Salemba, Jakarta--Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat H.M Taufik didampingi Kepala DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kab. Bima Basyirun secara khusus menyambangai Perpustakaan Nasional pada Jumat, (6/3). Kedua utusan diterima langsung oleh Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar, Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti dan Kepala Bagian Perencanaan Adin Bondan Pasaribu. Kedatangan Sekda Kab Bima adalah untuk memberitahukan perihal lokasi pembangunan gedung perpustakaan yang berubah dari lokasi sebelumnya. Apakah masih bisa diubah mengingat lokasi sebelumnya masih memerlukan waktu untuk menjadi lokasi yang ramai?. Sedangkan, di lokasi baru nanti bangunan perpustakaan akan menempati lokasi publik yang ramai dilewati/dikunjungi setiap saat.Â 
"Lokasi baru berada di lokasi yang lebih ramai. Dekat dengan persimpangan dan pantai. Disitu juga sudah banyak tersedia area publik yang menjadi salah satu titik interaksi masyarakat ataupun sekedar kongkow anak-anak muda," terang Taufik. Sekda mengakui area baru tidak seluas lokasi sebelumnya namun pemilihan lokasi yang lebih strategis menjadi alasan krusial kenapa harus dipindahkan.Â 
Mendengar alasan tersebut, Sekretaris Utama dan Deputi II Perpusnas mengatakan tidak bisa langsung mengiyakan mengingat proses sebelumnya sudah disetujui oleh tim bersama dari Perpusnas, Bappenas dan Kementerian Keuangan.Â  Apalagi pembangunan gedung perpustakaan tersebut memakai dana alokasi khusus (DAK) tahun 2020. Artinya, seharusnya hal demikian sudah dipikirkan masak-masak sebelum pengajuan DAK oleh pemda, termasuk Bappeda setempat.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh Kabag Perencanaan Adin Bondan bahwa jika merubah lokasi dari sebelumnya, maka prosesnya harus dari awal lagi. Mulai dari proses peninjauan lokasi hingga penyusunan detail engineering desain-nya (DED).Â  Dan proses tersebut dibatasi oleh date line jika ada perubahannya mendesak.Â 
Reportase/Fotografer : Hartoyo Darmawan

Kab. Bima Berniat Pindahkan Gedung Perpustakaan ke Lokasi Yang Lebih Strategis

Â Salemba, Jakartaâ€”Salah satu point penting penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Perpustakaan Nasional dari Tim Kementerian PAN-RB adalah meminta seluruh ASN memahami tugas dan fungsi serta indikator keberhasilan sehingga dapat mendukung tujuan organisasi.
Ini selaras dengan yang dilakukan unit kerja Deputi I Perpusnas yang menginginkan hal serupa. â€œTidak ada tugas struktural melainkan ini tugas bersama. Tunjangan kinerja atau tukin yang diterima adalah salah satu dampak dari pelaksanaan RB, namun itu bukanlah titik akhir melainkan awal lompatan untuk reformasi birokrasi lebih baik,â€ terang Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana saat Sosialisasi Pelaksanaan RB Unit Kerja Deputi I, Senin, (13/5).
Lebih lanjut disampaikan Deputi, bahwa implementasi RB tidak sebatas pada unit tim RB yang sudah dibentuk tapi juga harus ke seluruh pegawai. Deputi, mengakui pihaknyaÂ  kurang melakukan sosialisasi sehingga peta jalan RB belum dipahami menyeluruh. Â 
Setiap tahun semua pegawai dituntut untuk membuat sasaran kinerja pegawai (SKP). Namun, ada nuansa kurang fair karena yang menilai SKP adalah diri sendiri. Ke depan, penilaian SKP harus berdasarkan bukti. â€œArtinya, semua pegawai struktural dan fungsional harus punya buku kerja, report harian. Hasil report nanti akan berpengaruh pada pemberian reward and punishment,â€ tambah Deputi.
Penilaian RB saat ini tidak lagi menilai konteks instansi atau lembaga. Sudah mengerucut kepada unit kerja eselon satu sekaligus dibentuk tim penilai (asesor) RB unit. Â Oleh sebab itu, tiap unit kerja membutuhkan agen-agen perubahan (agent of change) sebagai salah satu komponen pendukung pelaksanaan RB. Agent perubahan yang sudah dibentuk tidak sebatas tim melainkan harus punya rencana aksi.
Penilaian RB dari KemenPAN-RB memungkinkan kenaikan tukin Perpusnas menjadi 80 persen. namun sejumlah catatan dan hasil survei tetap harus mendapat perhatian khusus. Artinya, meski masuk usulan untuk kenaikan tunjangan, tapi harus ditunjang dengan perubahan-perubahan.
â€œPerpusnas merupakan salah satu institusi pelayanan publik. Jangan sekedar berbicara atau mengaku sudah melakukan reformasi birokrasi tapi ketika ditanyakan langsung ke masyarakat dijawabnya belum ada reformasi. Perpusnas harus punya program percepatan (quick win) setiap tahunnya,â€ ujar Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Aparatur, dan Pengawasan III KemenPAN-RB, Naptalina Sipayung, beberapa waktu lalu.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Sosialisasi Pelaksanaan RB Kedeputian I Perpusnas  Â 

