Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI mengapresiasi daya serap atau realisasi anggaran Perpustakaan Nasional RI yang mencapai 83,71 persen per 13 November 2020. Meski begitu, Perpusnas didorong untuk mencapai target realisasi hingga akhir tahun sebesar 97,62 persen. Hal ini disampaikan Komisi X DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar secara tatap muka dan virtual pada Senin (16/11/2020).
â€œDaya serap yang mencapai 83,71 persen ini di atas rata-rata nasional sebesar 80,25 persen. Ini melegakan karena ini tinggal satu bulan, sehingga kami harap target realisasi pada akhir Desember dapat tercapai,â€ jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.
Untuk mendukung kinerja, Abdul Fikri berharap agar Perpusnas bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurutnya, Perpusnas memiliki peluang yang sama dengan platform digital lain terkait bantuan kuota data internet dari Kemendikbud.
â€œKarena dari bantuan kuota sebesar 35 GB, 30 GB untuk kuota belajar, dan sisanya kuota umum yakni platform yang sudah bekerjasama dengan Kemendikbud. Perpusnas bisa bekerjasama sehingga bantuan kuota bisa digunakan secara maksimal,â€ terangnya.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi X DPR RI Tina Nur Alam yang mengapresiasi kinerja Perpusnas. Anggota dari Fraksi Partai NasDem tersebut juga mendorong Perpusnas agar bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain guna memperluas jangkauan dan layanan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial serta peningkatan kegemaran membaca.
"Misalnya kolaborasi dengan Kemendikbud dalam kaitannya dengan Pembelajaran Jarak Jauh. Perpusnas juga dapat meningkatkan perpustakaan berbasis digital baik untuk peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa di jenjang pendidikan tinggi," jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR lainnya, Hetifah Sjaifudian menyoroti bantuan bahan bacaan yang diberikan Perpusnas untuk komunitas agar bisa diseleksi lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan. "Buku yang diberikan komunitas taman baca bisa lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan. Agar bantuan buku bisa bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya.
Menurut politikus dari Partai Golkar ini, capaian kinerja Perpusnas patut diapresiasi seperti inovasi yang dilakukan selama pandemi Covid-19. Namun, dirinya berharap Perpusnas dapat lebih masif menyosialisasikan aplikasi perpustakaan digital, iPusnas, ke masyarakat. "Banyak masyarakat yang sudah memiliki gawai tetapi banyak pula yang belum memanfaatkan, ini kesempatan Perpusnas untuk memperkenalkan iPusnas secara masif," jelasnya.
Menanggapi masukan dari anggota dewan, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyatakan siap meresponsnya. Dia memastikan Perpusnas fokus kepada pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan harus hadir untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan hidup. â€œKarena kita ingin memastikan bahwa cara pandang orang tentang perpustakaan sebagai deretan buku-buku, gak ada lagi,â€ tuturnya.
Syarif Bando menegaskan siap mendukung program Pembelajaran Jarak Jauh Kemendikbud melalui iPusnas. Namun, saat ini, hal itu menjadi kendala karena konten pembelajaran dari Kemendikbud belum masuk di iPusnas. Pada kesempatan tersebut, Syarif menyatakan dibutuhkan dukungan anggaran dari Komisi X DPR RI.
"Banyak keluhan yang masuk mengenai belum adanya materi pembelajaran di iPusnas. Saat ini yang sedang kami proses agar seluruh konten pembelajaran dapat masuk di iPusnas. Karena dalam implementasinya, iPusnas jauh lebih mudah diakses oleh pelajar. InsyaAllah kita pastikan melayani 65 juta peserta didik," pungkasnya.
Reporter : Wara Merdeka / Hanna Meinita
Fotografer : Raden Radityo

