Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menerima penghargaan Digital Government Award dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk kategori Lembaga (LPNK, LNS, dan Instansi Pemerintah Lainnya).
Tahun 2023, Perpusnas mengalami peningkatan indeks SPBE sebesar 0,05 poin dari tahun 2022. Indeks SPBE Perpusnas tahun 2023 sebesar 3,56 poin dari sebelumnya 3,51 poin di tahun 2022. 
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso hadir mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz untuk menerima penghargaan. &nbsp;&nbsp;
Digital Government Award merupakan hasil penerapan SPBE yang telah dilakukan kepada seluruh instansi pemerintah oleh tim independen dan tim koordinasi SPBE nasional.
Penghargaaan ini diberikan kepada 65 instansi pusat dan pemerintah daerah dengan enam kategori berdasarkan tingkat kematangan instansi pemerintah untuk penerapan SPBE.
Adapun enam kategori yang dimaksud antara lain Kementerian, Lembaga (LPNK, LNS, dan Instansi Pemerintah Lainnya), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, IPPD dengan Indeks SPBE Meningkat Signifikan.
Kementerian PANRB menggelar acara penghargaan itu bersamaan dengan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital di Istana Negara, Senin (27/5/2024).
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam sambutannya menekankan bahwa kehadiran birokrasi harusnya melayani bukan mempersulit dan memperlambat. Sehingga dalam hal ini kepuasan, manfaat yang diterima, dan kemudahan urusan masyarakat menjadi tolok ukur.
&ldquo;Di kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota ada kurang lebih 27 ribu aplikasi/platform yang berjalan sendiri-sendiri. Ga akan mungkin jadi bisa mempermudah atau mempercepat,&rdquo; katanya.
Untuk itu Presiden menyampaikan agar tidak membuat aplikasi/platform baru, namun memperkuat digital public infrastructure dan transformasi GovTech Indonesia. Hal ini menurutnya mampu meningkatkan daya saing Indonesia. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
Di akhir sambutan, Presiden Joko Widodo berpesan agar seluruh kementerian dan lembaga (K/L), serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan dan menginteroperabilitas aplikasi dan data mereka.
&ldquo;Tidak akan maju kita kalau sifat egosentris masih kita pelihara. Jadi sekali lagi tinggalkan praktik-praktik dan mindset-mindset lama,&rdquo; ujarnya.
Selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menegaskan dalam laporannya kehadiran GovTech akan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai kemudahan.
&ldquo;Kami tegaskan bahwa GovTech Indonesia bukan sebuah platform/aplikasi melainkan menyelenggarakan keterpaduan ekosistem digital pemerintah. Dalam jangka pendek, tahun 2024, GovTech akan mengembangkan 9 sistem prioritas secara terpadu, selain juga integrasi layanan-layanan yang sudah siap untuk dikonsolidasikan. Satu portal terpadu ini berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi,&rdquo; jelasnya.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menambahkan bahwa GovTech dipastikan untuk bisa mengedepankan fitur-fitur yang user friendly guna memudahkan masyarakat dalam penggunaannya. Selain itu juga menjadi perbaikan dari proses bisnis terpadu, transparan, dan terukur. Serta kelak diharapkan mampu mengintegrasikan infrastuktur antara data center dan government cloud.
&ldquo;Peluncuran ini merupakan langkah awal untuk membuktikan layanan publik pemerintah kepada masyarakat nyata. Dengan kata lain tidak hanya slogan, melainkan sesuatu yang bisa diimplikasikan,&rdquo; ungkapnya.
 Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Masuk 15 Besar Terbaik Digital Government Award 2024

