Salemba, Jakartaâ€”Sebagai bangsa majemuk yang memiliki kekayaan budaya yang melimpah, mulai dari adat istiadat, kearifan lokal, dan seni budaya yang jika dikelola dengan baikÂ  bakal jadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia menjadi fokus Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang akan digarap serius sepanjang 2020-2024.
Peningkatan budaya literasi mencakup, antara lain pengembangan budaya kegemaran membaca, Â pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi, serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Formula literasi setiap daerah tentu berbeda karena karakteristiknya yang tidak sama. Karena perpustakaan sudah menjadi urusan wajib, maka daerah juga diharapkan menyiapkan koleksi budayanya. â€œKebutuhan bahan bacaan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya,â€ imbuh Kepala Perpusnas saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) Perpusnas 2020 pada Selasa, (28/1).
Kepala Perpusnas beranggapan bahwa Indonesia naik status dari negara berpenghasilan menengah ke tinggi pada usia satu abad (2045). Apalagi jika dibarengi dengan status sebagai bangsa yang berliterasi.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo
Â 
Â

Rapat Kerja Pusat Perpusnas 2020 :  Peningkatan Budaya Literasi Jadi Fokus Serius

<div dir="auto">Salemba, Jakarta - Sebanyak 26 tenaga teknisi di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengikuti diklat teknisi yang diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpusnas bekerja sama dengan Mutu Institute. Pelatihan ini digelar selama empat hari, mulai 3 sampai 6 November 2020.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Dalam arahannya, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, saat ini setiap Lembaga diwajibkan untuk menerapkan K3 (keselamatan, dan kesehatan kerja) di lingkungan instansi. Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan para tenaga teknis mampu menerapkan K3 pada setiap pekerjaan.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div>"Melalui diklat ini, tenaga teknis dapat memiliki kemampuan kesiapan tugas dengan benar, meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang akan terjadi. Sehingga tidak hanya berfungsi sebagai tindakanÂ pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja, namun berfungsi untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kecelakaan," katanya pada saat pembukaan Diklat Teknisi Perpustakaan Nasional, Selasa (3/11).</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Sementara itu, Plt Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Yoyo Yahyono mengatakan, pelatihan ini penting diikuti tenaga teknisi, karena akhir-akhir ini banyaknya pemberitaan di media massa mengenai masalah yang terjadi di gedung perkantoran yang berkaitan dengan listrik, seperti kebakaran.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Diklat ini penting diikuti agar tenaga teknisi dapat bekerja sesuai dengan aturab yang berlaku. Dan tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi hal-hal di luar dugaan," katanya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Yahyono menjelaskan, materi yang akan diberikan berkaitan dengan keamanan dan pemeliharaan gedung. Diantaranya, manajemenlat proteksi kebakaran pada gedung, potensi dan bahaya sistem elevator dan eskalator, jaringan listrik dalam gedung.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Reporter : Wara Merdeka</div>
<div dir="auto">Fotografer : Ahmad Kemal</div>
<div dir="auto">Â </div>

