Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS (Pegawai Negeri Sipil) memiliki poin yang membahas tentang penilaian kinerja PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Ancaman sanksinya beragam, mulai dari sanksi administrasi sampai pemberhentian.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam Rapat Arahan Tentang Penjabaran Program Perpusnas, Selasa (16/7), yang dihadiri oleh para pejabat tinggi pratama, pustakawan madya, pustakawan pratama dan segenap pegawai Perpusnas.
â€œSaat ini kinerja PNS sangat diperhatikan dan diawasi, jadi bagi mereka yang tidak disiplin dan tidak bisa memenuhi SKP bisa diberhentikan. Untuk itu saya menghimbau semua pegawai untuk memperbaiki kinerjanya,â€ ujar Syarif Bando.
Dalam rapat tersebut juga membahas tentang visi dan misi Indonesia untuk lima tahun kedepan. Lima program kerja yang diutamakan adalah infrastruktur, SDM, investasi, RB (Reformasi Birokrasi) dan penggunaan dana APBN.
Seperti diketahui, Perpusnas merupakan sebuah institusi pemerintah yang dibentuk untuk menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Â Tiga tugas utama yang diemban Perpusnas adalah mengelola koleksi buku yang dimiliki, mengelola pengetahuan kemudian mendistribusikannya ke masyarakat, dan harus memiliki standar perpustakaan dunia.
Lebih lanjut Syarif menjelaskan, agar dapat menjalankan ketiga tugas tersebut dengan baik maka dibutuhkan SDM yang profesional dan mengikuti sistem yang baku (standar nasional perpustakaan). Karena seperti yang sudah diketahui, selama ini masyarakat menilai PNS lambat dan pemalas.
â€œUntuk memenuhi tuntutan dari program kerja RB, citra PNS terutama di lingkungan Perpusnas harus dirubah menjadi PNS yang cekatan, inovatif dan berkompeten. Â Selain itu, budaya kerjanya pun harus diubah dengan cara meningkatkan target kerja dari yang sudah ada saat ini,â€ jelasnya.
Reportase: Â Basma Sartika
Fotografer: Eka Purniawati

