Salemba, Jakarta - Pandemi covid-19 tidak boleh menyurutkan pelayanan yang diberikan perpustakaan kepada masyarakat. Meski perpustakaan tidak bisa didatangi masyarakat secara fisik, layanan daring (online) dapat menjadi andalan agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Â 
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional RI Ofy Sofiana saat memberikan sambutan pada webinar â€œ25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Menuju SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (14/9/2020). Hari Kunjung Perpustakaan dicanangkan pada 14 September 1995 sementara Bulan Gemar Membaca dicanangkan pada September 1995.
Tahun ini, peringatan Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca dilaksanakan dalam masa sulit disebabkan pandemi covid-19. Meski begitu, peran dan fungsi perpustakaan harus tetap berjalan selama pandemi masih berlangsung. Apalagi pemerintah mendorong masyarakat untuk membatasi aktivitas belajar dan bekerja di rumah untuk mengurangi risiko penyebaran covid-19.
â€œUntuk itu perlu dilakukan berbagai inovasi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peran dan fungsi perpustakaan di saat pandemi yang masih berlangsung. Inovasi yang dapat dilakukan oleh perpustakaan adalah menyediakan berbagai layanan informasi secara online agar dapat diakses masyarakat kapan saja dan di mana saja,â€ jelasnya.
Ofy mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan daring yang dimiliki Perpusnas seperti aplikasi koleksi buku digital iPusnas, repositori perpustakaan Indonesia OneSearch, laman Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara), pendaftaran keanggotaan Perpusnas secara online, pengajuan nomor serial buku ISBN, hingga melalui media sosial. â€œSaya berharap dengan layanan-layanan tersebut dapat menjadi solusi di era pandemi agar perpustakaan tidak kehilangan peran dan fungsinya dalam penyebaran dan pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat,â€ pungkasnya.
Memperingati Hari Kunjung Perpustakaan, tahun ini, Perpusnas menyelenggarakan webinar mulai 14 September-21 September 2020 yang menghadirkan beragam tema dengan narasumber para pustakawan Perpusnas dan pemangku kepentingan. Informasi selengkapnya bisa didapatkan melalui media sosial Perpusnas.
Reporter: Hanna Meinita/Rizki Agung Gumilar
Â

25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan: Peran & Fungsi Perpustakaan Harus Tetap Berjalan Dalam Kondisi Pandemi Covid-19

Pancoran, Jakarta--Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Namun, potensi demografi dan geografi tidak menjadikan Indonesia negara yang kaya. Dukungan dan perhatian yang kurang dari pemerintah daerah dianggap salah satu kendala perkembangan perpustakaan dan minat baca belum membaik.
"Banyak daerah yang belum paham persoalan tentang minat baca," terang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 di Jakarta, Selasa, (25/2).
Mendagri Tito menyayangkan hal tersebut. Padahal Rakornas ini penting. Menentukan arah dan keberhasilan bangsa. Bukan sekedar kegiatan lips service. Namun, tidak lebih dari lima persen dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang diundang yang hadir.
Sudah banyak penelitian internasional yang mengatakan minat baca Indonesia rendah. Itu adalah alarm. Semacam wake up call. Meski terakhir, world culture index menampilkan update terbaru bahwa angka minat baca Indonesia berada di posisi menengah.
Dalam berbagai kesempatan, Perpustakaan Nasional melansir bahwa bukan bahan bacaan yang kurang tapi ketersediaan akses terhadap bahan bacaan. Apalagi mayoritas penduduk tinggal di daerah pelosok, terpencil.
"Kepala Daerah harus mulai sadar dan berupaya untuk menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya," terang Tito.
Pengetahuan menjadi sangat penting. Kunci untuk memunculkan sumber daya yang unggul. Selain faktor kesehatan, SDM unggul juga harus terdidik dan terlatih.
Semakin banyak bahan bacaan tersedia, maka makin terbuka inovasi yang bisa dihasilkan, mengembangkan ide, dan juga opsi-opsi sehingga mampu menghasilkan keputusan yang cepat.
Â 
Reporter: Hartoyo Darmawan
Fotografer: Raden Radityo

Mendagri Tito Karnavian: Kepala Daerah Harus Sediakan Kebutuhan Bahan Bacaan Penduduknya

