Palu, Sulawesi Tengah â€“ Perpustakaan memiliki peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Melalui bahan bacaan yang tersedia, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kemampuan demi meningkatkan kesejahteraan hidup.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyebut, paradigma baru perpustakaan saat ini tidak lagi bicara mengenai manajemen koleksi saja tetapi lebih berfokus pada transfer pengetahuan. Salah satunya dengan hadirnya buku-buku ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Berikanlah buku-buku sesuai kebutuhannya, inilah yang menjadi tantangan perguruan tinggi di Sulawesi Tengah (Sulteng) bersinergi dengan pemda untuk mencetak massal buku yang dibutuhkan oleh masyarakat," ungkap Syarif dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan dengan tema "Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional" yang digelar secara hybrid pada Rabu, (2/3/2022).
Syarif menjelaskan, Perpusnas juga senantiasa membangun sinergitas melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Perpusnas melakukan penandatanganan nota kesepakatan denganÂ  11 perguruan tinggi, diantaranya Universitas Tadulako, Universitas Islam Negeri Datokarama, Universitas Alkhairaat Palu, Universitas Sintuvu Maroso, Universitas Madako Tolitoli, Universitas Muhammadiyah Palu, Akademi Kebidanan Palu, AMIK Luwuk Banggai, Stikes Bala Keselamatan Palu, Stikes Indonesia Jaya Palu, dan STIE Mujahidin Tolitoli.
Dan Perpusnas melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Kota Palu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Tojo Una-Una, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Pemerintah Kabupaten Morowali, dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
"Kami akan mengundang petugas yang direkomendasi oleh pimpinan perguruan tinggi di perpustakaan untuk magang di Perpustakaan Nasional," lanjutnya.
Wakil Gubernur Sulteng, Ma'mun Arif menjelaskan, meskipun pertumbuhan ekonomi di wilayahnya mencapai 15.1 persen diatas rata-rata nasional namun kondisi tersebut tidak sebanding dengan tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut. Padahal Sulteng memiliki delapan potensi industri, seperti tambang, minyak dan emas.
"Pendapatan asli daerah kami hanya Rp 1 Triliun tetapi harus membantu sebanyak 13 Kabupaten/Kota. Tetapi masih banyak masyarakat yang miskin dan masih banyak pengangguran," jelas Ma'mun.
Untuk itu, lanjut Ma'mun, pemerintah provinsi mendukung berbagai kegiatan literasi yang ada di Sulteng. Bahkan pihaknya berharap di setiap kabupaten/kota bahkan desa memiliki gedung perpustakaan.
"Supaya anak-anak di desa ini lebih kreatif dalam melihat masa depan Sulteng yang lebih maju dan sejahtera. Namun perpustakaan itu harus mengarah ke kebutuhan masyarakatnya," terangnya.
Senada, Anggota Komisi X DPR RI, Sakinah menilai untuk meningkatkan literasi perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah bahkan stakeholder lainnya. Termasuk peran dari ibu rumah tangga.
"Bagaimana anak-anak bisa paham kalau ibunya sendiri tidak paham tugas dan fungsinya. Dia harus menjadikan bahwa membaca itu bukan hanya bagian penting dari sekolah tetapi harus menjadi gemar membaca," tuturnya.
Sakinah menyampaikan, di wilayah Sulteng masih diperlukan adanya perpustakaan keliling roda dua untuk menjangkau seluruh wilayah hingga pelosok. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan bahan bacaan sesuai dengan kebutuhannya.
"Dengan demikian, melalui literasi dapat menjadikan masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah. Mendorong masyarakat ini menjadi sumber daya manusia yang betul-betul unggul dalam segala hal," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Alimuddin Paada mendorong perpustakaan di wilayah Sulteng memiliki layanan digital. Meski begitu, kehadiran gedung perpustakaan masih diperlukan.
"Gedung perpustakaan tetap masih dibutuhkan oleh masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki perangkat untuk mengakses layanan digital," ungkapnya.
Hal serupa juga diungkapkan Rektor UIN Datokrama Sagaf S. Pettalongi. Menurutnya perlu adanya perubahan core bisnis perpustakaan mengarah ke digital. Perpustakaan perlu melakukan transformasi digital dalam pengelolaan perpustakaan.
"Khawatir jika tidak bertransformasi ke arah digital akan ditinggalkan penggunanya, karena saat ini mahasiswa lebih banyak mengakses internet untuk mencari bahan skripsi," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama juga dirangkaikan dengan Pengukuhan Ketua TP PKK Provinsi Sulteng Vera Rompas Mastura menjadi Bunda Literasi Provinsi Sulteng.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Perpustakaan Kunci Dalam Peningkatan SDM