Jakartaâ€”Pelestarian naskah kuno Nusantara mesti dilakukan sebagai upaya penyelamatan dokumenter sejarah peradaban bangsa. Melalui naskah kuno, masyarakat Indonesia memahami rekam jejak budaya bangsa yang berisikan beragam budaya dengan nilai tinggi dan kejayaan pada masa lampau.
Perpustakaan sebagai jembatan ilmu pengetahuan masa lampau, kini, dan akan datang, harus terus melakukan pelestarian dan penyelamatan koleksi, baik karya cetak maupun karya rekam, yang merupakan hasil budaya bangsa.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyatakan pelestarian naskah tidak sekadar dilakukan secara fisik. Ini harus diikuti dengan sosialisasi, implementasi, dan aktualisasi nilai-nilai kehidupan dari isi dan pesan naskah kuno kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
Kepala Perpusnas menjelaskan, Indonesia pada masa lampau, sudah memiliki tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini terlihat dari naskah La Galigo yang mengandung tatanan masyarakat Bugis Makassar dalam hubungan sosial. â€œDan ketika para politisi dunia bicara tentang politik, sejatinya Mahapatih Gajah Mada sudah menunjukkan kepemimpinannya di Nusantara,â€ jelasnya.
Penggambaran isi dari manuskrip harus dilakukan untuk menunjukkan besarnya peradaban bangsa pada ribuan tahun silam. Karenanya, dia mendorong para pustakawan dan sejarawan untuk mengenalkan isi dari manuskrip kepada masyarakat sesuai konteks kekinian.
â€œMakna filosofis dari sebuah pesan naskah-naskah kuno yang ada itu. Bagaimana kita aktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara saat ini, yang mohon maaf dalam tanda petik, tercabik-cabik oleh prasangka-prasangka yang sengaja disebar sebuah berita-berita bohong yang dipakai dalam konteks media sosial,â€ jelasnya dalam webinar dengan tema â€œPentingnya Pelestarian Dokumenter Sejarah Peradaban Bangsaâ€ yang diselenggarakan Perpusnas secara hybrid pada Kamis (22/4/2021).
Saat ini, perpustakaan sudah bertransformasi menjadi pusat transfer ilmu pengetahuan. Perpustakaan mesti mensosialisasikan pengetahuan dari koleksi yang dimilikinya, untuk memastikan keberadaan sebagai pusat informasi bagi masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana menyatakan rekam jejak budaya bangsa yang tertuang dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam, harus dapat tetap terjaga kelestariannya. Dia menambahkan, hasil konservasi dan digitalisasi beragam jenis media koleksi yang dimiliki pihaknya, dapat dimanfaatkan dan didayagunakan oleh masyarakat. Koleksi tersebut tersedia dan dapat diakses melalui website ataupun aplikasi digital lainnya. â€œKarena sejatinya tujuan dari preservasi adalah untuk memastikan generasi yang akan datang dapat terus menikmati dan memanfaatkan koleksi yang kita miliki pada saat ini,â€ pungkasnya.
Webinar yang berlangsung selama sehari tersebut diikuti hampir 3.000 peserta secara daring. Selanjutnya, Perpusnas menyelenggarakan workshop pelestarian bahan perpustakaan yang rencananya berlangsung pada 28 April 2021. Masyarakat bisa mengikuti workshop tersebut melalui media sosial Perpusnas.
Reporter: Hanna Meinita