Jakartaâ€”Peningkatan literasi di Indonesia membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, baik yang ada di pusat maupun daerah. Kerja sama dan kolaborasi antara kementerian/lembaga (K/L) yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan terkait literasi sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan literasi di daerah.
Melihat kondisi ini, Komisi X DPR RI menyelenggarakan rapat kerja/rapat dengar pendapat (raker/RDP) dengan K/L terkait untuk menjelaskan program dan dukungannya dalam peningkatan literasi di Indonesia. K/L yang turut hadir dalam rapat yang digelar secara virtual pada Rabu (25/11/2020) tersebut adalah Perpustakaan Nasional RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam paparan setiap K/L, diketahui bahwa sudah ada program dan kegiatan yang mendukung peningkatan literasi di daerah.
Kepala Perpusnas RI Muhammad Syarif Bando menyatakan pihaknya sudah bersinergi dengan Kementerian Desa dan Kemendagri dalam penguatan perpustakaan desa dan literasi. Syarif Bando mengapresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Desa dan Kemendagri atas kerja sama dan dukungan terkait perpustakaan desa.
Untuk mengolaborasikan dan mengakselerasi program kegiatan terkait literasi dengan Kemendikbud, Perpusnas akan terjun langsung ke masyarakat. Syarif Bando menyebut sinergi dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu dilakukan untuk menyelaraskan cara pandang mengenai indeks literasi masyarakat Indonesia, terutama batasan literasi di tingkat dasar dan menengah.
â€œDalam konteks literasi untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Perpusnas tidak bicara tentang kemampuan mengenal huruf saja, tapi mengarah pada tingkat kemampuan masyarakat Indonesia untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa,â€ jelasnya.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori menyebut literasi merupakan komitmen bersama antara K/L dan daerah. Terkait strategi peningkatan literasi di daerah, jelasnya, harus ada komitmen dari pemerintah daerah. Dukungan dari kepala daerah sangat dibutuhkan karena strategi peningkatan literasi di daerah merupakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi K/L terkait yang telah mengeluarkan kebijakan dan program dalam mendukung peningkatan literasi di Indonesia. Dia berharap akselerasi program dan kegiatan antara K/L terkait dalam peningkatan literasi Indonesia utamanya dalam infrastruktur perpustakaan berupa fisik, ketersediaan buku di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), peningkatan tata kelola perpustakaan sekolah, pemenuhan tenaga pustakawan, dan perpustakaan desa, terus ditingkatkan.
Anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar ini juga mendorong K/L terkait untuk berkolaborasi dan meningkatkan kerja sama terhadap perencanaan dan pelaksanaan program terkait pembangunan budaya baca dan peningkatan literasi masyarakat. â€œMendorong K/L melakukan sinergi program literasi menjadi program terobosan untuk meningkatkan indeks literasi nasional secara signifikan dan berkesinambungan. Komisi X DPR RI akan mengawal pelaksanaan program peningkatan literasi secara berkesinambungan, dan akan menjadwalkan RDP gabungan secara periodik pada masa persidangan berikutnya,â€ tuturnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Peningkatan Literasi di Daerah Membutuhkan Dukungan Banyak Pihak

