Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€“Berada di daerah perbatasan antarnegara, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dinilai perlu mendirikan perpustakaan yang representatif. Hal tersebut disampaikan Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Senin, (29/7). Menurutnya, perpustakaan merupakan tempat bagi para pemustaka untuk menambah ilmu pengetahuan dan meraih cita-cita yang tinggi.
Setiap harinya, banyak masyarakat dari Serawak (Malaysia) dan negara Brunei Darussalam datang ke daerah tersebut. Maka dari itu, Kab. Sambas memerlukan dukungan dari Perpusnas untuk membangun gedung perpustakaan daerah. â€œKami ingin membangun perpustakaan daerah dan menjadikannya sebagai ikon kebanggaan Kabupaten Sambas,â€ jelasnya.
Menanggapi niat tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan apresiasinya atas rencana pembangunan perpustakaan daerah Kab. Sambas. Syarif Bando mengatakan bahwa Perpusnas selalu berusaha untuk memberikan dukungan terbaik karena perpustakaan adalah benteng literasi dan tempat masyarakat untuk mengasah pengetahuan.
Akan tetapi ada persyaratan yang harus dilengkapi agar pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah tersebut dapat segera diproses. â€œKelengkapan dokumen dan gambar gedung harus diunduh melalui aplikasi Krisna sebagai prasayarat pendukung, lalu setelahnya baru akan dilakukan survei lapangan,â€ ungkap Syarif Bando.
Menanggapi hal tersebut, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sambas, Heryanto, menyampaikan bahwa persayaratan yang disebutkan di atas sudah disiapkan dan akan segera diunduh ke aplikasi Krisna.
Reportase: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal

Bupati Sambas Ingin Bangun Perpustakaan Sebagai Ikon Kebanggaan

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memiliki komitmen untuk mengelola barang milik negara dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seperti yang dilakukan pada akhir tahun 2016, Perpusnas telah mengambil langkah untuk memastikan pendataan seluruh aset yang dimiliki. Hal ini yang kemudian memberi kontribusi sehingga Perpustakaan Nasional selama empat tahun terakhir mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Demikian disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara yang diselenggarakan secara virtual oleh Biro Umum dan SDM Perpustakaan Nasional, Senin (2/11). Â Menurutnya dengan sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayanan Negara Kementerian Keuangan ini, sebagai upaya pembenahan pengelolaan asset di Perpustakaan Nasional.
â€œLangkah perbaikan betul kami laksanakan secara konkrit dan nyata, sehingga setiap uang rakyat yang dikelola di Perpustakaan Nasional dapat dipertanggungjawabkan. Kedepan, skala prioritas semua akan mengarah pada apa yang paling dibutuhkan masyarakat,â€ tuturnya.
Syarif Bando menjelaskan, pengelolaan barang milik negara merupakan upaya untuk menjaga dan menatausahakan kekayaan negara secara akuntabel dalam rangka menuju Good Governance. Sesuai dengan yang selalu disampaikan Presiden Joko Widodo untuk mengelola aset barang milik negara secara baik. Terutama karena asset Perpustakaan Nasional termasuk aset vital bukan hanya dilihat dari nilai gedungnya tetapi konten yang ada di dalamnya.
Â â€œKami berkomitmen untuk meyakinkan masyarakat bahwa semua aset yang ada di Perpustakaan Nasional adalah milik mereka, termasuk buku dan buku elektronik yang ada. Perpustakaan Nasional menjadi salah satu institusi yangn ikut mengambil bagian dalam upaya mencerdaskan anak bangsa dari Sabang sampai Merauke,â€ jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Sub Direktorat BMN I-Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Tunggul Yunianto bahwa barang milik negara dibeli dengan uang rakyat, termasuk seluruh barang milik negara yang ada di Perpustakaan Nasional sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya.
Pengelolaan aset barang milik negara ini sangat penting sebagai pendukung utama layanan publik atau tugas dan fungsi pemerintahan, serta menjadi penentu opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
â€œNilainya besar maka aset itu juga menjadi sangat penting dalam kaitanya dengan penentuan opini laporan keuangan pemerintah dan mudah-mudahan Â Perpusnas bisa tetap mempertahankan,â€ tuturnya.
Reporter : Wara Merdeka

