiful Huda adalah buku-buku harus masuk ke rumah-rumah anak sekolah yang sudah tidak bersekolah setahun dua bulan ini. â€œSemoga dengan gerakan menggenapi masa darurat pendidikan ini, menjadikan amal soleh dan amal baik kita menjadikan kita individu yang merdeka,â€ harapnya.
*Tim Liputan Humas Perpustakaan Nasional RI

Rakornas Bidang Perpustakaan 2021, DPR: Pemerintah Harus Ambil Porsi Lebih Besar Lagi Soal Literasi

Pancoran, Jakarta â€“ Presiden Ikatakan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII), Wiji Suwarno merasa prihatin karena masih banyaknya pustakawan yang bekerja tidak pada posisinya. Karena, banyaknya pustakawan yang justru mengerjakan pekerjaan administrasi dibandingkan dengan pekerjaan kepustakawanan.
â€œSeperti halnya di sekolah banyak pustakawan tetapi tidak di posisinya, yang menjabat sebagai kepala perpustakaan justru guru bukan pustakawan. Pustakawan malah membantu pekerjaan administrasi, dan menjadi tamu di rumahnya sendiri (perpustakaan),â€ tuturnya pada Rakornas Bidang Perpustakaan, (26/2).
Wiji menjelaskan, pekerjaan pustakawan saat ini tidak hanya mengolah buku saja, tetapi juga dituntut memiliki kompetensi lainnya yang tidak hanya bergerak di ranah teknis. Dalam pengembangannya, profesi pustakawan dapat menjadi pustakawan pengajar, peneliti, penulis, dan wirausahaan.
â€œPengembangan profesi tidak hanya pada kompetensi kepenulisan saja. Saya gemes ketika ada yang bertanya, pustakawan bisa apa? Padahal banyak di luar sana pustakawan yang keluar dariÂ  lintasan tersebut. Pustakawan diharapkan memiliki kompetensi lain seperti halnya sebagai penulis, pengajar, peneliti yang tetap menjalankan fungsinya sebagai pustakawan,â€ lanjutnya.
Lebih lanjut, Wiji menjelaskan, pustakawan merupakan profesi karena adanya lisensi atau sertifikat sebagai bentuk pengakuan terhadapat kompetensi. Berdasarkan data kelompok pustakawan pada tahun 2020, di Jawa Tengah baru 56 pustakawan yang sudah tersertifikasi, dan sebanyak 197 belum tersertifikasi. Sedangkan di universitas sudah 100 pustakawan tersertifikasi.
â€œMemang belum banyak pustakawan yang tersertifikasi, karena sertifikat kompetensi ini belum berpengaruh seperti halnya dosen. Namun paling tidak sudah ada cahaya harapan, bahwa pustakawan suatu ketika akan duduk di levelnya,â€ ucapnya.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