Jakartaâ€”Daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) didorong agar menerapkan akuntabililtas dan transparansi dalam menggunakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat melalui Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan komitmen dari kepala dinas perpustakaan di provinsi maupun kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk melaksanakan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah. Para kepala dinas diingatkan bahwa patut disyukuri DAK perpustakaan masih diperjuangkan oleh pemerintah, apalagi saat ini kemampuan keuangan negara terbatas karena pandemi Covid-19.
"Kami berharap bahwa ke depan teman-teman seperjuangan di provinsi dan kabupaten kota yang diberi mandat sebagai kepala dinas perpustakaan, bisa menunjukkan kepemimpinan, optimisme, dan komitmennya untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari perpanjangan tangan pemerintahan pemerintah pusat tentu saja melalui Perpustakaan Nasional," ujarnya dalam FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan DAK Subbidang Perpustakaan Daerah TA 2021 yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (23/11/2021).
Syarif Bando menekankan, ilmu pengetahuan dan skill, inovasi, kreativitas, serta keterampilan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan kualitas masyarakat. Oleh karena itu, DAK bukan hanya soal pekerjaan fisik membangun gedung fasilitas layanan perpustakaan, tapi juga bagaimana menggerakkan masyarakat untuk membaca dan memanfaatkan perpustakaan.
â€œJadi tidak boleh kita berhenti mencari testimoni bukti-bukti fisik terhadap proses perubahan yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat hanya dengan knowledge, hanya dengan skill, kemauan keras, kita bisa berubah,â€ jelasnya.
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami menjelaskan, FGD pemantauan dan evaluasi DAK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP Nomor 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri PPN Nomor 1/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Dia menekankan, evaluasi ini merupakan bagian dari akuntabilitas publik, terutama dari sisi perencanaan dan kebijakan. Bappenas harus memastikan alokasi anggaran DAK sudah tepat sasaran.
Dia mengungkapkan, kebijakan dasar untuk DAK fisik berkaitan erat dengan program nasional yakni peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas manusia Indonesia dicerminkan oleh kualifikasi pendidikan dan kecakapan literasi.
"Karena pendidikan dan literasi itu sangat terkait erat yang kemudian nanti bisa secara bersama-sama itu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, manusia dan masyarakat Indonesia. Karena itu maka menjadi penting bagi kami di Bappenas memastikan bahwa peningkatan kualitas layanan perpustakaan secara umum di daerah itu memenuhi standar nasional dengan menggunakan investasi melalui DAK," urainya.
Amich menekankan, tingkat ketercapaian pelaksanaan program dan anggaran DAK secara efektif dan efisien akan menjadi bahan rujukan Bappenas untuk menilai ulang usulan yang diajukan pada tahun mendatang. "Atas dasar itulah nanti dari forum ini kita bisa menyusun rekomendasi bagi proses perencanaan dan kebijakan di tahun berikutnya. Ini yang disebut bahwa penting keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan program. Karena tadi satu titik ke titik yang berikut adalah rangkaian yang menyatu," tuturnya.
Sementara itu, Saddam Husin yang mewakili Direktur Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan mengungkapkan sejak 2019, DAK dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan. Selama kurun waktu 2019-2021, kinerja kontrak terhadap rencana kerja DAK terbilang cukup baik yakni rata-rata sebesar 93,5 persen. Namun, masih terdapat gap antara alokasi dan kontrak, sehingga ada alokasi yang tidak dapat dimanfaatkan.
Dia menyebutkan sejumlah rekomendasi untuk pelaksanaan DAK yakni penguatan koordinasi perencanaan pusat dan daerah agar prioritas nasional sejalan dengan kebutuhan daerah. â€œKami mengusulkan dilakukan bimbingan teknis kepada daerah agar dapat mengusulkan DAK fisik dengan benar dan dapat memenuhi readiness criteria yang dipersyaratkan. Serta dilakukan evaluasi ketercapaian output untuk menjaga ketercapaian target prioritas nasional,â€ pungkasnya.
DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2021 memuat enam menu yakni pembangunan gedung, perluasan gedung, renovasi gedung, pengadaan perabot, pengadaan TIK, dan pengadaan bahan perpustakaan. Hingga 19 November 2021, dari alokasi DAK senilai Rp550 miliar, yang sudah dikerjakan senilai Rp415,8 miliar atau sekitar 76%. Sisa waktu sekira sebulan lagi diharapkan pekerjaan fisik sudah mendekati akhir dan tinggal proses administratif yang belum sepenuhnya dilaporkan atau tercatat dalam pembukuan.
Reporter: Hanna Meinita
Â 
Â

