Cikarang, Jawa Barat - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melakukan pemusnahan arsip sebanyak 4.148 arsip dalam 33 boks. Arsip yang dimusnahkan sudah hanis jangka waktu penyimpanan atau retensi arsipnya.
Pemusnahan arsip dilakukan sesuai dengan daftar arsip musnah yang disetujui oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dengan dasar Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana menyampaikan, kegiatan pemusnahan ini sudah melalui tahapan kegiatan mulai dari penyampaian daftar arsip musnah ke ANRI. Kemudian arsip akan dinilai oleh tim dari ANRI untuk menentukan arsip tersebut memang layak untuk dimusnahkan.
"Pemusnahan arsip ini dilakukan untuk arsip yang sudah tidak ada nilai guna untuk lembaga Perpusnas. Tentu saja arsip ini sudah melalui verifikasi dari tim ANRI," ungkapnya di sela-sela Pemusnahan Arsip Perpusnas yang dilakukan di Gudang Pemusnahan PT Putraduta Buanasentosa, Rabu (18/1/2023).
Lebih lanjut dijelaskan, arsip yang dimusnahkan merupakan arsip fasilitatif dalam kurun waktu tahun 1990-2015. Kegiatan pemusnahan arsip pun telah rutin dilakukan oleh Perpusnas dimulai pada tahun 2019 hingga saat ini.
Selain untuk menjaga keamanan informasi yang dikandung dalam arsip dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, pemusnahan arsip juga mendukung upaya melestarikan alam atau go green.
"Karena hasil kertas ini akan didaur ulang dan akan dimanfaatkan untuk kita kembali," lanjutnya.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Andri TK

Sebanyak 4.148 Arsip Perpusnas Dimusnahkan

Jakarta - Wujud pembinaan dan pengawasan terhadap semua jenis perpustakaan terimplementasikan melalui kegiatan akreditasi perpustakaan.
&nbsp;
Sebagai pembina perpustakaan di Indonesia salah satu tugas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yaitu mengembangkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Dalam hal ini, SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
&nbsp;
Demikian disampaikan Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto dalam sambutannya di apel pagi Senin (27/5/2024).
&nbsp;
&ldquo;Ada enam standar untuk semua jenis perpustakaan di indonesia yaitu standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan. Dalam perkembangannya penyelenggaraan perpustakaan selain mengacu pada keenam standar juga mengacu pada komponen inovasi dan kreativitas, komponen tingkat kegemaran membaca, dan komponen indeks pembangunan literasi masyarakat,&rdquo; papar Supriyanto.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;
Lebih lanjut, dia mengatakan akreditasi perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpusnas untuk menetapkan bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi SNP. Selain itu, akreditasi perpustakaan juga menjadi mandatori Perpusnas dalam penerapan regulasi tentang pemerintah daerah.
&nbsp;
&ldquo;Kehadiran akreditasi perpustakaan secara bertahap memberikan dampak meningkatkan kepercayaan masyarakat (pemustaka) terhadap kinerja perpustakaan. Perpustakaan yang terakreditasi dituntut memberikan layanan terbaik, layanan prima kepada pemustaka dan masyarakat. Akreditasi perpustakaan menjadi indikator kuat menuju perpustakaan berkualitas,&rdquo; ucap Supriyanto.
&nbsp;
Ciri-ciri perpustakaan berkualitas meliputi adanya pengakuan masyarakat, melalui kepuasan pemakai (survei), prestasi lembaga dan pustakawan (akreditasi, sertifikasi pustakawan, lomba, pengurus organisasi profesi), dan apresiasi masyarakat (tempat seminar, studi banding); peningkatan kinerja, melalui peningkatan transaksi kunjungan perpustakaan, peningkatan transaksi peminjaman buku, dan peningkatan transaksi akses informasi baik manual maupun elektronik; konsistensi perpustakaan, melalui kegiatan perpustakaan berkembang, anggaran perpustakaan berkembang, organisasi perpustakaan berkembang, dan sumber daya perpustakaan berkembang. 
&nbsp;
Perpusnas selalu mendorong pengelola perpustakaan menuju perpustakaan berkualitas melalui penguatan kelembagaan (pusat perpustakaan), regulasi lembaga induk (pendirian, kebijakan), peningkatan kontribusi perpustakaan dalam kinerja lembaga induk (akreditasi, sertifikasi) serta pengakuan profesi pustakawan oleh lembaga induk (formasi, kepala perpustakaan, anggaran).
&nbsp;
Pada kesempatan yang sama, Supriyanto juga menegaskan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu bertransformasi menuju perpustakaan yang berkualitas. Transformasi perpustakaan minimal menyentuh pada transformasi digital untuk menciptakan ekosistem digital (layanan digital, konten digital, konten kreatif), transformasi layanan menuju perpustakaan sebagai pusat aktivitas masyarakat (kenyamanan, jemput bola, diversifikasi layanan, silang layan, layanan ekstensi), serta transformasi inklusi sosial (dampak perpustakaan, manfaat ekonomi, pengetahuan, dan keterampilan).
&nbsp;
&ldquo;Akreditasi perpustakaan merupakan salah satu sarana pemerintah pusat untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah. Di era otonomi daerah wewenang pemerintah daerah begitu besar terhadap penyelenggaraan pemerintah. Untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan khususnya pelayanan masyarakat, maka pemerintah pusat menggunakan sarana akreditasi atau penilaian kesesuaian terhadap standar dalam melakukan kontrol pelaksanaan pemerintah daerah. Akreditasi perpustakaan juga memastikan bahwa pemerintah pusat hadir dalam setiap penyelenggaraan perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Ranny Kusumawardhani

