Kota Kandangan, Kalimantan Selatan &ndash; Terletak strategis di sisi jalan utama Ibu Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kota Kandangan, Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan hadir untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan minat baca masyarakat.
Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diresmikan langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dan Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Kamis (2/3/2023). Pembangunan gedung tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10 miliar.
Dalam sambutannya, Bupati HSS, Achmad Fikry, mengucapkan terima kasih kepada Perpusnas atas pembangunan gedung tersebut. Dia berharap Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten HSS mampu memberi manfaat besar untuk kemajuan masyarakat HSS. Baginya perpustakaan adalah simbol dari pentingnya ilmu pengetahuan, terutama melalui aktivitas membaca.
&ldquo;Meskipun kemajuan teknologi sudah sedemikian maju, tetapi kegiatan membaca tetap harus kita jaga dalam upaya menjaga keinginan untuk menambah pengetahuan tentunya dengan menyesuaikan kondisi dan tren yang saat ini sedang berkembang,&rdquo; ucapnya.
Menanggapi, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengapresiasi komitmen Kabupaten HSS dalam meningkatkan kualitas SDM. Dia mengatakan perpustakaan berperan sebagai infrastuktur yang mendukung pengimplementasian RPJMN 2020-2024 tentang pembangunan kualitas SDM.
&ldquo;Perpustakaan sebagai infrastruktur dan sangat penting, untuk itu kami sangat senang akan komitmen bapak bupati serta jajaran yang luar biasa,&rdquo; katanya.
Dia juga berharap agar ke depan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten HSS dapat berfungsi dengan baik dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat terjalin solid untuk menyediakan bahan bacaan dalam bentuk yang variatif untuk masyrakat.
&ldquo;Sama-sama kita menghadirkan infrastruktur dan bahan bacaan baik dalam bentuk digital, elektronik, maupun buku cetak untuk masyarakat termarjinalkan bisa kita layani dengan baik,&rdquo; harapnya. 
Perpusnas sejak tahun 2018 hingga kini juga menyelenggarakan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). TPBIS merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan umum melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum.
Dalam penguatan budaya literasi, secara nyata kegiatan TPBIS ini mengupayakan terjadinya peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum. Bantuan program TPBIS untuk Kabupaten HSS memberikan dampak bagi kehidupan seorang pekerja serabutan, Muhammad Ramadhani atau Rama.
Rama bermimpi untuk memiliki pekerjaan tetap dan mendapatkan gaji setiap bulannya. Hal tersebut sulit diraih olehnya karena tidak adanya keterampilan yang bisa dia andalkan. Keluarga kecilnya sering kali kesulitan untuk membayar uang sewa rumah.
Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dibutuhkan kemampuan dalam mengoperasikan komputer, begitu pikirnya. Dia lantas sering datang ke perpustakaan untuk meminjam buku tentang komputer. Satu waktu, petugas layanan perpustakaan menawarkannya untuk mengikuti kegiatan pelatihan komputer yang dilaksanakan di sana.
Setelah beberapa kali mengikuti kegiatan pelatihan komputer dan terus meningkatkan pengetahuannya dengan memanfaatkan buku-buku termasuk fasilitas komputer serta jaringan internet yang ada di perpustakaan, Rama mulai terbiasa menggunakan dan mengaplikasikan dengan baik program komputer seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, serta Microsoft PowerPoint.
Dengan kemampuan yang dimilikinya, dia berhasil lulus tes seleksi perangkat desa. Kini dengan gaji sekitar Rp. 2 juta per bulan, Rama tidak lagi khawatir untuk membayar uang sewa bulanan rumahnya karena gajinya saat ini jauh lebih banyak dibandingkan ketika masih bekerja secara serabutan.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Tingkatkan Kualitas SDM dan Minat Baca Masyarakat