Kepala Perpunas: Tidak Disiplin, PNS Bisa Dipecat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa perpustakaan menjadi urusan wajib di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengurus hak masyarakat terhadap informasi.
Demikian disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI saat memberikan sambutan pada kegiatan webinar bertema &ldquo;Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Kelembagaan Perpustakaan&rdquo; yang berlangsung secara hibrida, Kamis (1/12/2022).
Perpustakaan sebagai leading sector dalam penguatan literasi memiliki peran dalam peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat yang dapat mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Perpustakaan umum sebagai ujung tombak transfer knowledge yang terdekat dengan masyarakat memiliki peran untuk meningkatkan budaya literasi sekaligus berperan dalam pemulihan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Deni mengatakan Perpusnas sejak tahun 2018 memiliki sebuah program bernama Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini tidak hanya mencakup penyiapan bahan bacaan untuk menambah pengetahuan secara umum namun juga bekerja sama dengan perpustakaan Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Desa untuk ikut serta dalam pengentasan kemiskinan melalui praktik-praktik sederhana.
&ldquo;Lewat koleksi yang ada, nanti akan ditularkan kemampuan lifeskill ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan setempat oleh pustakawan dan pegiat literasi melalui pendampingan agar kelak masyarakat bisa mendapatkan income dalam skala keluarga untuk menambah kesejahteraan mereka,&rdquo; jelasnya.
Sependapat, Ketua Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) Usman Asshiddiqi Qohara menambahkan bahwa penguatan kelembagaan perpustakaan menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian bersama. Sehingga dia meminta Perpusnas untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait SOTK yang ada di daerah.
&ldquo;Kami meminta bantuan Perpusnas untuk bisa melakukan advokasi dengan Kemendagri agar kelembagaan perpustakaan dengan paling tidak tipe B bisa tetap dipertahankan di seluruh daerah di provinsi yang ada di Indonesia,&rdquo; ucapnya.
Plh. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen OTDA Kemendagri, Moh. Yuniarto, memaparkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mengatur 32 urusan pemerintahan yang ke dalam dua kelompok besar yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib kembali dibagi ke dalam dua menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak.
&ldquo;Perpustakaan masuk ke dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,&rdquo; ujarnya.
Yuniarto juga menerangkan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengatur pembentukan dinas perpustakaan secara sendiri atau digabung dengan urusan pemerintahan lain. Adapun azas yang harus diperhatikan dalam pembentukan perangkat daerah diantaranya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, serta pembagian habis tugas.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amich Alhumami menyatakan literasi penting dan telah dicantumkan di dalam RPJMN 2020-2024 karena menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional untuk SDM unggul dan berkualitas.
&ldquo;Dengan program TPBIS dan berbasis pada kebijakan, kita ingin mendorong dan meningkatkan partisipasi pelibatan publik secara luas baik masyarakat dan komunitas dalam berbagai macam kegiatan untuk pemberdayaan melalui penguatan literasi,&rdquo; ungkapnya.
Amich juga menekankan di akhir paparannya bahwa Bappenas selalu mendukung dan memberikan sumbangan penting, baik dari sisi kebijakan program dan juga alokasi anggaran yang memadai untuk program sepenting literasi untuk kesejahteraan.
Sementara Bupati Magetan, Suprawoto menyampaikan menurut Oscar Lewis &ldquo;orang miskin dan orang bodoh bukan karena semata-mata terbatasnya cakupan tanah atau modal yang dimiliki, melainkan karena akses informasi yang tidak dimiliki&rdquo;.
&ldquo;Sering dilupakan dari setiap orang bahwa membantu orang miskin itu tidak selalu dengan uang karena menurut saya akses informasi justru merupakan kunci utama dalam pengentasan kemiskinan,&rdquo; tegasnya.
Dia berkisah, selama ini setiap kali mengunjungi veteran pada tanggal 17 Agustus pihaknya selalu membawa sembako sebagai buah tangan, akan tetapi setelah tiba di rumah timbul pemikiran untuk memberikan apresiasi dengan cara yang lebih terhormat. Sehingga idenya adalah menuliskan cerita bersejarah mereka menjadi sebuah buku.
&ldquo;Pada tanggal 17 Agustus tahun kemarin, buku dengan judul &lsquo;Sejarah Perjuangan Veteran di Magetan&rsquo; kami berikan kepada mereka yang hadir, apa yang terjadi? Mereka menitikkan air mata. Kenapa? Saya yakin ketika mereka sudah tidak ada, perjuangan mereka sudah dicatat dan bisa dibaca oleh anak cucunya,&rdquo; kisah Suprawoto.
Kegiatan webinar ini juga dirangkaikan dengan pengumuman Ketua FPUI Tahun 2022-2025 terpilih yakni Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Fitriana.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Perpustakaan Umum yang Kuat Bantu Berdayakan Masyarakat