Kegiatan Akreditasi Perpustakaan Terapkan Standar Nasional Perpustakaan

Salemba, Jakarta - Dalam rangkaian HUT Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar Sosialisasi Standard Nasional Indonesia (SNI) dalam konteks standarisasi bidang perpustakaan di Indonesia secara daring, Selasa (23/5/2023)
Kegiatan ini menghadirkan dua nara sumber, yaitu Agus Rifai PhD dari Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah selaku Anggota Komisi Teknis 01/01 Badan Standarisasi Nasional dan Ir. Abdul Rachman Saleh selaku Pustakawan utama di Institut Pertanian Bogor (IPB).
&ldquo;Dalam konteks standarisasi bidang perpustakaan di Indonesia, SNI ISO 9707:2008 menjadi acuan penting bagi perpustakaan dalam menjaga dan melestarikan koleksi mereka agar tetap terjaga dengan baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama&rdquo;, ungkap Agus.
Penting untuk berkoordinasi dengan BPN atau instansi terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan terkini mengenai penilaian kualitas untuk perpustakaan nasional di Indonesia.
Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipahami dalam konteks standarisasi SNI ISO 9707:2008 di perpustakaan di Indonesia, yaitu Konservasi Bahan Pustaka, Standar ini memberikan panduan tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi bahan pustaka dari kerusakan fisik, artinya perpustakaan di Indonesia perlu memahami dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam konservasi bahan pustaka mereka sesuai dengan standar ini. 
Penggunaan Bahan Pustaka yang Tahan Lama, SNI ISO 9707:2008 juga mengarahkan perpustakaan untuk menggunakan bahan pustaka yang tahan lama dan berkualitas tinggi. Artinya dengan menggunakan bahan pustaka yang tahan lama, perpustakaan dapat memastikan bahwa koleksi mereka tetap dapat digunakan oleh generasi mendatang.
Penyimpanan dan Penanganan yang Tepat untuk bahan pustaka.&nbsp; Dan Perencanaan Bencana dan Pemulihan Darurat untuk perpustakaan, SNI ISO 9707:2008, artinya perpustakaan di Indonesia perlu memiliki rencana yang komprehensif untuk mengatasi situasi darurat yang dapat membahayakan koleksi mereka.
Dalam rangka menerapkan standar ini, perpustakaan di Indonesia dapat bekerja sama dengan Badan Perpustakaan Nasional (BPN) atau lembaga terkait lainnya untuk mendapatkan panduan dan pelatihan yang diperlukan. Penting bagi perpustakaan untuk memahami pentingnya standarisasi dalam perlindungan bahan pustaka agar dapat menjaga dan melestarikan koleksi mereka dengan baik, memastikan ketersediaan sumber pengetahuan yang berkualitas bagi masyarakat sekarang dan di masa depan.
Sementara Abdul Rachman Saleh dalam paparannya menjelaskan tentang SNI - ISO 21248:2019 dalam konteks perpustakaan.
&ldquo;Dalam konteks perpustakaan, sosialisasi SNI - ISO 21248:2019 perpustakaan juga dapat menerapkan standar yang relevan untuk meningkatkan kualitas layanan dan operasionalnya. Dalam konteks perpustakaan penting untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan oleh perpustakaan kepada pengguna. Dengan standar ini, perpustakaan dapat mengukur dan meningkatkan kinerjanya secara sistematis untuk mencapai tujuan strategis dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna&rdquo;, timpalnya.
Acara ditutup dengan clossing statement oleh kedua nara sumber.&nbsp; &ldquo;Bahwa teruslah berinovasi dalam memajukan perpustakaan&rdquo;, ucap Abdul Rachman, kemudian Agus Rifai menyampaikan &ldquo;bahwa bagaimana pentingnya standar dalam memajukan perpustakaan di Indonesia dan saya yakin dengan respon teman-teman pada hari ini yang cukup luar biasa semangat, mari kita bangun perpustakaan indonesia ini dengan penuh semangat kedepan&rdquo;, pungkasnya.
Reportase : Herwin Saswita
Dokumentasi : Herwin Saswita