Daerah Penerima DAK Didorong Menerapkan Akuntablitas dan Transparansi

Kota Blitar, Jatim--Selama Indonesia masih berdiriÂ  sampai kapanpun sejarah akan bercerita tentang Bung Karno, demikian anak judul dari buku Jejak Sang Putra Fajar kumpulan tulisan hasil workshop literasi menulis kreatif yang diterbitkan Perpustakaan Bung Karno. Sejalan dengan itu, berbicara sejarah Indonesia memang tak lepas dari bicara tentang Sang Proklamator, Bung Karno. Presiden pertama RI itu meninggalkan banyak warisan, baik warisan berupa benda, monumen, patung-patung megah, hingga lukisan untuk bangsa Indonesia, termasuk warisan pemikiran dan ide gagasannya, yang mayoritas dari kita tahu dan sadar betul akan warisan-warisan tersebut. Namun ternyata Bung Karno juga meninggalkan suatu warisan yakni buku resep masakan nusantara. Buku tersebut berjudul Mustikarasa yang diterbitkan pada tahun 1967. Tugas Bung Karno setelah merdeka adalah mengkampanyekan kesatuan dalamÂ  kedaulatan dan kebhinekaan. Salah satunya denganÂ  kuliner nusantara. Kita banyak kekayaan makanan tetapi tidak pernah didokumentasikan secara nasional. Walaupun pada zaman kolonial Pemerintah Hindia Belanda pernah meluncurkan buku Groot Nieuw Volledig Oost-Indisch Kookboek karya JMJ Catenius van der Meyden (1902). Buku tersebut merangkum 1300 kuliner di Hindia Belanda, yang diperuntukkan untuk perempuan Belanda. Dan pada tahun 1964, barulah Bung Karno mengutus salah satu istrinya, Hartini untuk merangkum buku Mustikarasa dan sempat diterbitkan pada tahun 1967.Â 
Senyampang dengan koleksi Perpustakaan Bung Karno tersebut, kegiatan berbasis inklusi sosial yang sedang digalakkan di Perpustakaan-Perpustakaan di Indonesia, Perpustakaan Bung Karno juga merilis kegiatan workshop literasi Mustikarasa yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, Selasa (11-13/8/2020) di halaman Amphyteater. Acara yang dibuka secara resmi oleh Kepala Perpustakaan Bung Karno Janti Suksmarini itu diikuti 50 peserta yang dibagi menjadi 5 kelompok dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Janti Suksmarini mengatakan kegiatan literasi Mustikarasa digelar sebagai upaya memberikan praktek literasi kepada masyarakat. dengan adanya kegiatan literasi Mustikarasa, dapat membantu masyarakat lebih memahami konsep literasi secara lebih luas. Selain itu, kegiatan tersebut juga dapat menambah keterampilan peserta dalam mengolah dan memasak kuliner nusantara. "Tentu tujuannya untuk mempraktekkan literasi masyarakat, khususnya memahami mengenai resep-resep masakan, minuman dan makanan nusantara," ujarnya.
Semangatnya para peserta yang mengikuti sangat antusias sekali, karena di tengah pandemi covid-19 ini masyarakat banyak yang tidak mampu berbuat banyak untuk bergerak kemana-mana, usaha-usaha banyak yang turun drastis, semua penuh keterbatasan. Di tengah serba keterbatasan tersebut Perpustakaan Bung Karno mencoba mengobati masyarakat dengan kegiatan yang berbasisi inklusi sosial yaitu literasi mustikarasa menggali resep masakan warisan Bung Karno, dimana koleksinya tersimpan dan bisa diberdayakan oleh pemustaka. Literasi Mustikarasa yang mendapat respons baik ini menghadirkan Chef profesional Muhammad Anshori dari Hotel Golden Tulip Kota Batu. Penanggjungjawab kegiatan Agus Sutoyo mengatakan, resep masakan warisan Bung Karno ini semua di adaptasi dariÂ  buku Mustikarasa dan dipraktikkan dengan bimbingan Chef Anshori, dan menghasilkan menu makanan yang sangat lezat dari berbagai daerah yang direkomendasikan Bung Karno masakan dan makanan kuliner nusantara tersebut. Ada Rendang fatmawati, Gula Bebek lado ijo Padang, Gagape ayam Makassar, dan lainnya.***Â 
Â