Jakarta &ndash;Perpustakaan Nasional (Perpusnas) kembali mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun atau Fokus Group Discussion (FGD) tentang revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang dihadiri perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Jawa Barat. Acara dilaksanakan di Hotel Akmani, Jl. KH. Wakhid Hasyim 91, Jakarta pada Kamis, (29/07/2024).
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional Sri Marganingsih menyampaikan bahwa Revisi UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sudah mendapat persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendikbudristek. Selanjutnya pada tahun depan akan disusun naskah akademik terkait implementasi UU Nomor 43 Tahun 2007. &ldquo;Bagaimana pelaksanaannya, apa kendalanya, apa solusinya. Selain itu kita juga harus studi banding dan menyampaikan usulan ke DPR apakah nantinya revisi Undang-Undang menjadi inisiatif DPR atau inisiatif pemerintah,&rdquo; ujar Sri Marganingsih.
Sri menerangkan Undang-Undang tentang Perpustakaan sudah waktunya untuk direvisi karena perkembangan teknologi yang luar biasa cepat, sehingga Undang-Undang yang akan disusun nantinya dapat mengakomodir perkembangan teknologi selama 10 atau 20 tahun mendatang. &ldquo;Dalam menuangkan ke pasal-pasal jangan terlalu spesifik, namun bisa mengikat dan menjadi payung perkembangan jaman yang luar biasa.&rdquo; lanjut Sri.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Wina Erwina dihadirkan sebagai narasumber, sebelumnya pernah terlibat pada tahun 2005 dalam pembentukan dan pembahasan UU Nomor 43 Tahun 2007. Wina memberikan pertimbangan bahwasannya perpustakaan secara internasional sama, sehingga akan diambil konsep yang secara umum dapat diaplikasikan di Indonesia. &ldquo;Pasal 1 angka 5, pengertian Perpustakaan Nasional saya ambil juga dari IFLA, saya ambil juga dari pengertian Perpustakaan Nasional dari negara-negara maju.&rdquo; tambahnya.
Ketua SubKelompok Kerja Hukum Perpustakaan Nasional Anan Pratiesno dalam mengawali acara menyampaikan, selama 17 tahun perjalanan UU Nomor 43 Tahun 2007 banyak tantangan, hambatan dan permasalahan dalam mengimplementasikan penerapan Undang-Undang tersebut. &ldquo;Sejak tahun lalu kami sudah melakukan FGD ini dengan mengundang pakar, akademisi, forum perpustakaan, para mitra perpustakaan dan hari ini kami mengundang dari dinas perpustakaan Jawa Barat, sebelumnya dari wilayah jabodetabek,&rdquo; terang Ananto.
Diskusi Kelompok Terpumpun Revisi UU Nomor 43 Tahun 2007 yang menghadirkan perwakilan dari Dinas Perpustakaan dari Jawa barat dihadiri oleh Pustakawan Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provini Jawa Barat Diding, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung Teguh Purwayadi, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang Hari Tri Santosa, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut Totong, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta Asep Supriatna, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang Yeni Nuraeni.
Masukan dari peserta yang hadir dalam Diskusi Kelompok Terpumpun sangat beragam diantaranya mengenai pengelolaan digital dan teknologi, infrastruktur dan fasilitas moderen, layanan berbasis komunitas, keterjangkauan dan inklusivitas, pendanaan dan model keuangan, evaluasi dan akuntabilitas, kebijakan perlindungan data dan privasi, program pengembangan Sumber Daya Manusia. Isu menarik lainnya yang disampaikan para peserta Diskusi Kelompok Terpumpun yaitu mengenai Dewan Perpustakaan, literasi masyarakat, perpustakaan digital dan penguatan perpustakaan desa.
&nbsp;
Reporter: Arwan Subakti, Andini Sekarwasita
Fotografer: Aji Anwar

Diskusi Kelompok Terpumpun Revisi UU 43 Tahun 2007 Hadirkan Perwakilan Dinas Perpustakaan di Jawa Barat