Banyak Pustakawan Tidak Berada di Perpustakaan

Jakarta - Pusat Riset Masyarakat dan Budaya dan Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV)-Jakarta bersama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Yayasan Pustaka Obor dan Galeri Foto Jurnalistik ANTARA menggelar peluncuran buku &ldquo;Admired and Despised: the Life and Works of Christaan Snouck Hurgronje&rdquo; karya Guru Besar Universitas Leiden, Wim van den Doel, Sabtu (13/5/2023).
Snouck Hurgronje merupakan salah satu tokoh sejarah, ilmuwan asal Belanda yang ceritanya kontroversial di kalangan sejarawan. Buku yang diterjemahkan dari bahasa Belanda itu, menggambarkan petualangan kehidupan Snouck.
Dalam bukunya, Wim van den Doel menceritakan kehidupan Christaan Snouck Hurgronje sebagai seorang yang penuh nuansa dan luar biasa, disamping kontroversinya yang dianggap sebagai mata-mata.
&ldquo;Snouck sangat bahagia hidup bersama orang-orang Sunda. Dia benar-benar ingin menjalani kehidupan di kalangan para muslim. Dia bahkan tidak suka orang Belanda yang tinggal di Batavia hanya untuk cepat kaya atau berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dia tidak suka sama sekali&rdquo;, ungkap Wim.
Lahir di Oosterhout pada 8 Februari 1857, lanjut Wim, Snouck pernah tinggal dan menjalankan studi di Mekah. Karena kecerdasannya dan pemahamannya tentang Islam, Snouck diangkat menjadi penasehat resmi pemerintah kolonial Hindia Belanda dan berperan aktif dalam membuat strategi Perang Aceh (1873&ndash;1913) bersama Jenderal van Heutsz.
Pada tahun 1890, dalam buku diceritakan Snouck menikah dengan seorang wanita Sunda bernama Sangkana. Orang-orang beranggapan bahwa Snouck menikahi orang Sunda hanya untuk mendapatkan informasi dan memata-matai, namun berdasarkan surat yang Wim baca, kenyataannya tidak seperti itu.
Bersama Sangkana, Snouck dikaruniai empat orang anak. Saat melahirkan anak kelima, Sangkana meninggal bersama bayi yang dilahirkan. Dari surat yang Wim temukan, hidup Snouck menjadi kelam.
Snouck tidak ingin melakukan apapun, tidak ingin makan. Snouck benar-benar terkejut dengan kematian istrinya.
&ldquo;Snouck tidak akan melakukan itu semua jika dia tidak benar-benar mencintai istrinya&rdquo;, ujar Wim.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyampaikan, bahwa sebagai seorang Profesor Melayu di Universitas Leiden, Snouck telah menulis lebih dari 1.400 tulisan tentang situasi Aceh dan posisi Islam di Hindia Belanda.
Buku-buku hasil karyanya menjadi bahan rujukan dalam berbagai penelitian sosio antropologi dan menginspirasi para penulis untuk menciptakan buku, serta menjadi bahan edukasi untuk semua kalangan.
&ldquo;Pemikiran hebat dari Snouck menjadikan beliau dikenal sebagai arsitek kolonial di bidang teologi Islam dan korelasinya di aspek sosial-budaya,&rdquo; ungkapnya.
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas mengungkapkan bahwa sebagai lembaga pelestari dan deposit, Perpusnas terus melestarikan, mendayagunakan, serta mendiseminasikan karya&nbsp; Snouck Hurgronje.
Sementara itu, dalam mini simposium, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jajat Burhanudin menjelaskan bahwa Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) menerbitkan sejumlah edisi terjemahan dari buku terbitan Belanda tentang Islam di Indonesia, termasuk karya Snouck. Namun terbitan tersebut sangat terbatas.
&ldquo;Buku karya Snouck sangat terbatas di Indonesia yang dapat diakses oleh kalangan umum masyarakat&rdquo;, ungkapnya.
Jajat melanjutkan, berawal dari Jawa, perjumpaan Snouck dengan umat Islam Indonesia dilanjutkan dengan pengamatan terhadap cara-cara para ulama Jawa dalam mengamalkan Islam sehingga agama tersebut berkembang menjadi sistem yang mapan.
Acara peluncuran buku juga dihadiri Presiden Universitas Leiden, Annetje Ottow; Direktur Perpustakaan Universitas Leiden, Kurt de Belder; Direktur KITLV-Jakarta, Marrik Bellen; General Manager Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Kartini Nurdin; dan Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jajang A. Rohmana.
Acara juga dimeriahkan dengan pameran foto koleksi digital Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Pameran berlangsung dari tanggal 13-25 Mei 2023 di Zona Pameran, lantai 4 Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional RI.
&nbsp;
Reporter: Gilang Arwin Saputri
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin/Andri Tri Kurnia

