Salemba, Jakarta - Anggota DPRD Kota Banjarmasin dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin mengunjungi Perpustakaan Nasional RI untuk mengembangkan layanan perpustakaan dan minat baca. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Bambang Yanto P menyatakan ada empat hal yang menjadi kendala di daerahnya terkait perpustakaan dan minat baca yaitu kekurangan sumber daya manusia (SDM) di bidang perpustakaan, bangunan perpustakaan yang tidak representatif, koleksi buku yang minim, dan rendahnya minat baca warga Kota Banjarmasin.
â€œKami meminta masukan dari Perpusnas untuk kendala-kendala tadi. Karena saya yakin, dengan membaca, masyarakat bisa pintar,â€ jelas Bambang dalam pertemuan DPRD Kota Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Nasional yang dilakukan di Gedung Heritage Perpusnas, Jalan Salemba Raya, Jakarta, pada Jumat (6/4).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi anggota DPRD Kota Banjarmasin yang berkomitmen untuk mengembangkan perpustakaan dan minat baca. Menurutnya, semua pihak harus bekerja sama mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Â 
Untuk SDM pengelola perpustakaan, Syarif Bando menyarankan agar menyelenggarakan inpassing pustakawan. Selain itu, pemerintah kota juga bisa mengajukan formasi pegawai baru dan memberikan diklat pustakawan untuk pegawai pemerintah.
Mengenai minat baca yang rendah, Syarif Bando menepis anggapan itu dan menekankan permasalahannya ada pada ketersediaan buku. â€œTidak ada itu minat baca rendah. Karena di Pustaka Bergerak yang tersebar di banyak daerah, buku itu menjadi rebutan anak-anak. Mereka sampai antre untuk mendapatkan buku,â€ ujarnya.
Untuk permasalahan minimnya koleksi buku, Syarif meminta agar DPRD membuat kebijakan yang memastikan koleksi yang ada di perpustakaan mengandung konten lokal dan ilmu terapan. â€œHarus ada buku budaya mengenai Banjarmasin. Karena siapa yang bisa membuat buku mengenai Banjarmasin kecuali orang Banjarmasin? Masa mesti menunggu orang di daerah lain,â€ ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin, Ahmad Husaini, menyampaikan kendala terkait gedung layanan perpustakaan dan arsip. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad menyatakan bahwa pada 2014 dan 2015, pembangunan gedung layanan perpustakaan urung terlaksana karena terbentur moratorium pembangunan kantor pemerintahan dan kurang menguasai teknik pembangunan. Saat ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin berencana membeli rumah toko sebagai gedung perpustakaan dan arsip.
Merespons hal ini, Syarif Bando menyatakan siap membantu Dinas Perpustakaan Kota Banjarmasin membangun gedung layanan perpustakaan. â€œKami bisa kirimkan tim ke sana, bagaimana agar tim di sana mengkomunikasikan ke unit-unit teknis lain untuk membangun gedung. Betapapun kita tidak ada komando, tapi kita bisa berkoordinasi. Karena kami harus membina perpustakaan di kabupaten/kota, provinsi,â€ jelas Syarif.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Ananda menegaskan komitmennya membangun perpustakaan yang didukung teknologi informasi dan interior yang mutakhir. Menurutnya, perpustakaan harus menjadi rumah bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. â€œJadi daripada remaja-remaja itu melakukan hal yang tidak bermanfaat, lebih baik kita tanamkan kepada mereka bagaimana cinta perpustakaan,â€ jelas wanita yang sudah dua kali terpilih menjadi anggota dewan tersebut.
Reportase: Hanna Meinita