Pentingnya Pelestarian Dokumenter Sejarah Peradaban Bangsa

Banda Aceh - Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengunjungi Aceh pada Kamis (21/10/2021) dalam rangka Kunjungan Pameran â€œAceh &amp; BRRâ€ dan peresmian Pusat Studi Arsip Kebencanaan / Arsip Tsunami di Balai Arsip Statis dan Tsunami ANRI di Bakoi, Banda Aceh yang dipersembahkan sebagai tempat edukasi bagi masyarakat dunia terkait bencana tsunami.
Dalam rangkaian kunjungannya Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando secara simbolis menghibahkan Layanan Pengelolaan Perpustakaan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh melalui Asisten III bidang Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar. Kepala ANRI Imam Gunarto juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Aceh atas Peran Serta dalam Penyelamatan Arsip Tsunami bertempat di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh pada Jumat (22/10/2021).
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyampaikan, pada tahun 2021 Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) bersama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, akan mengajukan Naskah Hikayat Aceh sebagai nominasi Memory of the World (MOW) terbaru. â€œSekali lagi mohon doa restu kepada pemerintah Aceh dan seluruh masyarakat untuk bersama mengaktualisasikan Naskah Hikayat Aceh mendapatkan sertifikat Memory of the World dan dituangkan dalam kegiatan yang dapat memperlihatkan kejayaan di masa lalu bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar,â€ jelasnya.
Menurut Kepala ANRI Imam Gunarto selain Naskah Hikayat Aceh, dua dokumen lain yang merupakan koleksi ANRI yakni arsip pidato Soekarno â€œTo Build The World a Newâ€ yang disampaikan pada Sidang Umum PBB ke-XV tanggal 30 September 1960 dan Khasanah Arsip KTT Gerakan Non Blok Pertama juga akan diajukan kepada UNESCO sebagai Memory of the World.
MOW adalah ingatan kolektif manusia berupa warisan dokumenter (dalam bentuk audio, visual, audio-visual, dan benda cetakan) yang secara sah dapat menjadi bukti kejadian penting dalam sejarah umat manusia. MOW memperlihatkan keunikan warisan budaya manusia dalam bentuk pemikiran atau penemuan baru dan segala bentuk peninggalan yang bermanfaat bagi peradaban. â€œNah untuk menjaga itu menjadi sangat penting karena Indonesia menyimpan begitu banyak warisan dokumenter yang kita banggakan sebagai bagian dariÂ Nationality ImprovementÂ dan proses diplomasi budaya,â€ ujarnya.
Disamping itu Kepala BKN Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa Hikayat Aceh adalah kumpulan-kumpulan dokumen yang bisa dilihat, dibaca dalam kegiatan sehari-hari dan bukan benda mati atau artefak serta nilai-nilainya tertanam dalam masyarakat Aceh sebagai simbol jati diri. â€œMudah-mudahan kita dapat bersama-sama melestarikan warisan dokumenter sebagai ingatan dunia,â€ tutupnya.
Dukungan juga ditunjukan oleh Pemerintah Aceh melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Praregistrasi Hikayat Aceh sebagai MoW 2019 pada Oktober 2018 lalu. Selain itu Pemerintah Aceh akan mencetak dan memperbanyak Hikayat Aceh untuk dijadikan koleksi literasi di setiap perpustakaan Aceh dan secara nasional sebagai bentuk promosi dan diseminasi informasi. â€œHal tersebut merupakan cara untuk menyelamatkan dan memulihkan naskah kuno sebagai warisan budaya masa lalu. Namun berkaca kepada kondisi Aceh yang rawan bencana, kita konsentrasi terhadap penyelamatan dan penghimpunan koleksi yang merupakan hal yang penting maka kami membutuhkan dukungan dari semua pihak,â€ harap Asisten III Sekda Aceh Iskandar.
Â 
Reporter: Arwan Subakti
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kepala ANRI, Kepala BKN, Kepala Perpusnas Bersama Meresmikan Pusat Studi Arsip Kebencanaan / Arsip Tsunami di Aceh