Literasi Mustikarasa, Menggali Resep Masakan Warisan Bung Karno

Jakartaâ€”Usulan naskah kuno Nusantara dari Indonesia untuk nominasi Ingatan Kolektif Dunia atau Memory of the World (MoW) harus ditingkatkan.
Wardiman Djojonegoro, pakar pendidikan dan sejarah, menyatakan Indonesia memiliki ribuan naskah kuno Nusantara. Namun, saat ini tercatat baru delapan warisan dokumenter yang masuk MoW yang ditetapkan oleh Unesco.
Dia mendorong Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) untuk mendukung upaya pengajuan naskah kuno Nusantara tersebut ke Unesco. Penetapan naskah kuno Nusantara sebagai MoW, tuturnya, merupakan pengakuan dari dunia bahwa karya intelektual nenek moyang bangsa, layak untuk dikenang. Dia menyebut, Jerman sudah memiliki 80 warisan dokumenter yang ditetapkan sebagai Memori Ingatan Dunia.
â€œSalah satu kriteria Unesco adalah menghormati, mengenang tentang kepandaian daripada nenek moyang kita di seluruh dunia. Karena MoW itu seluruh dunia. Jadi, kita harus mengajukan naskah kita untuk bisa diterima sebagai warisan dunia, pengakuan daripada local genius daripada nenek moyang kita,â€ terangnya dalam webinar Sosialisasi Naskah Nusantara, Ingatan Bangsa, Ingatan Dunia, pada Kamis (19/5/2022).
Menteri Pendidikan pada 1993-1998 tersebut menambahkan, usulan naskah kuno Nusantara untuk masuk MoW membuat sejarah bangsa lebih dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. â€œKarena di dalam syarat Unesco adalah setiap naskah itu harus open access, harus terbuka, kalau bisa digitalisasi. Sehingga orang jauh di Amerika, jauh di Eropa, jauh di Jepang, bisa membaca,â€ ujarnya.
Pria yang terlibat sebagai tim ahli dalam beberapa naskah MoW tersebut mengakui minimnya pengakuan naskah kuno Nusantara tersebut dikarenakan sedikitnya peneliti Indonesia dalam menyusun naskah akademik. â€œNaskah itu harus diteliti kembali agar sesuai dengan apa yang diminta oleh Unesco,â€ ujarnya.
Selain itu, naskah kuno yang diusulkan harus tersimpan dengan baik dan naskahnya masih asli. Hal ini menjadi kesulitan di Indonesia karena iklimnya tropis dan faktor bencana alam sehingga naskah terancam punah. â€œSehingga untuk Indonesia, syarat daripada Unesco itu sangat berat karena kita harus menjaga naskah-naskah yang kita usulkan itu agar betul,â€ ungkapnya.
Webinar yang diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-42 Perpusnas tersebut menghadirkan Sri Sumekar, pustakawan ahli utama Perpusnas. Sumekar menyatakan sebelum masuk MoW, warisan dokumenter bangsa harus diakui terlebih dulu secara nasional atau dalam Ingatan Kolektif Nasional (IKON).
IKON merupakan program yang dikoordinir oleh Perpusnas dalam rangka pelaksanaan inventarisasi, pencatatan, pendataan, dan pendaftaran/registrasi warisan dokumenter budaya bangsa berupa naskah kuno yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai karya budaya bangsa yang harus diingat oleh seluruh bangsa Indonesia.
Perpusnas ditunjuk sebagai koordinator setelah pencanangan IKON pada 2012 di Manado yang digagas oleh tujuh kementerian/lembaga. Mantan Sekretaris Utama Perpusnas tersebut menyebut, naskah kuno yang sudah lulus uji akan mendapat register IKON dan selanjutnya dapat diusulkan untuk nominasi MoW.