Salemba, Jakarta-Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Bappenas Hadiat mengatakan bahwa ujung dari pembangunan adalah kesejahteraan. Kesejahteraan dapat terlihat ketika bangsa mampu menciptakan SDM buang berkualitas dan menguasai teknologi. Sehingga pada saat memasuki usia emas pada 2045, Indonesia mampu menjadi salah satu negara dengan pendapatan tinggi dan barometer perekonomian dunia. Dan perpustakaan sebagai sumber ilmu bisa masuk ke dalam sektor manapun.
Â "Perpustakaan dan inovasi harus ada dalam semua sektor pembangunan, tegas Hadiat saat menjadi narasumber Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) Perpusnas 2020, pada Selasa, (28/1/2020).
Hal ini sejalan dengan pemikiran Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando bahwa saat ini perpustakaan tidak boleh lagi berpikir manage collection tapi juga bagaimana me-manage dan men-transfer knowledge. Oleh karena itu, Perpusnas siap melakukan perubahan demi memaksimalkan manfaat perpustakaan di masyarakat Indonesia.
â€œKita tidak bisa lagi bekerja secara dogmatis. Jangan sekedar menyampaikan program kerja lalu selesai. Presiden Jokowi menginginkan setiap program kerja benar-benar dibuat fokus dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bagaimana setiap rupiah dikeluarkan harus dapat memberikan dampak positif di masyarakat,â€ ujar Syarif Bando.
Rakerpus Perpusnas 2020 yang mengusung tema â€œInovasi dan kreativitas pustakawan dalam penguatan indeks literasi untuk mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju, menurut Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar dihadiri tidak kurang 200 peserta dari lingkungan struktural maupun fungsional Perpusnas.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Bappenas : Perpustakaan dan Inovasi Ada Dalam Semua Sektor Pembangunan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Delegasi dari Komisi I DPRD Kab, Tabalong dan Sekretariat DPRD Kab. Tabalong melakukan kunjungan kerja ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional RI yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pada Jumat (11/12). Kunjungan kerja tersebut dipipmpin oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Tabalong, Jurni, dan diterima langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando di Ruang Rapat Pimpinan Lt.5. Tujuan dari kunjungan kerja tersebut adalah untuk mendapatkan insight yang lebih mendalam tentang bagaimana mengembangkan perpustakaan daerah Kab. Tabalong.
â€œEksistensi perpustakaan daerah di banyak wilayah sampai saat ini masih seperti ada dan tiada, terutama untuk daearah dengan APBD terbatas. Untuk itu, kami berharap bisa mendapatkan pengetahuan lebih jauh guna mengembangkan perpustakaan daerah Kab. Tabalong agar lebih berperan dalam membentuk kualitas masyarakatnya,â€ ungkap Jurni.
Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, memberikan apresiasi yang sangat tinggi akan tujuan yang telah disampaikan. Menurutnya, perpustakaan di abad 21 ini bukan lagi tentang mengumpulkan koleksi melainkan knowledge transfer. Perpustakaan adalah panggung untuk memperbaiki kualitas masyarakat sebuah negara karena membaca menjadi pondasi untuk membangun peradaban bangsa.
â€œTidak mungkin ada beragam produk canggih bisa dipersembahkan di atas muka bumi tanpa didahului oleh orang-orang pembaca dan teliti, maka iqra menjadi pondasi. Perpustakaan harus hadir untuk mendampingi masyarakat menjadi cerdas dengan jutaan pengetahuan yang ada di dalamnya,â€ tegas Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama, di akhir acara, Kepala Perpustakaan Nasional RI menyerahkan secara simbolis sebuah unit mobil perpustakaan keliling kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Provinsi Kalimantan Selatan, Nurliani, yang turut hadir pada kunjungan kerja tersebut.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Harus Hadir untuk Mencerdaskan Masyarakat