Perpusnas Selenggarakan Sosialisasi Standard Nasional Indonesia

Senayan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mendapat apresiasi atas sejumlah capaian prestasi yang diterima pada tahun 2021.
Diantaranya, Perpusnas meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut, Nilai Kerja Anggaran (NKA) dengan predikat sangat baik 93,18 serta capaian realisasi 98,95 persen dari pagu APBN TA 2021.
"Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh capaian yang telah diraih oleh Perpusnas. Kami mendorong Perpusnas untuk lebih meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian prestasi tersebut," kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda tunggal Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Atas capaiannya tersebut, Syaiful Huda mengaku Perpusnas perlu dibantu dalam hal peningkatan anggaran. "Karena capaiannya ini perlu dibantu sebanyak-banyaknya, karena ini sudah teruji artinya ini capaian realisasi 98,95 sudah diatas rata-rata nasional," lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan, Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sosial, Sakinah Aljufri mendukung agar anggaran Perpusnas dapat meningkat.
"Anggarannya sudah kecil, kena refocusing lagi. Harapannya di tahun 2023 anggaran Perpusnas bisa lebih ditingkatkan lagi," ujarnya.
Di sisi lain, Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rano Karno mendorong Perpusnas untuk memperkuat tata kelola pustakawan daerah.
"Perpustakaan ini tidak ada artinya kalau pustakawannya sedikit, berapa jumlah pustakawan kita saat ini? Tidak akan pernah hebat perpustakaan tanpa pustakawan di dalamnya," ungkap Rano.
Legislator Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mujahidin menyatakan pihaknya mendukung penuh pengadaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pustakawan. Pihaknya juga berharap Perpusnas juga dapat bersinergi dengan kementerian lainnya dalam peningkatan budaya literasi.
Terkait laporan keuangan, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, anggaran Perpusnas terkena refocusing sebanyak empat kali di tahun 2021 karena pandemi Covid-19. Total refocusing senilai Rp 110 Miliar atau 16,32 persen dari pagu awal sebesar Rp 675.539.800.000,00. Sedangkan, realisasi anggaran Perpusnas tahun 2021 mencapai 98,95 persen. Dengan realisasi sebesar Rp 559 Miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 565 Miliar.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi X yang telah mendukung Perpusnas selama ini, sehingga program Perpusnas dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Perpusnas juga telah mendapatkan predikat WTP sebanyak enam kali berturut-turut," ungkap Syarif.
Dalam kesempatan itu, Syarif mengatakan, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Terutama dari segi anggaran yang sangat terbatas, jumlah pustakawan yang masih minim, serta kemampuan memfasilitasi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih sangat terbatas.
"Untuk itu kami laporkan juga bahwa di tahun 2023, Perpusnas berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut dalam hal distribusi buku. Dengan kerja sama ini, bahan bacaan dapat didistribusikan menggunakan fasilitas kapal laut. Sehingga harapannya dapat menjangkau sampai daerah 3T," jelasnya.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Komisi X DPR RI Puji Kinerja Perpusnas

