Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Paradigma layanan perpustakaan tidak melulu konvensional. Menunggui pengunjung yang datang. Setiap perpustakaan kini perlu bertransformasi menjadi layanan yang berbasis inklusi sosial. Ini diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang berliterasi.Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat mengadakan Temu Media Seminar Nasional Literasi dan Pembangunan Sosial-Ekonomi bersama Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami dan inisiator Pustaka Bergerak Nirwan Arsuka di Jakarta, Selasa, (20/2).
&ldquo;Literasi berperan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan pelayanan berbasis inklusi sosial, perpustakaan perlu dirancang kembali agar memiliki kebermanfaatan yang tinggi bagi masyarakat,&rdquo; ujar Muhammad Syarif Bando.
Muhammad Syarif mencontohkan, program PerpuSeru dari CocaCola Foundation Indonesia yang telah terbina di lebih dari 700 perpustakaan di 104 kabupaten/kota seluruh Indonesia berhasil memberikan manfaat pada jutaan masyarakat. Jangkauan luas dan inklusif menjadi keunggulan perpustakaan umum dalam merangkul masyarakat.
"Jadi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial harus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup pengguna perpustakaan," lanjut Kepala Perpusnas.&nbsp;
Sementara itu, Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami menerangkan bahwa kemampuan literasi dinilai penting bagi pertumbuhan intelektual dan kompetisi setiap individu di Indonesia. Ia mengaku, pihaknya sedang merancang program pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan pelayanan sosial dasar. Literasi menjadi salah satu poin penting yang perlu dikuatkan agar bisa membentuk manusia yang berkarakter.
"Tahun 2019 nanti, kami berencana memasukkan penguatan literasi sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Jika setiap individu memiliki kemampuan literasi yang baik, maka peluang untuk sukses di pasar kerja pun semakin besar," kata Amich.&nbsp;
Nantinya, lanjut Amich, upaya peningkatan literasi di seluruh Indonesia bukan hanya melalui pembangunan fisik perpustakaan saja. Namun, pemerintah akan lebih terfokus pada pemenuhan akses dan sumber bacaan kepada seluruh masyarakat. Khususnya, masyarakat yang bertinggal di daerah terpencil, tertinggal dan terdepan (3T) yang angka literasinya masih sangat rendah.
"Kita akan identifikasi perpustakaan yang ada di daerah, apa yang perlu dilakukan dan dibenahi di perpustakaan itu, termasuk untuk daerah 3T akses bacaan agar tembus ke sana bagaimana," imbuh Amich.
Selain itu, Bappenas juga akan bekerjasama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam pembangunan perpustakaan desa. Tentunya, akan dibahas juga mengenai regulasi pengadaan dan pemasokan buku-buku, serta perawatan perpustakaan tersebut.
Menanggapi niat baik tersebut, Kepala Perpusnas menyambut baik upaya Bappenas mendorong proses transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi satu kegiatan prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. Perpusnas berharap, upaya tersebut mampu mendongkrak literasi masyarakat Indonesia yang masih minim.
Pegiat Literasi dan Pustaka Bergerak Indonesia, Nirwan Arsuka, menambahkan bahwa hal yang diperlukan dalam penguatan literasi adalah penguatan masyarakat madani dengan memperbanyak armada pustaka bergerak untuk menjangkau seluruh warga, sekaligus peningkatan jumlah dan mutu buku yang bisa diedarkan gratis ke seluruh penjuru Indonesia. &ldquo;Sembako bisa mengenyangkan masyarakat selama seminggu, tapi buku yang bermutu bisa mengenyangkan sekaligus membuat mereka kaya raya dan berdaulat seumur hidup,&rdquo; ujarnya.