DPRD Kota Banjarmasin Berkomitmen Kembangkan Perpustakaan

Jakarta - Masifnya pertumbuhan produksi serta diseminasi informasi di era digital saat ini, membawa tuntutan langsung kebutuhan masyarakat dalam menganalisa dan mengevaluasi informasi.
Pustakawan memiliki peran dalam penguatan budaya literasi, khususnya literasi digital di masyarakat. Pustakawan harus mampu memenuhi pemahaman ruang digital masyarakat menuju masyarakat yang berpengetahuan. Sehingga masyarakat memiliki kecakapan digital dalam mengelola dan mendayagunakan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Deni Kurniadi menyampaikan, sebagai salah satu upaya mencerdaskan masyarakat dan penyelenggaraan pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan dapat menyelenggarakan program literasi digital.
"Hal ini ditunjukkan melalui kerja sama kolaboratif dengan memberdayakan berbagai fasilitas TIK perpustakaan serta sumber daya digital lainnya untuk kesejahteraan masyarakat," ungkap Deni dalam Webinar Penguatan Peran Pustakawan dalam Mendukung Literasi Digital Nasional yang digelar secara hybrid pada Kamis,(16/12/2021).
Deni mengatakan, perpustakaan sebagai media literasi digital menjadi harapan bagi pengguna/masyarakat dalam mendapatkan informasi yang mudah, murah, dan cepat secara online.
Program literasi digital perpustakaan, lanjut Deni, akan kurang optimal jika tidak didukung oleh kompetensi pustakawan yang memadai, khususnya dalam hal pengoperasian TIK dan pemanfaatan sumber daya informasi digital perpustakaan.
"Pustakawan sebagai motor penggerak program literasi digital harus mampu mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai media social space," kata dia.
Dalam penyediaan konten informasi digital, Deni menjelaskan, pustakawan dapat memanfaatkan database global dan database nasional sehingga peran perpustakaan sebagai media literasi digital masyarakat dapat bekerja secara optimal.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Boni Pudjianto mengatakan, literasi digital merupakan kunci dan pondasi utama untuk menghadapi pesatnya perkembangan teknologi. Tak terkecuali, pustakawan.
"Untuk menghadapi tantangan di era digital, pustakawan perlu melakukan transformasi digital. Pustakawan yang biasanya melayani secara fisik namun sekarang melakukan pendampingan secara digital," katanya.
Dikatakan, ada tiga aspek yang harus ditingkatkan oleh pustakawan dalam menghadapi era digital. Salah satunya, perlu adanya infrastruktur digital yang mumpuni, karena semua move to digital.
"Harus dilengkapi dengan SDM, literasi digital agar tidak hanya untuk pustakawan saja tetapi juga masyarakat. Pustakawan harus melakukan kemitraan dengan seluruh stakeholder yang ada, baik komunitas, lembaga, maupun NGO dari dalam dan luar negeri," imbuhnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII), Eine Ayu Saraswati. Menurutnya, literasi digital memerlukan interaksi antara sistem yang baik mudah digunakan.
"Kemudian ada aspek SDM yang berkaitan dengan literasi digital, apa yang perlu dikomunikasikan, pengetahuan yang dikelola," ungkapnya.
Eine mengatakan, pustakawan perlu mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga literasi digital dapat berperan dalam berbagai lini kehidupan.
Sementara itu, Pustakawan Universitas Indonesia, Kalarensi Naibaho mengatakan, untuk mendukung gerakan nasional literasi digital perlu penerapan program literasi informasi di perpustakaan sehingga tercipta kolaborasi antar lembaga dan sinergi pustakawan.
Terdapat lima komponen literasi informasi, diantaranya identifikasi, akses, evaluasi, sintesis, dan penggunaan. "Penerapan lima komponen literasi informasi ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemustakaan. Rumusan ini akan terkait dengan SKKNI dan sertifikasi pustakawan," katanya.
Kalarensi menegaskan, perpustakaan perlu berkolaborasi dengan Kementerian terkait agar tujuan bersama, yakni menciptakan masyarakat yang berpikir kritis, cakap digital, dan menjadi pembelajar seumur hidup.
"Sinergi pustakawan diperlukan agar program literasi informasi yang menjadi nilai jual perpustakaan lebih terstruktur dan berkesinambungan," tegasnya.
Pustakawan Universitas Gajah Mada, Nasirullah Sitam mengatakan, pustakawan dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi dan menuliskan ide maupun cerita menarik terkait pengalamannya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Pustakawan Berperan dalam Dukung Literasi Digital Nasional

