Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando kembali menegaskan minat baca masyarakat Indonesia tidak rendah. Namun minat yang tinggi ini tidak tidak sesuai dengan jumlah buku yang dibaca. Menurutnya, ini terlihat dari animo masyarakat, khususnya anak-anak di daerah, yang sangat tinggi untuk mendapatkan bahan bacaan.
"Faktanya kuda pustaka di Gunung Slamet sampai hari ini masih menjadi favorit bagi anak-anak di sana, perahu pustaka di Mandar, becak pustaka, ada angkot pustaka di Bandung, bahkan ada sapi pustaka di Lampung, dan perpustakaan keliling selalu dikejar berlomba anak-anak jika buku itu datang," jelasnya saat menyampaikan arahan dalam Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan Dana Alokasi Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (18/11/2020).
Kondisi ini menggambarkan betapa anak Indonesia mencari bahan bacaan yang baru, bervariasi, dan tidak mahal. Karenanya, Syarif menilai kehadiran perpustakaan masih sangat dibutuhkan masyarakat di tengah era digital dan kemajuan teknologi informasi. Perpustakaan merupakan simbol peradaban yang mengoleksi seluruh informasi dan ilmu pengetahuan berupa karya cetak dan digital bangsa.
"Di perpustakaan kebanggaannya adalah bisa membagikan ilmu setiap hari, bisa memberikan pesan kebaikan setiap hari, dan tak ada satu orangpun di muka bumi yang tidak membutuhkan perpustakaan, kecuali orang itu tidak berbicara tentang masa depan. Karena itu kepada rekan seperjuangan saya yang ada di provinsi, di kabupaten, terus semangat," urainya.
Pada 2021, Perpusnas kembali menyalurkan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah untuk perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota. Tahun depan, DAK fisik subbidang perpustakaan dianggarkan sebesar Rp 550 miliar yang terdiri dari enam menu yakni pembangunan gedung perpustakaan daerah, perluasan gedung daerah, renovasi gedung daerah, pengadaan perabot layanan, pengadaan TIK layanan, dan pengadaan bahan perpustakaan baik cetak maupun digital.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi menyatakan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan bertujuan mengembangkan infrastruktur layanan perpustakaan umum (provinsi dan kabupaten/kota) agar sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, pemerataan akses layanan perpustakaan, dan sinergitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pembangunan perpustakaan umum di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka menyatakan rencana kerja usulan daerah penerima DAK Fisik Subbidang Perpustakaan paling lama dilakukan hingga Desember 2020. Pada kesempatan tersebut, dia berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan kebijakan di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang pada 2021 fokus pada internet.
"Bisa menjadi sebuah kesempatan bagi seluruh perpustakaan di Indonesia untuk memanfaatkan fokus dari Kominfo untuk mengembangkan perpustakaan di daerah sehingga masyarakat pun nantinya bisa berbondong-bondong kalau misalnya akses internetnya di rumah belum adaÂ wi-fi, dan lain sebagainya bisa datang ke perpustakaan untuk mengakses internet dan mendapatkan pengetahuan," tuturnya.
DAK tahun mendatang sebagian besar merupakan carry over dari tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Karena pandemi Covid-19, DAK tahun 2020 yang semula dianggarkan Rp 450 miliar mengalami refocusing di mana sebesar Rp 74 miliar sudah dilaksanakan. Melalui DAK tahun 2020, sejumlah gedung baru perpustakaan sudah berdiri di beberapa wilayah Indonesia di antaranya Kalimantan Utara, Kabupaten Seram Timur, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Nias Utara.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Raden Radityo

