Yogyakarta, DIY&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menjalin kerja sama dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam bidang perpustakaan dan pelestarian naskah di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Sekretaris Utama (Sestama) Perpusnas Joko Santoso dan Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono, di Kawedanan Widya Budaya Keraton Yogyakarta, DIY, pada Selasa (17/9/2024). Turut hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman, Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Nityabudaya Keraton Yogyakarta, GKR Bendara. GKR Bendara membawahi museum, pelestarian arsip dan manuskrip, serta pelestarian perabotan rumah tangga.
Sestama menyatakan Perpusnas berkomitmen dalam upaya melestarikan naskah Nusantara, khususnya pelestarian kearifan nilai budaya yang termuat di dalam naskah. Selain penandatanganan kerja sama, sejumlah hal juga menjadi fokus pertemuan tersebut.
&ldquo;Kita bisa berdiskusi terkait restorasi naskah, kita bisa diskusikan dan setelah melakukan identifikasi upaya-upaya, apa yang penting yang harus kita lakukan melalui restorasi atau perbaikan naskah,&rdquo; ujarnya.
Digitalisasi juga menjadi perhatian karena hal itu merupakan bentuk upaya pelestarian naskah, khususnya aksesibilitas masyarakat. &ldquo;Selain dilestarikan juga bisa diakses dan dimanfaatkan, khususnya dalam format digital,&rdquo; jelasnya.
Dia menjelaskan, Perpusnas siap memberikan dukungan dan kerja sama terkait kodefikasi naskah. &ldquo;Untuk memastikan naskah-naskah budaya bangsa kita tetap lestari dan didayagunakan dengan maksimal,&rdquo; urainya.
Jalinan kerja sama antara kedua pihak, tegasnya, harus ditindaklanjuti dengan implementasi pelaksanaan kegiatan. &ldquo;Yang paling penting implementasinya. Apa yang akan kita lakukan ke depan sehingga kerja sama ini memiliki makna,&rdquo; tuturnya.
Dia berharap naskah-naskah Keraton Yogyakarta yang memiliki nilai tinggi dapat diekspose agar diketahui masyarakat luas. Pengarusutamaan naskah Nusantara, jelasnya, tidak hanya upaya pelestarian tapi juga harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
&ldquo;Dengan demikian naskah itu dapat menjadi sumber kajian berbagai macam bidang, subjek, terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan hal-hal yang lebih praktis di masa depan,&rdquo; ungkapnya.
Sementara itu, GKR Bendara mengungkapkan terkait digitalisasi, pihaknya melakukan pemilahan naskah yang boleh dan tidak boleh diakses oleh masyarakat. &ldquo;Karena mungkin tidak sensitif sekarang, tapi bisa jadi sensitif di masa depan. Sensitif di masa lalu, sampai sekarang masih sensitif,&rdquo; urainya.
Disebutkan bahwa Widya Budaya terbuka untuk akademisi yang ingin studi terkait naskah. Namun, naskah belum dapat diakses dari luar. &ldquo;Yang ada di sini memang tidak bisa diakses dari luar, sehingga akademisi harus langsung datang ke sini,&rdquo; pungkasnya.
Usai penandatanganan, Sestama bersama GKR Bendara melakukan kunjungan ke ruang manuskrip Widya Budaya. Dalam kesempatan tersebut diperlihatkan naskah pusaka Babad Ngayogyakarta masa Hamengku Buwono IV dan Hamengku Buwono V. Naskah yang kondisinya rusak berat tersebut diperkirakan dari tahun 1825&mdash;1835.
Dalam pertemuan tersebut, disebutkan akan dilakukan upaya pelestarian dengan memberikan bimbingan teknis restorasi naskah kepada petugas Widya Budaya, dilanjutkan dengan praktik, serta perbaikan naskah. Rencananya, restorasi dilakukan di Keraton Yogyakarta.
Kunjungan juga dilakukan ke ruang belajar, ruang utama, depo arsip, ruang restorasi arsip, ruang pengolahan arsip, ruang restorasi kartografi, ruang lab konservasi, dan ruang pendataan kagungan dalem koleksi.
Reporter: Hanna Meinita Dokumentasi: Gilang Arwin