Seminar Nasional Literasi dan Pembangunan Sosial-Ekonomi akan diselenggarakan di Kementerian PPN/Bappenas, Selasa, 27 Februari 2018. Seminar Nasional ini menghadirkan narasumber Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan, Bappenas Amich Alhumami, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, Direktur Program PerpuSeru-CCFI Erlyn Sulistyaningsih, dan Pegiat Pustaka Bergerak Nirwan Arsuka. &nbsp;
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Temu Media Seminar Nasional Literasi dan Pembangunan Sosio-Ekonomi : Bappenas Dukung Program Penguatan Literasi Perpusnas Dalam RKP 2019

Magetan, Jawa Timur - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terus berkomitmenÂ  memberikan stimulus bagi Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan infrastuktur pelayanan dasar untuk masyarakat, melalui pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang perpustakaan.
Tahun ini, Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu penerima bantuan DAK fisik subbidang perpustakaan senilai Rp 10 Miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk membangun Graha Pusat Literasi Kabupaten Magetan.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi komitmen Pemkab Magetan untuk mempersiapkan infrastuktur pelayanan dasar untuk masyarakat Magetan.
"Kami mengapresiasi upaya kebijakan Pemkab dan jajaran atas keberpihakannya terhadap masyarakat. Pembangunan Graha Pusat Literasi ini, saya kira ini menjadi sebuah hal yang menginspirasi," ungkap Syarif usai meresmikan secara langsung Graha Pusat Literasi Kabupaten Magetan pada Jumat, (17/12/2021).
Menurutnya, Pemkab perlu melakukan sinergi dan melibatkan komponen masyarakat untuk memanfaatkan Graha Pusat Literasi ini. "Ini untuk memastikan Kabupaten Magetan bertumbuh dengan ide-ide maupun gagasan baru, yang semua itu ilmunya ada di perpustakaan," lanjutnya.
Usai menerima beberapa buku karya Bupati Magetan Suprawoto, dengan judul Menjahit Mimpi Rakyat, Email Saka Jakarta, dan Sejarah Budaya Kabupaten Magetan, Syarif Bando meminta agar buku ini mesti didigitalisasi. Begitu juga buku-buku konten lokal yang ada di Magetan.
"Betapa dahsyatnya bila satu buku yang didigitalkan ini akan menembus jutaan kepala manusia dan menumbuhkan jutaan nilai kemanusiaan baru," ungkap dia.
Sementara itu, Bupati Magetan Suprawoto mengatakan, pembangunan Graha Pusat Literasi ini sebagai upaya untuk memajukan pendidikan, Sumber Daya Manusia (SDM), minat baca serta literasi dalam arti luas di Kabupaten Magetan.
Sebagai kabupaten yang memiliki APBD kecil dan tidak memiliki Perguruan Tinggi, Suprawoto merasa tidak mungkin menghadirkan para ahli maupun guru besar datang ke Magetan. Menurutnya itu hanya mimpi.
"Tetapi mimpi itu dapat menjadi kenyataan karena Perpusnas. Kita tidak mungkin mendatangkan ahli, tetapi karya-karya (buku) yang hebat itulah masyarakat dapat mengaksesnya di perpustakaan," kata Suprawoto.
Graha Pusat Literasi ini akan menjadi pusat literasi dalam arti yang luas, tidak hanya sekadar minat baca dan menulis saja. Gedung ini pun dapat digunakan oleh siapa saja, tidak terbatas oleh masyarakat Magetan.
Suprawoto menyampaikan, dengan kemudahan akses perpustakaan yang ada diharapkan dapat menghasilkan karya-karya hebat. Terlebih Perpusnas telah mendigitalisasi lebih dari 600.000 judul buku, serta tersedianya jurnal ilmiah.
Â 
"Jadi kita bisa menulis, belajar dari berbagai pengetahuan disini. Tidak ada alasan untuk tidak berkarya karena tidak ada akses," ungkapnya.
Selain itu, Graha Pusat Literasi juga dapat dimanfaatkan sebagai wisata literasi bagi anak-anak sekolah. Karena, wisata tidak harus dimaknai dengan wisata alam.
"Kami ingin merubah itu, bahwa kita bisa berwisata tapi memberikan value added. Anak-anak ketika liburan sekolah bisa datang kesini lalu pulang dari sini mereka dapat membuat cerpen, puisi ataupun geguritan," terangnya.
