Medan Merdeka Selatan, Jakarta—Presiden Joko Widodo menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 di Istana Negara. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna melaporkan dari 87 Kementerian/Lembaga (K/L) yang diperiksa, 84 K/L memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2 K/L mendapatkan predikat Wajar  Dengan Pengecualian (WDP), dan 1 K/L menerima predikat disclaimer. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada LHP LKPP 2019 berhasil mendapatkan predikat WTP.  

Presiden Jokowi dalam arahannya setelah penyerahan LHP kembali menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus digunakan dengan tanggung jawab dan dikelola dengan transparan, digunakan untuk rakyat. Selain itu, tata kelola juga harus baik dan tepat sasaran. “Saya minta sederhanakan prosedur, buatlah menjadi ringkas. Anggaran harus cepat disalurkan karena dibutuhkan oleh rakyat, namun tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas,” tegas Presiden Jokowi di hadapan para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Kepada K/L yang berhasil memperoleh predikat WTP, Presiden meminta untuk terus dipertahankan dan tetap melakukan reform (perbaikan).

LHP LKPP mencakup tujuh komponen laporan penyelenggaran, yakni laporan realisasi anggaran, laporan saldo perubahan anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atau laporan pengeluaran.  Sedangkan, untuk realisasi pendapatan negara dan hibah pada 2019 tercatat sebesar Rp1.960.063.000.000. untuk penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN, BPK mencatat kenaikan sebesar 1,8% dari tahun sebelumnya sehingga mencapai 86,55% dari total APBN.

Acara penyerahan LHP LKPP 2019 disaksikan langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando secara online, didampingi seluruh pejabat eselon madya dan pratama.

Reportase : Hartoyo Darmawan

Fotografer : Rd. Radityo