Komisi X DPR RI Apresiasi Kinerja Perpustakaan Nasional RI

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) bersama dengan Ombudsman RI melakukan monitoring terkait layanan Perpusnas dan ISBN sebagai upaya peningkatan pelayanan kepustakaan di Perpusnas.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Mariana Ginting beserta jajarannya menerima secara langsung kunjungan dari Ombudsman RI untuk mendapatkan informasi terkait pengajuan ISBN dan ISMN serta inovasi pada layanan kepustakaan.
&ldquo;Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan tim Ombudsman RI ke Perpusnas. Kami ingin meminta saran mengenai bagaimana seharusnya kami para pelayan publik memperbaiki kekurangan kami. Kami terbuka atas kritikan dan masukan,&rdquo; ujarnya.
Deputi Mariana Ginting menyampaikan Perpusnas mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI pada Desember 2023. Perpusnas mendapatkan predikat opini kualitas tinggi. Perpusnas masuk dalam zona hijau dengan nilai 85,17 dan menempatkannya di peringkat enam di tingkat lembaga.
&ldquo;Pada tahun lalu, kami mendapatkan peringkat 2, namun pada bulan kemarin kami mendapatkan peringkat 6 yang mungkin terjadi atas kekurangan kami disini,&rdquo; ungkapnya.
Keasistenan Rekomendasi dan Monitoring Ombudsman RI Ratna Sari Dewi mengatakan Perpusnas yang sebelumnya telah berhasil meraih penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 memerlukan peningkatan kinerja dan inovasi untuk mengatasi beberapa faktor yang memerlukan perhatian lebih lanjut.&nbsp;
&nbsp;
&ldquo;Dari sisi teknis tidak ada masukan, baik dari maklumat, kemudian dari sisi keterbukaan biaya dan informasi sudah cukup baik karena kualitasnya sudah cukup tinggi. Namun, ada hal-hal lain yang dapat ditingkatkan terkait dengan inovasi dan percepatan pelayanan,&rdquo; katanya.
Dia menyampaikan tujuan kedatangannya ke Perpusnas untuk mengetahui layanan ISBN dan mengedukasi masyarakat jika ada potensi pelaporan akan menjadi masukan Ombudsman.
&ldquo;Tujuan kami melakukan monitoring pelayanan ISBN dengan melihat secara langsung bagaimana alur dan mekanisme proses mendapatkan ISBN,&rdquo; tuturnya.
Kepala Pusat Bibliografi Perpusnas Suharyanto menyatakan bahwa pengajuan ISBN telah melangkah ke arah digital sejak tahun 2018. Meskipun sudah tidak menerima pengajuan ISBN secara luring, namun Perpusnas masih menerima konsultasi terkait ISBN secara luring.&nbsp;
Dia menyampaikan bahwa Indonesia tidak sedang mengalami krisis ISBN tetapi Perpusnas sedang menata kembali proses pemberian ISBN agar dapat dialokasikan kepada target yang lebih tepat.
&ldquo;Sepanjang 1986 hingga 2010, pelayanan ISBN masih dilakukan secara luring, lalu pada tahun 2012 kita sudah mencoba untuk melakukan secara hibrida, lalu pada tahun 2018 adanya peraturan dari Kepala Direktorat Deposit bahwa layanan ISBN secara penuh dilakukan melalui daring,&rdquo; ujarnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Perpusnas memiliki kesiapan yang sangat baik ketika menghadapi masa pandemi di tahun 2020 dan 2021. Hal ini membuahkan hasil berupa Penghargaan Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB, yakni 99 Inovasi Pelayanan Terbaik di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) Perpusnas Agus Sutoyo menjelaskan mengenai koleksi-koleksi naskah kuno dan surat kabar langka yang ada di Perpusnas.
&ldquo;Saat ini layanan surat kabar langka berada di Salemba, surat kabar langka tidak dapat dipindahkan ke Perpusnas di Merdeka Selatan karena kondisi fisiknya memang sudah tidak memungkinkan untuk dipindah-pindahkan,&rdquo; jelasnya
Kepala Pujasintara menerangkan bahwa Perpusnas memiliki layanan &lsquo;Tanya Pustakawan&rsquo; sebagai jasa penyedia informasi dan konsultasi terkait kepustakaan dan kelembagaan Perpusnas. &ldquo;Jasa layanan ini akan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik,&rdquo; terangnya.
Selain itu, Perpusnas menyediakan pembuatan kartu anggota SAKTI (Satu Kartu Terintegrasi) secara daring maupun luring. Dia mengatakan antusiasme publik terhadap keanggotaan Perpusnas juga cukup besar.&nbsp;
&ldquo;Kuota 600 kartu yang disediakan itu cepat sekali habis, biasanya sebelum jam 5 sore itu sudah habis, tetapi bisa diambil esoknya jika sudah mendaftar sebelumnya. Kartu SAKTI ini dapat terintegrasi dengan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Veronica / Wara Merdeka
Dokumentasi: Andri TK / Aditya Irfan
&nbsp;

