Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI mengapresiasi daya serap atau realisasi anggaran Perpustakaan Nasional RI yang mencapai 83,71 persen per 13 November 2020. Meski begitu, Perpusnas didorong untuk mencapai target realisasi hingga akhir tahun sebesar 97,62 persen. Hal ini disampaikan Komisi X DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar secara tatap muka dan virtual pada Senin (16/11/2020).
â€œDaya serap yang mencapai 83,71 persen ini di atas rata-rata nasional sebesar 80,25 persen. Ini melegakan karena ini tinggal satu bulan, sehingga kami harap target realisasi pada akhir Desember dapat tercapai,â€ jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.
Untuk mendukung kinerja, Abdul Fikri berharap agar Perpusnas bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurutnya, Perpusnas memiliki peluang yang sama dengan platform digital lain terkait bantuan kuota data internet dari Kemendikbud.
â€œKarena dari bantuan kuota sebesar 35 GB, 30 GB untuk kuota belajar, dan sisanya kuota umum yakni platform yang sudah bekerjasama dengan Kemendikbud. Perpusnas bisa bekerjasama sehingga bantuan kuota bisa digunakan secara maksimal,â€ terangnya.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi X DPR RI Tina Nur Alam yang mengapresiasi kinerja Perpusnas. Anggota dari Fraksi Partai NasDem tersebut juga mendorong Perpusnas agar bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain guna memperluas jangkauan dan layanan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial serta peningkatan kegemaran membaca.
"Misalnya kolaborasi dengan Kemendikbud dalam kaitannya dengan Pembelajaran Jarak Jauh. Perpusnas juga dapat meningkatkan perpustakaan berbasis digital baik untuk peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa di jenjang pendidikan tinggi," jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR lainnya, Hetifah Sjaifudian menyoroti bantuan bahan bacaan yang diberikan Perpusnas untuk komunitas agar bisa diseleksi lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan. "Buku yang diberikan komunitas taman baca bisa lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan. Agar bantuan buku bisa bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya.
Menurut politikus dari Partai Golkar ini, capaian kinerja Perpusnas patut diapresiasi seperti inovasi yang dilakukan selama pandemi Covid-19. Namun, dirinya berharap Perpusnas dapat lebih masif menyosialisasikan aplikasi perpustakaan digital, iPusnas, ke masyarakat. "Banyak masyarakat yang sudah memiliki gawai tetapi banyak pula yang belum memanfaatkan, ini kesempatan Perpusnas untuk memperkenalkan iPusnas secara masif," jelasnya.
Menanggapi masukan dari anggota dewan, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyatakan siap meresponsnya. Dia memastikan Perpusnas fokus kepada pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan harus hadir untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan hidup. â€œKarena kita ingin memastikan bahwa cara pandang orang tentang perpustakaan sebagai deretan buku-buku, gak ada lagi,â€ tuturnya.
Syarif Bando menegaskan siap mendukung program Pembelajaran Jarak Jauh Kemendikbud melalui iPusnas. Namun, saat ini, hal itu menjadi kendala karena konten pembelajaran dari Kemendikbud belum masuk di iPusnas. Pada kesempatan tersebut, Syarif menyatakan dibutuhkan dukungan anggaran dari Komisi X DPR RI.
"Banyak keluhan yang masuk mengenai belum adanya materi pembelajaran di iPusnas. Saat ini yang sedang kami proses agar seluruh konten pembelajaran dapat masuk di iPusnas. Karena dalam implementasinya, iPusnas jauh lebih mudah diakses oleh pelajar. InsyaAllah kita pastikan melayani 65 juta peserta didik," pungkasnya.
Reporter : Wara Merdeka / Hanna Meinita
Fotografer : Raden Radityo