Merdeka Selatan, Jakarta --- Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Menerima sekaligus audiensi dari tiga daerah, yaitu Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang, Bupati Solok, Epyardi Asda, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja, Nirus Nikolas. Kehadiran unsur eksekutif dari berbagai daerah ini, memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui infrastruktur perpustakaan. Hal ini menunjukkan kesadaran pimpinan daerah atas peran strategis perpustakaan di daerahnya masing-masing.
Cory Sriwaty datang dengan membawa proposal pembangunan gedung layanan perpustakaaan, pojok baca digital, dan mobil perpustakaan keliling. Ia mengatakan bahwa Kabupaten Karo berkomitmen untuk menyediakan ruang publik berupa taman kota yang berisi Â pojok baca yang representatif. "Jadi di situ banyak anak bermain, dan juga berolahraga, ketika kami sediakan mobil perpustakaan keliling, anak-anak berebut untuk membaca," ucap Cory. Situasi itu tentunya menunjukkan bahwa taman kota adalah lokasi yang ideal untuk dibangun pojok baca.
Sementara itu, Epyardi Asda datang untuk menyampaikan komitmennya dalam proses realisasi usulan Dana Alokasi Khusus daerahnya. Ia sangat optimis kalau lokasi strategis yang sudah ditentukan akan menjadi magnet bagi masyarakat. Saya sangat serius dengan hal ini, karena saya yakin dengan bangunan perpustakaan ini akan sangat bermanfaat, karena lokasinya sangat bagus, dan di situ sentral semuanya ekonomi, pendidikan, dan berada di pinggir jalan nasional," ujarnya
Komunikasi dan koordinasi juga terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok, tidak hanya dengan Perpustakaan Nasional, tetapi juga dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk Perpusnas sendiri, ini sudah keempat kalinya (berkunjung),â€ ujar Epryadi.
Setelah peresmian gedung fasilitas layanan perpustakaan di Toraja hasil Dana Alokasi Khusus. Toraja terus bergerak meningkatkan infrastruktur literasi di sana. Â Nirus Nikolas memastikan dukungan Perpusnas melalui berbagai program Perpustakaan Nasional RI untuk pembinaan di daerah, di antaranya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan juga penambahan mobil perpustakaan keliling. Proposal untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi dan perabot fasilitas layanan perpustakaan pun sudah diajukan.
Menanggapi kebutuhan di daerah untuk peningkatan literasi di daerah, Syarif Bando menyampaikan bahwa Perpusnas akan mendukung semaksimal mungkin. Dukungan infrastruktur perpustakaan di daerah diyakini akan memberi manfaat yang sangat besar. â€œJakarta sampai di langit dibangun gedung-gedung tinggi tidak akan mengubah nasib bangsa,Â  tapi kalau semua desa kita selesaikan (pembangunannya) baru kita maju,â€ ucap Syarif.
Ia juga mengharapkan komitmen dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan berbagai program perpustakaan dari pusat . Apabila Dana Alokasi Khusus berhasil disetujui, pemerintah daerah harus serius dalam pelaksanaannya, dan apabila ada kekurangan, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mendukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
reportase: Radhitya
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Peran Strategis Perpustakaan Diakui, Pimpinan dari Berbagai Daerah Audinesi dengan Perpustakaan Nasional RI.