Ombudsman RI Lakukan Monitoring Layanan ISBN dan Kepustakaan Perpusnas

Jakarta &ndash; Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Adin Bondar menyampaikan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menjadi indikator kunci pemerintah bidang perpustakaan. 
&nbsp;
Hal ini disampaikan dalam Apel Pagi, Senin (29/1/2024). Dia menjelaskan sesuai dengan Peraturan Perpustakaan Nasional No. 7 Tahun 2020 tentang rencana strategis tahun 2020-2024. Bahwa sasaran strategis pembangunan Perpusnas adalah terwujudnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca.
&nbsp;
&ldquo;Rencana strategis nasional Perpustakaan Nasional Republik Indoneisa menigkat dilihat dari nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Indonesia pada tahun 2022 dengan capaian nilai 63,58 meningkat tahun 2023 dengan nilai 66.77 atau meningkat 3.19 poin dan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada tahun 2022 dengan nilai 64,40 meningkat tahun 2023 dengan nilai 64,68 atau meningkat 1,03 poin,&rdquo; ujarnya. 
&nbsp;
Adin menekankan kedua indikator ini TGM dan IPLM memiliki kontribusi 2 persen dalam seluruh capaian pembanguan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. 
&nbsp;
Sementara itu dia juga mengaskan capaian kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indoneisa tahun anggaran 2023 menjadi capaian yang paling baik dari tahun sebelumnya.
&nbsp;
&ldquo;Patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada semua pegawai atas kinerja kita selama tahun 2023 sehingga capaian realisasi anggaran Perpustakaan Nasional tahun anggaran 2023 sebesar 99,16%,&rdquo; tuturnya.
&nbsp;
Ia juga menambahkan berdasarkan Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang SAKIP, pasal 10, poin 3 menjelaskan Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun laporan kinerja tahunan tingkat entitas akuntabilitas kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
&nbsp;
&ldquo;Perlu saya tekankan yaitu laporan akuntabilitas kinerja instansi, bahwa ketika kita telah melaksanakan APBN dalam setiap tahun, maka tanggungjawab kita adalah bagaimana kita melaporkan akuntabilitas kinerja Perpustakaan Nasional,&rdquo; tutupnya.
&nbsp;
&nbsp;
Repoter:&nbsp;Ahmad Kemal Nasution