26 Tenaga Teknisi Perpusnas Ikuti Diklat

Medan Merdeka Selatan - Dunia riset Indonesia saat ini sedang dalam kondisi â€œgalauâ€, karena banyak rekomendasi dari hasil penelitan hanya berakhir di meja saja tanpa pernah digunakan sebagai dasar dalam melakukan kebijakan. Hal ini disampaikan oleh Dr. Jadi Suriadi pada presentasinya pada kegiatan Public Expose dan Talk Show Riset Publik Digital mengenai metode pengukuran Indeks Kemaslahatan Publik (IKP) berdasarkan Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas Masyarakat, Senin 9 September 2019. Ia juga menunjukkan keprihatinan terhadap riset yang digunakan sebagai alat mendukung kepentingan tertentu. Guna memperbaiki keadaan riset Indonesia saat ini, Jadi menawarkan metode riset yang berpihak pada kemaslahatan publik itu sendiri. Â 
Metode pengukuran Indeks Kemaslahatan Publik (IKP) atau wellbeing methodology, merupakan riset yang secara teknis didukung dengan teknologi digital untuk melakukan pengolahan data dan survey langsung kepada publik. Perspektif kebenaran yang ingin dicari adalah kebenaran berdasarkan tingkat kemaslahatannya pada publik itu sendiri. â€œkebenaran yang bakal dicari adalah kebenaran yang memberikan kemaslahatan kepada publik itu sendiri,â€ ujar Jadi.
Pengukuran Indeks Kemaslahatan pUBLIK dirancang dan direncanakan dengan menggunakan metode campuran antara kualitatif, kuantitatif, dan partisipatif, dengan memasukkan unsur subyektivitas kolektif berupa partisipatif dari responden dalam penilaian. "Diperlukan identifikasi, analisis dan penetapan beberapa jumlah dan jenis variabel atas obyek kajian kemanfaatan wellbeing. Hasil akhir pengukuran kemaslahatan adalah interprestasi impact terhadap masyarakat yang diharapkan berupa konfigurasi besaran numerik yang kemudian disebut sebagai Indeks Kemaslahatan terhadap hal yang menjadi objek penelitian,â€ ucap Jadi.
Public Expose dan Talk Show Riset Publik Digital berisikan materi kajian umum tentang Wellbeing Methodhology dan kajian pilot project yang meliputi IKP BPJS Kesehatan oleh Dr. Wahyu Sulistiadi, Indeks Pola Hidup Sehat (IPHS) oleh drg. Sri Rahayu, PhD, Indeks Preferensi Pemilih oleh Prof. Dr. Paisal Halim, dan rancangan riset indeks kemaslahatan pindah ibu kota oleh Dr. Asep Kususanto. Kegiatan ini sendiri merupakan kerja sama antara Wellbeing Institute, Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Universitas Indonesia, dan Universitas Indonesia.
Acara yang bertempat di Ruang Teater Soekarman, Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Jl. Medan Merdeka Selatan nomor 11 ini merupakanÂ  rangkaian acara Perpusnas Expo 2019 yang berlangsung antara tanggal 5- 22 September 2019. Rangkaian acara ditujukan untuk memperkuat literasi untuk kesejahteraan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Seluruh rangkaian acara dapat dilihat melalui situs www. perpusnas.go.id dan media sosial Perpusnas.
Reportase:Â  Radhitya Purnama

Wellbeing Methodology untuk Dunia Riset Indonesia yang Sedang â€œGalauâ€

Salemba, Jakarta - Dalam menghadapi era teknologi informasi, Pelayanan Publik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia semakin terbuka dan interaktif. Hal ini tercermin dalam meningkatnya umpan balik masyarakat terhadap layanan publik.
 
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (HOKH) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Sri Marganingsih menyampaikan hal ini dalam Lokakarya Optimalisasi SP4N-LAPOR! pada Jumat (8/12/2023). 
 
Menurutnya, pemerintah telah mengembangkan sistem penanganan pengaduan yang terintegrasi, SP4N-LAPOR!, untuk mencapai visi good governance.
 
Perpusnas aktif berpartisipasi dalam sistem ini dengan membentuk tim admin instansi dan penghubung. Hingga November 2023, sudah tercatat 460 laporan dari masyarakat, termasuk permintaan informasi, aspirasi, dan pengaduan yang tidak berkaitan dengan pengawasan.
 
Kepala Biro HOKH menekankan upaya optimalisasi pengelolaan pengaduan melalui koordinasi internal, sosialisasi aplikasi SP4N-LAPOR!, dan integrasi dengan berbagai pintu pengaduan lainnya. Laporan tidak hanya masuk langsung ke aplikasi, tetapi juga melalui situs web, WhatsApp, email, dan media sosial.
 
"Integrasi pengaduan dari berbagai pintu menjadi salah satu kendala, tetapi juga penting untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai layanan publik mana yang dikeluhkan masyarakat," jelasnya.
 
Sementara itu, Analis Kebijakan Muda Kementerian PANRB Rosikin menyampaikan penyelenggaraaan pelayanan publik didorong terus agar dapat berorientasi citizen centric, salah satunya dengan mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi publik.
 
"Masyarakat bukan lagi sebagai objek, masyarakat dapat menjadi subjek dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan publik," ungkapnya.
 
Dalam paradigma kontemporer pelayanan publik, lanjutnya, masyarakat diposisikan sebagai subjek pelayanan yang berperan dan terlibat dalam menciptakan nilai dari pelayanan yang mereka terima.
 
"Pengaduan terjadi karenanya adanya gap antara standar yang ditetapkan dengan realita. Ini menyebabkan potensi adanya pengaduan," lanjutnya.
 