Standar Pelayanan Bantuan Koleksi dan Sarana

Medan Merdeka Barat, Jakarta-- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan KebudayaanÂ  Puan Maharani menyampaikan arahannya padaÂ Kick Off Meeting Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Tahun 2019 di hadapan delapan menteri dan 13 kepala lembaga negara yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Senin, (11/2). AcaraÂ  ini turut dihadiri oleh antara lain Menkes, MenPPPA, Menpora, Menag, Mendes/PDT, Mendikbud, Kepala BNPB, Kepala LIPI, Kepala LAPAN, Kepala BPOM, Kepala Perpusnas, Kepala Batan, Kepala Arsip Nasional, dan para jajarannya masing-masing. Kick Off Meeting ditandai pula dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan pencapaian sasaran dan target bidang PMK oleh para sekretaris K/L yang disaksikan langsung Menko PMK. Tahun 2019 ini, Pemerintah telah menetapkan tema â€œPemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitasâ€ dan memprioritaskan agenda pembangunan manusia dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Â  Pembangunan manusia dan kebudayaan masuk ke dalam agenda Prioritas Nasional dan 12 Program Prioritas. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMN 2015-2019, oleh karena itu seluruh Kementerian dan Lembaga harus dapat memastikan dan menuntaskan capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Berbagai capaian pembangunan pada era Presiden Joko Widodo seharusnya perlu terus dipertajam agar semakin memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. â€œOleh karena itu, saya mengundang komitmen dan kerja bersama kita, Kementerian-kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, untuk dapat menjalankan RKP 2019 secara efektif dan selalu berkoordinasi, baik dalam lingkup Kementerian maupun lintas Kementerian dan Lembaga. Dengan kerja bersama yang efektif maka kita memiliki kemampuan yang besar dalam menjalankan program-program RKP 2019 untuk kesejahteraan rakyat,â€ papar Menko PMK. Dalam penjelasannya, Menko PMK menerangkan bahwa untuk bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan indikator makro yang digunakan adalah 1) Pengurangan Angka Kemiskinan, 2) Gini Rasio, dan 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat mencakup KIS, KIP, Bidikmisi, Bansos Pangan, PKH, Dana Desa, dan Pelayanan Ibadah Haji.
Untuk angka kemiskinan, telah mengalami penurunan, yaitu dari 11,25% pada tahun 2014 menjadi 9,66% pada tahun 2018. Capaian pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dapat menyentuh angka 1 digit. Angka Gini Rasio juga turun dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,384 pada tahun 2018. IPM lalu mengalami peningkatan, yaitu dari 68,90 pada tahun 2014, menjadi 70,81 pada tahun 2017, dan untuk pertama kalinya masuk dalam negara dengan kategori â€œHigh Human Development.
Peringkat Indonesia pada Global Talent Competitiveness Index yang diterbitkan INSEAD (Institut EuropÃ©en d'Administration des Affaires) diketahui meningkat dari posisi 86 di tahun 2014 ke peringkat 67 di tahun 2018. Kenaikan peringkat ini dipengaruhi nilai pada aspek akses pendidikan, tingkat keterampilan vokasi dan keahlian teknis. â€œHal ini menunjukan pemerintah berhasil dalam mengarahkan program perlindungan sosial dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga kesejahteraannya meningkat,â€ kata Menko PMK lagi. Program percepatan pembangunan SDM Indonesia lainnya, lanjut Menko PMK, juga dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasional, perluasan sasaran Bidikmisi, pengembangan manfaat LPDP untuk pelatihan dan riset, serta memperkuat riset dan inovasi nasional. â€œKebijakan percepatan pembangunan SDM ini, mulai terlihat hasilnya,â€ tambah Menko PMK. â€œMaka saya minta kemudian agar semua K/L fokus bekerja dan mensosialisasikan keberhasilan program kerja pemerintah ini dengan baik, karena yang menilai kinerja itu rakyat dan mereka yang merasakan sendiri hasil kerja itu.â€
Â

Kumpulkan Menteri dan Kepala Lembaga Negara, Menko PMK Buka Kick Off Meeting 2019 bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Jakarta, - Peningkatan jumlah perpustakaan yang sesuai standar menjadi fokus program Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Tahun 2024 pada aspek standarisasi dan pengembangan tenaga perpustakaan.
 
Hal ini mengingat pemenuhan standar nasional perpustakaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 masih menjadi tantangan di berbagai jenis perpustakaan di Indonesia.
 
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2024 yang digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso, mengatakan fokus akreditasi perpustakaan akan lebih banyak pada perpustakaan sekolah sebagai jenis perpustakaan dengan jumlah terbesar di Indonesia yang mencapai angka 144.191 pada tahun 2023.
 
