Jakartaâ€”Perpustakaan yang terorganisir dengan baik dan sistematis akan memudahkan penggunanya dalam proses belajar mengajar. Karena fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang baik dan memadai merupakan salah satu kunci dalam kemajuan bidang pendidikan. Ini sesuai dengan peran perpustakaan sebagai pusat informasi, pusat inovasi, dan sumber belajar.
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Irjen. Pol. Yazid Fanani menyatakan sebagai pusat informasi, perpustakaan menyediakan informasi yang diperlukan melalui koleksi buku baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai pusat inovasi, perpustakaan berkembang menjadi persemaian bagi bertumbuhnya gagasan dan ide kreatif untuk menciptakan karya yang bermanfaat bagi orang. Pada akhirnya, karya tersebut akan dibaca dan digunakan oleh orang lain.
"Sebagai sumber belajar merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar mengajar bagi siswa dan para pendidik," jelasnya saat menjadi narasumber dalam webinar â€œPenguatan Budaya Literasi melalui Inovasi Layanan Perpustakaan Berbasis Digital untuk Mewujudkan SDM Unggulâ€ yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI pada Kamis (4/2/2021). Pada kesempatan tersebut, STIK juga meluncurkan perpustakaan digital e-library STIK.
Karenanya, menurut Yazid, pengembangan perpustakaan digital menjadi penting dan harus dilakukan. Perpustakaan digital yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi akan memberi manfaat besar dibandingkan dengan perpustakaan konvensional. Menurutnya, ada empat kelebihan perpustakaan digital yakni hemat ruangan, bisa diakses ganda atau multiple, koleksinya bisa berbentuk multimedia, dan tidak dibatasi ruang dan waktu (selama terhubung dengan jaringan internet). Perpustakaan digital milik STIK ini tersedia tidak hanya untuk civitas academica STIK, tapi juga masyarakat umum.
"Harapan saya dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, pemberdayaan perpustakaan digital di STIK ini akan semakin membawa nilai-nilai positif utamanya telah meningkatkan minat baca, dalam memudahkan memperoleh referensi pengetahuan, dan akhirnya akan membawa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang semakin semakin semakin berwawasan untuk mewujudkan sumber daya manusia Polri yang semakin maju menuju Indonesia unggul," ujarnya.
Sementara itu, Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala menjelaskan perpustakaan digital sangat bermanfaat untuk meningkatkan mutu akademik dan mutu administrasi akademik. Secara akademik, mahasiswa atau peneliti bisa menyitir bahan pustaka dari perpustakaan lain dan bisa mencari tahu topik penelitian yang paling mutakhir. â€œMeningkatkan mutu pengajaran di mana semua pengajar bisa mengakses kepustakaan mutakhir dan PTIK tidak hanya menjadi lembaga pencetak sarjana S1, S2, dan S3 bagi Polri, tapi juga bisa menjadi think tank bagi pembuatan kebijakan stratejik, bukan hanya bagi pimpinan Polri tapi juga pimpinan negara,â€ urai Guru Besar STIK tersebut.
Secara mutu administrasi akademik, perpustakaan digital akan memudahkan dalam mendeteksi plagiarisme, mudah dalam mendata kinerja peneliti, dan mudah mendata kinerja melalui aktivitas yang terekam dalam publikasi menyangkut lembaga atau individual. â€œDan dengan adanya digitalisasi, STIK-PTIK berpeluang menambah jumlah program studi, Jadi ketika ingin menambah program studi, back office-nya juga lebih bagus dong. Dalam hal ini, digitalisasi perpustakaan adalah jalan keluar,â€ ujarnya.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpusnas Deni Kurniadi menyatakan pihaknya terus mendukung penguatan perpustakaan yang berbasis digital. Melalui program unggulan Perpusnas, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, dan desa di Indonesia menerima bantuan pendampingan dan pelatihan sehingga masyarakat bisa mendapatkan peningkatan ekonomi. Di sini, perpustakaan menjadi ruang berbagi pengalaman untuk mencari informasi, berbagi pengalaman, belajar sesuai dengan kebutuhan, dan berlatih keterampilan. Dukungan diberikan melalui bantuan sarana prasarana.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â 
Â

Perpustakaan yang Memadai, Kunci Kemajuan Pendidikan

Pedoman umum ini ditujukan bagi pemerintah daerah sebagai acuan dalam melakukan kesiapsiagaanÂ menghadapi 2019-nCoV. Pedoman umum ini disusun dengan mengadopsi PanduanÂ Menghadapi Penyakit Virus Corona 2019 Model RRC yang dikeluarkan oleh Peopleâ€™sÂ Medical Publishing House serta disarikan dari berbagai sumber referensi lainnya.
 Semoga pedoman umum ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi para pemerintahÂ daerah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, kami sampaikanÂ terimakasih. kami berharap pedoman ini dapat dimanfaatkan dengan baik serta menjadiÂ acuan dalam kegiatan kesiapsiagaan.
Â 
Jakarta, Maret 2020 Kementerian Dalam Negeri
Â 
<a href="../webforms/uploads/BUKU_KEMENDAGRI.pdf" target="_blank" rel="noopener">Klik untuk unduh Pedoman</a>

Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah 

Buton, Sulawesi Tenggara - Untuk memajukan pendidikan di suatu daerah, salah satu yang harus ditingkatkan adalah perpustakaan.
Bupati Buton, Basiran, menyam paikan apresiasi atas terlaksananya pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Buton senilai Rp. 8.481.000.000 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2020.
Pembangunan gedung perpustakaan ini dinilai Basiran tidak hanya memiliki nilai pada sektor infrastruktur, melainkan juga sektor Sumber Daya Manusia (SDM) karena mampu meningkatkan kualitas SDM dengan ilmu pengetahuan.
&ldquo;Pengembangan perpustakaan daerah sangat penting untuk didorong karena menjadi pusat literasi yang mampu mendukung peningkatan kualitas SDM di wilayah Kabupaten Buton,&rdquo; ungkapnya.
Selain itu, Basiran juga menambahkan bahwa perpustakaan daerah sangat strategis untuk menjadi lokasi berkumpul warga dalam mencari bahan bacaan tentang life skill yang dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.
&ldquo;Harapannya yakni masyarakat mampu berani menghadapi masalah dalam hidup, sehingga secara proaktif dan kreatif dapat mencari solusi untuk mengatasinya,&rdquo; ucap Basiran.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi dalam sambutannya mengatakan bahwa pembangunan gedung perpustakaan tersebut merupakan capaian membanggakan yang menjadi salah satu tanda keseriusan yang ditunjukkan pemerintah daerah.
&ldquo;Ini menunjukkan bahwa DAK yang digelontorkan pemerintah pusat benar-benar bermanfaat dalam memacu dan memicu pertumbuhan kegemaran membaca serta pertumbuhan literasi masyarakat,&rdquo; jelas Deni.
Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, lanjut Deni, merupakan langkah yang strategis dan menjadi keniscayaan.
&ldquo;Hidup bangsa yang sejahtera hanya akan diwujudkan apabila setiap warga negara memiliki hidup yang cerdas,&rdquo; terang Deni.
Kecerdasan hidup individu didapat antara lain dengan peningkatan kemauan dan kemampuan belajar, sehingga dengan sendirinya kegiatan belajar menjadi kewajiban dasar bagi setiap manusia. Dalam upaya mendukung keberhasilan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kegiatan belajar warga negaranya.
&ldquo;Oleh sebab itu, tersedianya sarana belajar, termasuk tersedianya perpustakaan yang baik serta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk belajar adalah tanggung jawab mutlak pemerintah,&rdquo; pungkasnya.
Kegiatan Peresmian Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Buton yang diselenggarakan secara hibrida, Senin (12/12/2022) juga dirangkaian dengan Pengukuhan Deisy Natalia Rompas sebagai Bunda Literasi Kabupaten Buton dan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Perkuat Kualitas Pendidikan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando untuk membuka layanan perpustakaan pada Sabtu dan Minggu.
&ldquo;Buka Sabtu Minggu segera direalisasikan, ya Pak. Biar saya bisa ke sini,&rdquo; kata Sri Mulyani saat mengunjungi Perpustakaan Nasional dalam rangka menghadiri acara Joint Announcement and Awarding Ceremony Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI), Kamis (11/1).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan Perpusnas berencana membuka layanan sepanjang pekan. Namun keinginan itu terganjal masalah tenaga kerja dan anggaran. Perpusnas yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan ini memiliki 24 lantai. Setiap lantai membutuhkan empat petugas. Selain petugas di lobi, Syarif mengatakan butuh sekitar 100 pekerja tambahan untuk bertugas pada akhir pekan.
Untuk mendapatkan tenaga kerja, Perpusnas tentu akan mengajukan permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk beroperasi pada Sabtu saja, pegawai dihitung bekerja lembur. &ldquo;Kalau kami pakai&nbsp;outsourcing, ini harus ada anggaran,&rdquo; ujarnya. Kepala Perpusnas memperkirakan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 30 miliar untuk merealisasikan hal tersebut.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Menkeu Sri Mulyani Minta Layanan Perpusnas Buka Setiap Hari

Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) kembali meraih predikat opini kualitas tinggi. Perpusnas masuk dalam zona hijau dengan nilai 85,71, dan menempatkannya di peringkat enam di tingkat lembaga.
 
Plt Sekretaris Utama (Sestama) Perpusnas Ofy Sofiana menerima secara langsung piagam penghargaan dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan Lembaga Negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI pada Kamis (14/12/2023) di Hotel Aryaduta, Jakarta.
 
Ombudsman mengumumkan hasil penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Pubik tahun 2023 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten.
 
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyampaikan bahwa terdapat peningkatan signifikan jumlah penyelenggara layanan yang masuk zona hijau atau memperoleh opini kualitas tertinggi dan tinggi, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 
Dari total 586 entitas yang disurvei pada tahun 2023, sebanyak 414 entitas (70,70%) masuk ke dalam zona hijau, 133 entitas (22,66%) masuk ke zona kuning, dan 39 entitas (6,64%) berada di zona merah. Perbandingan ini menunjukkan perbaikan yang signifikan dari tahun 2022, di mana hanya 272 entitas (46,42%) yang masuk zona hijau, 250 entitas (42,66%) zona kuning, dan 64 entitas (10,92%) berada di zona merah.
 