TGM dan IPLM Menjadi Indikator Kunci Pemerintah di Bidang Perpustakaan

Salatiga, Jawa Tengah - Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan informasi serta memfasilitasi kegiatan berupa pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Pj. Wali Kota Salatiga, Sinoeng Noegroho Rachmadi saat memberi sambutan dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan yang sekaligus dirangkaikan dengan Expo Literasi Kota Salatiga di Halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinpersip) Kota Salatiga, Senin (3/7/2023).
Sejatinya masyarakat literat dapat diciptakan melalui membaca. Menurut Sinoeng, membaca merupakan bagian dari jendela informasi. Terlebih, dewasa ini perpustakaan tidak hanya menjadi ruang terbuka untuk membaca melainkan juga menjadi pusat berkegiatan masyarakat, tak terkecuali kelompok disabilitas.
&ldquo;Apresiasi untuk Dinpersip yang semakin menguatkan komitmen kegiatan pengembangan berbasis inklusi sosial. Selain itu, saya senantiasa mendukung langkah Dinpersip untuk mengembangkan pemberdayaan kelompok disabilitas,&rdquo; ucapnya usai meresmikan Caf&eacute; Hening.
Kegiatan Expo Literasi yang digelar berkesempatan untuk menghadirkan pameran yang berjumlah 18 (delapan belas) stand. Salah duanya yaitu bentuk implementasi kelas literasi yang diselenggarakan Dinpersip Kota Salatiga berupa Caf&eacute; Hening dan buku braille.
Caf&eacute; Hening melibatkan Sahabat Tuli Salatiga untuk pengelola kafe. Mereka membuat table flyer berisikan gambar bahasa isyarat yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk memesan makanan maupun minuman. Buku braille dibuat oleh Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) untuk membantu kelompok tuna netra membaca.
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, membenarkan dengan menyatakan bahwa konsep literasi yang dirumuskan oleh Perpusnas lebih implementatif. Literasi tidak hanya mengenai baca dan tulis, melainkan jauh melebihi itu yakni hingga memproduksi barang dan jasa.
&ldquo;Literasi memiliki 5 tingkatan. Pada tingkatan kelima ada kemampuan menciptakan barang atau jasa. Tadi sewaktu berkeliling saya melihat mas Sabar yang mampu membuat lukisan dengan kaki. Sebagai sosok yang kurang sempurna, beliau bisa menciptakan satu karya yang sulit dibuat oleh orang yang sempurna secara fisik. Jadi kekuatan literasi tidak boleh dianggap remeh,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan itu, seniman lukis dan penulis buku, Sabar Subadri menceritakan kisah hidupnya sebagai seorang disabilitas. Dia mengatakan dunia ini dipenuhi dengan simbol atau tanda yang apabila disatukan dapat membentuk makna tersendiri. Dalam hal ini, baginya, membaca buku sangat mendukung karirnya sebagai seniman lukis untuk menyematkan pesan ke dalam lukisannya.
&ldquo;Perpustakaan adalah tempat menghimpun tanda-tanda dan saya menggunakan semiotika untuk menyisipkan pesan dalam lukisan saya. Misalnya saya buat lukisan dengan judul Sebelum Sukacita, saya buat gambar kerbau di sawah dengan petani yang belepotan lumpur dibawah terik matahari. Itu kan menggambarkan sebuah proses yang dilakukan sebelum meraih panen raya,&rdquo; kisahnya.
Membaca bagi Sabar tidak hanya menjadi medium untuknya mengakses ilmu pengetahuan, namun juga memberi bobot dalam hidupnya dan karya yang dihasilkan. Buku merupakan sebuah refleksi kehidupan yang membantunya untuk mensyukuri hidup dalam keterbatasan yang dia jalani.
&ldquo;Nanti di ujung kehidupan, saya tidak mau meninggal dengan merasa sia-sia. Misal Tuhan tanya apa yang kamu ketahui dari hidupmu, lalu kalau saya jawab tidak tahu apa-apa itu sama saja tidak mensyukuri karunia hidup yang sudah diberikan,&rdquo; jelasnya.
Selain itu, Dinpersip Kota Salatiga juga mengembangkan 2 (dua) inovasi unggulan yakni Literasi Dini Salatiga (Sinisa) dan Pusat Informasi Keuangan Terpadu. Keduanya turut diluncurkan di kegiatan ini.
Sinisa hadir untuk menyediakan bahan bacaan pertama bagi anak-anak usia dini di Kota Salatiga yang sesuai dengan konteks lingkungan, sosial, dan budaya atas lokasi anak-anak itu lahir, hidup, serta belajar untuk pertama kalinya.
Sinisa berbentuk buku bacaan anak yang disusun untuk anak usia di bawah 5 (lima) tahun. Terdapat 7 (tujuh) aspek kecerdasan di dalamnya antara lain kecerdasan linguistik (verbal), logika matematika, spasial (ruang), kinestetik (fisik dan gerak), musikal, interpersonal, dan intrapersonal.
Sedangkan Pusat Informasi Keuangan Terpadu dibentuk dalam rangka penguatan literasi keuangan masyarakat pada kelompok sasaran prioritas perempuan, pelajar, dan pelaku UMKM. Dinpersip bersama Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 Jateng dan DIY, Industri Jasa Keuangan, dan Bunda Literasi menginisiasi pembetukannya.
Peluncuran Pusat Informasi Keuangan Terpadu ditandai dengan penandatanganan Komitmen Literasi Keuangan oleh Bunda Literasi Kota.
Pada sesi talkshow PILM, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Deni Kurniadi menjelaskan bahwa Perpusnas menggagas program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sejak 2018. Kota Salatiga telah mendapatkannya pada 2022 dan menerima berbagai jenis bantuan seperti komputer, buku, serta pendampingan pelatihan untuk pengembangan kualitas masyarakat, termasuk kelompok disabilitas.
&ldquo;Jadi perpustakaan tidak lagi hanya sebagai tempat untuk mendapatkan informasi tetapi juga sebagai tempat untuk berlatih keterampilan, tempat berkumpul masyarakat, tempat yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka,&rdquo; imbuhnya.
Selain program TPBIS, Deni juga menyampaikan Perpusnas juga memiliki program Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk mengajukan anggaran guna melengkapi sarana dan prasarana. Terdapat 6 (enam) menu antara lain pembangunan gedung, perluasan, renovasi, TIK, perabot, dan koleksi.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, A. Mujib Rohmat memberikan apresiasi tinggi atas usaha yang sudah dilakukan oleh Perpusnas untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, meskipun dengan anggaran minim.
&ldquo;Meskipun dengan anggaran minim, Perpusnas berhasil menyajikan program-program yang menarik untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada. Saya mengajak semua pihak untuk berjuang meningkatkan kualitas SDM melalui perpustakaan,&rdquo; ajaknya.
Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit menerangkan Sustainable Development Goals (SDGs) membawa pesan bahwa tujuan dari pembangunan jelas berkesinambungan, sehingga harus setara dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat. Inklusi sosial menjadi sebuah proses yang dapat diterapkan dalam rangka mencapainya.
&ldquo;Aktivitas membaca saat ini tidak hanya bersifat pasif, melainkan aktif untuk menciptakan sesuatu yang produktif. Maka dari itu, diseminasi dari lapisan masyarakat tertinggi sampai terendah harus terjalin dengan baik,&rdquo; tegasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Salatiga Gandeng Banyak Pihak Tingkatkan Mutu SDM Berkebutuhan Khusus