Komisi X DPR RI Apresiasi Kinerja Perpustakaan Nasional RI

Palu, Sulawesi Tengah â€“ Perpustakaan memiliki peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Melalui bahan bacaan yang tersedia, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kemampuan demi meningkatkan kesejahteraan hidup.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyebut, paradigma baru perpustakaan saat ini tidak lagi bicara mengenai manajemen koleksi saja tetapi lebih berfokus pada transfer pengetahuan. Salah satunya dengan hadirnya buku-buku ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Berikanlah buku-buku sesuai kebutuhannya, inilah yang menjadi tantangan perguruan tinggi di Sulawesi Tengah (Sulteng) bersinergi dengan pemda untuk mencetak massal buku yang dibutuhkan oleh masyarakat," ungkap Syarif dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan dengan tema "Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional" yang digelar secara hybrid pada Rabu, (2/3/2022).
Syarif menjelaskan, Perpusnas juga senantiasa membangun sinergitas melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Perpusnas melakukan penandatanganan nota kesepakatan denganÂ  11 perguruan tinggi, diantaranya Universitas Tadulako, Universitas Islam Negeri Datokarama, Universitas Alkhairaat Palu, Universitas Sintuvu Maroso, Universitas Madako Tolitoli, Universitas Muhammadiyah Palu, Akademi Kebidanan Palu, AMIK Luwuk Banggai, Stikes Bala Keselamatan Palu, Stikes Indonesia Jaya Palu, dan STIE Mujahidin Tolitoli.
Dan Perpusnas melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Kota Palu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Tojo Una-Una, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Pemerintah Kabupaten Morowali, dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
"Kami akan mengundang petugas yang direkomendasi oleh pimpinan perguruan tinggi di perpustakaan untuk magang di Perpustakaan Nasional," lanjutnya.
Wakil Gubernur Sulteng, Ma'mun Arif menjelaskan, meskipun pertumbuhan ekonomi di wilayahnya mencapai 15.1 persen diatas rata-rata nasional namun kondisi tersebut tidak sebanding dengan tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut. Padahal Sulteng memiliki delapan potensi industri, seperti tambang, minyak dan emas.
"Pendapatan asli daerah kami hanya Rp 1 Triliun tetapi harus membantu sebanyak 13 Kabupaten/Kota. Tetapi masih banyak masyarakat yang miskin dan masih banyak pengangguran," jelas Ma'mun.
Untuk itu, lanjut Ma'mun, pemerintah provinsi mendukung berbagai kegiatan literasi yang ada di Sulteng. Bahkan pihaknya berharap di setiap kabupaten/kota bahkan desa memiliki gedung perpustakaan.
"Supaya anak-anak di desa ini lebih kreatif dalam melihat masa depan Sulteng yang lebih maju dan sejahtera. Namun perpustakaan itu harus mengarah ke kebutuhan masyarakatnya," terangnya.
Senada, Anggota Komisi X DPR RI, Sakinah menilai untuk meningkatkan literasi perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah bahkan stakeholder lainnya. Termasuk peran dari ibu rumah tangga.
"Bagaimana anak-anak bisa paham kalau ibunya sendiri tidak paham tugas dan fungsinya. Dia harus menjadikan bahwa membaca itu bukan hanya bagian penting dari sekolah tetapi harus menjadi gemar membaca," tuturnya.
Sakinah menyampaikan, di wilayah Sulteng masih diperlukan adanya perpustakaan keliling roda dua untuk menjangkau seluruh wilayah hingga pelosok. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan bahan bacaan sesuai dengan kebutuhannya.
"Dengan demikian, melalui literasi dapat menjadikan masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah. Mendorong masyarakat ini menjadi sumber daya manusia yang betul-betul unggul dalam segala hal," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Alimuddin Paada mendorong perpustakaan di wilayah Sulteng memiliki layanan digital. Meski begitu, kehadiran gedung perpustakaan masih diperlukan.
"Gedung perpustakaan tetap masih dibutuhkan oleh masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki perangkat untuk mengakses layanan digital," ungkapnya.
Hal serupa juga diungkapkan Rektor UIN Datokrama Sagaf S. Pettalongi. Menurutnya perlu adanya perubahan core bisnis perpustakaan mengarah ke digital. Perpustakaan perlu melakukan transformasi digital dalam pengelolaan perpustakaan.
"Khawatir jika tidak bertransformasi ke arah digital akan ditinggalkan penggunanya, karena saat ini mahasiswa lebih banyak mengakses internet untuk mencari bahan skripsi," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama juga dirangkaikan dengan Pengukuhan Ketua TP PKK Provinsi Sulteng Vera Rompas Mastura menjadi Bunda Literasi Provinsi Sulteng.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Perpustakaan Kunci Dalam Peningkatan SDM

