Garut, Jawa Barat - Membaca merupakan salah satu cara yang mampu diterapkan untuk menjadikan warga negara Indonesia cerdas.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Ofy Sofiana, dalam sambutannya pada kegiatan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) Kabupaten Garut untuk Kesejahteraan dengan tema â€œTransformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasionalâ€ di Auditorium Kampus 4 Universitas Garut, Rabu (3/8/2022).
Menurut Ofy, dalam upaya untuk menarik minat masyarakat dalam membaca, pemerintah wajib memfasilitasi kehadiran perpustakaan. Namun, tidak hanya pemerintah melainkan seluruh lini lapisan masyarakat berperan sebagai jembatan pejuang gerakan gemar membaca di tanah air.
â€œTugas mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab Bersama,â€ ucapnya.
Ofy menambahkan selain mencerdaskan, sejatinya membaca mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga, selain dapat diartikan bahwa literasi merupakan keberaksaraan kemampuan membaca dan menulis, literasi juga dapat menjadi pemecah masalah pada tingkat problematika tertentu.
Sependapat, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah menekankan literasi dan kesejahteraan ialah dua hal yang saling berhubungan. Untuk itu, dibutuhkan literasi lengkap dalam membantu masyarakat menjalani kehidupan.
â€œLiterasi lengkap itu membaca alam sekitarnya. Tidak hanya membaca dalam konteks bacaan saja,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut Ferdi mengatakan semua hal yang berhubungan dengan pembangunan harus berbasis budaya. Budaya tidak dapat diartikan sempit karena segala hal biasa yang dilakukan secara berkelanjutan akan terbiasa dan pada akhirnya berubah menjadi budaya.
â€œBudaya harus digali untuk bisa mengembangkan literasi,â€ jelas Ferdi.
Dosen Institut Pendidikan Indonesia, Asep Nurjamin memaparkan dewasa ini terdapat tiga situasi literasi dalam masyarakat yakni literat, aliterat, dan iliterat. Masyarakat literat adalah mereka yang memiliki kemampuan membaca dan menulis, sedangkan masyarakat aliterat adalah mereka yang buta huruf, dan masyarakat iliterat merupakan mereka yang sudah memiliki kemampuan baca dan tulis akan tetapi tidak berbudaya untuk membaca dan menulis.
â€œAdapun budaya literasi budaya literasi adalah situasi sosial dimana individu memiliki kemampuan berliterasi, lalu memanfaatkan kemampuan tersebut untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan,â€ tambahnya.
Kepala Perpustakaan SMA Ciledug Al Musadadiyah Garut, Citra Diayu Kristanti, pada kesempatan yang sama menjelaskan kemajuan teknologi yang cukup pesat berdampak pada literasi digital, akan tetapi tetap ada tantangannya tersendiri.
â€œAda plus minusnya, buku digital pasti lebih menarik tapi buku fisik lebih linear dan buku digital mengandung banyak iklan. Dengan demikian masyarakat akan lebih terdistraksi dalam menerima manfaat literasi itu sendiri,â€ terangnya.
Reporter: Ranny Kusumawardhani
Editor dan Fotografer: Basma Sartika

Sekretaris Utama Perpusnas: Setiap Warga Negara Wajib Cerdas

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Setiap kementerian/lembaga sesuai amanah Presiden Jokowi salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas tidak lepas dari kualitas seorang pemimpin.
Kapasitas pemimpin setidaknya mencakup kemampuan mendefinisikan masalah, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan memobilisasi dukungan.
Hal ini diungkapkan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat memberikan arahan pada Sosialisasi e-SKP dan e-performance di hadapan para struktural, agen perubahan dan tim reformasi birokrasi, Rabu, (29/5). Â Â 
â€œEsensi kepemimpinan adalah soal komitmen dan kompetensi,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Selain kemampuan kepemimpinan (leadership), seorang pemimpin harus memiliki integritas. Integritas yang dimaksudkan Kepala Perpusnas adalah sikap komitmen, rasa tanggung jawab, jujur dan setia, serta konsisten.
Di tempat yang sama, Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar mengatakan bahwa penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai adalah wajib. SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Saat ini penilaian SKP sudah dalam bentuk elektronik (e-SKP).
â€œDi unit kerja Sekretariat Utama, SKP merupakan pekerjaan rumah besar yang mesti diselesaikan. Sejumlah kendala yang ditemui antara lain dokumentasi yang minim, re-organisasi, proses bisnis, dan sebagainya,â€ urai Sri Sumekar. Â 
Sedangkan, e-performance adalah aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja demi meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kinerja. E-performance berisikan proses perencanaan, penganggaran, keterkaitan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja. E-performance merupakan salah satu upaya untuk menilai kinerja pimpinan dari secara berjenjang hingga ke pucuk tertinggi. Â Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Good Leadership, Ciptakan Pelayanan Publik Berkualitas