Humbang Hasundutan, Sumatera Utara - Mulai terkikisnya budaya Batak juga merupakan salah satu dipilihnya Sipinsur sebagai lokasi Festival Naskah Nusantara V adalah agar masyarakat Batak mencintai budaya leluhurnya.
Suku Batak merupakan salah satu suku yang populer di Indonesia. Namun, sayang peninggalan budaya dari para leluhur Batak kurang diminati. Padahal, salah satu yang fenomenal dari peninggalan leluhur suku Batak adalah tradisi pernaskahan.
"Banyak filosofi naskah Batak yang bisa dieksplorasi mendalam sebagai kearifan lokal suku Batak," ujar Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, saat membuka FNN V di kawasan wisata Geosite Sipinsur, pada Senin siang, (19/8).
Perpustakan Nasional, lanjut Ofy, menyimpan sedikitnya 200 naskah kuno Batak. Sebagian sudah ada yang dialihmediakan ke dalam bentuk digital. Seluruh naskah atau manuskrip yang sudah dialihmediakan bisa diakses melalui situs khastara.perpusnas.go.id.
Naskah kuno adalah dokumen tertulis.Tidak semua bangsa mempunyai khasanah naskah yang melimpah di hampir seluruh Nusantara. Kandungan yang tersimpan di dalam manuskrip Nusantara berisikan jatidiri bangsa. Bahkan, istilah Pancasila berasal dari kitab Sutasoma. Oleh karena itu, di masa mendatang penelitian naskah harus interdisipliner. Artinya melibatkan berbagai macam disiplin ilmu. Tidak hanya filolog atau sejarawan.Â 
Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, mengatakan bahwa tidak semua suku bangsa memiliki peninggalan tertulis. Namun, agar tetap terlestarikan dan bermanfaat perlu komitmen bersama. Artinya, tidak hanya Perpusnas saja yang bertanggung jawab. Perlu melibatkan masyarakat luas.Â Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu daerah yang pro aktif terhadap pelestarian peninggalan budaya Batak kuno. Diduga naskah Batak jumlahnya mencapai ribuan. Sebagian ada yang tersimpan baik di perpustakaan, museum, atau dirawat secara perorangan. Namun, banyak juga yang tersebar di luar negeri. Ini yang patut disayangkan.Â 
"Ada tiga aspek yang bisa dilakukan agar tidak punah, yaitu aspek perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan," imbuh Bupati Dosmar. Dipilihnya Geosite Sipinsur sebagai lokasi juga membantu mengenalkan Sipinsur sebagai daerah wisata baru di Indonesia. FNN V yang berlangsung selama lima hari menargetkan angka kunjungan sebanyak 5.000 orang.
Selain menggelar pameran naskah nusantara yang bekerja sama dengan Pemprov Sumatera Utara dan Museum TB Silalahi,Â  FNN V juga mengadakan workshop penulisan aksara Batak, penulisan naskah Bali, Bugis, Jawi, dan kaligrafi, serta pembuatan wayang beber.Â Sedangkan untuk Seminar Naskah menghadirkan narasumber filolog internasional Uli Kozok, Ketua Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Robert Sibarani, Monang Naipospos, Jakmen Sinulingga, dan Lidya Christina.
Reportase dan Foto : Hartoyo Darmawan

Festival Naskah Nusantara V : Nafas Kearifan Lokal Batak Berbalut Kesejukan Sipinsur

