Salemba, Jakarta- Demi meningkatan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Inspektorat Perpusnas menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa pada Selasa, (8/9). Kegiatan yang diselenggarakan secara daring ini diikuti oleh pejabat pengelola APBN, pejabat unit layanan pengadaan, dan auditor.
Dalam arahannya, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan satu yang wajib dimiliki terkaitÂ  penyediaan barang/jasa adalah tersedianya tenaga yang kompeten di bidang teknis untuk memahami bagaimana kualitas yang diharapkan, sehingga tidak ada unsur-unsur yang bisa berujung pada hukum.
"Penyedia dan penerima jasa adalah hubungan bisnis yang saling mengaitkan dan tidak bisa dihindari karena terkadangada unsur penyedia jasa untuk mendapatkan keuntungan. Apabila penyedia atau para pengguna jasa tidak memiliki tenaga yang kompeten di bidang ini, maka betapa banyak kegiatan yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan tidak sedikit yangÂ  bersoal dengan hukum," tuturnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando menjelaskan sosialisasi PP Nomor 38 Tahun 2019 ini mutlak untuk didalami, dipahami dan diketahui oleh semua Aparatur Sipil Negara (ASN) karena ASN memiliki power (kemampuan/kekuatan)Â  yang diamanahkan mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN.
"Kita harapkan di dalam pengadaan barang/jasa ini tidak terjadi kerugian yang disebabkan oleh kompetensi tenaga teknis, seperti tenaga administrasi yang tidak teliti. Sehingga perlu adanya pemahaman terkait PP Nomor 38 Tahun 2019 ini. Tidak hanya PPK, pengelola keuangan, tetapi semua kegiatan yang ada di lingkungan Perpustakaan Nasional ini memahami kompetensi apa saja yang diperlukan," jelasnya.
Sementara itu, Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tetty DS Ariyanto, menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi atau bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas berwenang yang sesuai dengan standar kompetensi.
"Perpustakaan Nasional diharapkan dapat menyusun peta okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Hal ini dapat membuat ketertarikan generasi muda untuk bekerja di bidang ini. Harapannya perpustakaan bisa menjadi trens, apalagi dengan adanya digitalisasi, perpustakaan bisa menjadi tempat kekinian bagi generasi milenial," terangnya.
Tetty menjelaskan, pemetaan okupasi ini penting dilakukan karena merupakan langkah pertama menuju standardisasi kompetensi. Mulai dari identifikasi okupasi, mendeskripsikan kemudian okupasi dalam level KKNI.
 Reporter : Wara Merdekawati

Perlu Tenaga Teknis yang Kompeten Agar Tidak Tersandung Hukum

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Penyediaan gedung fasilitas perpustakaan masih menjadi dambaan beberapa pemerintah daerah guna mendukung peningkatan literasi masyarakat. Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang memprioritaskan pembangunan perpustakaan di tahun 2023.
Wakil Bupati Sumba Barat, John Lado Bora Kabba menyampaikan, pihaknya telah mengajukan proposal pembangunan gedung perpustakaan melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun 2021. Namun, karena akibat pandemi Covid-19, maka anggaran untuk pembangunan pun terkena refocusing.
"Kami sudah mengajukan bantuan DAK untuk pembangunan gedung, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, pandemi Covid-19 berdampak pada refocusing dan pengajuan kami terpaksa ditunda," ungkapnya saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Selasa (31/5/2022).
John mengungkapkan, pembangunan gedung perpustakaan sangat dinantikan. Kekurangan sarana dan prasarana ini tentunya menjadi kendala untuk menggugah minat baca masyarakat, padahal fasilitas ini penting untuk meningkatkan literasi masyarakay.
"Selama ini kami belum memiliki fasilitas gedung perpustakaan, kemampuan keuangan juga sangat terbatas. Maka kami berharap pembangunan perpustakaan ini dapat menjadi prioritas di tahun 2023. Maka, dapat mengakomodir target 25 tahun Indonesia emas melalui literasi," lanjutnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/205WhatsApp Image 2022-05-31 at 3.51.24 PM.jpeg" border="0" />
Â 
Hal senada juga diungkapkan, Wakil Bupati Minahasa Selatan, Petra Y. Rembang. Pihaknya juga berharap pembangunan gedung perpustakaan dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan.
"Kabupaten Minahasa Selatan belum memiliki gedung perpustakaan yang representatif. Tidak hanya berisi buku-buku saja, tetapi juga gedung sebagai tempat berkegiatan masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, dengan membangun minat baca masyarakat, bukan hanya membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual, tetapi juga terampil untuk kesejahterannya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/389WhatsApp Image 2022-05-31 at 3.52.36 PM.jpeg" border="0" />
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan, Perpusnas sebagai lembaga pemerintah non kementerian memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina, untuk 164.610 perpustakaan. Terdiri dari perpustakaan umum, khusus, sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.
Untuk memenuhi fasilitas layanan perpustakaan di daerah, lanjut Deni, pemerintah pusat melalui Perpusnas memiliki program bantuan DAK yang dapat digunakan untuk enam menu. Diantaranya, pembangunan gedung, perluasan, perabot, TIK, dan koleksi.
"Kami menghimbau untuk pemerintah daerah mengajukan permohonan DAK. Tentunya dengan memenuhi beberapa syarat, misalnya untuk pembangunan gedung harus disertakan sertifikat bangunan, serta DED," jelasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Raditya P