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) senantiasa berusaha untuk menerapkan seluruh ketentuan dan rekomendasi yang pernah dikeluarkan oleh MenpanRB. Pada saat yang bersamaan, fokus dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Perpusnas adalah memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu pada semua pedoman yang dikeluarkan Ombudsman. Adapun yang menjadi acuan pokok paling filosofis dan fundamental dari tim RB di lingkungan Perpusnas yakni klaim atau perilaku masyarakat terhadap perpustakaan.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, saat membuka Exit Meeting Evaluasi RB dan SAKIP yang dilakukan secara virtual dengan Tim KemenpanRB, Kamis (21/1/2021) mengatakan bahwa peran perpustakaan dalam situasi pandemi Covid-19 semakin terasa. Fasilitas layanan digital Indonesia OneSearch (IOS) yang sudah dibangun hampir sepuluh tahun telah berhasil menempatkan Perpusnas sebagai perpustakaan terbaik dunia dalam pelayanan jurnal ilmiah. â€œKemudahan dalam mengakses jurnal ilmiah ini sudah dirasakan oleh kurang lebih sekitar 6,5 juta mahasiswa yang ada di Indonesia,â€ ungkapnya.
Tugas pokok Perpusnas sebagaimana tertuang pada UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan meliputi pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia. Selain itu Syarif Bando juga melaporkan bahwa saat ini seluruh provinsi di Indonesia sudah memiliki kelembagaan berupa dinas perpustakaan. Namun, masih ada sekitar 14 Kabupaten/Kota yang belum memiliki kelembagaan perpustakaan, hal ini disebabkan oleh dua faktor yakni Kabupaten/Kota tersebut masuk dalam daerah pemekaran baru dan jumlah penduduk yang sangat sedikit sehingga SDM untuk membangun kelembagaan tersebut sangat terbatas.
Syarif Bando juga mengakui masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Perpusnas namun tak lupa dia menegaskan bahwa komitmen Perpusnas untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selalu dilakukan dengan sebaik-baiknya. â€œUntuk tahun 2021 ini, kami merancang Perpusnas menjadi satu tempat kuliah umum bagi siapa saja dengan memfasilitasi minimal 10.000 peserta dan mengundang semua profesional untuk menyampaikan ilmunya,â€ jelasnya.
Asisten Deputi Wilayah III, Ahmad Hasmy, memberikan apresiasi atas informasi terbaru terkait perkembangan Perpusnas. â€œKami mengapresiasi semua bentuk progress baik yang dilakukan Perpusnas untuk perbaikan Indonesia,â€ tuturnya. Hasmy juga menekankan bahwa sejatinya tugas untuk memetakan seluruh perpustakaan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah milik bersama.
Untuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berjalan di setiap instansi pemerintah, ada prinsip penilaian yang dipakai pada proses evaluasi yang sudah dilakukan diantaranya Tim KemenpanRB mendorong adanya perbaikan, melakukan pengawasan untuk melihat kemungkinan adanya ruang atau area yang masih perlu ditingkatkan, melakukan pemotretan terhadap kemajuan RB, dan melakukan pembuktian stakeholder. â€œKami sebagai salah satu yang memberikan predikat penilaian juga melakukan survei baik internal maupun eksternal dalam hal ini stakeholder Perpusnas untuk mencocokkan apakah yang sudah dilakukan telah sesuai dengan apresiasi publik yang diterima,â€ beber Hasmy.
Dari hasil Exit Meeting Evaluasi RB dan SAKIP yang disampaikan oleh Hasmy diketahui bahwa Perpusnas sudah mengikuti dengan baik berbagai arahan dari kebijakan yang ada, antara lain membentuk roadmap agen perubahan, melakukan identifikasi berbagai perundang-undangan yang telah dikukuhkan terkait dengan pengelolaan Perpusnas, laman JDIH yang sudah cukup lengkap sehingga memudahkan pencarian, membuat pengaturan terkait dengan pemberian reward dan punishment sebagai pelayan publik, memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Kendati demikian, dari semua upaya yang telah dilakukan masih terdapat beberapa perbaikan yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti agar pelaksanaan RB di lingkungan Perpusnas dapat terus meningkat ke arah yg lebih baik.
Reporter: Basma Sartika

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perpustakaan Nasional Semakin Baik

Batam, Kep. Riau â€“ Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menekankan betapa pentingnya peran perpustakaan dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan bangsa. Sejarah mencatat perpustakaan merupakan tempat yang paling mulia di setiap peradaban maju di dunia, karena di perpustakaanlah enlightment diperoleh. Hal tersebut disampaikan saat Emil menjadi keynote speaker pada Rapat Kerja Pusat IPI XXII dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia di Batam, pada Minggu (7/7).
Perpustakaan di masa kini tidak lagi berkutat dalam mengorganisasi koleksi, tetapi pengetahuan yang tersimpan di dalamnya. Setiap kepala perpustakaan merupakan chief literacy officer yang mengupayakan bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun budaya literasi.
Emil berpendapat bahwa terdapat dua tantangan yang dihadapi perpustakaan dan kepustakawanan karena sekarang kita dituntut bagaimana orang dapat belajar dengan cepat dan segera dalam waktu singkat sementara informasi semakin banyak.Â 
Yang pertama, kita sedang membangun budaya membaca melalui bahan bacaan berupa teks dan berimajinasi dari bacaan tersebut tetapi di sisi lain kita juga dituntut harus mampu menyajikan informasi secara efisien agar dapat dengan cepat mencerdaskan masyarakat melalui infografis. Namun, karena wujudnya berupa teks dan gambar, maka dapat mengurangi daya imajinasi orang saat membacanya.
â€œTantangan bagi perpustakaan yang berikutnya adalah information overload, di mana banyak sekali information junk, tetapi informasi jika terstruktur maka akan membuat masyarakat lebih tercerahkan. Di sinilah peran pustakawan yang seharusnya tidak hanya mengorganisir koleksi, tapi pengetahuan, bagaimana menciptakan difusi pengetahuan yang bisa didorong melalui sistem kepustakawanan,â€ imbuh Emil.
Selain itu, Emil menekankan KPI (Key Performance Indicator) pemerintah daerah seharusnya bukan pada jumlah kunjungan ke perpustakaan, tetapi pada kegiatan membacanya dan bahkan mungkin pada apa yang dilakukan setelah membaca. Oleh karena itu,perlu dipikirkan bagaimana kita mendorong minat baca dengan membuat buku yang kontekstual dan relevan. â€œJadikanlah buku sebagai solusi,â€ ujar Emil.
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Fotografer: Radhitya Purnama