Jakarta &ndash; Literasi adalah bagian dari kerja kebudayaan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, sehingga penting untuk membangun sinergi dan strategi intervensi untuk pembangunan perpustakaan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami pada Sesi Kebijakan di kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Peprustakaan Tahun 2023 hari kedua, Selasa (7/3/2023).
&ldquo;Literasi itu bagian dari kerja kebudayaan dengan melibatkan komunitas-komunitas kecil di tingkat masyarakat yang kemudian bertindak sebagai vocal point karena mereka berada di ujung terdepan,&rdquo; katanya.
Membangun kehidupan masyarakat dan kebangsaan yang mencerminkan kualitas dari penduduk Indonesia dijelaskan Direktur Amich merupakan bentuk tanggung jawab moral dan etik sebagai penyelenggara pemerintahan negara.
&ldquo;Strategi yang dapat kita tempuh untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus menumbuhkan kesejahteraan yakni melalui peningkatan instrumen perpustakaan,&rdquo; ucapnya.
Dia meyakini perpustakaan bersama dengan pendidikan menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat yang tidak hanya melek huruf dan angka, namun juga memiliki kemampuan cognitive skills untuk memahami bahan bacaan hingga menghasilkan keterampilan atau inovasi baru.
&ldquo;Kita ingin mengonfirmasi juga bahwa ada kaitan antara literasi untuk penguatan produktivitas ekonomi,&rdquo; ungkapnya.
Lebih lanjut, Direktur Amich menjelaskan, literasi dipahami sebagai kunci untuk meningkatkan produktivitas ekonomi melalui ragam kegiatan produktif di tingkat individu, maupun di tingkat rumah tangga secara keseluruhan. &nbsp;&nbsp;
Di akhir paparan, dia menekankan 4 (empat) hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan dapat mengubah cara pikir dan cara kerja perpustakaan dalam memberikan pelayanan masyarakat.
Kedua, perpustakaan perlu dioptimalkan sebagai media peningkatan indeks budaya literasi dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, penguatan komitmen Kepala Daerah dan Kepala OPD penanggung jawab pelaksanaan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Keempat, penguatan literasi dengan swasta, komunitas perguruan tinggi, dan OPD terkait agar pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial semakin optimal.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Prakas Agrestian

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2023: Literasi sebagai Kerja Kebudayaan, Siapkan Investasi SDM Unggul

Jakarta - Kelapa merupakan tanaman multimanfaat. Di beberapa negara, kelapa juga sering disebut sebagai pohon kehidupan (tree of life) karena hampir semua bagian dari tanamannya dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando saat menjadi Keynote Speaker di kegiatan Dialog Nasional yang diselenggarakan secara hybrid oleh Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas RI dengan tema â€œMembangun Literasi Kelapa Menuju Kedaulatan Produksi Pangan Dalam Negeriâ€, pada Kamis (20/5/2021).
Dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Bahkan, di zaman kolonial Hindia Belanda, hasil kopra (kelapa kering) dari pohon kelapa sanggup menghasilkan pemasukan bagi mereka sebesar 40% dan dipergunakan untuk keperluan senjata/perang dan pendanaan kerja sama internasional. Predikat â€˜Negeri Nyiur Melambaiâ€™ pun pernah disematkan karena melihat kaya dan potensi dari pohon kelapa.
Akan tetapi, ketenaran tersebut mulai redup bersamaan dengan kondisi hulu perkelapaan di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif International Coconut Community, Jelfina Alouw, sejak 2012 Indonesia tidak lagi memegang predikat sebagai produsen kelapa terbesar di dunia karena digantikan oleh India. Luas kebun kelapa yang dimiliki Indonesia saat ini juga sudah kalah luas dengan yang ada di Filipina.
â€œSelain disebut sebagai pohon kehidupan, kelapa juga dapat dikatakan sebagai hadiah dari Tuhan karena memang banyak sekali yang bisa dihasilkan dan bisa menjadi penopang hidup petani kelapa. Karena kelapa adalah komoditas rakyat yang layak untuk diperhatikan, maka kita semua harus bertanggung jawab dalam memberikan dukung literasi kelapa kepada mereka,â€ ujar Jeflina.Â Â 
Namun karena usia pohon kelapa yang ditanam juga sudah berusia lanjut yakni diatas 50 tahun, hal ini membuat nilai produktivitasnya menurun. Bupati Indragiri Hilir, H.M Wardan mengatakan ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab berkurangnya produksi kelapa di daerahnya, salah satunya adalah hama.
â€œHama kumbang tanduk, monyet, dan tupai adalah hama yang biasa menyerang buah kelapa milik masyarakat,â€ ucapnya.
Adapun upaya yang telah dilakukan di kabupaten yang juga dikenal sebagai negeri seribu parit hamparan kelapa dunia adalah mengaplikasikan konsep trio tata air yang terdiri dari saluran, tanggul, dan pintu klep di perkebunan kelapa.
â€œPohon kelapa adalah pohon kehidupan bagi masyarakat kami dan parit menjadi pusat kesuburan tanah serta alat transportasi bagi buah kelapa di daerah pasang surut seperti Kab. Indragiri Hilir,â€ tambah Wardan.
Sependapat dengan Wardan, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Hairan melanjutkan bahwa di daerahnya untuk perkebunan kelapa sawit sudah dilakukan replanting atau peremajaan oleh pemerintah, sedangkan hal itu belum terjadi untuk perkebunan kelapa dalam.
â€œDi Kab. Tanjung Jabung Barat itu ada 13 kecamatan, kelapa dalam menjadi primadona di 6 kecamatan dan kelapa sawit di 7 kecamatan. Namun, pemerintah baru hanya memberikan bantuan untuk replanting sampai 30 juta per hektar untuk perkebunan kelapa sawit, padahal tidak ada perbedaan antara kelapa sawit dan kelapa dalam. Replanting penting dilakukan untuk menghasilkan kelapa dengan kualitas yang baik agar harga jual menjadi tinggi,â€ jelas Hairan.
Lebih lanjut Ketua Sahabat Kelapa Indonesia, Mawardin Simpala menginformasikan bahwa Indonesia ditetapkan krisis kelapa. Food and Agriculture Organization (FAO) sudah mengamati kondisi ini dan secara gamblang mengatakannya pada November 2013. FAO menilai pemerintah tidak memberikan perhatian ataupun inovasi terhadap pengembangan kelapa secara nasional sejak tahun 1990-an, itu tandanya sudah 30 tahun industri kelapa nasional Indonesia terabaikan.
â€œKalau kita bersama-sama mendorong ekonomi kelapa berarti kita juga mendorong ekonomi rakyat dan itu peluangnya sangat besar. Karena jika dibandingkan Filipina yang sudah mengekspor 35 macam produk turunan kelapa, Indonesia saat ini baru mengekspor 14 atau 15 macam, itu tandanya ada selisih sekitar 20-21 macam yang masih bisa kita diversifikasi,â€ ungkap Mawardin.Â 
Maka dari itu, kita harus membangun kembali kesadaran akan pentingnya tanaman kelapa baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Perpusnas dalam hal ini memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan literasi kelapa agar kelapa nasional kembali menjadi komoditas unggulan. Dan diversifikasi literasi kelapa menjadi bagian terpenting dalam program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang terfokus pada desiminasi informasi dan pengetahuan terapan mengenai kelapa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.Â 
Â 
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Dorong Literasi Kelapa Agar Kembali Menjadi Komoditas Unggulan