Medan, Sumatera Utara- Maraknya berita/informasi palsu (hoax) yang beredar di masyarakat, salah satunya akibat rendahnya kemampuan literasi. Apalagi di era pesatnya media sosial, hoax bisa mudah ditemui.Â 
Di tahun 2017, Masyarakat Telematika Indonesia merilis survei tentang informasi palsu dimana media sosial adalah sumber utama peredaran hoax.Â 
Di tambah lagi penelitian We Are Social yang bekerjasama dengan Hootsuite di Indonesia yang mengatakan bahwa dari 130 juta masyarakat Indonesia aktif di media sosial. Penetrasinya nyaris separuh (49%).Â 
Belum lagi temuan per September 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dimana mereka telah menerima aduan sebanyak 912 ribu yang mayoritas berbau konten pornografi (93,6%). 51 ribu diantaranya mengandung konten perjudian (5,64%). Dan 453 aduan berupa konten radikalisme (0,04%).
"Gawai tidak sepenuhnya menjadi penyebab rendahnya literasi di Indonesia. Ada beberapa faktor lain, mulai dari belum terbiasa dan termotivasinya masyarakat untuk membaca hingga sarana yang minim," ujar Sofyan Tan anggota MPR DPR-RI kala menjadi narasumber pada Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-11 di Medan, Rabu, (7/11).
Namun, ada berbagai cara menumbuhkan budaya literasi di tengah maraknya era digital, seperti membudayakan aktivitas membaca di sekolah, mengoptimalkan peran perpustakaan, membentuk konkomuni baca hingga membiasakan memberikan hadiah berupa buku untuk setiap keberhasilan.
Khusus di bidang perpustakaan, Sofyan mengatakan bahwa tantangan literasi digital bisa diupayakan dengan meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat untuk kesejahteraan.
"Mengutip judul di salah satu harian cetak nasional bahwa literasi yang rendah sama dengan menumbuhkan ladang hoax," tambah Tan.
Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah informasi yang diterima itu hoax atau bukan?. Masyarakat bisa mendeteksi apakah ada kesesuaian antara judul dan isi, mengecek sumber informasi, mengetahui kredibilitas penulis, dan arah keberpihakan penulis atau media yang menyebarkan.
Permasalahan literasi bisa diantisipasi dengan menaikkan rasio buku yang terbit, membuka akses masyarakat ke perpustakaan seluas-luasnya, hingga melakukan pelestarian dan pemanfaatan naskah. Jika cara itu bisa dimaksimalkan, secara perlahan budaya baca bisa ditumbuhkan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Tangkal Hoax Dengan Literasi

Kemayoran, Jakarta &ndash; Melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), perpustakaan memiliki peran dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
 
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando dalam kegiatan Stakeholders Meeting Nasional Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (21/6/2023).
 
"Pandemi Covid-19 telah meningkatkan angka pengangguran, dan pascapandemi keluhan utama yang muncul adalah kurangnya solusi bagi mereka yang terdampak PHK. Banyak diantara mereka yang memiliki keterampilan, namun tidak dapat membangun usaha baru menjadi tantangan yang harus dihadapi," ujarnya.
 
Sebagai solusinya, perpustakaan hadir dengan menyediakan informasi dalam bentuk cetak maupun online. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan tutorial, pelatihan dan pendampingan.
 
"Melalui TPBIS, perpustakaan berupaya meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan," lanjutnya.
 
Dia mengatakan,&nbsp; paradigma TPBIS tidak lagi memandang perpustakaan sebagai entitas eksklusif, tetapi lebih mengedepankan inklusi. 
 