Perpusnas Gelar Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara

Jakarta, Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk memfokuskan anggaran tahun 2023 pada upaya pencapaian target prioritas nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Dalam agenda pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2023 dan usulan program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi, Komisi X DPR RI memberikan sejumlah catatan untuk Perpusnas.
Diantaranya, Perpusnas dihimbau untuk memperhatikan perpustakaan di wilayah 3T serta mendorong Perpusnas membuat kegiatan yang menarik minat masyarakat.
Legislator Fraksi PDIP Adriana Charlotte Dondokambey mengakui bahwa fasilitas perpustakaan di Kabupaten/Kota masih sangat minim terutama di wilayah 3T. Padahal masyarakat di wilayah tersebut, sangat membutuhkan perpustakaan dan bahan bacaan.
"Menghimbau Perpusnas agar memperhatikan perpustakaan di wilayah 3T menambah atau meningkatkan layanan perpustakaan di kabupaten dan daerah 3T serta bantuan pengadaan bahan bacaan di perguruan tinggi swasta," ungkapnya, Rabu (31/8/2022).
Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi memberi masukan, dalam perwujudan budaya literasi masyarakat Perpusnas sebaiknya membuat program dan kegiatan yang mampu menarik minat masyarakat.
"Karena budaya berarti didalamnya ada peminatan yang harus kita bangun. Sedikit catatan saja, mungkin ke depan program yang terkait literasi dapat disajikan lebih kreatif dan inovatif," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Menurutnya, dengan perkembangan zaman saat ini, perpustakaan dikunjungi bukan hanya untuk membaca tetapi juga menjadi tempat wisata.
"Kita ingin perpustakaan tidak hanya menjadi tempat baca, tetapi juga tempat wisata, maupun tempat anak muda untuk berkreasi. Seperti halnya Perpusnas ini yang berkolaborasi menggaet berbagai pihak," tuturnya.
Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andi Muawiyah Ramly menekankan Perpusnas agar memperhatikan pelestarian dan pemeliharaan naskah kuno dan alih media sebagai kewajiban untuk melindungi aset budaya bangsa yang terdokumentasi dalam bentuk karya cetak.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, berdasarkan nota keuangan RAPBN TA 2023 Persebesar Rp 723 Miliar rupiah. Hal ini terdapat penambahan pagu sebesar Rp 47 miliar dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp 675 Miliar.
Dari pagu anggaran RAPBN TA 2023 tersebut, lanjutnya, alokasi anggaran untuk pelayanan umum sebesar Rp 257 miliar, pendidikan sebesar Rp 465 miliar serta alokasi anggaran untuk prioritas nasional sebesar Rp 360 miliar.
"Rencana kegiatan prioritas nasional TA 2023, diantaranya untuk program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi, serta sertifikasi dan uji kompetensi pustakawan," jelasnya.
Selain itu, dana dekosentrasi TA 2023 sebesar Rp 12 miliar memiliki target untuk 33 perpustakaan provinsi untuk pembinaan administrasi keuangan, pendataan perpustakaan, workshop pegiat literasi daerah dan lomba perpustakaan sekolah.
Sementara itu, pagu DAK fisik penugasan sub bidang perpustakaan TA 2023 sebesar Rp 525 miliar. Dengan rincian menu, pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum, perluasan gedung, renovasi, pengadaan perabot layanan, hingga pengadaan bahan perpustakaan cetak/digital, pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi.
"Untuk pembangunan gedung fasilitas sebanyak 45 lokus, namun ada 9 lokus yang masih dalam status discuss. Ini artinya daerah tersebut ada dokumen yang belum lengkap. Seperti DED, atau sertifikat tanah," lanjutnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Basma Sartika/Prakas Agrestian

Komisi X: Fokus Anggaran Tahun 2023 untuk Target Prioritas Nasional

Ciawi, Jawa Barat -- Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis (bimtek) Pengelolaan APBN pada 20-22 Juli 2023 bertempat di Hotel Ultima Horison Bhuvana Ciawi.
 