Jakarta,- Perpusnas bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berupaya menjalin kolaborasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan HAM melalui literasi.
Melalui pengelolaan perpustakaan yang lebih produktif dan efektfif, Komisioner Pendidikan &amp; Penyuluhan Komnas HAM, Putu Elvina yakin akan memberikan dampak positif pada pemajuan HAM di Indonesia.
&ldquo;Perpustakaan Komnas HAM relatif masih kecil. Namun sudah ada lebih dari 9 ribu judul koleksi baik berupa buku, ebook, maupun audiovisual&rdquo;, ungkapnya saat bertemu Kepala Perpunas, Muhammad Syarif Bando, pada Kamis (6/1/2022).
Putu Elvina menjelaskan dengan pengelolaan perpustakaan yang lebih baik diharapkan juga akan lebih banyak juga kunjungan dari berbagai kalangan yang ingin mencari sumber referensi terkait literasi hak asasi manusia.
&ldquo;Banyaknya konflik HAM yang terjadi kami yakini salah satunya disebabkan minimnya pemahaman dan literasi masyarakat akan HAM. Meskipun kami juga sudah ada sosialiasi untuk mengedukasi masyarakat tentang HAM, namun belum bisa menjangkau seluruh wilayah,&rdquo; imbuhnya.
Melalui kerja sama berbagai bidang terkait perpustakaan, Putu Elvina berharap kolaborasi dengan Perpusnas dapat meningkatkan literasi HAM di tengah masyarakat. 
Kepala Perpusnas menyambut baik usulan kerja sama yang disampaikan Komnas HAM. Menurutnya sudah mulai saatnya masyarakat untuk sadar pentingnya HAM.
&ldquo;Seperti kerja sama yang sudah kami jalin dengan berbagai kementerian dan lembaga sebelumnya, kami siap berkolaborasi. Bisa juga kita buatkan website yang khusus membahas tentang HAM. Jadi masyarakat bisa langsung mengakses berbagai informasi di dalamnya,&rdquo; sambutnya.
Syarif bando menjelaskan bahwa penegakan HAM memiliki tantangan tersendiri. Keterlibatan berbagai pihak memang sangat diperlukan. Terutama di berbagai wilayah di Indonesia yang masih jauh akan akses informasi.
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Andri Tri Kurnia

Perpusnas dan Komhas HAM Akan Kolaborasi Tingkatkan Literasi HAM

Jakarta, Mulai pada tahun 2019, Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan. Penyaluran DAK ini untuk menjawab kebutuhan penyediaan fasilitas perpustakaan di daerah.
 
Dalam Sesi Panel Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2023, Kepala Seksi Bantuan Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia DJPK Kemenkeu, Saddam Husin Okviyanto menyampaikan, penyaluran DAK subbidang perpustakaan dilakukan karena adanya ketimpangan pembiayaan, serta kebutuhan daerah akan fasilitas perpustakaan yang canggih dan modern.
 
"Di Tahun 2019 kami bersama Perpusnas menggagas DAK fisik subbidang perpustakaan. Tujuannya meningkatkan literasi, tetapi outputnya adalah pembangunan gedung perpustakaan yang kemudian bertambah juga untuk pengadaan perabot dan pengembangan koleksi perpustakaan," ungkapnya pada Selasa, (7/3/2023).
 
Saddam mengatakan, pelaksanaan DAK subbidang perpustakaan di tahun 2022 termasuk pada bidang yang berprestasi. Pasalnya, persentase penandatanganan kontrak DAK Fisik perpustakaan tergolong tinggi 95,1 persen jika dibanding bidang/subbidang lain. Selain itu, penyaluran DAK tergolong tinggi dengan persentase 94,93 persen jika dibindang bidang/subbidang lainnya.
 
Meski demikian, lanjutnya, terdapat lima wilayah yang persentase penyaluran dan penandatanganan kontraknya tergolong rendah. Diantaranya, Provinsi DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali dan Kalimantan Tengah.
 
"Mungkin ini bisa jadi perhatian kita terutama daerah-daerah yang nanti menerima alokasi dana untuk pembangunan perpustakaan. Karena jumlahnya besar jangan sampai gagal kontrak," lanjutnya.
 