Guna Dukung Peningkatan Literasi, Pemda Dambakan Pembangunan Gedung Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan daerah telah berperan aktif dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat.
Hal tersebut terlihat dari nilai kegemaran membaca masyarakat yang meningkat dengan rata-rata nasional 63,8 pada posisi tinggi. Meskipun demikian, masih ada beberapa daerah yang memerlukan usaha lebih.
&ldquo;Terima kasih untuk partisipasi dan inisiasi yang dilakukan sehingga tingkat kegemaran membaca meningkat sangat baik. Namun, ada beberapa daerah yang masih perlu pr besar,&rdquo; ucap Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar.
Deputi Adin menerima kunjungan kerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Semarang di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Selasa (7/2/2023).
Menurut dia, nilai kegemaran membaca masyarakat diambil dari kajian berbasis ragam langkah ilmiah yang kemudian dipetakan untuk bersama-sama mendorong menjadikan kegemaran membaca menjadi budaya yang dapat didekatkan dengan beberapa instrumen, sehingga menjadi habit.
&ldquo;Potret hasil kajian ilmiah itu menunjukkan bahwa masyarakat masih perlu strategi dan pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan kegemaran membaca,&rdquo; katanya.
Saat ini, masyarakat cenderung lebih menyukai bahan bacaan elektronik atau digital. Dengan demikian, penetrasi internet sangat inline dengan kebiasaan membaca masyarakat. Untuk itu, apa pun jenis bantuan yang disalurkan Perpusnas akan diarahkan lebih besar pada digitalisasi.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe Kepulauan, Danyal, menyatakan perpustakaan sangat berpengaruh dalam meningkatkan budaya membaca dan literasi masyarakat. Pada tahun 2022, Konawe Kepulauan juga mendapatkan mobil perpustakaan keliling untuk menjangkau daerah terpencil.
&ldquo;Ada keterampilan yang terbentuk dari membaca buku dan saat ini pendapatan yang diperoleh bisa mencapai Rp. 3jt/bulan,&rdquo; ungkapnya.
Dia juga menyampaikan kebutuhan akan Pojok Baca Digital (Pocadi) untuk lebih memfasilitas masyarakat, sehingga perkembangan perpustakaan dapat menjadi andalan.
Mobil perpustakaan keliling dan Pocadi merupakan bentuk stimulan yang disalurkan Perpusnas ke daerah. Stimulan ini berfungsi sebagai trigger dan kuotanya terbatas, dengan demikian diharapkan daerah yang mendapatkan juga memberikan dukungan.
Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perpustakaan Umum Perpusnas, Nurhadisaputra, yang turut hadir pada kesempatan itu. Lebih lanjut, Nurhadi juga menerangkan bahwa mulai tahun 2023, konsep pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan oleh daerah mengalami pergeseran dari yang awalnya reguler menjadi penugasan.
&ldquo;Dulu, ketika reguler daerah mana saja bisa mengajukan sesuai kebutuhan. Kalau penugasan itu diawal sudah harus menetapkan daerah, jadi yang akan dibuka sistemnya di aplikasi Krisna hanya yang masuk ke dalam lokasi prioritas,&rdquo; jelasnya.&nbsp; 
Terkait bantuan DAK, dilanjutkan oleh Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto, perubahan konsep pengajuan tersebut juga mempengaruhi syarat utama penerimanya, salah satunya ialah perpustakaan wajib terakreditasi.
Dia juga mengatakan 27 perpustakaan provinsi dan sekitar 280 perpustakaan kabupaten/kota telah terakreditasi. Untuk itu, dia mengajak seluruh tamu yang hadir untuk mendorong daerahnya masing-masing untuk melakukan akreditasi perpustakaan.
&ldquo;Akreditasi ini merupakan bentuk tanggung jawab dari perpustakaan di daerah untuk meningkatkan kualitas mutu perpustakaan,&rdquo; ujarnya.
Penjelasan terkait akreditasi ini menjawab permintaan arahan untuk mendapat nilai maksimal dalam pengajuan akreditasi yang rencananya akan diajukan di tahun ini oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Semarang.
&ldquo;Kami rencananya ingin mengajukan akreditasi tahun ini secara mandiri, untuk itu mohon arahannya agar bisa mendapat nilai maksimal,&rdquo; terang Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Semarang, Endang Sarwiningsih.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin, Rusma Yuliarti, mengutarakan kedatangannya ialah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait undangan yang diterima untuk kegiatan pengukuhan Bunda Literasi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Kelompok Kerja Pembinaan Institusi Sosial Penggerak Literasi Perpusnas, Alfa Husna, mengungkapkan pelaksanaan kegiatan pengukuhan Bunda Literasi selama ini dirangkaikan dengan kegiatan talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) dan prosedur pengukuhan dilakukan oleh kepala daerah, sementara Kepala Perpusnas sebagai saksi.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aji Anwar&nbsp;

