Medan Merdeka, Jakarta-Sinergitas adalah kata kunci bagaimana sebuah pembangunan bisa terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat. Kabupaten Sinjai, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, kini sedang mendesain pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang berdampak bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan melalui dana alokasi khusus merupakan bagian yang ditempuh Kab. Sinjai agar terwujud.  

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah / Bapemperda Kab. Sinjai, A. Zaenal Iskandar ketika melakukan dialog dengan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Deni Kurniadi, pada Kamis, 31/7.

"Sejak musibah banjir bandang di Sinjai, kami saat ini terus melakukan upaya perbaikan ulang infrastruktur. Perpustakaan tidak lagi sekedar tempat baca melainkan sarana rekreasi," terangnya.

Paham akan kebutuhan tersebut, pihaknya juga menginginkan sumber daya manusia, baik pustakawan atau tenaga perpustakaan yang  profesional terhadap pelayanan sehingga mampu mendorong literasi di masyarakat.

Kab. Sinjai mengakui alokasi dana untuk aktivitas perpustakaan masih minim. Hanya berkisar Rp 1 miliar per tahunnya. Oleh karena itu, seluruh mitra pemerintah daerah Kab. Sinjai, seperti BUMN, BUMD, dan swasta bersinergi memikirkan solusi dari permasalahan perpustakaan dan literasi. "Kami memberikan bantuan buku yang sesuai kebutuhan pengetahuan dan profesi masyarakat dimana mereka tinggal sehingga tepat sasaran," tambah Zaenal.  

Menanggapi keinginan Kab. Sinjai, Kapus P3MB, Deni Kurniadi, menyarankan agar Kab. Sinjai mencermati segala bentuk bantuan yang disediakan pemerintah lewat DAK perpustakaan, antara lain untuk pembangunan gedung perpustakaan baru, renovasi/rehabilitasi gedung, sarana TIK, perabot, dan bantuan koleksi.

Pengajuan perluasan gedung juga memerlukan Detail Engineering Design atau DED dan Kab. Sinjai juga wajib menyertakan dalam persyaratan yang diminta. Namun, usulan DAK Kab. Sinjai diproyeksikan masuk di 2021 mengingat untuk DAK 2020 sudah ditutup.

"Matangkan dulu apa yang menjadi kebutuhan prioritas pembangunan perpustakaan. Koordinasikan dengan pihak Bappeda. Kalau tidak akur dengan Bappeda rasanya agak sulit dibantu," jelas Deni Kurniadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan Kab. Sinjai, Lababa Faisal, menambahkan untuk peraturan daerah tentang perpustakaan dijadwalkan rampung tahun ini. Karena perpustakaan berkaitan dengan pendidikan, Perpusnas menyarankan perlunya sedikit pemaksaan agar kualitas pendidikan daerah berkembang. Atau didalam penyusunan APBD berikutnya bisa dimasukkan program perpustakaan.

Perlu diingat, perpustakaan sudah menjadi urusan wajib non dasar sehingga perlu dianggarkan. "Kuncinya adalah sinergi dan meyakinkan DPRD karena di dalam fungsi pendidikan yang memakan anggaran hingga 20 persen didalamnya termasuk perpustakaan," lanjut Deni.

Saat ini Pemda Sinjai bersama-sama 13 kab/kota di Sulawesi Selatan tengah fokus pengembangan layanan perpustakaan untuk ibu dan anak sesuai instruksi Gubernur. "Sejauh ini animo masyarakat yang datang berkunjung cukup besar. Per hari bisa mencapai 200-300 pengunjung. namun tidak diimbangi dengan koleksi yang masih belum memadai," imbuh Faisal.

Reportase/Fotografer: Hartoyo Darmawan