Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Guna mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meluncurkan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah, Selasa (8/2/2022).
Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa pembentukan perpustakaan yang berada di wilayah NKRI memberitahukan keberadaannya kepada Perpusnas sebagai perpustakaan pembina.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, pendataan perpustakaan ini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan di Indonesia.
"Pendataan ini menjadi sangat penting untuk meyakinkan kepada stakeholder kita, bahwa perpustakaan suatu ruang belajar yang sangat penting pada eranya," kata Syarif.
Syarif mengatakan, melalui data perpustakaan ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai problematika yang ada di Indonesia dalam upaya meningkatkan kegemaran membaca dan meningkatkan indeks literasi.
"Sehingga implikasinya, Perpusnas, perpustakaan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat dengan mudah memperoleh data yang valid untuk pengambilan keputusan, bahkan kebijakan dalam hal penganggaran," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Syarif berharap kedepannya agar pengembangan aplikasi ini dapat menampilkan data dan profilÂ  setiap perpustakaan di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan jenis perpustakaan dan urutan kualitasnya.
Tak hanya itu, menurut Syarif, perlu untuk memunculkan data-data kebijakatan nasional untuk semua jenis perpustakaan. Seperti SDM, koleksi, sarana prasarana, hingga kegiatan promosi perpustakaan.
"Dengan data-data ini dapat diketahui berapa banyak perpustakaan yang sudah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)," ungkapnya.
Syarif menambahkan, adanya aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
"Semoga kesadaran akan pentingnya data tentang perpustakaan dapat direspon baik oleh pemerintah daerah. Saya yakin aplikasi ini dapat memberikan kemanfaatan untuk percepatan memperoleh data," harapnya.
Sementara itu, Pengembang Aplikasi, Agung Prihanggoro menjelaskan, pengembangan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah ini dirancang dengan dua platfrom, yakni versi website dan mobile. Dengan fitur utama, pengelollan perpustakaan, pengajuan NPP, simulasi SNP dan pelaporan atau rekapitulasi.
"Fitur ini dapat digunakan untuk rekan-rekan pengelola perpustakaan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat untuk melakukan pengelolaan data. Editing, input data samai ke geotagging," jelasnya.
Beberapa fitur baru yang tersedia, diantaranya geotagging (integrasi ke google maps), simulasi SNP, pengaduan dan live chat, dan nitifikasi via app dan email.
"Simulasi SNP ini dapat digunakan sebagai self assesment suatu perpustakaan. Dari skor yang didapat bisa digunakan untuk pengembangan perpustakaannya," terang Agung.
Seperti diketahui, Perpusnas sebelumnya, telah memiliki dua jenis aplikasi untuk pendataan perpustakaan yakni Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan pemetaan perpustakaan berbasis wilayah.
Di tahun 2018, aplikasi tersebut digabungkan menjadi pendataan perpustakaan berbasis wilayah, yang diakses melalui laman data.perpusnas.go.id. Dan aplikasi ini dikembangkan untuk menunjang teknologi yang lebih mutakhir.
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Luncurkan Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah

Salemba, Jakarta--Pandemi Covid-19 telah mengukuhkan sudut pandang mengenai konsep revolusi industri 4.0 telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, termasuk mendukung aktivitas dalam upaya penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan khususnya di Perpustakaan Perguruan Tinggi.
Demikian disampaikan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), dengan tema "Tatanan Baru Kepustakawanan Perguruan Tinggi di Era Pandemi", Selasa (24/11).
â€œParadigma perpustakaan dewasa ini sudah berubah dari sekedar melayani ke pemustaka menjadi konsep yang memberdayakan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup sampai pada peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi atau digital,â€ tuturnya.
Saat ini, lanjut Deni, kondisi perpustakaan perguruan tinggi memiliki berbagai kendala. Diantaranya, status kelembagaan perpustakaan belum semua mengacu pada peraturan yang berlaku dan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, serta akses perpustakaan yang belum merataÂ  sehingga semua civitas akademika menikmati layanan perpustakaan.
â€œUntuk menjamin penerapan standar diperlukan penilaian kesesuaian melalui akreditasi atau sertifikasi. Dari jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang mencapai 2.057 perpustakaan, jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang terakreditasi baru mencapai 357 perpustakaan atau 17,35 persen,â€ lanjutnya.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, Nurcahyono menyampaikan, keberadaan Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki kontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan melalui ikhtiar kolektif untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca di dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan visi Indonesia di tahun 2045 yang menuntut SDM berkualitas, produktif serta menguasai teknologi.
â€œBisa tercapai apabila kita melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, serta menuemukan inovasi baru dan kreativitas lain dalam layanan, terutama dalam masa pandemic saat ini,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Nurcahyono mengatakan, sekarang ini kita mengalami darurat pendidikan karena pandemic Covid-19 yang belum tuntas dan berimbas pada kualitas dan kuantitas Pendidikan. Untuk itulah perpustakaan hadir untuk menjadi solusi dalam masalah ini.
â€œDengan kondisi Covid-19, justru menjadi tantangan bagi tenaga perpustakaan untuk meningkatkan layanan kita untuk menunjang darurat Pendidikan ini, sehingga kualitas pendidikan menjadi meningkatâ€
Sementara itu, Kepala UPT Perpustakaan Universitas Indonesia, Utami Budi Rahayu Hariyadi mengatakan, penting bagi pustakawan memiliki soft skill untuk menunjang pekerjaannya. Seperti kemampuan untuk mendengarkan yang dikemukakan oleh pemustaka dengan aktif, serta ketrampilan berkomunikasi yang baik.
Reportase: Wara Merdeka