Di tahun 2023 mekanisme penyaluran DAK telah berubah menyesuaikan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Penyaluran DAK Fisik saat ini bersifat penugasan, dengan konsekuensi harus ditentukan titik lokusnya.
 
Saddam menjelaskan, penyaluran DAK fisik&nbsp; melalui proposal base artinya berdasarkan usulan yang disampaikan Pemerintah Daerah kemudian dievaluasi dna ditetapkan oleh Perpusnas bersama Bappenas dan Kemenkeu. 
 
Namun, pihaknya meminta ke depannya agar penyaluran DAK lebih berbasis data, artinya data kebutuhan, tingkat Indeks Pembangunan Literasi dan akreditasi.
 
"Sebenarnya DAK ini sama seperti beasiswa. Diberikan kepada daerah yang kurang mampu dengan kapasitas fiksal rendah namun kebutuhan untuk perpustakaannya tinggi," jelasnya.

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Pemerintah Dukung Pengembangan Perpustakaan Melalui DAK 

Salemba, Jakarta- Perpustakaan Nasional sukses menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 untuk para pegawainya. Pada Senin (10/5) lebih dari 1000 pegawai yang terdiri dari ASN dan non ASN Perpusnas telah menerima vaksin tahap kedua di aula serbaguna Perpusnas Salemba. Sebelumnya vaksin tahap pertama digelar di tempat yang sama pada awal April lalu.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyebut vaksinasi merupakan bagian strategis komprehensif untuk mengendalikan penularan Covid-19 yang merupakan upaya preventif, edukasi publik, diagnosa dan pengobatan. â€œPerpustakaan Nasional menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 tahap kedua untuk pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional sebagaimana yang telah terdaftar pada Vaksinasi Covid-19 tahap pertama sebanyak 1.022 peserta,â€ paparnya.
Meskipun begitu Syarif meminta semua pegawainya untuk tetap menjaga diri meskipun telah menerima dosis vaksin secara lengkap. â€œSemua harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan melalui 4 M yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, baik saat ini, maupun setelah menjalani vaksinasi,â€ tegasnya.
Syarif Bando juga menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Kesehatan dan seluruh tim vaksinasi dari RS Kartika Pulomas, Suku Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Tim Puskesmas Kecamatan Senen dan Tim Puskesmas Kelurahan Kenari yang telah berkolaborasi mewujudkan kegiatan vaksinasi ini. â€œDengan dukungan dan komitmen kita semua, semoga melalui langkah vaksinasi ini kita dapat berkontribusi mengendalikan laju pandemi Covid-19 di Indonesia,â€ pungkasnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi yang hadir langsung meninjau kegiatan ini menyebut vaksin sebagai upaya proteksi diri dengan menambah kekuatan tubuh dari serangan virus. Namun Oscar mengingatkan hal tersebut harus ditunjang dengan penerapan protokol kesehatan serta perilaku hidup sehat.
â€œMeskipun sudah divaksin belum tentu semuanya aman apabila tidak menerapkan protokol kesehatan. Jadi saya harap, setelah vaksin tetap waspada. Masih banyak hal yang harus kita lakukan dalam perjalanan menghadapi pandemi ini,â€ terang Oscar.
Menurut Oscar saat ini keadaan memang sudah lebih terkendali dibandingkan saat awal munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia. Dia juga menambahkan kemungkinan adanya gelombang kedua apabila pemerintah dan masyarakat mulai lengah.
â€œKebijakan untuk meminta masyarakat tidak berkumpul dan meminimalisir mobilitas adalah kebijakan yang tepat dan harus kita dukung,â€ imbuhnya.
Oscar menambahkan, saat ini Indonesia sendiri tengah bersiap menghadapi berbagai varian baru virus penyebab infeksi Covid-19 yang muncul di beberapa negara. Hal ini menjadi hal yang penting disikapi dalam upaya pengedalian penyebaran virus ini. Menurutnya, Pemerintah akan terus menguatkan 3T yaitu tracing, testing, dan treatment. Sedangkan masyarakat harus terus membantu dengan menegakkan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Â 
Reportase: Eka Purniawai
Fotografe: Prakash