Makassar, Sulsel &ndash; Sosialisasi sangatlah penting terutama dalam menginformasikan apa yang telah dilakukan Perpustakaan Nasional dalam upaya membangun masyarakat yang bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, berwawasan, berintelektual, serta berkarakter yang sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia. Mewujudkan harapan tersebut maka diselenggarakanlah sosialisasi yang bertempat di Hotel Sahid Makassar pada Kamis (30/3). Acara tersebut dihadiri dua ratus peserta yang terdiri dari Kepala Dinas/Kantor, Ibu PKK, pengelola perpustakaan, forum perpustakaan, guru, pelajar dan mahasiswa.
Ketua Penyelenggara Sosialisasi Perpustakaan Bersama Sastrawan Dedi Junaedi dalam laporannya mengemukakan tujuan acara tersebut adalah untuk mengangkat citra perpustakaan dan upaya meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat melalui strategi publikasi yang dikemas melalui talkshow. Sesuai dengan semangat UU Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007. Dedi menjelaskan sama halnya seperti keluarga, sastrawan juga memiliki andil dalam mengangkat hasrat/kemauan masyarakat untuk mau membaca. Masyarakat mengenal sastrawan sebagai kaum intelektual sastra lewat susunan kata-kata maupun gubahan yang sanggup memotivasi pembaca. Dedi menambahkan bahwa acara sosialisasi diselenggarakan untuk memperkuat tali silaturahmi antara Perpustakaan Nasional dengan pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota, termasuk dengan kantor perpustakaan di daerah masing-masing dengan harapan pertemuan ini dapat menyatukan visi bersama untuk mengembangkan perpustakaan dan menjadikan gemar membaca menjadi budaya masyarakat kita.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muh. Syarif Bando menerangkan bahwa buku membentuk peta dunia, pada daratan-daratan Eropa buku yang beredar adalah kapitalis. Pada sebagian Asia dan Rusia dimana penganut Karl Mark mereka adalah komunis, pada Asia Barat dan Tengah sera Afrika yang meyakini buku-buku kejayaan Abassiyah pada umumnya menganut Islam. Buku sangat dahsyat dan kuat mempengaruhi kehidupan manusia. Semua profesi dibentuk melalui kekuatan buku. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 5 jelas disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan perpustakaan yang berkualitas bahkan perpustakaan harus ditunjang teknologi informasi yang bisa menjangkau dimana saja masyarakat. Pasal 7 ditetapkan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, kota wajib membentuk perpustakaan. Pasal 22 mulai dirinci perpustakaan umum. Pasal 23 tentang Perpustakaan Sekolah, pasal 24 tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi, pasal 25 tentang Perpustakaan Khusus. Pasal 48 tentang kewajiban semua pihak baik pemerintah di lingkungan pendidikan dan rumah tangga membudayakan kegemaran membaca. &ldquo;Yang paling fundamental saat ini adalah bagaimana memotivasi rekan-rekan seluruh kepala perpustakaan dan seluruh pengelola perpustakaan untuk mulai bangkit meyakinkan kepada masyarakat bahwa dunia ini dirubah dengan imajinasi dan tanpa menjadi pembaca yang baik mustahil akan berkembang imajinasinya dengan baik&rdquo;, terang Syarif.
Damlan Thahir mewakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan meyakinkan bahwa peran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan perpustakaan sangat besar diantaranya ketika masih bernama Provinsi Sulawesi dimana Gubernur yang menjabat yaitu Andi Pangerang Petta Rani membangun gedung Perpustakaan Negara. Pun mengenai pembinaan sumber daya manusia, Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang membuka jurusan ilmu perpustakaan yang pada saat ini dikembangkan oleh Universitas Islam Makassar yang bahkan hingga jenjang S2. Bahkan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menantang Kepala Dinas Perpustakaan untuk menciptakan perpustakaan yang bertaraf internasional.
Ajiep Padindang yang merupakan anggota DPD RI mewakili Sulawesi Selatan menceritakan bahwa di Indonesia menganut tradisi lisan. &ldquo;Walaupun demikian Indonesia juga memiliki salah satu karya terbesar dunia yaitu La Galigo yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia&rdquo;, jelasnya. Ajiep mengingatkan bahwa kepala perpustakaan memiliki tantangan yang berat untuk membiasakan dari tradisi lisan menjadi tulisan. Dalam ajaran islam pun yang pertama diperintahkan adalah membaca. &ldquo;Dalam banyak teori, mendengarkan bermuara pada imajinasi sedangkan membaca bermuara pada pikiran&rdquo;, terang Ajiep.
Tere Liye yang merupakan novelis memperkenalkan diri sebagai seorang akuntan yang aktif. Tere Liye telah melahirkan 26 buku, menulis merupakan hobinya sejak kecil dimana karya-karyanya tidak disangka akan dibaca banyak orang hingga difilmkan. Tere Liye juga sepaham dengan penyataan Kepala Perpustakaan Nasional Muh. Syarif Bando bahwa minat baca masyarakat Indonesia tinggi. Namun realitas yang ada bagi penulis di Indonesia sangat susah sekali menjual buku diantaranya adalah pajak yang dikenakan bagi penulis sangat tinggi sebesar 30% dari peredaran bruto. &ldquo;Kenapa literasi masih rendah? Yang bertangungjawab diantaranya adalah penulis, pemerintah, komunitas/LSM, sekolah, toko buku dan perpustakaan&rdquo;, terang Tere Liye. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya menyediakan anggaran yang memadai untuk mengembangkan seluruh jenis perpustakaan. Pemerintah juga diharapkan memberi insentif kepada industri buku dan berperan aktif dalam melahirkan penulis-penulis. Pemerintah juga bisa membuat program membaca rutin di sekolah, donasi buku, book expo, festival serta ratusan program lainnya.
Reportase: Arwan Subakti