Perpustakaan Perguruan Tinggi Didorong Lakukan Inovasi Layanan

Â 
Palangka Raya, Kalimantan Tengah - Para kepala perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah didorong agar aktif menyampaikan program dan usulannya kepada para pemangku kepentingan, utamanya kepala daerah. Menurut Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Dedi Junaedi, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib. Karenanya, para kepala dinas perpustakaan harus memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan agar perpustakaan mendapatkan perhatian karena wajib untuk dilaksanakan.
â€œSecara kewenangan, perpustakaan menjadi urusan wajib. Kalo wajib, di agama kan, kalau tidak dilaksanakan kan dosa. Nah apakah kita mau melaksanakan atau tidak, tentu ini berpulang pada kita semua. Saya mengajak para kepala dinas jangan diam saja jika bertemu bapak gubernur, bupati. Unjuk gigi lah, sampaikan program-program dan usulan. Ini demi kebaikan,â€ jelas Dedi Junaedi saat memberikan paparan dalam Sosialisasi PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tentang Perpustakaan. Kegiatan ini dihadiri 130 peserta terdiri dari Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota, sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas literasi se-Kalimantan Tengah di Hotel Luwansa, Palangka Raya, pada Kamis (15/3).
Dedi Junaedi menyatakan, salah satu amanat dalam PP Nomor 24 Tahun 2014 adalah sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai. Ada kriteria minimal untuk fasilitas gedung dan perabot perpustakaan sehingga bisa memberikan layanan memadai untuk pemustaka.
Selain fasilitas fisik, Dedi juga mengajak para peserta agar mengembangkan layanan digital. Perpustakaan daerah diminta memanfaatkan fasilitas layanan digital yang dimiliki Perpusnas, seperti perangkat lunak inlis LITE, aplikasi perpustakaan digital iPusnas, repositori digital perpustakaan Indonesia OneSearch (IOS), dan portal jurnal dan buku ilmiah elektronik e-Resources.
â€œKami telah memberikan stimulan bantuan software hardware ke seluruh kabupaten/kota, hardware-nya komputernya, software-nya inlis lite. Dan bisa juga pake IOS untuk mengumpulkan seluruh perpustakaan di seluruh Indonesia. Sudah tergabung 830-an perpustakaan yang tergabung, jumlah koleksinya 5 juta lebih, yang gabung dari perpusakaan umum, perguruan tinggi, sekolah, khusus, dan bisa diakses di mana saja,â€ urainya.
Dedi meminta perpustakaan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah agar tergabung dengan IOS. Karena tersedia secara online, IOS bisa diakses tanpa dibatasi jarak. â€œAda satu sekolah yang tergabung di IOS di salah satu daerah. Begitu di-searching teman-teman di Filpina, ada satu koleksi yang diminati, datanya bisa dibuka dan minta kepada kami. Dan kami pun minta kepada sekolah tersebut. Ini di-SD di daerah loh, yang butuh di Fipilina. Kalau sekarang perpustakaan kabupaten/kota belum tergabung, saya kira sudah ketinggalan yah. Jadi perpustakaan bisa saja dikunjungi siapa saja dan kapan saja,â€ tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah Susana Ria Aden menyatakan keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban suatu negara dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki.
Menurut Ria, PP No. 24 Tahun 2014 menjadi pedoman perpustakaan khususnya di Kalteng sehingga implementasi UU no 43 tahun 2007 dapat dilaksanakan dengan optimal dalam rangka mendukung visi misi gubernur menuju Kalteng Berkah.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para peserta dapat mengembangkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan mengembangkan literasi dalam mewujudkan masyarakat gemar membaca sepanjang hayat, khususnya generasi muda sehingga dapat terhindar dari masalah hukum seperti penyalahgunaan narkoba.
Reporter: Hanna Meinita

