Pontianak, Kalimantan Barat - Perpustakaan Nasional mendukung pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang berupaya membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan literasi. Transfer ilmu pengetahuan dari teori dan praktik hanya bisa dilakukan melalui membaca. Karenanya, kepedulian kepala daerah kepada perpustakaan dan literasi akan berdampak pada terwujudnya masyarakat yang cerdas dan sejahtera.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyatakan SDM yang kompeten adalah kunci dalam pembangunan suatu pemerintahan. â€œTidak ada suatu pemerintahan di dunia ini yang gagal membangun negaranya disebabkan sumber daya alamnya terbatas. Tetapi umumnya, negara di dunia ini gagal membangun karena SDM-nya terbatas,â€ ujar Syarif Bando saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Wisata Literasi Nasional di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, di Pontianak, Kalbar, pada Sabtu, (7/9). Wisata Literasi Nasional merupakan kegiatan yang digagas Forum Indonesia Menulis dan didukung oleh Perpusnas, Duta Baca Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mewujudkan Kalbar sebagai provinsi literasi Indonesia.
Saat ini, menurut Syarif, yang menjadi kendala dalam dunia literasi adalah ketersediaan bahan bacaan. Karenanya, Syarif mengapresiasi FIM yang meluncurkan 1.000 buku hasil karya penulis di Kalbar. â€œKarena kalau anda tidak pernah membaca, mustahil anda pernah menulis. Karena itu saya ingin mengapresiasi dan terus bekerjasama dengan Forum Indonesia Menulis yang dimulai dari Kalimantan Barat,â€ jelasnya.
Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan membangun SDM tidak kalah pentingnya dibandingkan membangun yang lain. â€œSaya jika disuruh memilih lebih banyak SDA atau SDM? Saya pilih SDM yang banyak, SDA bisa habis kalau tidak dikelola dengan baik. Kalau kita punya SDM yang andal, itu akan menguasai apapun,â€ tutur saat membuka Wisata Literasi Nasional.
Sutarmidji mengaku berupaya membaca satu buku dalam sehari. Dia juga terbiasa membekali diri dengan membaca sebelum berbicara di depan umum, agar menambah wawasan dan informasi. â€œKetika saya menyampaikan sesuatu, saya harus baca literaturnya apa dulu sehingga saya nyambung ketika bicara apapaun. Mau bicara teknik, oke, bicara masalah ekonomi ayo, bicara politik, karena saya selalu melengkapi diri dengan literatur-literatur yang menjadi sumber,â€ jelasnya.
Pemerintah provinsi Kalbar akan membuat program untuk menarik minat membaca masyarakat. Program ini berupa perpustakaan atau rumah baca di setiap desa. Ini dilakukan agar desa di Kalbar memenuhi indikator desa mandiri. Sutardmiji menilai, jika mengandalkan dana desa, dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengubah desa tertinggal menjadi desa mandiri. â€œKarenanya perlu terobosan untuk membuatnya, salah satunya lewat perpustakaan atau rumah baca. Bangun rumah baca kan ga mahal, cukup 50 juta. Atau sandingkan dengan balai desa, di sana ada perpustakaan desa, PAUD, posyandu. Kalau sudah dibangun semua, indikator (desa mandiri, red) terpenuhi,â€ urainya.
Sementara itu, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab menilai keluarga merupakan kunci dalam membangun kegemaran membaca. Orang tua diminta memberikan bukti kepada anaknya untuk mendorong mereka agar mau membaca. â€œSaya beruntung lahir di keluarga yang cinta ilmu, di rumah penuh dengan buku dan ketika keluar rumah selalu membeli buku. Saya dan kakak adik saya sudah jatuh cinta kepada buku sebelum bisa membaca karena tiap malam kami dibacakan dongeng oleh ibu. Jangan berharap generasi muda berusaha mencari informasi melalui buku kalau di rumah, ortunya tidak seperrti itu,â€ jelasnya saat menjadi narasumber talkshow.
Keterampilan membaca juga harus dilatih setiap harinya. Najwa juga mendorong para peserta yang hadir agar membaca aktif. â€œMembaca aktif beda dengan aktif membaca. Kalau membaca aktif, sejak awal kita melihat identitas penulis, cover buku, kita akan berusaha menyelami karakter di buku itu, plot ceritanya, sehingga kita mengidentikasi karakter yang ada di dalam buku. Karena melalui membaca, kita berusaha menarik makna yang ada di buku tersebut,â€ tuturnya.
Reporter: Hanna Meinita
Â 
Â 
Â