Pelestarian Naskah Nusantara, Perpusnas Jalin Kerja Sama dengan Keraton Yogyakarta

Jakarta - Perpustakaan berperan dalam melawan intoleransi dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Melalui literasi yang baik dapat meminimalisir seseorang tidak terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan intoleransi.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengatakan, adanya radikalisasi maupun seseorang yang intoleran memaksakan kehendak bila dilihat dari sisi kriminolog, hal ini menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia.
"Maka Tuhan menurunkan agama untuk mengajarkan kepada pengikutnya agar taat beragama, percaya pada Tuhan, cinta sesama dan alam semesta," ungkapnya dalam Seminar Nasional dengan tema Perpustakaan Intoleransi yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan (HIMAJIP) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, pada Senin (27/9/2021).
Sejatinya, lanjut Syarif Bando, perpustakaan memiliki peran untuk memastikan moderasi beragama. Seperti halnya yang telah dilakukan Perpusnas yang bekerja sama dengan Kementerian Agama.
"Tugas kita memastikan moderasi beragama dapat menjadi skala prioritas. Bahkan Menteri Agama sudah berkomiten, akan mengupayakan membangun mirroring data 8 titik di Indonesia. Ini dilakukan, untuk memastikan akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan terutama yang terkait keagamaan untuk semua penganut agama. Dapat kita implementasikan dengan paradigma yang baru, yakni perpustakaan menjangkau masyarakat," jelasnya.
Syarif Bando menyampaikan, dalam masalah keseharian terdapat dua kelompok masyarakat yang bermental penumpang atau pengemudi. Mental penumpang adalah seseorang yang tidak merasa perlu tahu arah jalan, tidak berinisiatif, bahkan jika dicermati mencerminkan orang yang tidak toleran. Seperti cuek, bahkan menjadi beban orang lain.
"Betapa tersiksanya seseorang yang didoktrin untuk melakukan teroris dengan ajaran sesat, sangat mungkin kalau orang itu tidak familiar dengan perpustakaan," ungkapnya.
Dikatakan, seseorang dapat begitu mudah didoktrin dikarenakan berbagai masalah, seperti ekonomi, kecerdasan, hingga kesejahteraan. Ditambah pula dengan situasi pandemi Covid-19 setidaknya 30 juta orang terdampak langsung yang membuatnya melakukan apa saja untuk dapat bertahan hidup.
Sedangkan mental pengemudi itu berani mencoba mencari wawasan untuk menemukan jalan-jalan baru atau inovasi baru. Tidak mungkin seseorang dapat menyelesaikan suatu persoalan secara rasional dan cepat tanpa membaca buku yang banyak, serta ilmu pengetahuan yang tepat.
"Cara pandang terhadap pengelolaan perpustakaan menjadi sesuatu yang penting. Siapa yang dapat menyelesaikan persoalannya di perpustakaan, saya kira ini menjadi sebuah jalan yang baik," katanya.
Bahkan ada seorang filsuf mengatakan jika ada keraguan sedikit saja di dalam hati dan pikiran silakan datang ke perpustakaan.
Sementara itu, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, Hasyim Haddade mengatakan, tantangan yg dihadapi dewasa ini adalah bagaimana melawan intoleransi.
"Sesuai dengan orientasi program Kemenag yakni kesadaran beragama secara moderat, bagaimana moderasi beragama dihidupkan di tengah-tengah masyarakat," ungkapnya.
Banyaknya berita kasus yang menyinggung tentang agama, lanjutnya, maka diperlukan literasi bagi mayarakat. "Bukan hanya literasi beragama tetapi seluruh dimensi literasi menjadi penting bagi kita, terutama dalam lingkungan keluarga, dan masyarakat," lanjutnya.
Hasyim Haddade mengatakan, salah satu ukuran yang menjadi kunci kemajuan suatu bangsa karena gerakan literasi. Bukan diukur dari usia maupun luasnya geografis.
"Tetapi kemajuan bangsa ditentukan attitude atau sikap kita untuk mau maju atau tidak. Ini menjadi pilihan, sekarang kita bisa menentukan sikap, bagaimana menghadapi tantangan dinamika kehidupan," terangnya.
Reportase: Wara Merdeka