Jakartaâ€”Perpustakaan memiliki peran dan sumbangan sangat penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Maka disediakan ruang yang cukup bagi proses interaksi dalam rangka penggalian informasi dan pengembangan pengetahuan berdasarkan sumber-sumber bacaan yang disediakan sesuai dengan zamannya agar nantinya berimbas pada kesejahteraan.
Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kedeputian Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, menyatakan berkaitan dengan program prioritas RPJMN 2020â€”2024, penguatan literasi berkolerasi dengan menuntaskan kemiskinan serta penguatan ekonomi.
â€œHadirnya komunitas maupun pegiat literasi menjadi pelopor gerakan literasi dalam peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan,â€ katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2022 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Guna mewujudkannya, Kepala Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Nugroho Imam Santoso, menjelaskan pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah (perpusda) dalam rangka memperkuat budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter.
Hal ini guna meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan infrastruktur layanan perpustakaan umum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota. Pemerataan akses layanan perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat dan sinergitas pemerintah dan pemerintah daerah di dalam pembangunan perpustakaan umum di seluruh wilayah Indonesia.
â€œKinerja pelaksanaan kontrak dan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Perpustakaan semakin mengalami perbaikan. Pengalokasian DAK Fisik harapannya diprioritaskan untuk daerah dengan indeks literasi yang masih rendah. Rekomendasinya agar terus mempertahankan dan memperbaiki kinerja serta memperhatikan kebutuhan tidak hanya usulan,â€ kata dia.
Dengan demikian, penyaluran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan tahun 2021 terbaik empat untuk kinerja penandatangan kontrak dan terbaik tiga untuk kinerja penyaluran di antara subbidang yang lain. Harapannya, terus meningkatkan kinerja, tidak hanya berdasarkan pada usulan, tetapi juga pada kebutuhan dengan memprioritaskan daerah dengan indeks pembangunan literasi masyarakat yang masih rendah.
Sementara, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, Prabawa Eka Susanta, mengatakan program perpustakaan daerah dan literasi dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP), kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
â€œKegiatan ini merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang merupakan tugas dan wewenang GWPP. Namun pembinaan kepada masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial bukan merupakan tugas dan wewenang GWPP,â€ ungkap dia.
Tindak lanjut penanganan isu pelaksanaan tugas pembantuan diterapkan dengan melakukan sosialisasi kepada kementerian/lembaga atas rekomendasi menteri keuangan tentang keseimbangan pendanaan di daerah untuk mendorong percepatan penyampaian indikasi program dan kegiatan, percepatan penetapan peraturan menteri, DIPA dan petunjuk teknis.
â€œMendorong terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan baik dengan K/L di tingkat pusat maupun dengan pemerintah daerah sebelum penyusunan rencana kerja K/L dalam rangka sinergi kebijakan Tugas Pembantuan, melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) daerah maupun nasional,â€ tutup dia.
*Tim Humas Perpustakaan Nasional

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022: Penguatan Literasi Meningkatkan Kemampuan untuk Kesejahteraan