Di Tengah Era Digital, Kehadiran Perpustakaan Masih Dinantikan 

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Tidak bisa melepaskan literasi diantara dua agenda strategis, yakni kebudayaan dan sumber daya manusia. Ketersinggungan nyata antara literasi, pendidikan, dan kebudayaan melahirkan masyarakat berpengetahuan (knowledge society). Kondisi ini diyakini akan meningkatkan produktivitas. Dan pendidikan adalah mula bagaimana mengubah arah kehidupan.
â€œDengan membangun pendidikan yang baik literasi dapat meningkat. Sebaliknya dengan literasi yang rendah justru bisa dipastikan akan menimbulkan konsekuensi lain yang lebih memakan biaya dan menyita waktu. Maka, penting membekali anak dengan keterampilan baca, khususnya di rentang usia 8-10 tahun,â€ ujar Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Amich Alhumami pada Rakornas Bidang Perpustakaan 2021, Selasa, (23/3).
Lebih jauh Amich menjabarkan konsekuensi yang dirasakan ketika literasi rendah, (1) biaya pendidikan lebih mahal, (2) tidak produktif ketika memasuki dunia kerja, (3) pendapatan rendah yang berimbas pada kesejahteraan, (4) ongkos kesehatan menjadi mahal, dan (5) angka kriminalitas meningkat.
Amich menerangkan, negara dengan proporsi penduduk yang bekerja sangat besar di berbagai lapangan dan jenis pekerjaan justru mensyaratkan kemampuan baca yang tinggi karena akan cenderung lebih produktif. Terlebih di era dimana teknologi berperan penting dalam perekonomian, nyaris dipastikan semua memerlukan kemampuan analisis dan keterampilan komunikasi sehingga kausalitas antara produktivitas tinggi dan kemampuan membaca di tempat kerja merupakan hal yang lumrah.
â€œSebaliknya di negara yang belum menjadikan keterampilan membaca sebagai ukuran kinerja di tempat kerja cenderung kurang produktif atau produktivitasnya rendah,â€ tambah Amich.
Menurut data Global Knowledge Indeks 2020 yang dirilis Bappenas, diketahui bahwa Indonesia menempati peringkat ke-81 dari 138 negara, dan peringkat ke-23 dari 36 negara dengan pembangunan manusia yang tinggi. Sedangkan, di lingkup ASEAN, Indonesia malah berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
â€œPerlu perbaikan serius untuk mengatasi disparitas yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, teknologi, riset ilmiah, dan vokasi. Dengan kata lain, Indonesia masih perlu melakukan upaya peningkatan kapasitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui berbagai strategi, program, dan kegiatan yang tepat,â€ pungkas Amich.
Â 
*Laporan Tim Humas Perpustakaan Nasional RI

Rakornas Bidang Perpustakaan 2021: Knowledge Society Tingkatkan Produktivitas Masyarakat

Banda Aceh, Aceh - Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) 12 secara resmi dibuka Walikota Banda Aceh Aminullah Usman di Hotel Hermes, Banda Aceh, Aceh, pada Selasa (12/11/2019). Tahun ini, KPDI 12 mengusung tema â€œMewujudkan Ekosistem Perpustakaan Digital 4.0 dan Society 5.0 dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsaâ€.
Pembukaan acara ditandai dengan menepuk rapaâ€™i oleh Walikota bersama Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Ofy Sofiana, Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia Zainal Hasibuan, Wakil Rektor I Uninversitas Syiah Kuala Marwan, dan Kepala UPT Perpustakaan Unsyiah Rudi Kurniawan.
Dalam sambutannya, Ofy Sofiana menyatakan munculnya revolusi industri 4.0 membuat wajah baru dalam fase kemajuan teknologi. Perpusnas sudah membangun ekosistem digital berbasis ilmu pengetahuan dengan menyediakan sejuta buku yang dapat diunduh oleh seluruh masyarakat Indonesia. â€œDalam beberapa tahun terakhir pembangunan perpustakaan digital mendapat respon positif. Bahkan berhasil mendulang prestasi bertaraf nasional dan internasional,â€ jelasnya di hadapan 450 peserta dari berbagai perpustakaan di seluruh Indonesia.
Perpusnas sudah mengembangkan beragam koleksi dan layanan dalam bentuk digital di antaranya Layanan Keanggotaan Online, Pemanfaatan Jurnal ilmiah elektronik (e-resources), Pusat jejaring Repositori Digital (Indonesia OneSearch), perpustakaan digital mobile iPusnas, pembangunan Pojok Baca Digital, dan Layanan Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara).
Sementara itu, Zainal Hasibuan menyatakan banyak hal yang sudah perpustakaan lakukan dalam menghadapi perubahan teknologi. Pada era perpustakaan digital 4.0, hampir semua hal tersedia dalam bentuk digitalisasi dan semua berjalan secara otomatis atau otomasi. Di sini, teknologi menjadi pusat kegiatan.
Menghadapi society 5.0, Zainal mengajak peserta agar merespons beragam kondisi lingkungan yang berubah. â€œDi sini, kita merumuskan, menyikapi, merespons apa yang akan kita lakukan. Jadi dari sini semakin kuat visi kita ke depan dengan memanfaatkan informasi yang ada. Jadi di sini kita menyamakan persepdi bersama-sama karena susah kalau sendiri. Di sinilah artinya meningkatkan daya saing bangsa karena kita menguasai teknologi, informasi dan menggunakannya sumber daya yang kita miliki agar daya saing meningkat,â€ tuturnya saat menyampaikan sambutan.
KPDI 12 digelar pada 12-15 November 2019. Selama dua hari, akan ada seminar dan diskusi panel untuk penguatan dan pemanfaatan perpustakaan digital.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Hartoyo Darmawan