Giatkan Literasi untuk Melawan Intoleransi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando untuk membuka layanan perpustakaan pada Sabtu dan Minggu.
&ldquo;Buka Sabtu Minggu segera direalisasikan, ya Pak. Biar saya bisa ke sini,&rdquo; kata Sri Mulyani saat mengunjungi Perpustakaan Nasional dalam rangka menghadiri acara Joint Announcement and Awarding Ceremony Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI), Kamis (11/1).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan Perpusnas berencana membuka layanan sepanjang pekan. Namun keinginan itu terganjal masalah tenaga kerja dan anggaran. Perpusnas yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan ini memiliki 24 lantai. Setiap lantai membutuhkan empat petugas. Selain petugas di lobi, Syarif mengatakan butuh sekitar 100 pekerja tambahan untuk bertugas pada akhir pekan.
Untuk mendapatkan tenaga kerja, Perpusnas tentu akan mengajukan permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk beroperasi pada Sabtu saja, pegawai dihitung bekerja lembur. &ldquo;Kalau kami pakai&nbsp;outsourcing, ini harus ada anggaran,&rdquo; ujarnya. Kepala Perpusnas memperkirakan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 30 miliar untuk merealisasikan hal tersebut.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Menkeu Sri Mulyani Minta Layanan Perpusnas Buka Setiap Hari

JakartaÂ - Perpustakaan di masa kini telah berkembang tidak hanya mengelola koleksi tapi juga sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Untuk melihat kesesuaian layanan perpustakaan dengan standar yang ditetapkan dilakukan melalui akreditasi. Namun, menurut Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, instrumen akreditasi yang digunakan Perpustakaan Nasional saat ini belum meliputi peran perpustakaan dalam transfer pengetahuan. Untuk itu, Syarif Bando meminta jajaran untuk melengkapi instrumen akreditasi perpustakaan yang sudah ada sekarang ini.
â€œJika bicara tentangÂ  akreditasi perpustakaan maka kita bicara tentang pemenuhan syarat minimal dari standar yang telah dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Standar pengelolaan perpustakaan yang ada sekarang adalah standar yang pasif. Bagaimana kita bisa melihat peran perpustakaan dalam mentransfer ilmu pengetahuan di perpustakaan, belum bisa ditemui dalam 6 standar yang ada ini,â€ ujarnya saat hadir membuka Webinar Akreditasi Perpustakaan yang mengangkat tema â€œPerpustakaan Berkualitas Melalui Akreditasiâ€ yang digelar secara daring di Jakarta, Kamis (3/6/2021).
Hingga Mei 2021 terdapat 8044 perpustakaan yang terakreditasi oleh Perpusnas. 965 perpustakaan diantara memperoleh predikat A. Sisanya 1314 perpustakaan predikat B dan 5765 berpredikat C. Menurut Syarif Bando, angka ini masih kurang untuk mewakili kinerja pembinaan perpustakaan oleh Perpusnas.
Saat ini, ada 6 komponen Standar Nasional Perpustakaan yang digunakan sebagai dasar penilaian akreditasi perpustakaan yaitu standar koleksi, standar sarana prasarana, standar pelayanan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan/penguat.
â€œSaya mohon komponen penilaian ini menambahkan aspek tentang inovasi, aspek tentang kreativitas, aspek pembudayaan kegemaran membaca, dan aspek peningkatan indeks literasi, juga aspek klaim dari masyarakat bahwa impact yang diperoleh dari perpustakaan itu ada. Karena sekarang seluruh kegiatan yang kita lalukan parameternya ada pada kinerja. Kinerja parameternya ada pada outcome/impact yang disampaikan penerima manfaat perpustakaan,â€ imbuh Syarif Bando.
Bambang Supriyo Utomo Staf Khusus/ Tenaga Ahli Pimpinan Perpusnas RI yang hadir sebagai narasumber mengatakan UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan bahwa perpustakaan harus menerapkan Standar Nasional Perpustakaan. Dan seiring terjadinya perubahan paradigma, perpustakaan, pustakawan dan juga standar yang digunakan dalam pengelolaan perpustakaan juga harus adaptif.
â€œManfaat akreditasi adalah untuk mengetahui posisi kinerja pengelolaan perpustakaan, citra perpustakaan dan lembaga juga akan naik apabila hasil akreditasinya makin tinggi. Selain itu juga untuk memastikan perpustakaan itu dikelola secara tertib, teratur dan profesional,â€ paparnya. Bambang juga menambahkan dengan akreditasi dapat diketahui secara cepat dan mudah sektor kegiatan mana dari pengelolaan perpustakaan yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan.
Senada dengan itu, Kepala Perpustakaan Fakultas Usluhuddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga seorang asesor perpustakaan Indonesia, Agus Rifai yang membawakan materi kiat sukses akreditasi perpustakaan mengatakan akreditasi ini seringkali melibatkan unit-unit di luar perpustakaan dan di seluruh unit di dalam perpustakaan itu sendiri. Maka yang terpenting dalam proses akreditasi perpustakaan adalah kolaborasi.
â€œSukses akreditasi perpustakaan merupakan suatu proses sistematis untuk mencapai hasil maksimal yang diharapkan berdasarkan kekuatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka merespon dan menjadi bagian dari perubahan transformasi perpustakaan,â€ sebutnya.
Agus melanjutkan, sebelum memulai akreditasi perpustakaan harus mengenal dulu potensi yang dimiliki. Dan dengan begitu akreditasi bisa sebagai jalan masuk untuk melakukan peningkatan perpustakaan lebih lanjut. Begitu juga hasil akreditasi, A belum berarti bagus dan C juga bukan berarti jelek karena hasil penilaian itu seharusnya bisa menjadi strategi untuk meningkatkan perpustakaan secara berkelanjutan.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal N.