Emil Dardak: Perpustakaan Bukan Lagi Entitas Fisik, tetapi Sebuah Sistem

BLITAR, JAWA TIMURâ€”Pekan Literasi dan Inklusi Sosial Perpustakaan yang di awali dengan kegiatan Literasi Kopi dibuka secara resmi oleh Kepala Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Janti Suksmarini, Senin (22/3) di Halaman Amphiteater Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Kota Blitar Jawa Timur. Pekan literasi yang digelar selama seminggu mulai 22 Maret - 27 Maret 2021 akan diisi dengan berbagai kegiatan literasi berbasis inklusi sosial, pameran dan bazar, literasi seni dan safari literasi Pancasila. Acara yang berlangsung dengan penerapan protokol yang ketat ini ditandai dengan Literasi Kopi dengan menghadirkan nara sumber David Nugroho (Founder Kedai Tetirah dan tetirah Suplies.co), Adityo Aji Nugroho (Owner Bins Coffee &amp; Supplies). serta Wima Brahmantya (Owner Kebun Kopi De Karanganyar Blitar).
Penanggungjawab kegiatan Agus Sutoyo dalam laporannya yang dikemas dalam Monolog Secangkir Kopi mengatakan pekan literasi yang diselenggarakan untuk mengangkat referensi koleksi Perpustakaan Bung Karno yang banyak sekali tentangÂ  kopi. Literasi secangkir kopi merupakan bahasa penuh makna untuk bisa mempublikasikan kegiatan-kegiatan Perpustakaan Bung Karno. NGOPI SEKSI (Ngobrol Pintar Seputar Kepustakawanan dan Literasi) itu yang menjadi arena fotowall bagiÂ  masyarakat yang datang ke Perpustakaan Bung Karno, dan disediakan kopi gratis yang tinggal diseduh secara mandiri. Bung Karno yang didalam setiap kesempatan, pagi, siang dan malam selalu ditemani kopi tubruk, bahkan dalam buku Jenderal Hario Kecik, Bung Karno, seperti yang dituturkan jenderal Hario Kecik selalu minum kopi pagi hari di halaman belakang Istana Merdeka sebelum beraktifitas. Dari soal Ngopi ini, melahirkan inspirasi-inspirasi yang mumpuni dalam membawa pemikiran kebangsaan dan nasionalisme.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Proklamator Bung Karno Janti Suksmarini mengatakan literasi kopi diharapkan dapat mewujudkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan sebagai bagian dari usaha bersama. Masyarakat diajak untuk membaca berbagai referensi terkait kopi, kemudian diberikan pelatihan dalam workshop oleh para profesional, dan diharapkan mampu membuat produknya sendiri. "Marilah kita bersama-sama menjadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat berbagi pengetahuan, bertukar pengalaman,Â  dan mengasah keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan," imbuh Janti.
Nara Sumber pertama Wima Brahmantya dalam kesempatan itu memberikan materi tentang filosofi kopi, kemudian dilanjutkan tentang Strategi Kedai Kopi di masa Pandemi oleh David Nugroho, dan kemampuan mengenal dan cara mengolah dan meracik kopi oleh Adityo Aji Nugroho. Respon masyarakat yang begitu besar karena pendaftar melalui medos Perpustakaan Bung Karno mencapai 325 orang, sedangkan kuota yang disediakan hanya 100 orang dengan dibagi dua gelombang, menyesuaikan peraturan protokol kesehatan yang diijinkan Satgas Covid Kota Blitar.
Kopi memberi ketenangan dan inspirasi tiada henti. Salam Literasi.
Reporter: Heri Purwanto/Ardha Bryan
Fotografer: Juwito