"Tentunya, kenaikan ini tidak terlepas dari komitmen para penyelenggara untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta keaktifan Ombudsman pusat maupun perwakilan dalam melakukan pendampingan terhadap penyelenggara layanan," ujarnya.
 
Penilaian kepatuhan, lanjutnya, merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI, dengan tujuan mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 
Najih menyebut ada hal yang berbeda pada penilaian tahun ini, dikarenakan hasil penilaian kepatuhan pada 
 
2023 bersinergi dengan produk pengawasan Ombudsman, seperti Laporan Akhir Hasil Pengawasan, Laporan Hasil Analisis, dan Rekomendasi Ombudsman yang memiliki kekuatan hukum wajib dilaksanakan. 
 
"Hal ini sebagai upaya pencegahan maladministrasi dan perbaikan pelayanan publik," lanjutnya. 
 
Penilaian yang dilakukan dari bulan Juli sampai Oktober 2023 ini meliputi berbagai dimensi penilaian. Diantaranya dimensi input, proses, output dan pengaduan. Indikator penilaian diambil berdasarkan komponen penyelenggaraan pelayanan publik yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 yang berkaitan langsung dengan penyelenggara layanan.
 
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pentingnya kolaborasi antar instansi pemerintah untuk meningkatkan keberhasilan pelayanan publik. Dia menyatakan bahwa keberhasilan tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh instansi tertentu, melainkan perlu adanya kerja sama antar unit vertikal, horizontal dan diagonal.
 
"Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, kolaborasi antar instansi menjadi kunci utama. Kita perlu meningkatkan dan memperluas kolaborasi, sekaligus menghilangkan ego sektorat," ungkapnya.
 
Menko Mahfud mengatakan bahwa pelayanan publik bukan hanya tugas instansi tertentu tetapi tanggung jawab bersama. "Sosialisasi hak dan kewajiban pelayanan publik kepada masyarakat sangat penting. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman akan haknya, seperti pelayanan yang cepat, murah, mudah terjangkau, dan berkualitas," katanya.
 
Selain itu, dia juga menjelaskan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman menjadi tolok ukur kualitas pelayanan. "Penilaian ini merupakan prioritas pemerintah dalam RPJMN 2020-2024, menekankan kepatuhan sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas," imbuhnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka

Perpusnas Kembali Raih Predikat Opini Kualitas Tinggi

Pancoran, Jakarta -Â Peradaban adalah kemajuan kecerdasan dan kebudayaan. Peradaban saat ini dipenuhi dengan kecanggihan teknologi informasi. Gadget sebagai hasil teknologi sanggup menjadikan perpustakaan dan arsip lebih mudah diakses.
Selain teknologi, kemajuan peradaban bangsa juga didukung faktor lain yang mendasar, yakni kegemaran membaca, kecakapan literasi, dan pengelolaan arsip yang baik yang menjanjikan pelayanan prima.
"Jangan lagi bicara arsip lebih penting atau perpustakaan lebih baik. Keduanya harus bersinergi," ungkap Plt. Arsip Nasional M Taufik pada Rakornas Perpustakaan Nasional 2020 di Jakarta, Kamis, (27/2). Jika diibaratkan pesawat terbang, perpustakaan dan arsip adalah sayap yang menerbangkan. Keduanya punya posisi yang vital.
Lebih jauh, Kepala Perpusnas menekankan tentang pentingnya literasi. Secara umum literasi dibagi empat tingkatan. Yang pertama, kemampuan mengumpulkan sumber bahan bacaan yang cukup. Bahkan, UNESCO mensyaratkan minimal setiap orang memiliki tiga buku baru dalam setahun. Kedua, yakni kemampuan memahami secara tersurat maupun tersirat. Ketiga, literasi dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan ide/gagasan, teori, kreativitas, dan inovasi baru. Dan yang terakhir, literasi adalah kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu.
Jadi, salah bukti literasi Indonesia rendah adalah ketika bahan baku dari hasil bumi diekspor, kemudian diolah lalu diimpor kembali dan dijual dengan harga tinggi. "Kalau hanya memiliki kemampuan teori tanpa tindak lanjut, sama saja omong kosong," tegas Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
Maka, teori sepanjang apapun tidak akan bermanfaat jika tidak diaplikasikan, mengubahnya dalam bentuk barang atau jasa. "Artinya, jika manusia berhenti belajar sama dengan memulai kematian," kata Syarif Bando.
Reporter : Hartoyo Darmawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpustakaan yang Memadai, Kunci Kemajuan Pendidikan

Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah

Perpustakaan Perkuat Kualitas Pendidikan

Menkeu Sri Mulyani Minta Layanan Perpusnas Buka Setiap Hari

Perpusnas Kembali Raih Predikat Opini Kualitas Tinggi

Arsip dan Perpustakaan Sebagai Satu Rumah Peradaban