Perpusnas Dukung Pemprov Kalbar Bangun SDM Berkualitas 

Jakarta, Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif RAPBN TA 2023 Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI di tahun 2023 sebesar Rp 675,9 Miliar.Â Jumlah tersebut meningkat dari anggaran pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp 667,5 Miliar. Pihaknya juga menyetujui usulan tambahan anggaran Perpusnas pada RAPBN TA 2023 sebesar Rp 2,7 Triliun.
Terhadap usulan tambahan anggaran tersebut, Komisi X DPR RI menekankan Perpusnas agar dapat digunakan untuk penguatan literasi dan SDM Perpustakaan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Perpusnas, Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyatakan dukungan penuh pada usulan anggaran dan usulan tambahan anggaran yang diajukan Perpusnas.Â 
"Usulan yang disampaikan kami mendukung sepenuhnya, untuk kemudian nanti dibawa ke Badan Anggaran (banggar). Namun, kami mohon diperhatikan pembangunan perpustakaan di daerah tetap penting. Karena masih banyak wilayah yang belum mendapat kesempatan untuk mendirikan perpustakaan," ungkapnya, Kamis (2/6/2022).
Legislator Fraksi PDIP, Putra Nababan mengatakan, agar Perpusnas tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik perpustakaan saja, tetapi juga pembangunan SDM.
"Tahun 2023 adalah gelombang terakhir dari pemerintah untuk memberdayakan SDM. Karena 2024 tahun politik, kalau ada kegiatan bimtek untuk pustakawan saya rasa itu harus menjadi prioritas ketimbang membangun fisiknya," ungkapnya.
Senada, Legislator Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru menyampaikan dukungannya pada pembangunan SDM melalui pembinaan pustakawan. Pihaknya mendorong Perpusnas dapat melakukan pendataan pustakawan di seluruh Indonesia.
"Karena program sertifikasi pustakawan itu sangat penting. Dengan pendataan pustakawan dapat menjadi acuan pembinaan pustakawan untuk mendapat sertifikasi sesuai dengan standar nasional," tutur Ratih.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian juga mengingatkan, anggaran Perpusnas di tahun 2023 untuk tidak hanya berfokus di pembangunan fisik, melainkan harus dapat memperhatikan kesejahteraan pustakawan.
"Meski anggaran terbatas, tetapi Perpusnas juga harus memperhatikan kesejahteraan pustakawan. Selain itu, bantuan buku untuk masyarakat juga sangat bermanfaat. Sehingga di tahun 2023 dukungan bantuan dari Perpusnas bisa dilanjutkan. Saya harap Perpusnas lebih bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," lanjut Hetifah.
Di lain sisi, Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal mengatakan, bantuan buku masih sangat didambakan masyarakat di daerah. Bantuan buku untuk di masjid, sekolah dan pusat bacaan masyarakat. "Kerja sama yang telah dilakukan ini saya harap dapat ditingkatkan intensitasnya," ungkap Mustafa.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, usulan peningkatan dan tambahan anggaran ini merupakan upaya Perpusnas dalam memenuhi kebutuhan buku terutama permintaan dari semua unit sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan khusus, dan komunitas yang luar biasa meningkat. Ketika upaya menggaungkan literasi dan peningkatan gemar membaca melibatkan komponen masyarakat.
"Kami berharap adanya dukungan sepenuhnya untuk tambahan anggaran. Karena kendala di masyarakat kekurangan bahan bacaan. Kalau ini dapat diatasi dapat memenuhi kepentingan bersama terutama dalam peningkatan kegemaran membaca," katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Komisi X DPR RI Setujui Usulan Tambahan Anggaran Perpusnas di Tahun 2023