Kota Kandangan, Kalimantan Selatan &ndash; Terletak strategis di sisi jalan utama Ibu Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kota Kandangan, Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan hadir untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan minat baca masyarakat.
Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diresmikan langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dan Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Kamis (2/3/2023). Pembangunan gedung tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10 miliar.
Dalam sambutannya, Bupati HSS, Achmad Fikry, mengucapkan terima kasih kepada Perpusnas atas pembangunan gedung tersebut. Dia berharap Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten HSS mampu memberi manfaat besar untuk kemajuan masyarakat HSS. Baginya perpustakaan adalah simbol dari pentingnya ilmu pengetahuan, terutama melalui aktivitas membaca.
&ldquo;Meskipun kemajuan teknologi sudah sedemikian maju, tetapi kegiatan membaca tetap harus kita jaga dalam upaya menjaga keinginan untuk menambah pengetahuan tentunya dengan menyesuaikan kondisi dan tren yang saat ini sedang berkembang,&rdquo; ucapnya.
Menanggapi, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengapresiasi komitmen Kabupaten HSS dalam meningkatkan kualitas SDM. Dia mengatakan perpustakaan berperan sebagai infrastuktur yang mendukung pengimplementasian RPJMN 2020-2024 tentang pembangunan kualitas SDM.
&ldquo;Perpustakaan sebagai infrastruktur dan sangat penting, untuk itu kami sangat senang akan komitmen bapak bupati serta jajaran yang luar biasa,&rdquo; katanya.
Dia juga berharap agar ke depan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten HSS dapat berfungsi dengan baik dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat terjalin solid untuk menyediakan bahan bacaan dalam bentuk yang variatif untuk masyrakat.
&ldquo;Sama-sama kita menghadirkan infrastruktur dan bahan bacaan baik dalam bentuk digital, elektronik, maupun buku cetak untuk masyarakat termarjinalkan bisa kita layani dengan baik,&rdquo; harapnya. 
Perpusnas sejak tahun 2018 hingga kini juga menyelenggarakan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). TPBIS merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan umum melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum.
Dalam penguatan budaya literasi, secara nyata kegiatan TPBIS ini mengupayakan terjadinya peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum. Bantuan program TPBIS untuk Kabupaten HSS memberikan dampak bagi kehidupan seorang pekerja serabutan, Muhammad Ramadhani atau Rama.
Rama bermimpi untuk memiliki pekerjaan tetap dan mendapatkan gaji setiap bulannya. Hal tersebut sulit diraih olehnya karena tidak adanya keterampilan yang bisa dia andalkan. Keluarga kecilnya sering kali kesulitan untuk membayar uang sewa rumah.
Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dibutuhkan kemampuan dalam mengoperasikan komputer, begitu pikirnya. Dia lantas sering datang ke perpustakaan untuk meminjam buku tentang komputer. Satu waktu, petugas layanan perpustakaan menawarkannya untuk mengikuti kegiatan pelatihan komputer yang dilaksanakan di sana.
Setelah beberapa kali mengikuti kegiatan pelatihan komputer dan terus meningkatkan pengetahuannya dengan memanfaatkan buku-buku termasuk fasilitas komputer serta jaringan internet yang ada di perpustakaan, Rama mulai terbiasa menggunakan dan mengaplikasikan dengan baik program komputer seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, serta Microsoft PowerPoint.
Dengan kemampuan yang dimilikinya, dia berhasil lulus tes seleksi perangkat desa. Kini dengan gaji sekitar Rp. 2 juta per bulan, Rama tidak lagi khawatir untuk membayar uang sewa bulanan rumahnya karena gajinya saat ini jauh lebih banyak dibandingkan ketika masih bekerja secara serabutan.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Tingkatkan Kualitas SDM dan Minat Baca Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Tahun 2022 Triwulan IV ini Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI beri apresiasi kepada 6 (enam) orang Pustakawan Layanan Terbaik dan 3 (tiga) orang Pemustaka Teraktif.
Setiap tahun, Perpusnas melalui Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) secara berkelanjutan menyelenggarakan kegiatan Apresiasi Pustakawan Layanan Terbaik dan Pemustaka Teraktif.
&ldquo;Tujuannya untuk meningkatkan motivasi kepada pustakawan di layanan dan juga bagi pemustaka yang aktif memanfaatkan serta memberdayakan layanan Perpusnas,&rdquo; ucap Kepala Pujasintara, Agus Sutoyo, Rabu (30/11/2022).
Adapun mekanisme proses penilaian untuk kategori pustakawan terbaik dilakukan secara bertahap yang diawali dengan penilaian metode 360 derajat dan presentasi inovasi yang telah dijalankan dalam unit kerja. Sementara untuk kategori pemustaka teraktif penilaiannya dilakukan berdasarkan tingkat keaktifan pemustaka dalam memanfaatkan layanan, fasilitas, dan koleksi yang tersedia.
&ldquo;Pemberian apresiasi ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik dan sekaligus memberikan motivasi kepada rekan lainnya untuk terus melakukan kolaborasi,&rdquo; ungkap Agus.
6 (enam) orang Pustakawan Layanan Terbaik, yakni:
<ol>
<li>Munasriana</li>
<li>Mufti Royyansyah</li>
<li>Elvandio Ramadhan</li>
<li>Aghni Irfan Nofis A.</li>
<li>Fitriana Ramadhani</li>
<li>Sutrilastio</li>
</ol>
3 (tiga) orang Pemustaka Teraktif, yakni:
<ol>
<li>Adhyastha Gavin Wibowo</li>
<li>Iqbal Rizki Utama</li>
<li>Muhamad Faisal</li>
</ol>
Usai memberikan piagam apresiasi, kegiatan dilanjutkan dengan acara Talkshow Inovasi Layanan Publik di Era Industri 4.0 yang menghadirkan Analisis Pengaduan Masyarakat KemenPAN RB, Nailuredha Hermanto sebagai narasumber. Dia memaparkan bahwa Era Industri 4.0, internet dan gadget memungkinkan masyarakat untuk bergerak lebih cepat dan mengambil keputusan yang tepat.
&ldquo;Internet tidak lagi menjadi bagian yang terpisah, melainkan sudah menjadi satu dengan diri kita. Ibaratnya, kita bisa saja lupa untuk makan siang tapi urusan kuota hape tidak boleh sampai kosong,&rdquo; ujarnya.
Lebih lanjut, wanita yang akrab dipanggil Iil ini mengatakan Era Industri 4.0 juga membawa dampak kepada pemerintahan karena termasuk bagian dari peradaban. Dari sisi pelayanan publik, ada pergeseran paradigma dari yang awalnya old public administration menjadi new public government.
&ldquo;Dulu, customer dipandang sebagai passive client alias hanya bisa menerima dan tidak ada opsi untuk berpindah. Saat ini, pelayanan publik tidak hanya dilihat sebagai barang tp juga jasa sehingga customer ini bisa bertindak sebagai co-producer dan itu sangat masiv dirasakan,&rdquo; jelasnya.
Terkait inovasi, dia menekankan bahwa inovasi harus dibuat berdasarkan pada apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat. Karena melalui data tersebut, perubahanan pelayanan publik dapat dilakukan.
&ldquo;Tidak akan menghasilkan manfaat kepada masyarakat kalau inovasi yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan dan keluhan dari masyarakat. Tidak akan bertahan lama,&rdquo; pungkas Iil.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Andri Tri Kurnia