Naskah kuno yang diusulkan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, merupakan dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri yang berumur sekurangnya 50 tahun. â€œDan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan,â€ terangnya.
Disebutkan bahwa banyak warisan dokumen bangsa yang terancam punah. Dengan adanya IKON, diharapkan dapat mengajarkan pelestarian warisan dokumenter bangsa Indonesia dan penyelamatan aset dokumen nasional dari kepunahan. Selain dilestarikan, warisan bangsa ini dialihmediakan dalam bentuk digital, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah.
Berdasarkan data Chambert-Loir dan Oman Fathurahman, tercatat sebanyak 58.947 naskah kuno Nusantara tersebar di dalam dan luar negeri. Untuk itu, dia mengimbau kepada para pemilik naskah serta dinas kearsipan dan perpustakaan di seluruh Indonesia untuk mengajukan naskah kuno yang dimiliki sebagai register IKON. â€œNanti akan kita usulkan bila ada internasional, akan kita usulkan sebagai MoW,â€ tukasnya.
Sementara itu, Dosen FIB Universitas Andalas, Pramono, menyatakan naskah Tuanku Imam Bonjol berpotensi untuk masuk IKON dan nominasi MoW. Dari segi kepengarangan, naskah ini merupakan hipogram dari tangan pelaku sejarah.
Disebutkan bahwa naskah merupakan memoar Tuanku Imam Bonjol, memoar Naali Sutan Caniago yang merupakan putranya, dan notulen rapat yang diadakan di dataran tinggi Minangkabau pada 1865 dan 1875. Lewat naskah ini, Imam Bonjol ingin meluruskan arus perjuangannya sebagai bagian dari gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.
â€œNaskah ini merupakan saksi atau lanskap sejarah kebudayaan Minangkabau pada abad ke-19, terdapat narasi global dalam hubungan jaringan, paham keagamaan, dan tren keislaman yang berkembang pada kurun waktu abad ke-18 antara Timur Tengah dan Kawasan Asia Tenggara,â€ jelasnya.
Selain naskah Tuanku Imam Bonjol, naskah Sunda Sanghyang Siksakandaâ€™ng Karesian juga berpeluang diusulkan sebagai nominasi MoW. Undang Ahmad Darsa, Dosen FIB Universitas Padjajaran, menyebut naskah SSK sudah dibahas sejak 2017, salah satunya dalam FGD di Perpusnas. Hal ini membuktikan adanya perspektif nilai-nilai peradaban universal dalam naskah SSK yang dikategorikan sebagai Ensiklopedi Sunda Kuno.
â€œSSK dapat diartikan sebagai uraian atau risalah tentang pengetahuan sebagai pedoman bagi kaum cendikia,â€ terangnya.
Secara garis besar, teks naskah SSK terdiri dari dua bagian. Bagian pertama disebut Dasakreta yang isinya menekankan ajaran akhlak dan tugas serta kewajiban setiap orang. Bagian kedua disebut Darma Pitutur yang isinya pengetahuan umum yang seyoygyanya diketahui orang banyak.
Naskah SSK berasal dari sebuah koleksi skriptorium kabuyutan Ciburuy Bayongbong, Kabupaten Garut. Disebut sebagian besar berbahasa Sunda Kuno, berjumlah 30 lempir, berbahan nipah, ditulis dengan tinta hitam.
Tercatat, sejak 2003 hingga 2017, sebanyak delapan warisan dokumenter Indonesia ditetapkan sebagai Memori Ingatan Dunia yakni Arsip VOC (2003), I La Galigo (2011), Babad Diponegoro (2013), Negarakertagama (2013), Arsip Konferensi Asia-Afrika (2015), Cerita Rakyat Panji (2017), Arsip Rekonstruksi Candi Borobudur (2017), dan Arsip Tsunami (2017).
Reporter: Hanna Meinita