Salemba, Jakartaâ€”Penerapan teknologi informasi telah berkembang dengan pesat di semua bidang kehidupan tak terkecuali di perpustakaan. Perpustakaan digital merupakan bentuk implementasi dari pemanfaatan teknologi informasi.
Berbagai sumber informasi digital yang telah dilanggan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) diungkap dalam webinar yang membahas pengembangan koleksi e-Resources (yang mencakup e-journal,e-book dalam negeri dan luar negeri) pada hari Senin (24/05). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangkaian ulang tahun Perpusnas ke-41.
Perpusnas berupaya mengembangkan koleksi dalam bentuk elektronik/digital, di samping bentuk tercetak dan mikro. Mulai tahun 2008 hingga 2014, telah membeli dan berlangganan 20 web database yang terdiri dari 18 penerbit luar negeri dan 2 penerbit dalam negeri.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menginformasikan koleksi bahan pustaka sejumlah 5.967.301 eksemplar (e-book dalam negeri di aplikasi iPusnas 739.696 dan e-book luar negeri 38.331). Dengan jumlah statistik pengguna sampai tahun 2020 berjumlah 3.403.469 pengguna.
Dalam upaya peningkatan literasi, lanjut Syarif Bando, perpustakaan berperan penting. Selain itu keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat diharapkan berperan mewujudkan budaya gemar membaca dari rumah.
â€œMari manfaatkan situasi pandemi Covid-19 dengan mengisi waktu mempelajari hal baru, membaca lebih banyak dengan memanfaatkan koleksi digital dari Perpustakaan Nasional,â€ ajak Syarif Bando.
Berbeda dengan e-Resource yang dilanggan oleh perguruan tinggi yang tidak dapat dimanfaatkan secara bersama, koleksi e-Resource Perpusnas dapat diakses dengan gratis tanpa syarat. â€œAkses gratis untuk seluruh koleksi Perpusnas sangat mudah, cukup menjadi anggota Perpusnas terlebih dahuluâ€, terang Ofy Sofiana, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi.
Hal senada juga diungkapkan oleh Koordinator Manajemen Pengetahuan Perpustakaan UI, Laely Wahyuli. Menurutnya ada berbagai kemudahan dalam mengakses e-Resources. Salah satunya dapat dipergunakan dalam waktu bersamaan dan akses tidak terbatas waktu.
â€œMengapa memilih koleksi e-Resource? e-Resource mudah dalam diakses, lebih cepat terbit, berbagai fasilitas tautan, tersedia beragam format, mudah digunakan dan masih banyak kemudahan yang lain,â€ ucap Laely Wahyuli
Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Emyati Tangke Lembang menyampaikan bahwa masyarakat bisa memanfaatkan koleksi digital, e-book dalam negeri (iPusnas), e-book luar negeri dan e-journal, dengan gratis dan cepat dalam genggaman tangan.
Perpusnas diharapkan dapat melakukan pengembangan e-Resources secara berkesinambungan dengan anggaran yang diberikan melalui APBN oleh unit Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagai pelaksana pengadaannya.
Hadir pula Kepala Pusat Pengelolaan Pengetahuan Universitas Padjadjaran, Wina Erwina, menyatakan bahwa skill dasar yang harus dimiliki oleh Organisasi Informasi untuk manajemen e-Resources antara lain membuat informasi, manajemen dan penggunaan informasi, sistem dan komunikasi, analisis lingkungan dan skill manajemen.
Â 
Reporter : Anastasia Linawati
Â