Perpusnas Apresiasi Pustakawan Layanan Terbaik dan Pemustaka Teraktif Tahun 2022

Jakarta, Tenaga layanan perpustakaan berperan penting sebagai garda terdepan dalam memastikan keberhasilan perpustakaan. 
 
Demikian disampaikan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso saat membuka Forum Komunikasi Tenaga Layanan Perpustakaan Tahun 2024 yang diselenggarakan secara hibrida pada Rabu (2/10/2024).
 
Sestama mengapresiasi upaya dalam menggiatkan forum ini sebagai langkah strategis dalam menghadapi perubahan dan tuntutan masyarakat terhadap layanan publik, serta memperkuat internal birokrasi untuk menjadi lebih modern, responsif, dan inovatif.
 
"Forum ini adalah wadah strategis untuk memperkuat peran tenaga layanan perpustakaan adalah frontliner. Keberhasilan atau kegagalan perpustakaan sangat bergantung pada mereka," ungkapnya.
 
Menurutnya, pustakawan memiliki peran sebagai seorang pendongeng atau pencerita. Pustakawan bukan sekadar penyedia informasi, tetapi juga seorang pencerita yang mampu memantik diskusi dan membagikan pengetahuan melalui narasi.
 
"Pustakawan, dapat menyampaikan kisah-kisah inspiratif yang bukan hanya relevan dalam dunia sastra, tetapi juga dalam bidang bisnis, hukum, kedokteran, dan pendidikan," lanjutnya.
 
Sestama mengatakan cerita dapat memainkan peranan penting dalam mempromosikan koleksi perpustakaan. "Melalui narasi yang menarik, pustakawan dapat membuat pengunjung tertarik pada buku yang mungkin sebelumnya kurang diminati," katanya.
 
Dia menyinggung bahwa di beberapa negara, perpustakaan tidak hanya meminjamkan buku, tetapi meminjamkan manusia merujuk pada konsep human library. Ini adalah wujud nyata bagaimana perpustakaan berkembang tidak hanya secara fisik, tetapi juga melalui interaksi manusia. 
 
"Perpustakaan menyelenggarakan acara di mana para pembaca dapat meminjam pustakawan yang berfungsi sebagai buku terbuka dan melakukan percakapan yang biasa tidak dapat mereka akses," jelasnya.
 
Hal ini menegaskan, lanjutnya, pustakawan memiliki peran penting yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. "Pustakawan yang mampu bercerita dengan baik dapat menghidupkan koleksi perpustakaan, menciptakan pengalaman yang mendalam bagi pengunjung," tegasnya.
 
Dalam sesi diskusi, Puteri Indonesia DKI Jakarta 3 2023 Karisha Alifputri menyampaikan pesatnya perkembangan pengguna sosial media di Indoensia kini mencapai hampir 180 juta. Maka pentingnya literasi dan peran sosial media dalam menyebarkan informasi, khususnya di kalangan anak muda. 
 