Dia menjelaskan SP4N-LAPOR! merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengeloaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik. 
 
"Prinsip SP4N dibentuk untuk mendorong 'no wrong door policy' yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun &amp; jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang," jelasnya.
 
Dia berharap pemanfaatan data SP4N-LAPOR! instansi diharapkan tidak hanya mengelola laporan tetapi juga memanfaatkan data sebagai dasar perbaikan pelayanan publik melalui penyusunan kebijakan atau pengambilan keputusan dalam perencanaan kegiatan.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Robi

Lokakarya Optimalisasi SP4N-LAPOR! di Lingkungan Perpusnas

KORUPSI tiada henti! Baru-baru ini menjerat juga salah seorang komisioner KPU pusat yang ditangkap KPK, namun pihak-pihak yang diduga terlibat seolah terlindungi. Kasus ini mau tidak mau menghantui pelaksanaan pilkada serentak kelima yang bakal digelar September 2020. Akan diikuti oleh 270 daerah, terdiri dari 9 pilgub/wagub, 224 pilbup/wabup dan 37 pilwalikot/wawalikot; dengan biaya penyelengaraan Rp 15,31 triliun, di luar biaya yang disiapkan para kontestan.
Sungguh sangat mahal. Sementara itu hasilnya tidak berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan. terbukti banyak gubernur/wagub, bupati/wabup dan walikota/wawali yang terjerat korupsi, dibawa ke kursi pesakitan dan jeruji besi. Asimetris dan pemborosan yang luar biasa. Hingga Januari 2020 ada 130-an kepala daerah yang terjerat kasus korupsi: belum lagi soal kolusi dan nepotisme yang tidak pemah disidik dan tiada bertepi.
Inilah sisi gelap dari ekonomi pilkada (termasuk pemilu lainnya), akibat dari pemilu berbiaya ultra mahal; di tengah-tengah kegundahan terhadap tarik menarik kepentingan perlu atau tidaknya amandemen kelima UUD 1945. Satu pihak, ada yang ingin kembali ke UUD 1945 asli dan di pihak lainnya ingin mengamandemennya sesuai anasir-anasir politik tertentu maupun melanggengkan kekuasaannya, dengan dalih mengatasnamakan kepentingan rakyat. Bagaikan buah simalakama!
KALKULASI EKONOMI
Anggaran yang sangat mahal tidak berbanding lurus dengan hasil pilkada yang bersih, jurdil dan dapat dipertanggungjawabkan. Belum lagi biaya yang disiapkan oleh para calon kepala daerah baik yang diusung oleh parpol maupun calon perseorangan. Secara emperik seorang calon bupati harus menyiapkan sekitar Rp 30 miliar untuk maju menjadi calon dan pasti lebih besar lagi untuk maju menjadi gubernur maupun presiden.
Kondisi demikian, berpotensi membuka peluang terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para kontestan yang terpilih. Pun, dampak ekonominya relatif kecil hanya tumbuh sekitar 0,1 persen akibat adanya kegiatan kampanye seperti pengadaan alat peraga, spanduk, kaos-kaos, iklan-iklan, hiburan. Dan kini, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan kampanye melalui medsos telah menggerus keuntungan para pebisnis alat peraga kampanye.
Di sisi lain, dampak sosialnya cenderung negatif karena terjadi polarisasi dukungan, masyarakat menjadi terbelah, terpecah-pecah dan susah disembuhkan. Rawan disintegrasi bangsa dan memperlemah rasa persatuan dan kesatuan bangsa
POLITIK DINASTI
Geliat pilkada sudah dirasakan sejak awal 2019 dan bermunculan para bakal calon yang kasak-kusuk ke Â sana ke mari untuk mendapat tiket pencalonan dari parpol, termasuk putra-putri. Menantu dan kerabat dekat para penguasa negeri ini. Tak pelak, politik dinasti bakal mendominasi pesta demokrasi pada Pilkada 2020.