KPDI 12, Perpustakaan Mewujudkan Ekosistem Perpustakaan Digital 4.0

Jakarta - Pandemi Covid-19 tidak hanya terkait dengan sistem kesehatan tapi juga tingkat literasi masyarakat. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Subandi Sardjoko menyatakan tingkat literasi masyarakat mempengaruhi sikap dalam menentukan respons terhadap pandemi. Masyarakat yang berliterasi tinggi cenderung merespons pandemi dengan baik, mampu mendeteksi gejala secara mandiri, lancar dalam berkomunikasi dengan tim medis sehingga selalu siap untuk melindungi diri.
Subandi menjelaskan ini berdasarkan data CenterÂ forÂ Systems Science and Engineering Universitas John Hopkins Amerika Serikat pada Maret 2020. Data menunjukkan, kenaikan kasus baru per hari di negara dengan yang rata-rata tingkat kemampuan literasinya rendah atau di bawah 85 persen seperti Kamerun, Pantai Gading Nigeria, Tanzania, Togo, mengalami peningkatan kasus baru hingga 900% dalam jangka waktu tujuh hari.
â€œHal tersebut menunjukkan kemampuan literasi ini mempengaruhi apakah informasi Kesehatan dapat diterima lebih baik oleh masyarakat. sehingga mereka mampu menekan jumlah korban. Negara dengan rata-rata tingkat literasi rendah memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terserang pandemi,â€ jelasnya saat menjadi narasumber dalam pembukaan Stakeholder Meeting Nasional Tahun 2020 yang diselenggarakan Perpusnas secara daring pada Rabu (4/11/2020).
Saat ini, ujar Subandi, tantangan nyata dalam melakukan pembangunan adalah melawan dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ditegaskannya, perpustakaan memiliki peran dalam memberikan dukungan terhadap masyarakat pada masa pandemi ini.
â€œIni pengalaman kami di awal September yang lalu pergi ke perpustakaan Desa Cendil di Belitung Timur. Jadi di masa pandemi perpustakaan sangat berperan terutama anak-anak sekolah yang tidak bisa sekolah ini secara bergilir, masyarakat bisa memanfaatkan perpustakaan, bisa membuat memanfaatkan juga akses internetnya, dan juga layanannya,â€ jelasnya.
Perpustakaan sebagai pusat layanan literasi dan para pegiat literasi diajak agar menjadi mitra utama kegiatan masyarakat dalam memberikan sumber informasi dan pengetahuan yang memadai mengenai virus corona serta menggerakkan budaya hidup bersih dan sehat. Melalui pendekatan literasi inklusi sosial, perpustakaan harus memfasilitasi masyarakat agar dapat mentransformasikan pengetahuan dan informasi yang diperolehnya dengan kegiatan nyata untuk mengatasi persoalan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.
Tahun lalu, melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Perpusnas menjangkau perpustakaan di 32 provinsi dan 100 kabupaten Indonesia. Stakeholder Meeting Nasional 2020 diikuti perwakilan dari 32 dinas perpustakaan provinsi dan 100 dinas perpustakaan kabupaten. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring dengan menetapkan protokol kesehatan yang ketat.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Tingkat Literasi Pengaruhi Respons terhadap Pandemi

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Setiap kementerian/lembaga sesuai amanah Presiden Jokowi salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas tidak lepas dari kualitas seorang pemimpin.
Kapasitas pemimpin setidaknya mencakup kemampuan mendefinisikan masalah, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan memobilisasi dukungan.
Hal ini diungkapkan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat memberikan arahan pada Sosialisasi e-SKP dan e-performance di hadapan para struktural, agen perubahan dan tim reformasi birokrasi, Rabu, (29/5). Â Â 
â€œEsensi kepemimpinan adalah soal komitmen dan kompetensi,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Selain kemampuan kepemimpinan (leadership), seorang pemimpin harus memiliki integritas. Integritas yang dimaksudkan Kepala Perpusnas adalah sikap komitmen, rasa tanggung jawab, jujur dan setia, serta konsisten.
Di tempat yang sama, Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar mengatakan bahwa penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai adalah wajib. SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Saat ini penilaian SKP sudah dalam bentuk elektronik (e-SKP).
â€œDi unit kerja Sekretariat Utama, SKP merupakan pekerjaan rumah besar yang mesti diselesaikan. Sejumlah kendala yang ditemui antara lain dokumentasi yang minim, re-organisasi, proses bisnis, dan sebagainya,â€ urai Sri Sumekar. Â 
Sedangkan, e-performance adalah aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja demi meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kinerja. E-performance berisikan proses perencanaan, penganggaran, keterkaitan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja. E-performance merupakan salah satu upaya untuk menilai kinerja pimpinan dari secara berjenjang hingga ke pucuk tertinggi. Â Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Good Leadership, Ciptakan Pelayanan Publik Berkualitas