Perpusnas Rampungkan Vaksinasi 1000 Pegawainya

Jakarta, - Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) melalui Pusat Preseryasi dan Alih Media Bahan Pustaka membantu upaya penyelamatan koleksi pustaka yang dimiliki dan disimpan di rumah pribadinya Don Hasman, seorang Etnografer Indonesia di Depok, Jawa Barat terancam rusak akibat bencana pada Selasa (5/10/2021).
Don menemukan banyak koleksi dokumen di rumahnya yang terancam rusak imbas musibah angin puting beliung September lalu. Don meminta bantuan Perpusnas agak koleksi dokumen dan berbagai jenis bahan pustaka yang ia miliki dalam diselamatkan dari kerusakan.
â€œSaya Don Hasman sangat merasa terbantu oleh Perpustakaan Nasional yang cepat tanggap menyelamatkan berbagai dokumen beruta foto, negative film, maupun diapositive atau slide, serta naskah-naskah beriku bundel bundel Tabloid Mutiara. Ada Hikina, Teknologi dan Strategi Militer milik PT. Sinar Kasih,â€ ungkapnya.
Don memberikan apresiasi atas upaya Perpusnas yang bekerja profesional mulai dari mendata seluruh koleksinya.
â€œSaya minta semuanya diangkut secepetnya karena sudah 14 hari pasca banjir, harus ditangani, dan juga karena tidak pakai pendingin. Tentu berbahaya untuk semua materi tadi,â€ lanjutnya.
Lebih lanjut dirinya menyebutkan tim dari Perpusnas sudah membantu menyelematkan dan membuat identifikasi seluruh koleksinya. Koleksi tersebut kemuadian akan dibawa ke Perpusnas untuk diintefisikasi lebih cermat lagi.
Don juga menyebutkan tim yang datang dari Perpusnas merupakan orang-orang yang ahli di bidang kepustakawanan dan spesialis penyelematan dokumen.
â€œIni saya hibahkan untuk diselamatkan, semua dokumen berharga ini. Karena banyak diambil dan difoto oleh orang-orang hebat yang karyanya harus dilestarikan,â€ pungkasnya.
Â 
Reporter: Eka Purniawati

Perpusnas Bantu Selamatkan Bahan Pustaka Akibat Bencana Banjir dan Puting Beliung di Depok

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Bulan September selalu diperingati sebagai Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan. Perpusnas Expo 2019 adalah momen perpustakaan berbagi pengetahuan karena semakin banyak yang memanfaatkan ilmu, maka akan timbul kreatifitas dan inovasi. Pengetahuan berkembang amat cepat. Agar tetap relevan dengan perkembangan jaman perpustakaan harus bertransformasi.
"Jangan hanya manage collection tapi juga manage knowledge," jelas Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat membuka Perpusnas Expo 2019 di fasilitas layanan perpustakaan nasional di jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Kamis, (5/9).Â  Perpustakaan adalah harta karun ilmu pengetahuan. Dan sejatinya ilmu pengetahuan akan abadi jika terus disampaikan. Sejalan dengan tema Perpusnas Expo 2019 yang mengambil tema Berbagi Pengetahuan Untuk kesejahteraan.
Pada kesempatan yang sama, Perpusnas bersama PT Pos dan PT Peruri meluncurkan perangko seri Naskah Kuno Nusantara. Seri Naskah Kuno yang dipilih adalah naskah yang sudah masuk kategori memori of the world (MOW), yakni I La Galigo, Babad Dipanegara, Cerita Panji, dan Negara Kretagama. Selain itu, pada kesempatan yang sama melakukan penandatanganan kerja sama (MOU) dengan sembilan instansi dan perguruan tinggi.
Perpusnas Expo 2019 menghadirkan beragam kegiatan edukasi mulai dari pemutaran film, talskhow city scape dan fun science, workshop film disabilitas, fotografi smartphone, video editing untuk media sosial, vlog, joke writing, kewirausahaan kopi, penulisan aksara Jawa-unicode, festival cerita Nusantara, peluncuran buku Perpusnas ikon peradaban, hypno writing, lomba menggambar, orasi ilmiah pustakawan, diskusi tentang hak cipta, seminar pengenalan drone, dan perpustakaan untuk milenial.
Perpusnas Expo 2019 berlangsung di fasilitas layanan Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11 Kamis, dari tanggal 5-22 September dan terbuka untuk umum dan gratis.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Perpusnas Expo 2019, Berbagi Pengetahuan Untuk Kesejahteraan