Kegiatan ini diikuti sebanyak 60 peserta yang terdiri dari para Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) beserta staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing unit kerja eselon II, termasuk UPT Bung Karno, UPT Bung Hatta, dan para pengelola keuangan di Kelompok Kerja Keuangan. 
 
Dasar hukum pelaksaaan kegiatan ini antara lain UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, dan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
 
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Joko Santoso dalam laporannya saat pembukaan bimtek pada Kamis (20/7/2023) menekankan pentingnya penyelenggaraan bimtek ini bagi para pengelola APBN.
 
&ldquo;Penting bagi para pengelola APBN untuk memastikan pengelolaan uang negara sesuai dengan aturan yang ada sehingga akuntabilitas bisa terlaksana,&rdquo; ujarnya.
 
Pelaksanaan bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pengelola anggaran di lingkungan Perpusnas, meningkatkan tata kelola keuangan di lingkungan Perpusnas, mewujudkan pemahaman dan persepsi yang sama tentang mekanisme pembayaran yang baru, memperdalam pemahaman terhadap aplikasi SAKTI, dan sebagai langkah awal dalam mempersiapkan para pengelola keuangan dalam implementasi DIGIPay di lingkungan Perpusnas RI.
 
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando memuji kinerja keuangan Perpusnas yang selalu cemerlang selama ini, karenanya prestasi tersebut perlu dipertahankan dan diharapkan dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.
 
&ldquo;Kinerja Perpusnas di bidang keuangan selalu 5 besar dalam beberapa tahun belakangan ini meskipun tanpa adanya akuntan publik di Perpusnas, maka dari itu bimtek ini sebagai jalan untuk mempertahanan kinerja keuangan di Perpusnas,&rdquo; ucap Syarif dalam sambutannya.
 
Narasumber yang hadir dalam bimtek antara lain Kepala Seksi Pelaksana Anggaran II C Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan RI Aang Junaedi dengan materi Standar Biaya Masukan Tahun 2023 dan Pembina Teknis Perbendahraan Negara KPPN Jakarta II Slamet Hidayat.
 
Diharapkan Perpusnas di masa yang akan datang dapat meningkatkan serta mempertahankan nilai kinerja anggaran termasuk Indeks Kinerjanya.
 
&nbsp;
 
Reporter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Ranny Kusumawardhani
 