Jakarta&mdash;Kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Pelaksanaan kebijakan tersebut berpengaruh pada struktur organisasi dan anggaran. Beberapa dinas perpustakaan di daerah mengalami penurunan struktur hingga menjadi setingkat eselon 4. Ada pula penggabungan institusi perpustakaan dan kearsipan ke dalam sekretariat daerah. Perubahan struktur tersebut juga mengakibatkan penghematan anggaran untuk urusan perpustakaan di daerah. 
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Ofy Sofiana mengatakan monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kelembagaan perpustakaan.
&ldquo;Hal ini perlu dilakukan supaya bisa mengindentifikasi capaian, kendala, dan peluang yang ada. Pengembangan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi akan membantu perbaikan dan peningkatan kualitas kelembagaan secara berkesinambungan,&rdquo; urainya saat pembukaan FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan.
Salah satu upaya Perpusnas untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan menggelar focus group discussion (FGD) dengan perpustakaan umum daerah, di mana dibahas berbagai hal seputar penyelenggaraan urusan perpustakaan, di antaranya struktur organisasi, SDM perpustakaan, kebijakan pemerintah daerah, kondisi fisik perpustakaan, kerja sama dengan institusi lain, program dan kegiatan perpustakaan, serta hambatan yang dihadapi.
Dengan adanya FGD tersebut, menurut Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sri Marganingsih, maka dapat diketahui kondisi terkini perpustakaan dan masalah yang dihadapi agar dapat dicarikan solusi terbaik. 
&ldquo;FGD ini <span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-fareast-language: EN-ID;">menjadi platform penting untuk membangun kesepahaman dan sinergi antara dinas perpustakaan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas, dan pemangku kepentingan terkait lainnya,&rdquo; imbuh Sri pada Kamis (13/7/2023).
Senada dengan pendapat tersebut, Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Dalam Negeri Teuku Maimun Riza menekankan adanya kolaborasi dengan instansi lain dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan di daerah, seperti Dinas Kominfo untuk publikasi perpustakaan dan kegiatannya.
&ldquo;Jadi kita emang ga bisa berdiri sendiri. Minta bantuan Dinas Kominfo-nya, tolong dibantu sosialisasikan ini,&rdquo; saran Teuku.
FGD yang diselenggarakan di Hotel Oria pada 12-14 Juli 2023 ini dihadiri oleh perwakilan dinas perpustakaan dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 
&nbsp;
Reporter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Eka Cahyani
Fotografer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Eka Purniawati
&nbsp;

Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mendukung penguatan literasi di Kabupaten Rote Ndao dengan berbagai program untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat setempat.
 
Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu mengatakan, Perpusnas telah memberikan berbagai bantuan untuk mendukung penguatan literasi di kabupaten yang terletak pada posisi paling selatan wilayah nusantara ini.
 
Diantaranya, dua unit mobil perpustakaan keliling di tahun 2010 dan 2021, satu unit komputer, bantuan koleksi sebanyak 1.000 judul di tahun 2013, satu paket pojok baca digital (Pocadi) di tahun 2022.
 
"Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Perpusnas untuk kami, dan bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, " katanya dalam kunjungan kerja ke Perpusnas pada Selasa, (2/5/2023).
 
Dikatakan, tiga desa di Kabupaten Rote Ndao menerima manfaat Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Menurutnya, melalui program tersebut sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan keterampilannya.
 
Dalam kunjungannya, bupati juga menyampaikan permohonan bantuan pembangunan gedung perpustakaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). "Dengan adanya gedung perpustakaan kami harapkan masyarakat dapat menikmati ruang baca yang representatif," ungkapnya.
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mendukung usulan pembangunan gedung perpustakaan di Kabupaten Rote Ndao. Hal ini sebagai upaya Perpusnas dalam menyediakan aksesibilitas layanan perpustakaan di wilayah 3T.
 
"Cita-cita kami juga sama, kami ingin membangun perpustakaan di daerah terpencil, sebagai penyediaan akses layanan perpustakaan," tuturnya.
 
Dijelaskan, begitu dasyatnya pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Budaya literasi mampu menjadi manuver untuk mensejahterakan masyarakat. 
 
"Literasi bukan hanya sekadar bisa baca dan tulis, tetapi bagaimana dengan pengetahuan dapat memproduksi barang dan jasa yang mampu bersaing di pasar global," lanjutnya.
 
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Adin Bondar mengatakan, pemerintah pusat melalui perpustakaan mendorong upaya peningkatan literasi melalui perluasan aksesbilitas. 
 
"DAK saat ini bersifat DAK Penugasan yakni dengan menetapkan terlebih dahulu lokasi prioritas," katanya.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aditya Irfan

Berita

Perpusnas Dukung Penguatan Literasi di Kabupaten Roten Ndao