Perpustakaan Daerah Berperan Aktif Tingkatkan Kegemaran Membaca

Jakarta- Dalam rangka meningkatkan kompetensi serta mengembangkan profesi pejabat fungsional arsiparis, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) membentuk organisasi profesi internal. 31 pejabat fungsional arsiparis Perpusnas nantinya akan tergabung dalam Persatuan Arsiparis Perpustakaan Nasional (Papirus).
Kepala Perpusnas, Muhamad Syarif Bando dalam rapat koordinasi pembentukan organisasi profesi kearsipan Perpusnas pada Selasa (10/8) memberikan apresiasi atas akan dibentuknya Papirus. â€œIni menandakan bahwa jalan mengembangkan karir bagi para arsiparis di Perpusnas semakin terbuka,â€ ungkapnya. Syarif Bando meminta melalui Papirus, arsiparis Perpusnas dapat meningkatkan koordinasinya dengan Arsip Nasional (Anri) sebagai lembaga pembina kearsipan di Indonesia.
Lebih lanjut Kepala Perpusnas menyampaikan bahwa arsip sama pentingnya dengan perpustakaan. â€œSeluruh aturan di negara ini adalah produk birokrasi, yang selanjutnya itu semua kita sebut arsip. Maka bisa dikatakan tanpa arsip, aset melayangâ€, paparnya.
Menurut Syarif Bando, seorang arsiparis harus mampu menunjukkan bahwa arsip itu penting kepada siapa pun. Arsip bisa menjadi bukti bagaimana sebuah negara terbentuk, termasuk Indonesia.
Melalui berdirinya Papirus, dirinya berharap akan menjadi bukti kesungguhan hati para pejabat fungsional arsiparis di lingkungan Perpusnas untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional.
Organisasi profesi menjadi penting dalam menunjukkan profesionalitas seseorang dalam menjalankan tugasnya. Papirus diharapkan dapat menjadi mitra Perpusnas dalam meningkatkan kinerja kearsipan, dan mengelola arsip menjadi lebih baik.
Reportase: Eka Purniawati