Fotografer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Kania Maris

Perpusnas Gelar Bimbingan Teknis Pengelolaan APBN

Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI serta Pengumpulan data melalui kunjungan kerja Legislatif di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Bersama Perpusnas RI di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Kuningan, Jakarta Selatan --- Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando bersama Wakil Ketua Ombudsman, Bobby Hamzar Rafinus, meluncurkan secara resmi Pojok Baca Digital (Pocadi) yang berada di Gedung Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (13/7). Menurut Bobby, terselenggaranya Pocadi ini meningkatkan kelincahan atau agility Sumber Daya Manusia (SDM) Ombudsman.
SDM yang Agile ini dibutuhkan dalam dalam menghadapi dinamika yang ada di masyarakat. Cerminan dinamika tersebut adalah meningkatnya substansi laporan yang masuk ke Ombudsman.Â  "Kami rata-rata menerima sekitar 8.000 laporan yang masuk (per tahun), tidak hanya di kantor pusat tapi juga di kantor perwakilan. Sekarang ini ada sekitar 50 lebih substansi laporan, mulai masalah agraria, masalah kepegawaian, kepolisian, sampai dengan masalah perbankan, asuransi, dan juga masalah pertambangan,â€ ujar Bobby.
Luasnya substansi pengaduan masyarakat membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang kuat. Pengetahuan dan pemahaman tersebut tentunya memerlukan referensi dan akses informasi yang cepat dan lengkap. "Rekan-rekan kami yang menangani laporan masyarakat tersebut harus dari waktu ke waktu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu kami sangat bersyukur, adanya Pocadi ini akan meningkatkan aksesibilitas dari para insan Ombudsman, khususnya asisten, dalam mendapatkan berbagai bacaan informasi yang terkait dengan tugas mereka masing-masing," tambah Bobby.Â Â Â Â Â 
Syarif Bando mengatakan bahwa dibangunnya infrastruktur Pocadi yang didukung pustakawan berkualitas dapat memperluas dan mempercepat akses terhadap informasi. "Pocadi hadir menghasilkan miliaran artikel,tapi untuk bapak dan ibu yang sibuk dengan tugas masing-masing, Insya Allah pustakawan tugasnya adalah menghimpun semua informasi yang berserakan di seluruh dunia, kemudian dibuatkan dalam sebuah diseminasi informasi, (sehingga) siapapun yang membutuhkan informasi dapat bertanya ke pustakawan," ucap Syarif Bando.Â Â 
Perangkat keras yang terdapat di Pocadi berupa komputer dan tablet android didukung dengan perangkat lunak perpustakaan digital dengan jumlah koleksi berkualitas yang banyak. Salah satu aplikasi tersebut adalah iPusnas. "Saya ingin menghadiahkan kepada seluruh hadirin minimal 1 juta buku full teks yang bisa dibaca melalui mobile phone, Â tinggal diinstall (baik menggunakan android ataupun ios). (Aplikasi iPusnas) ini kami bangun kerja sama legal dengan seluruh penerbit, dengan menggunakan sistem digital rights management," ujarnya.
Selanjutnya, Syarif mengatakan kalau Perpusnas siap melanjutkan sinergi dengan Ombudsman dalam meningkatkan literasi dan kualitas layanan publik. â€œKami berterimakasih atas kerja sama dengan Ombudsman ini, sebagai institusi yang diawasi Ombudsman, Perpusnas terus membuka diri diberikan pengawasan dan pengendalian(terhadap) komitmen pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ujar Syarif Bando
Pocadi sendiri merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional di bidang perpustakaan. Pocadi merupakan tempat membaca yang menyediakan koleksi buku cetak dan buku digital (e-book). Koleksi buku digital yang ada di Pocadi berasal dari konten yang tersimpan pada lokal server dan juga konten dari aplikasi iPusnas.
Reportase: Radhitya Purnama
Fotografer: Deni dan Prakas

Peresmian Pocadi Ombudsman RI: Pocadi bantu dorong SDM Ombudsman yang Agile

Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI diamanatkan oleh berbagai regulasi untuk melaksanakan pelestarian dan penyelamatan koleksi naskah kuno yang merupakan khasanah budaya bangsa.
Sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang diatur dalam mukadimah (poin b); Pasal 6 (ayat a, b, dan c); Pasal 7 (ayat 1) dan Pasal 9 (butir c). Selain itu, di atur dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang diatur dalam pasal 24 dan 26. Serta dalam UU Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Perpusnas memiliki kekuatan untuk melakukan pelestarian, penyelamatan warisan budaya bangsa.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, Mulatsih Susilorini, pada kegiatan apel pagi yang berlangsung secara virtual melalui aplikasi Zoom, Senin (8/11/2021).
Lebih lanjut, wanita yang akrab dipanggil Rini ini memaparkan bahwa seiring berkembangnya teknologi, proses penyebaran informasi menjadi semakin mudah yakni melalui media internet yang serba digital.
â€œIni merupakan peluang bagi kami Pusat Preservasi untuk meningkatkan lagi kegiatan digitalisasi agar semua koleksi yang ada di Perpustakaan Nasional dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui aplikasi yang tersedia.â€ paparnya.
Rini juga menjelaskan Perpusnas perlu mengembangkan Grand Design. Karena dibutuhkan perencanaan yang matang untuk melakukan penyelamatan naskah kuno nusantara yang tersebar baik di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke, maupun yang tersebar di luar negeri. Adapun upaya yang kiranya bisa dilakukan diantaranya pengembalian fisik ataupun salinan digital.
Koleksi naskah kuno dalam bentuk digital akan lebih mudah untuk disebarkan dan dipergunakan oleh masyarakat luas, tanpa khawatir merusak koleksi aslinya. Selain itu, koleksi digital juga akan bertahan lebih lama dan dapat dimanfaatkan untuk generasi mendatang.
Rini menutup arahannya dengan komitmen untuk semakin meningkatkan dan mengembangkan kegiatan preservasi di Perpusnas.
Â 
Reporter: Syifa Azka Layalia

Berita

Perpusnas Laksanakan Pelestarian dan Penyelamatan Koleksi Naskah Kuno