Rakyat harus cerdas memilih agar negara ini tidak semakin terpuruk oleh modus-modus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bagaikan jamur di musim hujan, politik dinasti pada pilkada serentak tahun ini bakal semakin tumbuh subur dengan munculnya para bakalcalon dari keluarga elit politisi yang sedang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Mereka mendalilkan dirinya memiliki hak untuk dipilih, walau dalam tataran etis politik perlu dipertanyakan. Ini asimetris dengan apa yang rakyat perjuangkan dalam reformasi tahun 1998. Oleh karena itu, rakyat harus cerdas dalam memilih gunakan hati nurani. Harus berani tolak politik uang, tolak politik dinasti maupun tolak politik dagang sapi.
LAWAN KOTAK KOSONG (TAKSONG)
Catatan KPU RI bahwa pada 2016 ada tiga daerah melawan kotak kosong, 2017 ada sembilan daerah, dan 2018 ada enam belas daerah. Tahun 2020 ada 237 daerah yang melaksanakan pilkada, termasuk Makassar diulang lagi, karena saat Pilkada 2018 menang kotak kosong. Tragis memang, lawan kotak kosong saja kalah, itu artinya calon yang maju tidak dikehendaki rakyat.
Di sinilah diperlukan ketajaman parpol mengajukan calon-calonnya yang bukan berdasarkan survai abal-abal hanya sekedar mengejar untung belaka. Rakyat yang semakin cerdas harus terus berani memilih calon yang benar-benar baik, bukan sekedar pencitraan yang ujung-ujungnya menyengsarakannya.
Pemimpin bangsa harusnya yang berkarakter negarawan, bukan sekedar mencari menang dengan menghalalkan semua cara. Menurut H Darmakusuma, dkk (penyusun bahan ajar kepemimpinan Lemhannas R.I.) bahwa karakteristik seorang negarawan semakin penting saat ini karena di era globalisasi (yang saling keterhubungan dan saling ketergantungan antara bangsa-bangsa di dunia semakin besar) prinsip-prinsip kepemimpinan semakin mengglobal.
Generalisasi berbagai karakter yang â€˜extraordinaryâ€™ dari seorang negarawan tersebut di antaranya, 1) berbudi luhur (magnanimity); 2) Siap untuk berkorban (selfsacrifice) dan tanpa pamrih (selflessness); 3) Memiliki visi yang jelas (clear vision); 4) Bijaksana (excellence virtues); 5)Teguh hati (courageous, versed in the principle); Â dan 7) Rasa keadilan (senseof justice) yang tinggi.
Menurut Cohen (2004) ada 10 essential principles of the art of the strategist yaitu: 1) Commitfully to a definite objective; 2) Seize the initiative and keep it; 3) Economize to mass our resources; 4) Use strategic positioning; 5) Do the unexpected: 6) Keep things simple; 7) Prepare multiple, simultaneous alternatives; 8) Take the indirect route to your objective; 9) Practice timing and sequencing, 10) Exploit your success. 
Dengan demikian postur negarawan dapat di identifikasikan antara lain: 1) Memiliki karakter bangsanya secara mendasar yang berakar pada ideologi, konstitusi dan konsensus dasar lainnya; 2) Menghayati Indeks Kepemimpinan &amp; Kenegarawanan yang unggul; 3) Sadar dan waspada terhadap bahaya keamanan yang bersifat komprehensif; 4) Selalu peka terhadap dinamika lingkungan strategi (nasional, regional, dan global); 5) Mampu berpikir objektif, kritis, profesional, komprehensif, integral dan sistemik; 6) Mampu bekerja sama dan berpikir serta bertindak lintas disiplin dan lintas sektoral dalam pengambilan keputusan; 7) Selalu menjadi penggerak proses demokrasi sebagai karakter pemerintahan; 8) Melihat tujuan nasional dan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; 9) Selalu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran intelektual dan 10) Selalu beranggapan bahwa kemajuan sains dan teknologi yang sesuai dengan nilai agama merupakan kunci peradaban bangsa.
Harapannya agar dalam Pilkada nanti akan terpilih para kepala daerah yang memiliki karakter pemimpin negarawan yang selalu berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, buka pada kepentingan pribadi, keluarga, krooni-kroni maupun asing. Sehingga terjamin kesejahteraan dan keamanan daerah dan nasional Indonesia menuju Indonesia maju dan jaya selama-lamanya. Semoga. (ndu/k18)
OLEH:
KRAT SUHARYONO S. HADINAGORO, M.M.Â 
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Ekonomi Pilkada dan Kepemimpinan Negarawan

Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menerima secara langsung kunjungan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Elto di Ruang Rapat Pimpinan Gedung Layanan Perpusnas, pada Senin (25/10/2021).
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Elto menyampaikan realisasi fisi dana dekosentrasi yang sudah mencapai 100 persen, sedangkan realisasi keuangan mencapai 97 persen.
Disampaikan pula progress pembangunan gedung perpustakaan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) sudah berjalan 91 persen. Meskipun sedikit terlambat, namun pembangunan perpustakaan tersebut diperkirakan selesai pada Desember tahun ini.
"Memang ada sedikit keterlambatan dalam proses pembangunan perpustakaan di lokasi IKN, dikarenakan situasi pandemi sehingga pengiriman bahan material sedikit terhambat. Namun, kami targetkan pada Desember nanti sudah selesai," papar Elto.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi progres yang dicapai Pemerintah Provinsi Kaltim, terutama peran dinas perpustakaan dalam mengembangkan perpustakaan dan kearsipan di Kaltim, membantu tugas pokok, fungsi perpusnas secara teknis.
"Perlu dipahami bahwa di bulan Oktober ini, semua kegiatan pembangunan yang menggunakan dana dekonsentrasi maupun dana alokasi khusus (DAK) diharapkan sudah dalam progres akhir," ungkapnya.
Syarif Bando mengingatkan, semua proses untuk penyediaan DAK untuk tahun 2022 telah selesai, sehingga diharapkan dapat segera direalisasikan. Menu DAK di tahun 2022 dan 2023 diantaranya, pembangunan gedung baru, perluasan gedung, penyediaan TIK, hingga perabot.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Pembangunan Gedung Perpustakaan di IKN Ditargetkan Selesai Desember 2021

Jakarta-Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melaksanakan pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1443 Hijriah, Senin, (11/7). Sebanyak 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang dikurbankan berasal dari pegawai dan mitra kerja Perpusnas. Pemotongan hewan kurban berlangsung di Rumah Potong Hewan (RPH) Garasi Sapi Jl. Malaka Baru I, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ketua Panitia Idul Adha Perpusnas, Agus Sutoyo mengatakan, pemotongan hewan kurban kali ini dilaksanakan di RPH mengikuti imbauan dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 10 Tahun 2022 tentang Pandauan Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan yang marak terjadi akhir ini. "Jadi, mulai dari pemilihan sampai pemotongan hewan kurban di RPH Garasi Sapi ini dilaksanakan sesuai SOP, masing-masing hewan juga tersertifikasi, dan dipastikan bebas dari penyakit apapun," ungkapnya. Agus berharap, perayaan Idul Adha berikutnya sudah terbebas dari pandemi Covid-19 sehingga pemotongan hewan kurban dapat disaksikan oleh seluruh pegawai di lingkungan Perpusnas. Reporter &amp; Fotografer : Prakas Agrestian

Berita

Perpusnas Rayakan Idul Adha 1443 H, Berbagi Semasa Pandemi

Pencarian

Berita Lainnya

Rapat Kerja Pusat Perpusnas 2020 : Peningkatan Budaya Literasi Jadi Fokus Serius

26 Tenaga Teknisi Perpusnas Ikuti Diklat

Wellbeing Methodology untuk Dunia Riset Indonesia yang Sedang â€œGalauâ€

Lokakarya Optimalisasi SP4N-LAPOR! di Lingkungan Perpusnas

Ekonomi Pilkada dan Kepemimpinan Negarawan

Pembangunan Gedung Perpustakaan di IKN Ditargetkan Selesai Desember 2021

Berita

Perpusnas Rayakan Idul Adha 1443 H, Berbagi Semasa Pandemi

Pencarian

Berita Lainnya

Rapat Kerja Pusat Perpusnas 2020 : Peningkatan Budaya Literasi Jadi Fokus Serius

26 Tenaga Teknisi Perpusnas Ikuti Diklat

Wellbeing Methodology untuk Dunia Riset Indonesia yang Sedang â€œGalauâ€

Lokakarya Optimalisasi SP4N-LAPOR! di Lingkungan Perpusnas

Ekonomi Pilkada dan Kepemimpinan Negarawan

Pembangunan Gedung Perpustakaan di IKN Ditargetkan Selesai Desember 2021

Wellbeing Methodology untuk Dunia Riset Indonesia yang Sedang â€œGalauâ€