Sosialisasi Perpustakaan Bersama Sastrawan: Wujudkan Generasi Literer

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Ketiadaan gedung perpustakaan di Kabupaten Barito Kuala menjadi perhatian Bupati setempat. Menurutnya, perpustakaan merupakan tempat untuk memotivasi anak-anak agar gemar membaca. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kabupaten Barito Kuala, Noormiliyani AS, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Rabu (3/7).
â€œKita ga punya perpustakaan di Kabupaten Barito Kuala, ada jalan ga bagi saya untuk bertemu siapa asalkan saya mendapatkan ini untuk masyarakat saya karena tanpa membaca kemana mereka belajarnya,â€ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas, Deni Kurniadi, meminta kepada Kabupaten Barito Kuala untuk mempersiapkan dokumen DED (Detail Engineering Design) dan tanah untuk proses seleksi awal di bulan Juli yang akan dilakukan oleh Perpusnas, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Ready Kambo kembali menegaskan permintaan untuk melengkapi sarana dan prasana gedung perpustakaan di Kabupaten Tanah Bumbu seperti yang telah disampaikan pada kunjungan kerja Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Hasanuddin beberapa waktu lalu.
Tahun ini, Kabupaten Tanah Bumbu menerima DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan dan proses pembangunan gedung tersebut sudah mencapai 20 persen. Namun, mereka menghadapi kendala dalam hal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melengkapi gedung perpustakaan tersebut. â€œYang menjadi permasalahannya adalah pengisian dari perpustakaan, terutama buku-buku yang bermanfaat karena di Tanah Bumbu sekarang ini sedang ditingkatkan minat baca untuk anak-anak,â€ ujar Ready Kambo.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando selaku pemimpin pertemuan kunjungan kerja ini menyampaikan apresiasi atas progres pembangunan gedung perpustakaan yang sedang berjalan di Kabupaten Tanah Bumbu. Mengenai kendala dalam hal koleksi perpustakaan, beliau memastikan bahwa Perpustakaan Nasional akan mendukung sepenuhnya apa yang sudah disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
Reportase: Basma Sartika
Foto/Video: R. Radityo

Perpustakaan Nasional Dukung Pembangunan Perpustakaan di Tingkat Kabupaten

Jakarta - Dalam rangka pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi Area of Improvement (AoI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan evaluasi pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi AoI pada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui Aplikasi Pengukuran Indeks Kepatuhan (APIK P3DN).
 
Memperhatian hal tersebut, Biro Sumber Daya Masyarakat dan Umum (SDMU) dan Inspektorat Perpusnas berkolaborasi untuk menyelenggarakan sosialisasi panduan pengisian APIK P3DN secara langsung di Ruang Teater Perpusnas Salemba, Selasa (30/5/2023).
 
Dalam sambutannya, Inspektur Perpusnas, Wahyu Nurhayati meminta seluruh peserta yang hadir untuk menyimak dengan baik paparan yang akan disampaikan oleh narasumber mengingat APIK P3DN harus sudah diisi dalam waktu dekat agar dapat dievaluasi oleh BPKP.
 
&ldquo;Tempo pengisian APIK P3DN untuk dievaluasi oleh BPKP hanya tinggal besok karena tanggal 2 Juni sudah ditutup, maka dari itu dimohon untuk segera diisi dan jangan lupa melampirkan data dukung yang diperlukan,&rdquo; ucapnya.
 
Adapun tujuan dari pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Indentifikasi AoI ialah untuk melakukan pengembangan instrumen indeks kepatuhan yang bersifat generik, dapat diperbandingkan antar waktu, dapat diperbandingkan antar jenis organisasi (KLPBUBL), dan mampu mengidentifikasi AoI. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
&ldquo;BPKP telah melakukan evaluasi pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi AoI secara konsisten selama beberapa tahun belakangan ini. Harapannya yakni dapat meningkatkan kepatuhan dan kinerja Program P3DN di seluruh Kementerian/Lembaga,&rdquo; ungkap Auditor Madya BPKP, Agus Hardja Santana.
 
Terkait teknis pengisian APIK P3DN, Auditor Muda BPKP, Jefri David Simanjuntak dan Auditor Pertama BPKP, Fauzul Iman menerangkan tahapannya. Perpusnas memiliki 3 (tiga) user yaitu Ketua Tim P3DN, APIP/Inspektorat, dan KPA/PPK, yang dapat diakses melalui tautan <a href="https://apip.bpkp.go.id/indeks-kepatuhan-p3dn">https://apip.bpkp.go.id/indeks-kepatuhan-p3dn</a>.
 
Masing-masing dari Tim P3DN ada 33 pertanyaan, KPA/PPK ada 89 pertanyaan, dan APIP/Inspektorat ada 19 pertanyaan diharapkan dapat dijawab dengan jujur dan apa adanya, serta harus dibarengi dengan data dukung yang sesuai.
 
Reporter: Basma Sartika
 
Fotografer: Alfiyan Tarih

Berita

Perpusnas Gelar Sosialisasi Panduan Pengisian APIK P3DN