Peluncuran Buku Biografi Christaan Snouck Hurgronje

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Minat baca yang masih rendah ditambah kurang adanya dorongan sinergi dari pemerintah dan anggapan jika perpustakaan masih kurang penting, hal inilah yang mendorong DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan konsultasi ke Perpustakaan Nasional tentang penyelenggaraan perpustakaan, Jumat (7/8).Â 
â€œKami mengakui bahwa minat baca masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih rendah, padahal seperti yang kita tahu bahwa dengan membaca dapat menambah ilmu baru sehingga nantinya akan meningkatkan kualitas SDM,â€ ungkap, Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Satria Tubagus Ryan Hermawan.
Satria menjelaskan, dengan jumlah masyarakat sebanyak 734 ribu jiwa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikenal dengan komoditas hasil perkebunannya. Tapi sayangnya kebanyakan hasil perkebunan ini langsung diekspor, padahal jika diolah dahulu tentunya memiliki nilai jual tinggi, dan ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar.
â€œDisinilah peran perpustakaan dibutuhkan, dengan buku-buku yang ada di perpustakaan tentunya akan menambah pengetahuan masyarakat. Diharapkan, masyarakat tidak hanya menjadi â€˜penontonâ€™ di daerahnya sendiri,â€ jelasnya.
Satria berharap dengan kedatangannya ke Perpustakaan Nasional, dapat mendapat dukungan dalam mengembangkan penyelenggaraan perpustakaan di wilayahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, perpustakaan merupakan jantung Pendidikan, dan masuk dalam tujuan negara yakni mencerdakan kehidupan bangsa. Menurutnya, bukan budaya baca yang rendah, melainkan ketersediaan buku yang masih belum mencukupi.
â€œPerpustakaan didukung oleh 10 undang-undang, saya berharap di Tanjung Jabung Barat DPRD bisa membuat regulasi yang tidak normatif, melainkan real untuk dilaksanakan. Pastikan ada turan setiap orang wajib membaca, karena dengan membaca dapat meningkatkan literasi sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas SDM,â€ katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdekawati
Fotografer: Raden Raditya
Â 
Â

DPRD Tanjung Jabung Barat Lakukan Konsultasi Penyelenggaraan Perpustakaan

Jakarta- Dalam rangka meningkatkan kompetensi serta mengembangkan profesi pejabat fungsional arsiparis, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) membentuk organisasi profesi internal. 31 pejabat fungsional arsiparis Perpusnas nantinya akan tergabung dalam Persatuan Arsiparis Perpustakaan Nasional (Papirus).
Kepala Perpusnas, Muhamad Syarif Bando dalam rapat koordinasi pembentukan organisasi profesi kearsipan Perpusnas pada Selasa (10/8) memberikan apresiasi atas akan dibentuknya Papirus. â€œIni menandakan bahwa jalan mengembangkan karir bagi para arsiparis di Perpusnas semakin terbuka,â€ ungkapnya. Syarif Bando meminta melalui Papirus, arsiparis Perpusnas dapat meningkatkan koordinasinya dengan Arsip Nasional (Anri) sebagai lembaga pembina kearsipan di Indonesia.
Lebih lanjut Kepala Perpusnas menyampaikan bahwa arsip sama pentingnya dengan perpustakaan. â€œSeluruh aturan di negara ini adalah produk birokrasi, yang selanjutnya itu semua kita sebut arsip. Maka bisa dikatakan tanpa arsip, aset melayangâ€, paparnya.
Menurut Syarif Bando, seorang arsiparis harus mampu menunjukkan bahwa arsip itu penting kepada siapa pun. Arsip bisa menjadi bukti bagaimana sebuah negara terbentuk, termasuk Indonesia.
Melalui berdirinya Papirus, dirinya berharap akan menjadi bukti kesungguhan hati para pejabat fungsional arsiparis di lingkungan Perpusnas untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional.
Organisasi profesi menjadi penting dalam menunjukkan profesionalitas seseorang dalam menjalankan tugasnya. Papirus diharapkan dapat menjadi mitra Perpusnas dalam meningkatkan kinerja kearsipan, dan mengelola arsip menjadi lebih baik.
Reportase: Eka Purniawati

Berita

Perpusnas Bentuk Organisasi Profesi Kearsipan Internal