Suprawoto meyakini kehadiran Graha Pusat Literasi dapat memberikan dampak bagi masyarakat Kabupaten Magetan, dan menginspirasi daerah lainnya.
"Saya mengajak masyarakat dan pegiat literasi untuk manfaatkan tempat ini, buat program yang bagus agar masyarakat datang bisa belajar, dan sharing ilmu. Atas nama masyarakat Magetan saya mengucapkan terima kasih untuk Perpusnas," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando didampingi Bupati Magetan Suprawoto beserta jajaran berkesempatan mengunjungi Pojok Baca Digital (Pocadi) di Mall Pelayanan Pubik Kabupaten Magetan (eks Pasar Baru). Pocadi merupakan bantuan dari Perpusnas.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Eka Purniawati

Kepala Perpusnas Resmikan Graha Pusat Literasi Kabupaten Magetan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Kedutaan Besar Republik Kolombia menyerahkan koleksi &ldquo;Karya Penulis Wanita dari Kolombia&rdquo; kepada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Jumat (16/12/2022).
Koleksi yang berjumlah 19 (sembilan belas) karya berbahasa Spanyol tersebut diserahkan langsung oleh Charge d&rsquo;Affaires a.i., Tatiana Rodriguez kepada Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando. Tatiana berharap agar kiranya kesembilan belas karya itu dapat menjadi bagian koleksi Perpusnas, sekaligus mengenalkan budaya Kolombia kepada masyarakat Indonesia.
&ldquo;Ini menjadi kehormatan bagi kami karena Perpusnas telah dengan senang hati menerima koleksi buku tersebut,&rdquo; ungkapnya.
Syarif Bando menanggapi bahwa Perpusnas dalam hal ini telah mendapatkan harta berharga dari Kolombia. Dia juga menyampaikan Perpusnas sedang membangun kolaborasi dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Untuk itu, dia mengundang Kolombia untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pameran di Perpusnas.
&ldquo;Koleksi ini nantinya akan ditempatkan di lantai 24 bersama dengan koleksi dari negara lain. Selain itu, Perpusnas juga akan memfasilitasi pameran budaya Kolombia secara gratis,&rdquo; ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Cultural Affairs, Nicolas Montoya, menginfokan bahwa Kedutaan Besar Republik Kolombia memiliki rencana untuk mengadakan kegiatan bertajuk Colombian Female Writer pada Oktober 2023 dan dia berharap kelak dapat menjadwalkan para penulis tersebut untuk datang ke Perpusnas.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Andri Tri Kurnia

Perpusnas Terima Harta Berharga dari Kolombia

Hernandono, MLS., MA., Kepala Perpustakaan Nasional RepubIik Indonesia periode 1998â€”2001, tutup usia pada Sabtu, 30 Oktober 2021, di Jakarta, pukul 20.05 WIB. Jenazah almarhum diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Dermaga Indah III Nomor 4,Â  RT 08 RW 26,Â  Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur ke Pemakaman Umum Tanah Kusir Kebayoran Lama, pada Minggu 31 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.
Hernandono yang lahir di Purwokerto, 17 Maret 1941, selama hidupnya berkarir dalam bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Hernandono berasal dari keluarga guru seperti kakek buyutnya, Kartowirono. Juga kakeknya, Kromoatmodjo di Purwokerto. Ayahnya, Soedjono Kartowirono, adalah seorang Referendaris, sebuah jabatan pada masa kolonial Belanda yang secara fungsi tidak jauh berbeda dengan jabatan pustakawan saat ini.
Pada tahun 1960, setelah menyelesaikan SMA di Semarang, Hernandono meneruskan sekolah di Sekolah Perpustakaan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu kampusnya berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat. Sekolah ini merupakan cikal-cakal Jurusan Ilmu Perpustakaan, Universitas Indonesia (UI), yang beberapa tahun pernah berlokasi di kampus IKIP (sekarang Universitas Negeri Jakarta) Rawamangun, dan terakhir pindah ke kampus Depok.