Jakarta â€“ Pencapaian Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI pada Anugerah Meritoraksi Tahun 2021 yang masuk ke dalam kategori Baik di tingkat Kementerian/Lembaga tidak lantas membuat Perpusnas berpuas diri.
Hal tersebut sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi dan mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan â€œSDM Unggul Indonesia Majuâ€, sehingga pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis sistem merit harus dikembangkan.
Sistem merit adalah pelaksanaan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil serta wajar tanpa adanya diskriminasi. Seorang pegawai dengan kompetensi dan kinerja yang tinggi tentu akan mendapatkan kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik.
Adapun penilaian mandiri terkait penerapan sistem merit yang berpedoman pada PermenPANRB No. 40 Tahun 2018 dan PerkaKASN No. 9 Tahun 2019 meliputi delapan aspek. Diantaranya perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi.
Disampaikan oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, pada kegiatan Sosialisasi Percepatan Penerapan Sistem Merit yang diselenggarakan secara virtual, pada Jumat (10/12/2021) bahwa Perpusnas membutuhkan pencerahan dan rekomendasi agar penerapan sistem merit dapat terlaksana secara maksimal.
â€œPencerahan dan rekomendasi dibutuhkan agar penerapan sistem merit di Perpustakaan Nasional bisa memperoleh pandangan yang lebih luas untuk merumuskan kebijakan tentang sistem merit dan manajemen talenta, sehingga hasil penerapannya bisa lebih maksimal,â€ ungkap Syarif Bando.
Komisioner KASN, Mustari Irawan, menjelaskan Perpusnas memiliki dua aspek penilaian yang masih relatif rendah, yakni pengembangan karir serta promosi dan mutasi. Pada kesempatan ini, Mustari memberikan rekomendasi terkait kedua aspek tersebut dengan harapan ke depan Perpusnas mampu menjadi lebih baik lagi setelah melakukan perbaikan.
Pada aspek pengembangan karir terdapat tujuh rekomendasi perbaikan yang diberikan, beberapa diantaranya melaksanakan asesmen kompetensi terhadap pegawai yang belum pernah dilakukan asesmen, memulai pembangunan talent pool dan rencana suksesi, serta melaksanakan analisis kesenjangan kompetens, kualifikasi, dan kinerja terhadap seluruh pegawai.
Selanjutnya untuk aspek promosi dan mutasi ada tiga rekomendasi perbaikan yang diberikan, antara lain menyusun kebijakan internal tentang pola karir di lingkungan Perpusnas, menyempurnakan kebijakan internal tentang manajemen talenta, dan melaksanakan promosi dan mutasi di level Jabatan Administrasi dan Fungsional berdasarkan hasil asesmen kompetensi dan penilaian kinerja.
â€œKetika rekomendasi perbaikan ini ditindaklanjuti maka harapannya bisa membangun sistem merit dari yang baik menjadi lebih baik dan kelak mempunyai ASN yang sangat berkualitas. Sistem harus dibuat sedemikian rupa agar bisa mencetak SDM yang dibutuhkan. Mari bawa Perputakaan Nasional lebih advance lagi,â€ tutur Mustari.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Percepat Penerapan Sistem Merit