Salemba, Jakarta â€“ Sebagai salah satu upaya melestarikan naskah kuno, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh saat ini tengah menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Badan Legislasi Aceh melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk melakukan konsultasi penyusunan perda.
Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Azhar Abdurrahman menyampaikan, penyusunan perda penyelenggaraan perpustakaan masuk dalam program legislasi tahun 2022. Peraturan yang telah disusun ini ingin dikonsultasikan dengan pihak Perpusnas agar ada kesesuaian.
"Kunjungan ini kami lakukan untuk konsultasi terhadap rancangan perda yang telah kami susun. Karena kami pun perlu mengadopsi peraturan yang ada di pusat maupun di daerah yang sudah ada perdanya, agar ada kesesuaian," ungkap Azhar saat melakukan kunjungan kerja, Senin (6/6/2022).
Azhar berharap, dengan adanya perda ini nantinya Provinsi Aceh mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dalam hal bantuan untuk perpustakaan.
"Kami harap nantinya ke depan Provinsi Aceh mendapat perhatian dari pusat. Dengan adanya perda bagaimana mengakomodir berbagai bantuan seperti DAK ke daerah kabupaten/kota yang belum dapat," lanjutnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/686WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.24.jpeg" border="0" width="689" height="459" />
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Bardan Sahidi menjelaskan, banyaknya naskah kuno di wilayah Aceh maka dalam perda tersebut juga mengatur tentang kepemilikan naskah kuno. Mengingat sebagian besar banyak naskah kuno yang disimpan oleh warga.
"Bagaimana agar kepemilikan naskah kuno itu menjadi milik pemerintah setelah adanya ganti rugi. Maka kami disini ingin menanyakan ketentuan lebih lanjut terkait norma, standar, maupun prosedur. Ini sebagai upaya pelestarian naskah kuno yang kita miliki," jelasnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edi Yandra mengatakan, dalam raperda yang telah disusun ada dominan terhadap konten lokal. Di salah satu pasalnya mengatur perpustakaan harus menyediakan buku koleksi dengan tema Islam.
Tak hanya itu, naskah kuno juga diatur dalam raperda. Dikatakan, berdasarkan data di Perpusnas, ada sebanyak 8 ribu naskah kuno di Aceh. Dengan kerja sama dengan Perpusnas, saat ini ada sebanyak 122 naskah kuno yang telah didigitalkan.
"Dengan adanya perda ini nantinya menjadi langkah kami agar naskah kuno yang ada di Aceh menjadi koleksi Perpusda. Bahkan tahun ini kami akan menyiapkan aplikais pencarian naskah kuno di Aceh dan arsip sejarah," terangnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/515WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.30.jpeg" border="0" width="699" height="466" />
Sementara itu, Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto mengatakan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpusnas berfungsi sebagai perpustakaan pembina. Perpusnas juga bertanggung jawab untuk melestarikan hasil budaya bangsa, salah satunya naskah kuno.
Dijelaskan, berdasarkan data Perpusnas ada sebanyak 53 perda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Dengan rincian, tingkat provinsi terdapat 10 perda, 32 perda di tingkat kabupaten, dan 11 perda di tingkat kota.
"Kami berharap raperda yang telah disusun ini segera disahkan menjadi perda. Dan kami berharap Pemda memiliki program pelestarian sekaligus konservasi naskah kuno. Mengingat banyaknya naskah kuno yang ada di Aceh," tuturnya.
 Reportase: Wara Merdeka Fotografer: Prakas Agrestian
Â