Pada bulan Juli 1963, Hernandono lulus Sarjana Muda (BA) Ilmu Perpustakaan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UI. Karena Kepala Sekolah Perpustakaan, waktu itu ialah Murtini S. Pendit, melihat bakatnya dalam menulis indah, maka selama beberapa tahun ajaran ia diminta untuk membantu menulis ijazah.
J.N.B. Tairas, salah satu dosen waktu itu, menganjurkan Hernandono untuk melamar pekerjaan di Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (kini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), yang saat itu memerlukan pustakawan. Anjuran ini dituruti Hernandono dengan mengawali karirnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaÂ  (PDIN-LIPI), sejak 1 Oktober 1963. Hernandono kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 1 Mei 1965.
Hernandono menikah dengan Nunuk Susmiyati tanggal 2 Maret 1969. Pasangan ini dikaruniai empat orang putra dan putri yakni, Anggraini Setyasari, Kamaratih Ditasari, Wiratna Tritawirasta dan Randana Amretawira (Almarhum).
Jabatan struktural Hernandono dimulai sejak dipercaya menjadi Pejabat Sementara Sekretaris PDIN-LIPI, pada 1 Juni 1973 dan kemudian ditetapkan sebagai Sekretaris PDIN-LIPI pada 1 Oktober 1974. Pada 25 Agustus 1977 Hernandono kemudian dilantik sebagai Asisten Direktur Urusan Perpustakaan PDIN-LIPI.
Pada tahun 1977 Hernandono melanjutkan pendidikan S2 dan meraih gelar Master of Library Studies (MLS), dari Loughborough University of Technology, Inggris. Tidak hanya berhenti di situ, Hernandono ingin melanjutkan menempuh pendidikan S3, pada tahun 1983. Namun, hanya berhasil hingga meraih gelar Master of Arts on International Studies (MA), dari University of Denver, Amerika Serikat.
Jabatan Hernandono kemudian beralih menjadi Kepala Bidang Pengembangan Informasi Ilmiah mulai 17 Januari 1987, ketika PDIN-LIPI berubah nama menjadi PDII-LIPI (Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Di PDII-LIPI karir terakhirnya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha sejak ditetapkan pada 10 November 1988.
Dari PDII-LIPI karir Hernandono berpindah ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas), ketika diminta oleh Kepala Perpusnas saat itu, Mastini Hardjoprakoso, MLIS., untuk menjadi Kepala Direktorat Pengembangan Tenaga dan Kerjasama Perpustakaan, pada 4 Agustus 1990. Pada tahun 1997, Hernandono berkesempatan mengikuti Pelatihan Kedinasan/Kepemimpinan SPATI-LAN Angkatan I.
Pengembangan organisasi pada Perpusnas membuka peluang bagi Hernandono naik menjadi Deputi Bidang Pembinaan Perpustakaan, sejak 5 Mei 1998. Di Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) ini puncak karir Hernandono adalah ketika dilantik sebagai Kepala Perpusnas pada 31 Agustus 1998 menggantikan Mastini Hardjoprakoso, MLIS.
Pada masa kepemimpinan Hernandono, kelembagaan Perpusnas berkembang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50Â  Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional RI. Di mana Perpusnas terdiri dari Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi yang membawahi Pusat Deposit dan Pengembangan Bahan Pustaka, Pusat Layanan Informasi dan Deputi Pembinaan membawahi Pusat Perencanaan Umum dan Penganggaran, Pusat Pembinaan SDM dan Pusat Pembinaan Sistem Perpustakaan.