Naskah Nusantara, Ingatan Bangsa, Ingatan Dunia

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sentul, Bogor- <span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terus mendorong pengarusutamaan naskah kuno sebagai melalui berbagai upaya. Salah satunya dalam penetapan naskah kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) tahun 2024.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sebanyak tujuh usulan naskah kuno dari berbagai daerah diusulkan untuk dinilai oleh komite IKON bersama dengan para Dewan Pakar IKON di Sentul, Jawa Barat pada Jumat (23/8/2024).
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ketujuh naskah kuno tersebut yaitu: Pustaha Laklak Tambar ni Hulit (Provinsi Sumatera Utara), Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya (Sumatera Selatan), Lontar Sri Tanjung (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur), Kidung Bwana Winasa Karya Padanda Ngurah (Kabupaten Badung, Provinsi Bali), Bo&rsquo; Sangaji Kai (Kota Bima), Lontara Attoriolong Bone (Provinsi Sulawesi Selatan), dan Lontar Primbon Suku Tengger (Provinsi Jawa Timur).
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz dalam kesempatan tersebut mengatakan upaya yang dilakukan dalam proses penetapan IKON adalah hal yang luar biasa.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kolaborasi yang dilakukan Perpusnas bersama para pengusul, dan komunitas untuk mewujudkan jejaring ini dapat menguatkan seluruh ekosistem pernaskahan nusantara. Memang harus diciptakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran membentuk jejaring sehingga naskah nusantara ini tidak hanya menjadi milik sendiri dan bersifat eksklusif,&rdquo; tegasnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Namun disisi lain kebermanfaatan dan dampak atas penetapan naskah kuno menjadi IKON juga menjadi hal yang sangat tidak boleh dilupakan. &ldquo;Padahal upaya yang dilakukan oleh tim internal IKON dan pengusul sangat luar biasa. Harus meneliti terlebih dahulu terkait dengan naskah yang akan diusulkan. Prosesnya panjang. Namun, apresiasi orang terhadap hal ini dirasa belum sebanding,&rdquo; imbuhnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurutnya, penggalian informasi oleh pengusul yang selanjutnya dilakukan review oleh Dewan Pakar seperti upaya menemukan mutiara dalam sebuah naskah kuno. &ldquo; Tantangannya adalah bagaimana kegiatan ini juga dalam rangka menemukan substansi naskah kuno itu sendiri yang dapat disebarkan kepada masyarakat. Harus ada sesuatu yang besar yang berguna bagi masyarakat luas,&rdquo; tuturnya.

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Eka Purniawati<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Fotografer: Aditya Irfan&nbsp;

Berita

Perpusnas Dorong Pengarusutamaan Naskah Kuno Melalui Penetapan Ingatan Kolektif Nasional

Pencarian

Berita Lainnya

Kab. Bima Berniat Pindahkan Gedung Perpustakaan ke Lokasi Yang Lebih Strategis

Sosialisasi Pelaksanaan RB Kedeputian I Perpusnas Â

Peningkatan Literasi di Daerah Membutuhkan Dukungan Banyak Pihak

Daerah Penerima DAK Didorong Menerapkan Akuntablitas dan Transparansi

Literasi Mustikarasa, Menggali Resep Masakan Warisan Bung Karno

Naskah Nusantara, Ingatan Bangsa, Ingatan Dunia