Maros, Sulawesi Selatan - Literasi penting untuk proses pembinaan warga binaan lembaga pemasyarakatan. Literasi tidak hanya sekedar baca tulis tetapi juga bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan sendiri sudah berjalan baik. Salah satu indikator warga binaan mendapat remisi adalah dengan berkelakuan baik, namun tidak hanya berkelakuan baik saja tetapi harus memiliki bekal kemandirian untuk dapat kembali ke masyarakat. "Dengan adanya literasi, program pembinaan dapat berkembang&nbsp;dan dibentuk tim untuk mengawasi kualitas literasi untuk bekal warga binaan," jelas Kepala Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Klas II A Maros, Warsianto pada Sabtu, (24/2).
Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Sulawesi Selatan, Sahabuddin Kilkoda menerangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maros mencanangkan Program Gamacca atau Gerakan Minat Baca. Gerakan ini dilaksanakan diantaranya dengan mendirikan rumah baca pada instansi, organisasi dan ruang publik tidak terkecuali di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Maros. "Rumah baca Lapas Maros didirikan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan warga binaan sehingga dapat bermanfaat ketika kembali ke masyarakat," jelas Sahabuddin.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam kesempatan tersebut memperkenalkan Perpustakaan Nasional sebagai institusi yang bertanggungjawab langsung ke Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan. Sesuai amanat UU No. 43 Tahun 2007 pasal 49, Semua pihak didorong untuk membangun taman bacaan dan/atau rumah baca untuk menunjang pembudayaan gemar membaca. Pasal 51, gerakan nasional gemar membaca&nbsp;dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
Substansinya negara melindungi segenap warga negara dari kebodohan dan kemiskinan dan mempercepat tercapainya tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.&nbsp;"Paradigma terhadap warga binaan harus berubah dan disesuaikan konteks saat ini. Warga binaan dapat berubah kehidupannya ke arah yang lebih baik dengan membaca buku yang&nbsp;menginspirasi dan memotivasi. Dengan demikian membaca buku dapat dijadikan acuan untuk memperoleh remisi," ujar Syarif.
Direktur Pembinaan Napi, Latihan Kerja dan Produksi Ditjen Pemasyarakatan KemenkumHAM, Harun Sulianto memberikan contoh pemberian remisi di negara Brazil dan Italia berdasarkan jumlah halaman dan buku yang dibaca.&nbsp;"Di Brazil dan Italia, Napi yang baca buku setebal 400 halaman dapat remisi minimal 4 hari, dan jika baca 12 buku setahun dapat remisi hingga 48 hari," kata Harun.
Penulis dan wartawan Arswendo Atmowiloto yang merupakan alumni Lembaga Pemasyarakatan Salemba menuturkan tempat terbaik untuk mengarang adalah di Lapas karena keberagaman latar belakang napi, konflik dan materi yang unik sehingga memunculkan &nbsp;ide-ide menarik untuk menciptakan sebuah karya.
&nbsp;
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Nasional Inisiasi Gerakan Literasi untuk Memperoleh Remisi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Delegasi dari Komisi I DPRD Kab, Tabalong dan Sekretariat DPRD Kab. Tabalong melakukan kunjungan kerja ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional RI yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pada Jumat (11/12). Kunjungan kerja tersebut dipipmpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tabalong, Jurni, dan diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando di Ruang Rapat Pimpinan Lt.5. Tujuan dari kunjungan kerja tersebut adalah untuk mendapatkan insight yang lebih mendalam tentang bagaimana mengembangkan perpustakaan daerah Kab. Tabalong.
â€œEksistensi perpustakaan daerah di banyak wilayah sampai saat ini masih seperti ada dan tiada, terutama untuk daearah dengan APBD terbatas. Untuk itu, kami berharap bisa mendapatkan pengetahuan lebih jauh guna mengembangkan perpustakaan daerah Kab. Tabalong agar lebih berperan dalam membentuk kualitas masyarakatnya,â€ ungkap Jurni.
Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, memberikan apresiasi yang sangat tinggi akan tujuan yang telah disampaikan. Menurutnya, perpustakaan di abad 21 ini bukan lagi tentang mengumpulkan koleksi melainkan knowledge transfer. Perpustakaan adalah panggung untuk memperbaiki kualitas masyarakat sebuah negara karena membaca menjadi pondasi untuk membangun peradaban bangsa.
â€œTidak mungkin ada beragam produk canggih bisa dipersembahkan di atas muka bumi tanpa didahului oleh orang-orang pembaca dan teliti, maka iqra menjadi pondasi. Perpustakaan harus hadir untuk mendampingi masyarakat menjadi cerdas dengan jutaan pengetahuan yang ada di dalamnya,â€ tegas Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama, di akhir acara, Kepala Perpustakaan Nasional RI menyerahkan secara simbolis sebuah unit mobil perpustakaan keliling kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurliani, yang turut hadir pada kunjungan kerja tersebut.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Harus Hadir untuk Mencerdaskan Masyarakat

<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menjalin kerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan Pusat. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada Senin, (19/2/2024).
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dengan kerja sama ini, Dharma Wanita Persatuan diharapkan dapat ikut berperan dalam mewujudkan peningkatan literasi melalui pemberdayaan perpustakaan.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Plt. Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengatakan akan mendukung berbagai program yang akan dilakukan Dharma Wanita Persatuan, terutama untuk bersinergi dengan program yang akan dijalankan Perpusnas.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Perpusnas menginisiasi untuk mengembangkan perpustakaan di level desa melalui sinergi dengan taman baca masyarakat, dengan mengirimkan masing-masing 1000 buku ke 10 ribu perpustakaan desa,&rdquo; tuturnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Program ini menurutnya juga akan diselaraskan dengan berbagai pihak yang memiliki peran yang sama di bidang peningkatan literasi masyarakat. &ldquo;Kami ingin program ini memiliki dampak yang lebih besar apabila dilakukan bersama-sama,&rdquo; sebutnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut Plt. Kepala Perpusnas menjelaskan, seorang ibu juga punya kewajiban untuk membangun masyarakat dimulai dengan mendidik anak-anak menjadi generasi yang literat.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Literasi yang dimaksud bukan hanya sebatas membaca, menulis, atau berhitung, tapi bagaimana masyarakat meningkatkan kapasitas dan kecakapan hidup dengan menjadi manusia yang literat,&rdquo; ungkapnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat Franka Nadiem Makarim mengukuhkan Dharma Wanita Persatuan Perpusnas periode 2019-2024. Franka Nadiem Makarim juga menyambut baik langkah kerja sama Dharma Wanita Persatuan Pusat dengan Perpusnas.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kerja sama ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk meningkatkan literasi di Indonesia melalui pemberdayaan dan pemanfaatan perpustakaan,&rdquo; terangnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurutnya, menumbuhkan minat dan kecintaan masyarakat pada membaca merupakan upaya besar yang membutuhkan proses yang panjang. &ldquo;Saya yakin sekali dengan kolaborasi Perpusnas dan Dharma Wanita Persatuan kita dapat mendukung berbagai program yang akan dilakukan baik di pusat maupun daerah,&rdquo; tuturnya.