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima buku Jejak Sejarah Indonesia dari perwakilan Forum Komunikasi ITB Angkatan 1973 (Fortuga) Rizal Ramli bertempat di lantai 4 Gedung Perpusnas Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 pada hari Selasa, (18/12). Buku Jejak Sejarah Indonesia yang mengambil tema Sinkronologi Lini Masa Sejarah Indonesia diilhami oleh buku yanng berjudul Timechart History of The World terbitan Third Millenium Press Limited (Inggris). Fortuga bekerjasama dengan beberapa ahli atau para pakar sejarah dalam mengumpulkan data dan informasiÂ  sejarah dari buku-buku yang ditulis dari para sejarawan dan sumber-sumber lain yang memiliki kredibilitas mengenai sejarah Indonesia.
Kelana Budi Mulia yang termasuk Tim Penyusun buku Jejak Sejarah Indonesia dalam laporannya menyampaikan Fortuga pada tahun 2018 ini telah memasuki 45 tahun kebersamaan. Pada tahun 1973, ITB mengalami perubahan sistem pendidikan dimana selama satu setengah tahun seluruh jurusan mengalami matrikulasi sehingga terjalin ikatan yang erat pada angkatan tersebut. â€œAngkatan kami juga berkontribusi menghasilkan enam menteri yaitu M. Hatta Radjasa, Jusman Syafii Djamal, Rizal Ramli, Alhilal Hamdi, Kusmayanto kadiman, Indrojono Soesilo,â€ terangnya.
Kelana menjelaskan gagasan dalam membuat buku Jejak Sejarah Indonesia merupakan suatu bentuk kepedulian sebagai anggota masyarakat terhadap sejarah. â€œBuku ini cukup objektif dan tidak ada tendensi politik. Tidak seperti buku sejarah lainnya yang tercampur urusan politik,â€ tegas Kelana. Fortuga dalam penyusunan selama kurang lebih satu setengah tahun dari perspektif Engineer berusaha agar buku tersebut enak dilihat, sistematis dan mudah dicerna. Buku Jejak Sejarah Indonesia mencoba menggambarkan sejarah lini waktu untuk melihat runtutan dan kaitan sejarah satu sama lain.
Kepala Perpustakaan Nasional dalam sambutannya pada acara tersebut merasa mendapat suatu keberkahan dari sumbangan karya anak bangsa yang dapat menambah khasanah bangsa indonesia di Perpustakaan Nasional. Mengingat pentingnya karya tersebut maka wajib bagi setiap penerbit menyerahkan ke Perpustakaan Nasional untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat sebagi bentuk pelaksanaan amanat UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. â€œPerpustakaan merupakan jembatan masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Saat ini Perpustakaan Nasional merupakan satu-satunya di dunia yang menerapkan Digital Right Management,â€ terang Syarif.
Dalam acara tersebut juga terdapat talkshow mengenai ulasan tentang buku Jejak Sejarah Indonesia dengan narasumber Taufik Abdullah, Aditya Warman dan Bonnie Triyana. "Buku Jejak Sejarah indonesia merupakan buku yang menceritakan New PerspectivesÂ  bukan bungkus politik. Sejarah juga harus mengandungÂ belief dan understanding.Â Buku merupakan jendela untuk membuka mata hati, sehingga apa yang diyakini dan dipahami melalui sebuah buku dapat menjadi the way of life,"Â  ujar Aditya Warman.
Reportase : Arwan Subakti
Â 
Â

Perpustakaan Nasional Menerima Sumbangan Buku Jejak Sejarah Indonesia dari Fortuga ITB

Salemba, Jakartaâ€”Indonesia berpeluang menjadi satu diantara lima negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Hal tersebut dimungkinkan jika merujuk pada bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada rentang tahun 2020-2035. Saat itu diprediksi usia penduduk produktif melebihi jumlah penduduk non-produktif. Keberhasilan dari bonus demografi tergantung dari seberapa banyak kualitas sumber daya manusia yang diciptakan. Â 
Generasi milenial akan memiliki peran dominan dalam bonus demografi. Mereka dianggap sebagai aset, generasi unggul yang mampu membawa bangsa Indonesia ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis.
"Kuncinya pada kualitas. Mereka inilah (generasi milenial-red) yang diharapkan memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan dunia luar," papar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada kesempatan Webinar â€˜Menyiapkan Generasi Literasi Melalui Penguatan Kegemaran Membaca Era Milenial', berkat kerja sama Perpusnas dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Jumat, (16/10).
Revolusi Industri 4.0 adalah satu-satunya wacana hangat yang diperbincangkan generasi milenial saat ini. Tantangan generasi milenial jauh lebih besar dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Nah, bekal kesiapan menghadapi revolusi 4.0 bagi generasi milenial adalah dengan kemampuan literasi.
"Generasi milenial yang berliterasi adalah generasi yang memiliki aksesibilitas terhadap sumber bacaan yang up to date," tambah Kepala Perpusnas.
Penumbuhan budaya baca penting mengingat kemampuan dan keterampilan membaca merupakan dasar bagi seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap. Menjadi generasi literat berarti menyiapkan masyarakat kritis dan peduli. Kritis terhadap terhadap segala informasi yang diterima sehingga tidak bereaksi secara emosional dan peduli terhadap lingkungan sekitar.
Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini, membaca tidak lagi menjadi sebuah rutinitas hidup, melainkan hanya pekerjaan sampingan saja. Ketidakgemaran membaca membaca membuat dunia terasa sempit dikarenakan sedikitnya informasi yang diperoleh.
Webinar 'Menyiapkan Generasi Literasi Melalui Penguatan Kegemaran Membaca Era Milenial' juga menghadirkan narasumber anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi, dan Duta Baca Provinsi Jawa Barat Salbia Salsabila Mulki.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan, Josan Kusuma, Robby Anggriawan
Fotografer : Raditya Purnama