Upaya Lestarikan Naskah Kuno, Baleg DPR Aceh Susun Perda

Deli Serdang, Sumatera Utara- Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang yang baru, diresmikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando bersama Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan pada Jumat (11/2/2022).
Ashari mengatakan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak atas bantuan pembangunan perpustakaan yang sekaligus juga akan dibuka setelah tutup sejak 2021 akibat pandemi Covid19.
â€œSaya ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak, khususnya Bapak Presiden RI, tidak hanya karena bangunan yang dibiayai oleh APBN tapi lebih dari itu karena pokok-pokok pikiran beliau, keinginan beliau untuk mewujudkan manusia yang cerdas. Yang salah satu upayanya dilakukan melalui ketersediaan berbagai fasilitas. Dan perpustakaan merupakan salah satu fasilitas yang paling penting,â€ ungkapnya.
Hal tersebut menurut Anshari dikarenakan tidak hanya masyarakat dalam usia pendidikan formal yang bisa mendapatkan akses berbagai informasi melalui perpustakaan. â€œSemua pihak, bahkan ibu rumah tangga, anak-anak, atau bahkan pekerja-pekerja yang punya waktu luang untuk belajar dan membaca bisa memanfaatkan ini,â€ pungkasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan dengan diresmikannya gedung layanan perpustakaan ini merupakan awal kebijakan Pemerintah Deli Serdang untuk mengundang seluruh masyarakat menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar terbuka.
Syarif menghimbau agar perpustakaan daerah dapat menyiapkan buku-buku ilmu terapan dan life skill serta buku digital agar masyarakat mendapatkan akses untuk meningkatkan taraf hidupnya. Perpustakaan tidak boleh lagi eksklusif namun inklusif sehingga dapat menjangkau masyarakat marginal yang jumlahnya sangat besar.
â€œApakah harus masuk lagi S2-S3 bagi orang yang sudah berkeluarga? Tidak mungkin. Tapi ada buku-buku ilmu terapan. Yang paling relevan itu. Dan inilah yang menjadi pekerjaan besar. Pesan saya, adakan buku-buku ilmu terapan untuk masyarakat dengan dibantu para pegiat literasi,â€ tegasnya.
Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan yang juga turut hadir mengatakan merasa bangga atas peresmian gedung perpustakaan Deli Serdang. Menurutnya Deli Serdang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan perlu membangun sumber daya manusia. Dengan begitu sumber daya alam yang ada itu dapat dijadikan produk-produk yang mampu memberikan dampak sosial kesejahteraan bagi masyarakatnya.
â€œSaya akui Bapak Syarif Bando dan seluruh jajarannya itu cepat dan gesit untuk beradaptasi. Saya harap perpustakaan Deli Serdang juga betul-betul bisa melahirkan inovasi sehingga menjadikan perpustakaan sebagai tempat orang untuk menggali ilmu. Harus mampu melahirkan berbagai kegiatan yang membuat gedung ini sebagai sarana untuk rekreasi sambil belajar,â€ tuturnya.
Sofyan juga berkomitmen untuk terus mendukung Perpusnas melakukan kegiatan yang sama di berbagai daerah lain. â€œSaya akan terus berjuang supaya tahun 2023 nanti anggaran Perpusnas harus 1 triliun,â€ imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Deli Serdang Periode 2022-2024, Yunita Siregar dan penandatanganan nota kesepakatan dan kesepahaman bersama antara Perpusnas dengan Pemerintah Kab. Deli Serdang, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Simalungun, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, dan Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam.Â  
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Ahmad Kemal N.

Kepala Perpusnas Resmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kab. Deli Serdang

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Kedutaan Besar Republik Kolombia menyerahkan koleksi &ldquo;Karya Penulis Wanita dari Kolombia&rdquo; kepada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Jumat (16/12/2022).
Koleksi yang berjumlah 19 (sembilan belas) karya berbahasa Spanyol tersebut diserahkan langsung oleh Charge d&rsquo;Affaires a.i., Tatiana Rodriguez kepada Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando. Tatiana berharap agar kiranya kesembilan belas karya itu dapat menjadi bagian koleksi Perpusnas, sekaligus mengenalkan budaya Kolombia kepada masyarakat Indonesia.
&ldquo;Ini menjadi kehormatan bagi kami karena Perpusnas telah dengan senang hati menerima koleksi buku tersebut,&rdquo; ungkapnya.
Syarif Bando menanggapi bahwa Perpusnas dalam hal ini telah mendapatkan harta berharga dari Kolombia. Dia juga menyampaikan Perpusnas sedang membangun kolaborasi dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Untuk itu, dia mengundang Kolombia untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pameran di Perpusnas.
&ldquo;Koleksi ini nantinya akan ditempatkan di lantai 24 bersama dengan koleksi dari negara lain. Selain itu, Perpusnas juga akan memfasilitasi pameran budaya Kolombia secara gratis,&rdquo; ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Cultural Affairs, Nicolas Montoya, menginfokan bahwa Kedutaan Besar Republik Kolombia memiliki rencana untuk mengadakan kegiatan bertajuk Colombian Female Writer pada Oktober 2023 dan dia berharap kelak dapat menjadwalkan para penulis tersebut untuk datang ke Perpusnas.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Andri Tri Kurnia

Berita

Perpusnas Terima Harta Berharga dari Kolombia