<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Franka Nadiem Makarim juga berpesan bahwa kegiatan di Dharma Wanita Persatuan senantiasa dilandasi semangat kolaborasi dan dampak serta manfaatnya dapat dirasakan bagi keluarga, lingkungan, bangsa dan negara. &ldquo;Mari terus kuatkan gotong royong untuk memajukan perpustakaan dan memajukan literasi di Indonesia,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Aji Anwar

Perpusnas Tanda Tangani Nota Kesepahaman Dengan Dharma Wanita Persatuan Pusat

Jakarta - Dalam rangka pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi Area of Improvement (AoI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan evaluasi pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi AoI pada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui Aplikasi Pengukuran Indeks Kepatuhan (APIK P3DN).
 
Memperhatian hal tersebut, Biro Sumber Daya Masyarakat dan Umum (SDMU) dan Inspektorat Perpusnas berkolaborasi untuk menyelenggarakan sosialisasi panduan pengisian APIK P3DN secara langsung di Ruang Teater Perpusnas Salemba, Selasa (30/5/2023).
 
Dalam sambutannya, Inspektur Perpusnas, Wahyu Nurhayati meminta seluruh peserta yang hadir untuk menyimak dengan baik paparan yang akan disampaikan oleh narasumber mengingat APIK P3DN harus sudah diisi dalam waktu dekat agar dapat dievaluasi oleh BPKP.
 
&ldquo;Tempo pengisian APIK P3DN untuk dievaluasi oleh BPKP hanya tinggal besok karena tanggal 2 Juni sudah ditutup, maka dari itu dimohon untuk segera diisi dan jangan lupa melampirkan data dukung yang diperlukan,&rdquo; ucapnya.
 
Adapun tujuan dari pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Indentifikasi AoI ialah untuk melakukan pengembangan instrumen indeks kepatuhan yang bersifat generik, dapat diperbandingkan antar waktu, dapat diperbandingkan antar jenis organisasi (KLPBUBL), dan mampu mengidentifikasi AoI. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
&ldquo;BPKP telah melakukan evaluasi pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi AoI secara konsisten selama beberapa tahun belakangan ini. Harapannya yakni dapat meningkatkan kepatuhan dan kinerja Program P3DN di seluruh Kementerian/Lembaga,&rdquo; ungkap Auditor Madya BPKP, Agus Hardja Santana.
 
Terkait teknis pengisian APIK P3DN, Auditor Muda BPKP, Jefri David Simanjuntak dan Auditor Pertama BPKP, Fauzul Iman menerangkan tahapannya. Perpusnas memiliki 3 (tiga) user yaitu Ketua Tim P3DN, APIP/Inspektorat, dan KPA/PPK, yang dapat diakses melalui tautan <a href="https://apip.bpkp.go.id/indeks-kepatuhan-p3dn">https://apip.bpkp.go.id/indeks-kepatuhan-p3dn</a>.
 
Masing-masing dari Tim P3DN ada 33 pertanyaan, KPA/PPK ada 89 pertanyaan, dan APIP/Inspektorat ada 19 pertanyaan diharapkan dapat dijawab dengan jujur dan apa adanya, serta harus dibarengi dengan data dukung yang sesuai.
 
Reporter: Basma Sartika
 
Fotografer: Alfiyan Tarih

Berita

Perpusnas Gelar Sosialisasi Panduan Pengisian APIK P3DN