Perpusnas Bentuk Organisasi Profesi Kearsipan Internal 

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menerima kunjungan kerja (kunker) para kepala daerah dan kepala dinas perpustakaan dan kearsipan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia.
Kepala Perpusnas menyatakan perpustakaan memiliki peran penting di masyarakat sebagai ruang untuk melihat dunia. Bahkan, perpustakaan menjadi jembatan ilmu pengetahuan masa lalu, masa kini, dan akan datang. Dia menjelaskan, Perpusnas memiliki beragam koleksi dari lawas hingga terbaru, termasuk koleksi abad ke-13. Dengan membaca koleksi lintas zaman tersebut, masyarakat dapat belajar banyak hal.
â€œBagaimana kita tahu kalau tidak membaca? Kalau kita tidak tahu masa lalu, bagaimana kita menempatkan diri saat ini dan belajar dari masa lalu?â€ ujarnya saat menerima kunker di Ruang Serbaguna, Lantai 4 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Kamis (2/6/2022).
Dia menambahkan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 45 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Menurutnya, mencerdaskan bangsa harus tercapai karena berdampak ke banyak sektor. Untuk itu, masyarakat harus dipastikan memiliki akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, yang salah satunya adalah perpustakaan.
â€œKalau cerdas mesti maju. Kalau cerdas dan sejahtera, bangsanya pasti bersatu dan kuat,â€ tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas menerima kunjungan Bupati Solok, Epyardi Asda, Bupati Seluma, Erwin Octavian, Plt. Bupati Padang Lawas, Ahmad Zarnawi Pasaribu, Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima, Muhammad Fakhrurrozi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, beserta seluruh rombongan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas, Deni Kurniadi, menambahkan, pihaknya telah memberikan bantuan kepada enam kabupaten/kota yang melakukan kunjungan tersebut. Bantuan tersebut adalah mobil perpustakaan keliling, dana alokasi khusus (DAK) fisik subbidang perpustakaan, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, hingga bantuan buku dan rak untuk pondok pesantren dan daerah perbatasan.
â€œItulah sinergitas dan kolaborasi kami melalui dinas perpustakaan dalam rangka membangun indeks literasi dan kegemaran membaca di daerah masing-masing,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Solok, mengakui peran penting perpustakan untuk mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat, khususnya generasi muda. Pada kesempatan tersebut, dia mengajukan proposal DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan dan berharap dapat dikabulkan.
Senada, Bupati Seluma, menyatakan kabupatennya baru merayakan hari jadi ke-19 pada Mei lalu. Untuk itu, pihaknya berharap dukungan dari Perpunas untuk pembangunan gedung layanan perpustakaan menggunakan DAK perpustakaan.
â€œKali ini kami menghadirkan ketua DPRD, ini bentuk dukungan legislatif bagaimana pembangunan cepat perpustakaan di Seluma,â€ ujarnya.
Plt. Bupati Padang Lawas, mengungkapkan hal senada. Untuk pembangunan gedung, pihaknya sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung perpustakaan yang terletak di tengah kota dan di antara institusi pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dia berharap mendapatkan DAK perpustakaan untuk tahun 2023.
â€œSebanyak 313 ribu jiwa sangat berharap kehadiran perpustakaan di Padang Lawas. Kami sudah berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan sekitar seperti CSR untuk mendapatkan buku. Tapi buku-buku ini belum ada tempatnya, belum ada gedungnya, sehingga akan baik jika pembangunan gedung ini terwujud,â€ ungkapnya.
Kepala Perpusnas mengakui DAK perpustakaan dianggarkan sebesar Rp550 miliar pada tahun ini. Dia mengakui anggaran DAK masih terbatas. Namun, dia menegaskan bahwa pemerataan akan diberlakukan dalam alokasi DAK perpustakaan.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Alfian
<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/xFmyV78WdqE" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Kepala Perpusnas: Perpustakaan, Ruang untuk Melihat Dunia