Jakarta, - Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) bersinergi dengan Arsip Nasional (ANRI) dalam penyelenggaraan Pekan Pekan Memori Kolektif Dunia, MOWEEK â€œFrom New York to Beogradâ€ Tahun 2021.
Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti mengatakan Perpusnas sangat bangga bisa menjadi bagian dari penyelenggaraan Pekan Memori Kolektif Dunia, MOWEEK tahun ini. Menurutnya, Perpusnas dan ANRI memiliki peran dan hubungan fungsional yang sangat sinergis dan strategis dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan dan peradaban Bangsa Indonesia.
â€œKami bangun sinergitas dengan saling mengisi dalam pengembangan khazanah koleksi pustaka dan arsip. Kami memiliki fungsi yang strategis karena perpustakaan dan arsip ibarat sebuah ruang peradaban yang jika dikembangkan bisa menjadi pusat pengembangan dan pelestarian budaya bangsa,â€ ungkapnya saat memberikan sambutan pada Pembukaan MOWEEK, Senin (11/10/2021) secara daring.
â€œKami berharap MOWEEK bisa memberikan khazanah baru kepada masyarakat luas tentang arsip-arsip bersejarah, yang juga bisa membuka ruang diskusi yang luas tentang masa depan bangsa Indonesia,â€ imbuhnya.
Lebih lanjut Woro menjelaskan bahwa ANRI memilik peran penting dalam mendaftarkan arsip-arsip kekayaan seni-budaya Indonesia untuk diakui sebagai Ingatan kolektif Dunia atau Memory of the World (MOW). â€œPengakuan dunia ini sangat penting, selain untuk menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang memang memiliki sejarah peradaban panjang , yang tidak kalah oleh peradaban Barat sana, juga untuk keberlangsungan bangsa Indonesia ke depannya,â€ tutur Woro.
Tahun 2021 ini, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) bersama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Aceh dan Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, akan mengajukan Naskah Hikayat Aceh sebagai nominasi Memory of the World terbaru. Karya sastra kuno tersebut menurut Woro berlatar sejarah ini merefleksikan budaya, ekonomi, dan politik global saat itu.
Dua dokumen lain yang merupakan koleksi ANRI yakni arsip pidato Soekarno â€œTo Build The World a Newâ€ yang disampaikan pada Sidang Umum PBB ke-XV tanggal 30 September 1960 dan Khasanah Arsip KTT Gerakan Non Blok Pertama juga akan diajukan kepada UNESCO sebagai Memory of the World.
Menurut Kepala ANRI Imam Gunarto, MOWEEK akan digelar 11 hingga 15 Oktober 2021 setelah pada 21 September 2021 lalu ANRI menerima kepengurusan Komite Memory Of The World Indonesia yang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi terkait proses pengajuan dokumen warisan budaya secara nasional sebagai MOW dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang kini bergabung ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
â€œPenyelenggaraan pekan MOWEEK ini merupakan program kolaborasi antara Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, BPIP, dan Komite MOW yang didukung oleh BRIN dan UNESCO Jakarta untuk melakukan pendalaman, sosialisasi, dan penyiapan pengajuan warisan dokumenter sebagai MOW UNESCO yang akan ditutup pada 30 November 2021,â€ jelas Imam.
Selain itu Perpusnas bersama ANRI juga akan menyelenggarakan Seminar Internasional Hikayat Aceh Road To MOW pada 13 Oktober mendatang sebagai salah satu rangkaian Pekan Memori Kolektif Dunia, MOWEEK Tahun 2021 ini. Sekaligus akan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Perpusnas dengan ANRI yang merupakan turunan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandangani sebelumnya.
Reportase: Eka Purniawati
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â