Literasi Kopi, Inklusi Sosial Perpustakaan untuk Masyarakat 

Salemba, Jakarta - Asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kampanye politik menjadi perhatian utama seiring dengan mendekatnya momentum Pemilu tahun 2024.
Berkenaan dengan aktivitas kampanye politik yang dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, semangat netralitas ASN menjadi fokus utama dalam kegiatan Apel Pagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang diselenggarakan secara daring.&nbsp;
Oleh karena itu, Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana mengingatkan pesan krusial tersebut pada Apel Pagi, Senin (15/1/2024).
&ldquo;Kita semua tahu bahwa ASN yang terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan profesi yang bekerja pada instansi pemerintah tentu memiliki memiliki asas netralitas,&rdquo;ungkapnya.
Ofy menekankan bahwa ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis atau menunjukkan dukungan pada kontestan politik, baik dalam kegiatan pemilu maupun pilkada.&nbsp;
Hal ini dilakukan karena ASN merupakan tenaga profesional penggerak pemerintahan. Plt. Sestama mengingatkan bahwa adanya kebijakan netralitas ini tidak berarti bahwa ASN kehilangan hak pilihnya.
&ldquo;Namun, hal ini tidak mengurangi hak pilih yang dimiliki ASN. SKB netralitas ASN yang diterbitkan tahun 2024 dan di tahun-tahun berikutnya bertujuan untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral dan profesional serta terselenggaranya pemilu yang berkualitas&rdquo; ujarnya.
Ia juga menambahkan terdapat hukuman disiplin akan diberikan bagi siapapun yang melanggar peraturan sesuai dengan pasal 5 ayat 2 undang-undang ASN dan pasal 5 huruf N angka 5 PP No. 94 tahun 2021.
Dijelaskan bahwa bagi ASN yang melakukan atau membuat postingan, comment, share, like, bergabung atau follow dalam grup akun pemenangan calon Presiden, Wapres, DPR, DPRD, Gubernur, Walikota, Bupati, atau Wakil Bupati, Gubernur maupun Wakil Walikota termasuk pelanggaran disiplin.&nbsp;
&ldquo;Bagi pelanggar akan dijatuhkan hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,&rdquo; jelasnya.
Di samping itu, Plt. Sestama juga mengingatkan pentingnya menjaga tali silaturahmi,&nbsp; persatuan dan kesatuan meskipun terdapat perbedaan pilihan dalam situasi politik saat ini.
&ldquo;Perbedaan pilihan Jangan dijadikan ajang perpecahan, pilihan boleh berbeda tapi silaturahmi harus tetap terjaga. Jagalah selalu persatuan dan kesatuan jangan mau dipecah-belah,&rdquo; tutupnya.
&nbsp;
Repoter: Veronica / Wara Merdeka
&nbsp;

ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024

Jakarta &ndash; Pengembangan Kompetensi ASN yang merupakan hak seorang ASN dalam PP No. 11 Tahun 2017, adalah kewajiban pada UU No. 20 Tahun 2023 Pasal 49.
Dalam hal ini Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Pusdiklat Perpusnas) menjawab manajemen pengembangan ASN dengan Perpusnas Corporate University (Corpu) atau Wiyata Kinarya Perpusnas.
Kepala Pusdiklat Perpusnas, Nurcahyono mengatakan Corpu atau Wiyata Kinarya Perpusnas diharapkan mampu menghadirkan pelatihan yang bersifat proaktif dalam memberikan kompetensi pegawai sesuai dengan tujuan dan fungsi Perpusnas, strategi yang terarah dan terukur, meningkatkan kinerja, serta saling terintegrasi dengan unit kerja lain.
&ldquo;Untuk itu mohon dukungan kebijakan dan komitmen bersama dari seluruh unit kerja di Perpusnas karena Corpu atau Wiyata Kinarya Perpusnas dibangun melalui integrasi berbagai unit kerja yang ada di Perpusnas,&rdquo; ucapnya pada kegiatan Apel Pagi, Senin (19/2/2024).
Lebih lanjut, Nurcahyono menambahkan bahwa Corpu atau Wiyata Kinarya Perpusnas akan dirancang secara bertahap selama tiga tahun, hingga akhirnya siap untuk diluncurkan pada 2026.
&ldquo;Tahun ini akan dilaksanakan FGD tentang pentingnya Corpu atau Wiyata Kinarya Perpusnas dan menyusun naskah akademis rancang bangun Corpu atau Wiyata Kinarya Perpusnas. Tahun depan menyusun pedoman pengembangan Corpu atau Wiyata Kinarya Perpusnas dan pengembangan sarana prasarana. InsyaAllah tahun 2026 baru bisa diluncurkan,&rdquo; jelasnya.
Selain itu, Nurcahyono juga menyampaikan guna mendukung budaya kerja Berakhlak, Pusdiklat Perpusnas membekali ASN PPPK tahun 2024 dengan beragam kompetensi seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
&ldquo;Program ini kami laksanakan sebelum mereka ditempatkan di unit kerja masing-masing, lalu akan dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas. Sehingga diharapkan ASN PPPK 2024 berbudaya kerja baik dan berkinerja tinggi dalam rangka mendukung tugas serta fungsi Perpusnas,&rdquo; pungkasnya.
 Reporter: Basma Sartika

Berita

Perpusnas Jawab Manajemen Pengembangan ASN dengan Perpusnas Corporate University