Sosialisasi PP tentang Perpustakaan: Perpustakaan di Daerah Didorong Kembangkan Layanan Digital

Pandeglang, Banten-Pembangunan literasi masyarakat memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM). Daya saing individu sangat erat kaitannya dengan pembentukan kualitas SDM, tingkat pengetahuan, serta keterampilan yang terakumulasi dalam proses pembelajaran.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Deni Kurniadi menyatakan SDM berkualitas merupakan salah satu tujuan pembangunan. Disebutkan bahwa internalisasi Nawa Cita sebagai visi misi pembangunan Presiden menggarisbawahi empat pilar dalam RPJMN 2020-2024.
â€œElaborasi pilar tersebut menghasilkan tujuh agenda pembangunan, di antaranya yaitu meningkatnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Di mana nafas dari ketujuh agenda pembangunan adalah membangun SDM yang kreatif, dinamis, produktif, terampil, menguasai iptek, yang didukung talenta global,â€ jelasnya dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat yang diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Pandeglang, di Pandeglang, Banten, pada Kamis (21/10/2021).
Dia menegaskan, hal ini mesti dipahami oleh pemerintah daerah. Di sinilah peran perpustakaan dibutuhkan karena tidak sekadar berfungsi sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga menjadi agen perubahan bagi masyarakat. â€œNamun, kondisi semacam tersebut hanya bisa ditemui ketika masyarakat memiliki budaya baca yang tinggi. Keberadaan perpustakaan tidak akan berpengaruh di dalam masyarakat yang memiliki budaya baca rendah,â€ ungkapnya.
Bangsa yang cerdas ditandai oleh tingkat pendidikan dan kemampuan literasi. Pendidikan dan literasi adalah bagian dari pembangunan manusia yang dapat membuka jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat. â€œKarena itu, pemerintah terus meneguhkan komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan manusia dan menempatkan pendidikan dan sektor sosial-budaya, termasuk literasi pada posisi sentral dalam kebijakan dan program pembangunan nasional,â€ ujarnya.
Perpusnas melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan di perpustakaan. Hal ini bertujuan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. â€œDalam perspektif itulah, perpustakaan berperan sebagai institusi pelopor gerakan literasi untuk kesejahteraan,â€ ujarnya.
Bupati Pandeglang Irna Narulita mengakui masih harus berupaya keras untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di daerahnya. Tahun lalu, IPM kabupaten ini mencapai 65,00. Dia mengakui angka ini meningkat sejak 2015, yang tercatat mencapai 62,7. â€œSaya tertatih memang untuk meningkatkan Pandeglang yang ada di Banten selatan. Disparitas banyak, kesenjangan antara Banten utara dan selatan. Tapi tidak menyurutkan semangat kami, sehingga naiklah IPM,â€ tuturnya.
Dia berharap masyarakat terus tergerak untuk membaca dan datang ke perpustakaan. Apalagi kini sudah ada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. â€œKalau digandeng dengan keterampilan, mencari buku, pembinaan, berbagi, ini akan menjadi wadah mediasi yang sangat baik untuk masyarakat. Segmennya tidak harus yang ingin membaca, ibu-ibu muda juga yang ingin mendidik anak-anaknya,â€ ulasnya.
Dengan adanya program ini, menurutnya, semua pihak, baik legislatif, eksekutif, akademisi, maupun swasta, untuk turut bertanggung jawab dalam mengembangkan perpustakaan dan kegemaran membaca di daerahnya.
Sementara itu, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten Agus Lukman Hakim menguraikan saat ini paradigma literasi sudah berubah, tidak sekadar membaca dan menulis. Dalam konsep baru, digitalisasi juga masuk dalam literasi.
Menurutnya, literatur dalam kerja mesin menjadi hal yang penting karena keduanya menjadi kebutuhan yang berdampingan. Selain itu, literasi juga erat dengan komunikasi. Ruang perpustakaan seharusnya menjelma jadi ruang diskusi untuk masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengembangkan ide, gagasan, kreativitas, inovasi, wisata dan edukasi.
â€œNegara maju tidak lepas daripada literasi. Semua negara maju itu human development index-nya tinggi. Seperti Finlandia, perpustakaan umumnya ada 700-an. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan di Pandeglang. Di negara dengan HDI-nya tinggi, literatur itu kebutuhan utama keluarga,â€ pungkasnya.
Dalam acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Perpusnas dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan lima perguruan tinggi yakni Universitas Mathlaul Anwar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mutiara Banten, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Banten Raya, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Syeh Mansyur. Sekaligus diserahkan bantuan berupa satu unit mobil perpustakaan keliling dan Pojok Baca Digital (Pocadi) yang merupakan layanan ekstensi untuk peningkatan budaya baca danÂ literasiÂ masyarakat di Kabupaten Pandeglang.
Reporter dan Fotografer: Hanna Meinita

Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkatkan Daya Saing Daerah

Rasa nasionalisme dan cinta tanah air untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa Indonesia dapat diwujudkan dalam suatu kegiatan apel selain sebagai upaya penegakan disiplin dan membiasakan kekompakan.
Kegiatan apel merupakan rutinitas bagi seluruh pegawai di lingkungan Perpusnas setiap Senin pagi. Untuk mendukung program pemerintah dalam meminimalkan penyebaran virus Covid19, kegiatan rutin tersebut dilaksanakan secara virtual via Zoom. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi semangat para peserta yang mengikuti secara khidmat hingga akhir.
Bertindak sebagai pimpinan apel pada Senin (30/08/2021) Kepala Unit Pelaksana Teknis Proklamator Bung Hatta, Nur Karim. Dalam pidatonya, ia mengulas sedikit sejarah tentang Bung Hatta yang mengingatkan tentang pengorbanan dan komitmen dalam meraih kemerdekaan.
â€œAlangkah besar pengorbanan Bung Hatta yang tidak bersedia menikah sebelum Indonesia merdeka. Pada saat ini jarang sekali negawaran, yang memiliki komitmen seperti Bung Hattaâ€, terang Nur Karim.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Usia kemerdekaan Indonesia yang sudah mencapai ke-76 tahun, merupakan usia yang seharusnya sudah matang dalam mengarungi bahtera kehidupan berbangsa dan bernegara. Slogan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh pada peringatan kemerdekaan tahun ini merupakan pesan ketangguhan dan pantang menyerah untuk terus maju menyongsong masa depan, terutama di kala pandemi menyerang. Dampak pandemi yang membawa derita bagi bangsa Indonesia dirasakan di setiap sektor kehidupan masyarakat, mulai dari bidang ekonomi, pariwisata, perburuhan, kesenian, kebudayaan dan banyak hal.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Nur Karim mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Perpusnas untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat. â€œSudah seharusnya kita mengambil peran terdepan sebagai abdi negara dan abdi masyarakatâ€, ungkapnya.
Kemajuan bangsa Indonesia ditentukan oleh bagaimana ASN berbenah diri untuk menjadi lebih efisien, lebih produktif, dan lebih gesit serta lebih bisa melayani untuk menuju pemerintah kelas dunia.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Sesuai dengan branding ASN di tahun 2021 yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu ASN Berakhlak, Bangga Melayani Bangsa, hal ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai â€“ nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia. Di era reformasi birokrasi ini dibutuhkan ASN yang berintegritas, disiplin, gesit bekerja, dan aktif melayani.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Karakter ASN yang tersebut di atas, menurut Bung Hatta belumlah cukup, yang diperlukan adalah ASN yang jujur dalam menjalankan amanah rakyat yang dilayaninya. Seperti kutipan dari Bung Hatta yang menggambarkan sulitnya untuk menjadi jujur karena mudah diucap tetapi berat untuk melakukan perbuatan jujur. â€œKurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki.â€
Nur Karim mengajak seluruh peserta, â€œMarilah Bapak Ibu kita melakukan introspeksi diri dengan memperbaiki dan mengubah pola pikir dan budaya kerja dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat menuju Indonesia sejahteraâ€.
Â 
Reporter : Anastasia Linawati