Menjangkau Masyarakat dengan Koleksi e-Resource Perpustakaan Nasional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, sangat mengapresiasi perhatian atas perpustakaan yang telah diberikan Komisi D DPRD DIY dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DIY. Saat ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DIY dijadikan sebagai contoh dan referensi utama bagi seluruh dinas perpustakaan dan arsip daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DIY juga telah menjalin kerja sama yang baik dengan Perpusnas dalam menyelesaikan satu tugas penting yakni pengembalian manuskrip dalam bentuk digital yang dilakukan oleh British Library di tahun 2019. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Perpusnas dalam pertemuan kerja yang bertempat di Lantai 5 Gedung Layanan Perpusnas Medan Merdeka Selatan, Rabu (10/2/2021).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DIY, Monika NL, menjelaskan program kemitraan yang telah terjalin dengan Komisi D DPRD DIY salah satunya berupa bedah buku yang dilaksanakan di seluruh wilayah DIY. â€œSaat ini ada 60 titik yang kami sasar di tahun 2021. Akan tetapi terkait dengan pandemi ini, kami belum bisa berbuat banyak, tetapi kami siap dan terbuka untuk menerima tamu dari manapun dan siap mengedukasiâ€ jelasnya.
Disamping itu, lanjut Monika, kemitraan yang terjalin antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DIY dan Perpusnas telah sangat membantu masyarakat di Yogyakarta. RS. Sardjito dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ringroad Utara tercatat menjadi tempat yang paling aktif dalam memanfaatkan pojok baca. Untuk itu, pembangunan POCADI (Pojok Baca Digital) di kedua tempat tersebut dapat terealisasi pada tahun 2020.
Komisi D DPRD DIY berharap agar masyarakat diberi bacaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan, terutama di daerah DIY. Mereka pun mengharapkan adanya peningkatan dari sisi strategi dalam hal kualitas pelayanan. Di samping itu, salah satu anggota Komisi D DPRD DIY, Imam Priyono, menginginkan sebuah program dari Perpusnas yang mampu menaikkan kualitas SDM secara ekonomi yang dimulai dari perpustakaan.
â€œTanggal 29 Desember 2020 DPRD DIY telah mengesahkan Perda tentang Perpustakaan. Dan tahun 2021 ini kami mulai menindaklanjuti dengan menyusun Perbup seperti yang diamanatkan oleh Perdaâ€, ujar Monika. Diharapkan oleh Syarif Bando, Perda ini bisa dimasukkan dalam situs website Perpusnas agar dapat dibaca dan dijadikan contoh oleh dinas provinsi yang lain.
Perpusnas merupakan perpustakaan terbaik di dunia terkait Open Access dalam penyediaan jurnal yang berjumlah kurang lebih 4 milyar dan memiliki banyak digital collections yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Menjawab harapan dari para anggota DPRD tersebut, Syarif Bando menyampaikan bahwa Perpusnas telah memiliki fasilitas baca digital berupa aplikasi iPusnas.
Reporter: Anastasia Linawati
Fotografer: Basma Sartika