Perpustakaan Nasional memiliki 27 organisasi vertikal di daerah provinsi dengan nama Perpustakaan Nasional Provinsi.Â  Pada masa ini Perpustakaan Nasional berperan sebagai focal point pusat Jejaring Perpustakaan Bidang Ilmu Sosial dan Humaniora (JIBIS-Humaniora) yang beranggotakaan perpustakaan-perpustakaan yang memiliki koleksi dominan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora di Indonesia.Â 
Pada masa kepemimpinan Hernandono, MLS., MA., pula, Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah resmi digulirkan. Dampaknya 27 Perpustakaan Nasional Provinsi tidak lagi menjadi bagian dari organisasi vertikal Perpustakaan Nasional RI, namun menjadi Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
Secara organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional mengalami perubahan berdasar Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional RI terdiri dari Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi yang membawahi Pusat Deposit Bahan Pustaka, Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi dan Pusat Preservasi. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan membawahi Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Pusat Pelatihan Sumber Daya Perpustakaan dan Pusat Pengembangan Pustakawan.
PadaÂ  masa ini Perpustakaan Nasional mengalami pengembangan organisasi lagi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional, selain Kedeputian sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden sebelumnya ditambah dengan Sekretariat Utama yang membawahi Biro Hukum dan Biro Umum.Â 
Karir Hernandono bergeser dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional ketika ditetapkan menjadi Pustakawan Ahli Utama tanggal 27 Maret 2001. Di samping tugasnya sebagai Pustakawan Ahli Utama, Hernandono ditunjuk sebagaiÂ Wakil Ketua Tim Penilai Tingkat Pusat Jabatan Fungsional Pustakawan, sejak tahun 2002 hingga 2006. Hernandono, MLS. MA., setelah 43 tahun malang melintang di dunia perpustakaan, dokumentasi dan informasi mengakhiri tugas padaÂ  17 Maret 2006, dengan Pangkat Pembina Utama/IVe.
Selama karirnya yang panjang Hernandono meraih sejumlah penghargaan dari Pemerintah RI. Di antaranya Pustakawan Teladan Tingkat Nasional tahun 1990, Satyalencana Karya Satya XX Tahun pada 1991, Satyalencana Karya Satya XXX Tahun pada 1996. Beliau juga sempat menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (PP-IPI) pada periode 1995--1998. Pada kurun waktu 1977 hingga tahun 1997 Hernandono, MLS. MA., juga mentarnsformasikan pengetahuan dan pengalamannya di Jurusan Ilmu Perpustakaan, Universitas Indonesia sebagai Pengajar Tidak Tetap.
â€œSelamat Jalan Pak Hernandonoâ€. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahummaghfirlahu warkhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma latakhrimna ajrohu wala taftinna ba'dahu waghfirlana walahu. Aamiin.
Â 
Jakarta, 31 Oktober 2021 (JS)

OBITUARI, Hernandono, MLS., MA. Kepala Perpustakaan Nasional RI Kedua Tutup Usia

Salemba, Jakarta - Biro SDM dan Umum serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) bekerjasama untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perpusnas melalui konferensi video dari aplikasi Zoom, Rabu (10/7). Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini dilakukan mengingat banyaknya kompleksitas permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan penyempurnaan terhadap aturan-aturan yang pernah ada sebelumnya dengan diikuti beberapa peraturan LKPP sebagai turunannya. Dengan adanya regulasi tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah menunjukkan keseriusan untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara transparan, akuntabel dan profesional agar penggunaan keuangan negara dapat berjalan lebih efektif, efisien dan akuntabel. Â 
Dalam arahannya Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, kompeten, dan handal. Diharapkan, bimtek ini dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga kualitas dari seluruh aktivitas pekerjaan yang ada di Perpusnas dapat meningkat.
â€œSDM di bagian pengadaan harus mengerti dan memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memahami semua spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan, tentu saja sebelumnya harus diawali dengan membaca peraturan yang ada. Harapan saya di tahun 2021 nanti 70% ASN bisa memahami bagaimana mengidentifikasi seluruh kebutuhan barang/jasa, memahami mekanisme pengadaan, hingga serah terimanya,â€ terang Syarif Bando.