Cakap Melayani di Tengah Pandemi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Forum Perpustakaan Khusus Indonesia bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Seminar Nasional yang mengambil tema â€œArah Tata Kelola Perpustakaan Khusus di Indonesia dalam Menghadapai Revolusi Industri 4.0â€ bertempat di Ruang Teater lantai 2 Perpusnas Medan Merdeka Selatan, pada hari Senin (5/11). Hadir pada acara tersebut Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Ketua Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) Wahyu Kumoro, dan narasumber yang terdiri dari Praktisi Perpustakaan Riset PDII/LIPI Hendro Subagyo, Praktisi Perpustakaan Media CNN Indonesia Yogi Hartono, Praktisi Perpustakaan Rumah Ibadah Masjid Istiqlal Mukmin Suprayogi, Praktisi Perpustakaan Hukum Daniel S Lev Library/PSHK Farli Elnumeri, dan moderator dari Kepala Perpustakaan BPPT Eka Meifrina.
â€œKita berada disini untuk mendengarkan paparan tentang bagaimana mempersiapkan diri kita sebagai pustakawan atau sebagai pengelola perpustakaan khusus dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, yaitu perubahan yang lebih kita kenal sebagai industri 4.0,â€ ujar Wahyu komoro dalam laporannya sebagai ketua panitia kegiatan. Wahyu juga menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang terkait sehingga seminar nasional yang dihadiri oleh 165 pustakawan atau pengelola perpustakaan dari berbagai kementerian atau lembaga dapat terselenggara dengan baik. Ketua FPKI tersebut juga menyampaikan dengan terselenggaranya seminar nasional merupakan kesempatan bagi para pustakawan atau pengelola perpustakaan untuk mendalami hal-hal tentang pengelolaan perpustakaan khusus.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando sebagai keynote speech dalam acara tersebut memaparkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa ketentuan mengenai Perpustakaan Khusus telah diatur dalam pasal 25, 26, 27, 28. Syarif menjelaskan peran perpustakaan khusus, baik itu perpustakaan Kementerian atau Lembaga posisinya sangat strategis dalam menyediakan informasi dalam mendukung tugas dan fungsi kelembagaan. Selain itu pustakawannya juga harus dapat menyediakan informasi sebanyak mungkin dari yang terserak dan dapat disajikan kepada pemustaka atas informasi yang cukup dan terpercaya. â€œPada setiap kesempatan saya katakan tidak ada yang memandang sebelah mata pustakawan kecuali pustakawan itu sendiri yang memble. Oleh karena itu pustakawan akan selalu hadir kepada setiap orang penting yang membutuhkan informasi asal profesional dan bekerja dengan baik,â€ tutur Syarif.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Khusus Memiliki Peran Strategis dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kelembagaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) merupakan salah satu daerah terluar Indonesia yang terletak di ujung Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah yang berbentuk kepulauan ini terdiri dari 47 pulau yang 10 diantaranya bahkan belum berpenghuni. Oleh karena sulitnya menjangkau masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kab. Sitaro. Bantuan 1 unit Mobil Perpustakaan Keliling diberikan oleh Perpusnas guna memudahkan layanan bagi masyarakat, pada Rabu (24/2).
â€œSetiap individu memiliki peran masing-masing dalam upaya meningkatkan budaya literasi masyarakat dari perkotaan hingga wilayah terluar Indonesia. Baik yang duduk di bangku eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Semua harus ikut memastikan masyarakat mendapatkan layanan perpustakaan,â€ paparnya.
Syarif menambahkan saat ini perpustakaan juga harus sudah bertransformasi. Perpustakaan harus berkembangang yang awalnya memiliki fungsi manajemen koleksi dan pengetahuan, harus bisa menjadi sarana transfer pengetahuan untuk masyarakat.
â€œPerpustakaan merupakan rumah masyarakat untuk beraktivitas, menciptakan inovasi, membangun peradaban sehingga dapat berubah ke arah yang lebih baik. Dengan begitu mereka dapat menuju kehidupan yang lebih sejahtera,â€ imbuhnya.
Bupati Sitaro, Evangelian Sasingen memberikan apresisasi dan ucapan terimakasih atas perhatian Perpusnas untuk daerah. Tidak hanya mobil perpustakaan keliling, Eva menyebut Perpusnas kini dalam proses membangun gedung perpustakaan melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan melalui Perpusnas pada 2020 sebesar 10 milyar rupiah.
â€œTahun ini kami akan mulai membangun gedung perpustakaan. Saat ini kami baru memiliki 1 mobil perpustakaan keliling. Dan dengan tambahan 1 mobil bantuan Perpusnas akan membantu kami menjangkau masyarakat lebih luas,â€ ungkap Eva.
Kedepannya Eva berharap semua pulau di Sitaro bisa memiliki mobil perpustakaan keliling ini. â€œTerutama di tiga pulau terbesar di Kab. Sitaro,â€ imbuh Eva.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografe: Basma Sartika

Berita

Perpusnas Berikan Bantuan Mobil Perpustakaan Keliling Untuk Kab. Sitaro