Sinergi Perpusnas dan ANRI Gelar MOWEEK 2021

Senayan, Jakarta ---- Tim keanggotaan Layanan Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) datang langsung ke Perpustakaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk memberikan layanan langsung cetak kartu keanggotaan Perpusnas. Kegiatan ini berlangsung dua hari 10-11 Agustus 2022. Kegiatan ini merupakan dukungan Perpusnas pada rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Kementerian PAN RB yang diperingati setiap tanggal 27 Juli.
Kerja sama berupa layanan keanggotaan ini penting agar seluruh jajaran Kemenpan RB dapat memanfaatkan secara maksimal koleksi Perpusnas, baik dalam bentuk buku tercetak, maupun dalam bentuk koleksi digital.
Sebelumnya, pada acara Webinar Kementerian PANRB yang dilakukan pada 5 Agustus, Plt. Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas RI, Yuliatry Bunga, mengajak seluruh pegawai Kementerian PANRB untuk memanfaatkan secara maksimal seluruh koleksi dan layanan yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional."Kami siap membantu dalam bentuk dukungan referensi untuk pengembangan Kementerian PANRB. ucap Yuliatry. "Bantuan untuk penelusuran informasi dan referensi, termasuk jika kesulitan untuk menemukan artikel yang sesuai di e-resources, dapat berkonsultasi dengan pustakawan Perpustakaan Nasional dalam layanan tanya pustakawan melalui surat elektronik dan chat," tambahnya.
Layanan keanggotaan yang dilakukan Perpusnas di Kantor Kementerian PANRB mendapatkan antusias yang sangat tinggi, tercatat di hari pertama dilakukan pencetakan kartu anggota sebanyak 120 buah.
Reportase: Tim Pujasintara

Berita

Perpusnas Meriahkan Peluncuran DigiLib PANRB melalui Layanan Cetak Kartu Keanggotaan