"Bisa kita bayangkan, jika infrastruktur internet dapat menjangkau pelosok negeri, maka angka pengguna ini akan semakin meningkat dan potensi untuk mendistribusikan informasi berkualitas pun akan lebih besar," ujarnya.
 
Dia menjelaskan dalam penyebaran informasi dan advokasi literasi dapat memanfaatkan berbagai platform media sosial, seperti facebook, youtube, instagram dan TikTok.
 
"Perpustakaan pun bisa berperan aktif di sini. Mungkin kita sering melihat TikTok sebagai hiburan, tapi sebenarnya platform ini memiliki potensi besar untuk menarik minat anak muda datang ke perpustakaan," tambahnya.
 
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Mariana Ginting menyampaikan bahwa perpustakaan saat ini dituntut untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi guna menghadapi perubahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. 
 
&ldquo;Forum Komunikasi ini hadir untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar tenaga layanan perpustakaan, agar dapat memberikan layanan yang relevan dan berkualitas kepada masyarakat,&rdquo; ungkapnya.
 
Kegiatan yang berlangsung pada 2-4 Oktober ini, diikuti sebanyak 100 peserta dari 33 instansi yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Perserta terdiri dari pustakawan, tenaga layanan perpustakaan, pegiat literasi, dan praktisi yang peduli terhadap perkembangan perpustakaan dan literasi di Indonesia.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Alfian

Tenaga Layanan Perpustakaan: Garda Terdepan Inovasi dan Kolaborasi di Era Digital

Jakarta - Dalam rangka pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi Area of Improvement (AoI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan evaluasi pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi AoI pada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui Aplikasi Pengukuran Indeks Kepatuhan (APIK P3DN).
 
Memperhatian hal tersebut, Biro Sumber Daya Masyarakat dan Umum (SDMU) dan Inspektorat Perpusnas berkolaborasi untuk menyelenggarakan sosialisasi panduan pengisian APIK P3DN secara langsung di Ruang Teater Perpusnas Salemba, Selasa (30/5/2023).
 
Dalam sambutannya, Inspektur Perpusnas, Wahyu Nurhayati meminta seluruh peserta yang hadir untuk menyimak dengan baik paparan yang akan disampaikan oleh narasumber mengingat APIK P3DN harus sudah diisi dalam waktu dekat agar dapat dievaluasi oleh BPKP.
 
&ldquo;Tempo pengisian APIK P3DN untuk dievaluasi oleh BPKP hanya tinggal besok karena tanggal 2 Juni sudah ditutup, maka dari itu dimohon untuk segera diisi dan jangan lupa melampirkan data dukung yang diperlukan,&rdquo; ucapnya.
 
Adapun tujuan dari pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Indentifikasi AoI ialah untuk melakukan pengembangan instrumen indeks kepatuhan yang bersifat generik, dapat diperbandingkan antar waktu, dapat diperbandingkan antar jenis organisasi (KLPBUBL), dan mampu mengidentifikasi AoI. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
&ldquo;BPKP telah melakukan evaluasi pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi AoI secara konsisten selama beberapa tahun belakangan ini. Harapannya yakni dapat meningkatkan kepatuhan dan kinerja Program P3DN di seluruh Kementerian/Lembaga,&rdquo; ungkap Auditor Madya BPKP, Agus Hardja Santana.
 
Terkait teknis pengisian APIK P3DN, Auditor Muda BPKP, Jefri David Simanjuntak dan Auditor Pertama BPKP, Fauzul Iman menerangkan tahapannya. Perpusnas memiliki 3 (tiga) user yaitu Ketua Tim P3DN, APIP/Inspektorat, dan KPA/PPK, yang dapat diakses melalui tautan <a href="https://apip.bpkp.go.id/indeks-kepatuhan-p3dn">https://apip.bpkp.go.id/indeks-kepatuhan-p3dn</a>.
 
Masing-masing dari Tim P3DN ada 33 pertanyaan, KPA/PPK ada 89 pertanyaan, dan APIP/Inspektorat ada 19 pertanyaan diharapkan dapat dijawab dengan jujur dan apa adanya, serta harus dibarengi dengan data dukung yang sesuai.
 
Reporter: Basma Sartika
 
Fotografer: Alfiyan Tarih

Berita

Perpusnas Gelar Sosialisasi Panduan Pengisian APIK P3DN