Webinar Generasi Literasi di Era Milenial :  Milenial Punya Aksesibilitas Bahan Bacaan Yang Up to Date

Salemba, Jakarta - Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 13 Tahun 2019, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik sepuluh orang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pejabat Fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Rabu (14/10).
Dalam arahannya, Kepala Perpusnas mengatakan agar pejabat fungsional terlantik siap memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Menurutnya, langkah profesional yang akan diemban di bidang masing-masing tidak ada dalam genggaman orang lain melainkan dari diri sendiri yang berkomitmen untuk jadi yang terbaik.
"PNS adalah pelayan masyarakat dan abdi negara. Posisi ASN sebagai abdi masyarakat dan negara sangat dimuliakan dengan UU ASN. Karena itu, sumpah yang diucapkan teman-teman tadi adalah doktrin yang wajib ditanamkan dalam hati lalu dikomitmenkan pada diri masing-masing untuk kemudian dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah SWT," pesan Syarif Bando.
Adapun sepuluh orang pejabat fungsional yang dilantik terdiri dari dua orang Arsiparis Ahli Petama, tiga orang Arsiparis Terampil, dua orang Perencana Ahli Pertama, dan tiga orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.
Â 
Reporter: Basma Sartika Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpustakaan Nasional Lantik Sepuluh Pejabat Fungsional di Lingkungan Perpusnas

Bandar Lampung, Lampung - Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, meresmikan gedung perpustakaanÂ  Kota Bandar Lampung, pada Rabu, (12/2). Pembangunan yang memakan waktu kurang dari setahun tersebut adalah implementasi dana alokasi khusus (DAK) bidang perpustakaan yang diterima Kota Bandar Lampung pada 2019. Dalam pesannya Wali Kota mengimbau seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, termasuk aparatur daerahnya untuk aktif membaca.
"Tidak ada yang tidak dibukukan bahkan Undang-undang sekalipun. Siapapun harus rajin membaca meski sudah menua. Membaca sangat penting. Jika tidak bisa meluangkan waktu khusus untuk membaca, minimal dalam sehari ada waktu untuk membaca," pesan Wali Kota.
Di era modern saat ini, kemajuan elektronik, utamanya teknologi digital sanggup merusak keharmonisan, keakraban, bahkan persahabatan manusia. Dunia digital jangan sampai mengalahkan keaktifan manusia dalam membaca.
â€ŒMengapresiasi yang telah dilakukan oleh Perpusnas, Wali Kota Herman secara khusus menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk membangun penambahan fasilitas layanan perpustakaan di area belakang dinas perpustakaan serta penambahan unit komputer untuk kebutuhan koleksi digital yang terintegrasi dengan koleksi di Perpustakaan Nasional.
 Reportase : Hartoyo Darmawan
 Fotografer : Hartoyo Darmawan

Berita

Wali Kota Bandar Lampung : Digital Jangan Sampai Kalahkan Aktivitas Membaca

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Dukung Pemprov Kalbar Bangun SDM Berkualitas

Komisi X DPR RI Setujui Usulan Tambahan Anggaran Perpusnas di Tahun 2023

Perpusnas Percepat Penerapan Sistem Merit

Perpustakaan Nasional Menerima Sumbangan Buku Jejak Sejarah Indonesia dari Fortuga ITB

Webinar Generasi Literasi di Era Milenial : Milenial Punya Aksesibilitas Bahan Bacaan Yang Up to Date

Kepala Perpustakaan Nasional Lantik Sepuluh Pejabat Fungsional di Lingkungan Perpusnas