Dijelaskan oleh Koordinator Pendidikan dan Pelatihan LKPP, Hardi Afriansyah, selaku narasumber bahwa tujuan dari pengadaan barang/jasa terdiri dari beberapa hal, antara lain (1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyelia, (2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, (3) Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, (4) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional, (5) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, (6) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, (7) Mendorong pemerataan ekonomi, (8) Mendorong pengadaan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Hardi menambahkan bahwa prinsip pengadaan barang/jasa harus bersifat efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. â€œPrinsip pengadaan barang/jasa berlaku universal dan harus bisa mewarnai langkah gerak dalam proses pengadaan barang/jasa pada setiap instansi,â€ tuturnya.
Reporter: Basma Sartika

Kepala Perpustakaan Nasional RI: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Harus Profesional, Kompeten, dan Handal

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Bulan September selalu diperingati sebagai Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan. Perpusnas Expo 2019 adalah momen perpustakaan berbagi pengetahuan karena semakin banyak yang memanfaatkan ilmu, maka akan timbul kreatifitas dan inovasi. Pengetahuan berkembang amat cepat. Agar tetap relevan dengan perkembangan jaman perpustakaan harus bertransformasi.
"Jangan hanya manage collection tapi juga manage knowledge," jelas Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat membuka Perpusnas Expo 2019 di fasilitas layanan perpustakaan nasional di jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Kamis, (5/9).Â  Perpustakaan adalah harta karun ilmu pengetahuan. Dan sejatinya ilmu pengetahuan akan abadi jika terus disampaikan. Sejalan dengan tema Perpusnas Expo 2019 yang mengambil tema Berbagi Pengetahuan Untuk kesejahteraan.
Pada kesempatan yang sama, Perpusnas bersama PT Pos dan PT Peruri meluncurkan perangko seri Naskah Kuno Nusantara. Seri Naskah Kuno yang dipilih adalah naskah yang sudah masuk kategori memori of the world (MOW), yakni I La Galigo, Babad Dipanegara, Cerita Panji, dan Negara Kretagama. Selain itu, pada kesempatan yang sama melakukan penandatanganan kerja sama (MOU) dengan sembilan instansi dan perguruan tinggi.
Perpusnas Expo 2019 menghadirkan beragam kegiatan edukasi mulai dari pemutaran film, talskhow city scape dan fun science, workshop film disabilitas, fotografi smartphone, video editing untuk media sosial, vlog, joke writing, kewirausahaan kopi, penulisan aksara Jawa-unicode, festival cerita Nusantara, peluncuran buku Perpusnas ikon peradaban, hypno writing, lomba menggambar, orasi ilmiah pustakawan, diskusi tentang hak cipta, seminar pengenalan drone, dan perpustakaan untuk milenial.
Perpusnas Expo 2019 berlangsung di fasilitas layanan Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11 Kamis, dari tanggal 5-22 September dan terbuka untuk umum dan gratis.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Perpusnas Expo 2019, Berbagi Pengetahuan Untuk Kesejahteraan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Rumusan Pancasila merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memuat lima prinsip soal ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Perpustakaan Nasional secara gamblang akan membantu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menginternalisasi ajaran Pancasila dan pemikiran Soekarno.
"Internalisasi pemikiran bung Karno bahkan sudah kami lakukan ke berbagai penjuru tanah air," imbuh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando saat memberikan sambutan pembuka pada Diskusi Kelompok Terpumpum (FGD) perumusan strategi dan perencanaan pembangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan inovasi berdasarkan haluan ideologi Pancasila di lantai 4 Fasilitas Layanan Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan No 11, Jakarta, pada Senin, (24/2).
Secara khusus, tambah Syarif Bando, Perpusnas telah mengoleksi tidak kurang dari 16 ribu koleksi tentang Pancasila dan bung Karno. Dan 6.841 diantaranya sudah digitalisasi. "Di UPT Bung Karno sedikitnya menyimpan 2.838 koleksi judul yang terkait dengan Soekarno," tambah Kepala Perpusnas.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd. Radityo

Berita

Perpusnas Siap Bantu Internalisasi Idiologi Pancasila BPIP