Kepala Perpusnas Minta Instrumen Akreditasi Perpustakaan Dilengkapi

Banjarmasin, Kalimantan Selatan&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menginisiasi program untuk 10 ribu perpustakaan di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya membangun budaya baca masyarakat.
 
Pelaksana tugas Kepala Perpusnas E. Aminudin Azis menyatakan, Perpusnas memiliki tiga program prioritas yang akan dilaksanakan pada 2024 yakni penguatan budaya baca dan literasi, pengarusutamaan naskah Nusantara, serta standardisasi dan pembinaan perpustakaan.
 
&ldquo;Budaya baca itu harus dibangun, karena seseorang dapat dikatakan literat setelah dia bisa membaca dengan baik, membaca dengan kritis. Maka, budaya membaca ini harus dikembangkan lebih awal," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Perpustakaan se-Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalsel, pada Kamis malam (15/2/2024).
 
Dia menyebut, Perpusnas akan menciptakan 10 ribu perpustakaan desa di seluruh Indonesia, di mana setiap perpustakaan akan menerima seribu buku beserta rak untuk penyimpanannya.
 
"Kami basisnya data yang sudah ada dan usulan dari kabupaten/kota. Syaratnya mereka harus menugaskan orang yang akan mengelola perpustakaan itu. Perpustakaan daerah yang ke depannya akan membina itu," lanjutnya.
 
Dalam paparan yang ditampilkan, perpustakaan desa tersebut adalah 600 perpustakaan desa/kelurahan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), 4.604 perpustakaan desa/kelurahan replikasi TPBIS, 2.409 perpustakaan usulan pemerintah kabupaten/kota, serta sebanyak 2.387 taman baca masyarakat (TBM).
 
Dia menjelaskan, dalam program tersebut perpustakaan desa dan TBM akan berkolaborasi dengan perpustakaan sekolah. Harapannya, agar anak-anak dapat memanfaatkan buku dari kedua tempat tersebut.
 
&ldquo;Karena buku di perpustakaan desa dengan yang di sekolah tentunya berbeda. Nah ini harapannya dapat dimanfaatkan semuanya," jelasnya.
 
Kolaborasi antara perpustakaan desa dengan perpustakaan sekolah dilakukan dengan kegiatan untuk meningkatkan minat baca, seperti mengadakan program seminggu membaca dua buku, membaca nyaring, maupun mendongeng.
 