Salemba, Jakartaâ€”Komisi X DPR RI sepakat bahwa perpustakaan merupakan solusi bagi kesejahteraaan bangsa. Transformasi perpustakaan mengubah paradigma perpustakaan yang bukan sekedar menjaga dan merawat koleksi. Maka, tidak cukup Perpustakaan Nasional (Perpusnas) jika hanya mengalokasikan dana Rp670 milyar.
â€œSetidaknya Perpustakaan Nasional berani mengajukan anggaran sebanyak Rp 1 triliun dengan pelbagai kegiatan yang mendukung. Ini harus diperjuangkan,â€ terang anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan, mengawali Webinar Literasi Membangun Ekonomi Masyarakat yang digelar Perpusnas, Selasa, (20/10).
Sofyan Tan memprediksi masa depan Indonesia akan cerah jika meniliki kalkulasi ekonomi pada 2045, ketika Indonesia memasuki usia emas. Tidak selamanya kekayaan sumber daya alam ataupun hasil bumi lainnya menjadi penopang bagi pondasi ekonomi. Seiring waktu, sektor pariwisata dan industri kreatif akan menjadi salah satu leading sektor sebagai penyumbang devisa terbesar bagi negara.
Sofyan mencontohkan, pada 2019 lalu, industri pariwisata berhasil menjadi penyumbang devisa nomor dua terbesar. Dan diperkirakan pada 2045 mendatang, sektor pariwisata diperkirakan mampu menyumbang 76,3 juta wisatawan. â€œBisnis pariwisata menumbuhkan peluang bisnis yang lain seperti souvenir dan kuliner. Ini adalah peluang,â€ lanjut Sofyan Tan.
Kejelian memanfaatkan peluang dalam bisnis pariwisata harus dibarengi dengan penguasaan teknologi. Apalagi akhir-akhir ini bisnis pariwisata secara daring (online) memiliki pangsa besar. Penyedia jasa tidak perlu repot-repot memiliki sejumlah hotel sebagai aset.
â€œPenguasaan teknologi bisa diperoleh dari gemar membaca. Ketika membaca menjadi kebiasaan, maka kemampuan literasi akan mempunyai manfaat terhadap ekonomi masyarakat. Literasi bukan sekedar bisa baca tulis tapi mampu diaplikasikan, pungkas Sofyan.
Selain Sofyan Tan, Webinar Literasi Membangun Ekonomi Masyarakat juga menghadirkan narasumber Kepala DInas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Halen Purba, dan penerima dampak program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari Perpustakaan Desa Rambung Sialang Tengah, Sumut, Samidi.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan, Rizki Agum Gumilar, Agus Joko Suroso
Fotografer : Rd Radityo

Webinar Literasi Membangun Ekonomi Masyarakat ; Peluang Gurih Dari Sektor Pariwisata

Jakarta-Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melaksanakan pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1443 Hijriah, Senin, (11/7). Sebanyak 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang dikurbankan berasal dari pegawai dan mitra kerja Perpusnas. Pemotongan hewan kurban berlangsung di Rumah Potong Hewan (RPH) Garasi Sapi Jl. Malaka Baru I, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ketua Panitia Idul Adha Perpusnas, Agus Sutoyo mengatakan, pemotongan hewan kurban kali ini dilaksanakan di RPH mengikuti imbauan dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 10 Tahun 2022 tentang Pandauan Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan yang marak terjadi akhir ini. "Jadi, mulai dari pemilihan sampai pemotongan hewan kurban di RPH Garasi Sapi ini dilaksanakan sesuai SOP, masing-masing hewan juga tersertifikasi, dan dipastikan bebas dari penyakit apapun," ungkapnya. Agus berharap, perayaan Idul Adha berikutnya sudah terbebas dari pandemi Covid-19 sehingga pemotongan hewan kurban dapat disaksikan oleh seluruh pegawai di lingkungan Perpusnas. Reporter &amp; Fotografer : Prakas Agrestian

Berita

Perpusnas Rayakan Idul Adha 1443 H, Berbagi Semasa Pandemi