&ldquo;Tahun ini kami targetkan ada lebih dari 1000 asesor yang akan bergerak baik di pusat maupun daerah,&rdquo; sebutnya pada Rabu (15/5/2024).
 
Selain itu menurut Joko Santoso penyederhanaan dan penyelarasan instrumen akreditasi juga dilakukan. &ldquo;Instrumen akreditasinya kita simplifikasi agar bisa mendorong peningkatan jumlah perpustakaan yang terakreditasi,&rdquo; imbuhnya.
 
Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2023, Novy Diana Fauzie mengatakan bahwa dalam sisi pemenuhan pustakawan yang kompeten, para pustakawan harus senantiasa memiliki keinginan mengembangkan diri dan kompetensinya sesuai standar.
 
&ldquo;Sebagai seorang pustakawan, mengikuti lomba pustakawan berprestasi misalnya, bisa menjadi bagian dari self assessment untuk menilai sejauh mana kita telah melakukan tugas sebagai seorang pustakawan,&rdquo; terangnya.
 
Saat ini, tenaga perpustakaan yang telah mengikuti sertifikasi baru 21% dan baru 81% di antaranya yang tersertifikasi kompeten. 
 
Lebih lanjut, Novy menyebut di era perkembangan dan transformasi digital, pustakawan memiliki peran yang vital dalam pengembangan layanan digital perpustakaan. &ldquo;Layanan digital perpustakaan merupakan hal mutlak karena sumber informasi sudah sangat berkembang ke arah digital,&rdquo; jelasnya.
 
Selain itu, Novy menambahkan, pustakawan juga perlu melakukan pendampingan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Keterbatasan sumber daya yang menjadi hambatan dalam pengelolaan perpustakaan menurutnya, dapat menjadi tantangan dalam proses pengembangan diri bagi pustakawan.
 
Saat ini, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan juga membutuhkan perhatian. Jumlah tenaga perpustakaan dibandingkan jumlah perpustakaan di Indonesia masih belum mencukupi. Misalnya sesuai data Kajian IPLM dan Kajian ABK 2023, kekurangan tenaga perpustakaan pada perpustakaan sekolah mencapai 527.672 orang.
 
Di sisi lain, Kepala Perpustakaan SMAN 3 Jakarta sebagai Juara 1 kluster 2 Lomba Perpustakaan Sekolah/Madrasah Tingkat Nasional Tahun 2023, Yudi Hermunanto mengatakan dukungan berbagai pihak di dalam lingkungan sekolah menjadi yang paling penting dalam menghadapi akreditasi.
 
&ldquo;Tidak hanya semata-mata dari kepala perpustakaan dan tim saja namun seluruh stakeholder mulai dari&nbsp; peserta didik, pendidik, orang tua siswa, alumni dan pengelola perpustakaan dan juga kepala sekolah. Kami tidak bisa bekerja sendiri untuk menciptakan perpustakaan yang baik, yang layak untuk para pemustaka,&rdquo; pungkasnya.
 Reporter: Eka Purniawati/&nbsp;Anastasia Lily Fotografer: Aji Anwar

Perpusnas Dorong Peningkatan Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar

Rawamangun, Jakartaâ€”Pusat Pengembangan dan Perlindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan satu set Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Braille kepada Perpustakaan Nasional RI. Penyerahan KBBI Braille oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Dadang Sunendar kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dilakukan di Ruang Gaura Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Selasa (29/1).
Penyerahan satu set KBBI Braille yang terdiri dari 139 jilid tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan KBBI Braille yang telah diluncurkan sebelumnya pada Kongres Bahasa Indonesia, 28 Oktober 2018, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Pencetakan KBBI Braille merupakan hasil kerjasama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) Abiyoso Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penyusunan KBBI Braille diperuntukkan bagi penyandang disabilitas netra.
Dadang menerangkan KBBI Braille disusun demi mewujudkan keadilan dan pemerataan informasi untuk semua kalangan masyarakat yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. "Di negara maju, model kamus tidak banyak yang cetak tapi semua serba daring tapi untuk kebutuhan terbatas kami masih mencetak. Setelah didaringkan dan dilempar ke masyarakat pencariannya sudah 32 juta pencarian. Artinya, masyarakat membutuhkan. Harapan kami kamus ini bisa memberikan layanan terbaik sama seperti Perpustakaan Nasional ingin membuat masyarakat pintar," terang Dadang.
Alih huruf KBBI Braille melibatkan langsung penyandang disabilitas netra langsung sebagai pengguna kamus. Setelah pengalihan huruf ke huruf braille selesai dan dicetak, kemudian dilakukan proses penyuntingan oleh penyandang disabilitas netra untuk menghindari kesalahan penulisan, keterbacaan, dan sebagainya.
KBBI Braille dibuat dan dijilid secara khusus. Dalam setiap jilidnya berisi 50 lembar dengan menggunakan kertas khusus cetakan braille. Secara keseluruhan, KBBI Braille terbagi menjadi 139 jilid dimana setiap jilidnya terdiri atas petunjuk pemakaian, lalu bagian batang tubuh berupa entri kamus dari A sampai Z, dan bagian belakang yang berisikan lampiran.
Kepala Perpusnas RI dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya tehadap penyerahan KBBI Braille oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sehingga menjadi aset berharga yang dapat dilayankan kepada masyarakat melalui Perpustakaan Nasional. "Kami memiliki ruang dan alat baca untuk tuna netra. Namun, jumlah koleksinya masih kurang. Kami berharap di masa depan Badan Bahasa tidak hanya membuat kamus besar saja tapi juga menjembatani penyandang disabilitas untuk dididik keahlian tertentu sesuai kondisinya melalui satu kata, yaitu bahasa," imbuh Syarif. Kepala Perpusnas juga sepakat dengan Kepala Badan Bahasa bahwa tujuan didirikannya kedua institusi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.Â 
Â 
Reportase : Arwan Subakti
Â

BPPB Kemendikbud Serahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Braille ke Perpusnas

Salemba, Jakarta - Dalam upaya peningkatan indeks literasi, diperlukan dukungan pemerintah daerah. Hal ini harus terintegrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di tingkat kabupaten/kota.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar saat menerima kunjungan Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit di ruang rapat Deputi II, Rabu (14/12/2022).
"Dalam rangka membangun indeks literasi, pemerintah pusat tidak dapat berjalan sendiri. Perlu dukungan dari pemerintah daerah di kabupaten/kota," kata Adin.
Apalagi saat ini, lanjut Adin, prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN Joko Widodo-Ma'ruf Amin salah satunya membangun SDM Unggul.
"Kondisi saat ini sumber daya alam kita melimpah, namun sumber daya manusia belum mampu mengelola ini dengan baik. Maka dari itu literasi penting dimiliki," lanjutnya.
Adin menjelaskan, paradigma perpustakaan telah berubah. Tidak lagi hanya tumpukan buku saja tetapi perpustakaan menjadi ruang publik belajar kontekstual.
"Kehadiran perpustakaan bukan lagi institusi yang berdiam diri saja, sekarang paradigmanya transfer knowledge," jelasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Perpusnas pun memberikan fasilitas mobil perpustakaan keliling ke sejumlah daerah. Salah satunya Kabupaten Manggarai.
"Bantuan ini stimulasi untuk perpustakaan yang ada di daerah. Kami harap ada kebijakan dari pimpinan daerah yang berpihak kepada kami dalam peningkatan budaya literasi," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit menyampaikan, komitmennya untuk memanfaatkan mobil perpustakaan keliling untuk peningkatan literasi masyarakat Kabupaten Manggarai.
Dalam upayanya tersebut, Herybertus mengatakan akan menggandeng berbagai pihak. Seperti bunda literasi, bunda baca, kelompok masyarakat, hingga taman baca masyarakat.
"Mobil Perpustakaan Keliling ini tentu tidak sekadar mobil tetapi harus dimanfaatkan. Kami sungguh berharap bahwa fasilitas ini mampu menumbuhkan minat baca, meningkatkan literasi. Sehingga akan berdampak pada peningkatan ekonomi, sosial, budaya bagi seluruh masyarakat Manggarai," harapnya.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Aji Anwar

Berita

Perpusnas Serahkan Mobil Perpustakaan Keliling untuk Kabupaten Manggarai