"Membangun literasi itu membangun satu generasi, sehingga membangun literasi dan budaya baca harus ditanamkan sejak kecil," tambahnya.
 
Sesuai program prioritas nasional hasil penataan, tahun 2024, fokus penguatan kecakapan literasi masyarakat dilakukan di perpustakaan desa/kelurahan.
 
Menanggapi hal tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan dukungan anggaran terhadap program 10 ribu perpustakaan desa. Proyek ini akan melibatkan kepala perpustakaan, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat.
 
&ldquo;Kami akan mendiskusikan rincian rencana ini dengan kepala perpustakaan di kabupaten/kota. Kami juga akan mempersiapkan diri untuk mengidentifikasi jumlah desa di Kalsel yang dapat berpartisipasi dalam program ini. Diskusi dengan teman-teman di kabupaten dan kota akan menjadi langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan program ini," ungkapnya.
 
Dia menekankan pentingnya persiapan menyeluruh, mengingat dampak positif yang diharapkan dari program ini.
 
"Kami meyakini bahwa seiring berjalannya waktu, daerah lain di Indonesia akan mengadopsi program serupa. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kami siap sepenuhnya dalam melaksanakan program ini," tegasnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel Nurliani mengatakan sebanyak 10 persen desa di Provinsi Kalsel telah memiliki perpustakaan yang dibangun menggunakan dana desa.
 
"Untuk menciptakan program ini, kami akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Kami pun berkolaborasi dengan stakeholder lainnya, seperti PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalselteng yang telah membangun dua perpustakaan desa," katanya.
Reporter: Wara Merdeka
Editor: Hanna Meinita
Dokumentasi: Ahmad Kemal Nasution

Membangun Budaya Baca Melalui 10 Ribu Perpustakaan Desa

Salemba, Jakarta-Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Bappenas Hadiat mengatakan bahwa ujung dari pembangunan adalah kesejahteraan. Kesejahteraan dapat terlihat ketika bangsa mampu menciptakan SDM buang berkualitas dan menguasai teknologi. Sehingga pada saat memasuki usia emas pada 2045, Indonesia mampu menjadi salah satu negara dengan pendapatan tinggi dan barometer perekonomian dunia. Dan perpustakaan sebagai sumber ilmu bisa masuk ke dalam sektor manapun.
Â "Perpustakaan dan inovasi harus ada dalam semua sektor pembangunan, tegas Hadiat saat menjadi narasumber Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) Perpusnas 2020, pada Selasa, (28/1/2020).
Hal ini sejalan dengan pemikiran Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando bahwa saat ini perpustakaan tidak boleh lagi berpikir manage collection tapi juga bagaimana me-manage dan men-transfer knowledge. Oleh karena itu, Perpusnas siap melakukan perubahan demi memaksimalkan manfaat perpustakaan di masyarakat Indonesia.
â€œKita tidak bisa lagi bekerja secara dogmatis. Jangan sekedar menyampaikan program kerja lalu selesai. Presiden Jokowi menginginkan setiap program kerja benar-benar dibuat fokus dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bagaimana setiap rupiah dikeluarkan harus dapat memberikan dampak positif di masyarakat,â€ ujar Syarif Bando.
Rakerpus Perpusnas 2020 yang mengusung tema â€œInovasi dan kreativitas pustakawan dalam penguatan indeks literasi untuk mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju, menurut Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar dihadiri tidak kurang 200 peserta dari lingkungan struktural maupun fungsional Perpusnas.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Bappenas : Perpustakaan dan Inovasi Ada Dalam Semua Sektor Pembangunan

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar menerima kunjungan Sekjen Ombudsman Republik Indonesia Suganda Pandapotan Pasribu berserta rombongan pada Kamis (18/1/2024).&nbsp;
Pertemuan tersebut membahas mengenai perpanjangan MoU antara Perpusnas dengan Ombudsman, selain itu Ombudsman juga ingin mengetahui layanan radio WBS yang dimiliki oleh Perpusnas.
&nbsp;
&nbsp;

Berita

Audiensi dan Studi Banding Ombudsman RI