Komisi D DPRD DIY dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DIY Ingin Tingkatkan Kualitas SDM dengan Perpustakaan

Salemba, Jakarta &ndash; Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memahami Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. 
 
Peraturan tersebut merupakan salah satu langkah efektif dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel.
 
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional, Rabu (1/3/2023).
 
"Para PNS wajib memahami peraturan tersebut agar pelanggaran tidak terjadi, dan PNS semakin disiplin, memahami kode etik dan kewajibannya," ungkapnya.
 
Sebagai PNS yang bekerja di Perpusnas, lanjut Syarif, PNS yang baru dilantik diharapkan dapat memahami perpustakaan. Dia menyampaikan, bahwa saat ini paradigma perpustakaan telah berubah seiring perubahan zaman.
 
"Di era abad 18, ketika para raja menugaskan para pembantu-pembantunya (pustakawan) mengumpulkan bahan perpustakaan sebagai bukti para raja adalah eksklusif. Kalau ini masih dilakukan, maka profesi pustakawan akan hilang di muka bumi," urainya.
 
Memasuki abad 19, pekerjaan pustakawan masih mengumpulkan koleksi, dan menata buku. Sehingga tugas pustakawan saat ini adalah transfer pengetahuan melalui jutaan atau milyaran data yang dimiliki perpustakaan.
 
"Sekarang ini kita berlomba dengan google, amazone. Jika perpustakaan tidak bisa melampaui itu, pastinya perpustakaan akan ditinggalkan. Bagaimana cara memenangkannya? Melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Masyarakat membutuhkan buku-buku ilmu terapan. Tugas kalian untuk menggaungkan ini," jelasnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan melantik sebanyak 122 orang CPNS menjadi PNS dan empat orang pejabat fungsional dengan jabatan baru pustakawan ahli madya.
 
Kepala Perpusnas berpesan, kepada PNS yang baru dilantik agar membaca buku sebanyak-banyaknya. 
 
"Bacalah sebanyak mungkin buku sebelum menyuruh orang membaca. Karena ilmu yang anda dapatkan hari ini akan berguna beribu kali dalam hidup kalian," pesannya.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Prakas/Aji

Berita

Kepala Perpusnas: PNS Wajib Pahami PP No. 94 Tahun 2021