Menurutnya, tingkat kecerdasan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membaca, tetapi juga oleh kemampuan dalam melanjutkan kesejahteraan dan menjalin kesetaraan dengan negara-negara maju.
 
"Stakeholder meeting ini dilaksanakan sebagai tahapan dari program TPBIS, dimana kita perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah, maupun kementerian terkait," ungkapnya.
 
Plt Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Bappenas RI Didik Darmanto mengatakan literasi memiliki peran penting dalam upaya transformasi Indonesia.
 
"Literasi mendukung transformasi sosial sekaligus memperkuat ketahanan landasan transformasi untuk memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi," katanya.
 
Dia menjelaskan bahwa dengan adanya perpustakaan, baik perpustakaan umum di kabupaten/kota maupun provinsi, hingga tingkat terbawah di desa, merupakan wadah transformasi yang akan mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada.
 
"Kami meyakini bahwa di desa itu banyak potensi baik, sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya, yang menjadi persoalan selama ini bahwa potensi tersebut belum digali dan dikembangkan secara optimal," jelasnya.
 
Lektor Kepala STF Driyarkara Augustinus setyo Wibowo mengatakan bahwa membaca memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan dengan peningkatan kehidupan masyarakat. 
 
Namun, rata-rata jumlah buku yang dibaca masyarakat Indonesia masih rendah dengan Amerika Serikat yang terbiasa membaca 10-20 buku per tahun.
 
"Stigma mengenai rendahnya minat baca buku ini akan membuat daya saing kita rendah, indeks pembangunan juga rendah, dan akhirnya inovasi masyarakat juga rendah," katanya.
 
Namun sayangnya, lanjutnya, minat baca bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. "Maka menjadi tugas kita bersama bagaimana memunculkan minat baca di lingkungan kita," lanjutnya.
 
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Adin Bondar mengatakan dengan TPBIS menjadikan perpustakaan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat berbagi pengalaman.
 
"Dalam konsep transformasi perpustakaan ini diperlukan penguatan kerja sama dan kolaborasi yang kuat. Jadi perpustakaan berperan sebagai inkubasi entrepreneur yang dapat mendorong masyarakat untuk mendapatkan potensi yang ada," katanya.
 
Sementara itu, Syafri warga Indramayu merasakan manfaat dari program TPBIS. Syafri mengatakan berkat fasilitas yang diberikan dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Indramayu membuatnya dapat menghasilkan uang.
 
"Saat itu saya mengikuti pelatihan menulis dari google secara online di Perpustakaan Indramayu, setelah itu alhamdulillah ternyata menghasilkan rupiah, dan ini saya gunakan untuk kuliah S1 di jurusan pendidikan TIK," urainya.
 
Setelah lulus, Syafri pun mendirikan perusahaan dengan merekrut adik tingkatnya semasa SMK. Hingga saat ini, ia terus melanjutkan pendidikannya di tingkat S2.
 
"Peran perpustakaan buat saya luar biasa. Bahkan saat ini, saya juga berkontribusi dengan&nbsp; mengajar kelas koding di Perpustakaan Indramayu," pungkasnya. 
 
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas mengukuhkan pengurus Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) periode 2023-2025 terpilih hasil Musyawarah Nasional FPUI Tahun 2022, sebagai salah satu upaya untuk memperkuat dukungan stakeholder dalam melaksanakan replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas/Aji

TPBIS Berperan Dalam Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19

Tangerang Selatan - Perpustakaan Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) yang terakreditasi A diresmikan langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Selasa (8/8/2023).
Rektor UPJ, Linawati menyampaikan apresiasi tinggi kepada Perpusnas. Hal ini dikarenakan Perpusnas telah memberikan banyak dukungan kepada UPJ. Sebagai contoh, hampir setiap tahun UPJ menerima sumbangan buku baik langsung dari Perpusnas maupun kanal mitra Perpusnas seperti Asia Foundation.
&ldquo;Hari ini, kami kembali mendapatkan 1.500 eksemplar buku siap layan dari Perpusnas. Ini adalah kali kedua kami mendapatkan sumbangan dengan jumlah yang sangat banyak,&rdquo; ucapnya.
Lebih lanjut, Rektor Linawati mengatakan bahwa buku-buku tersebut akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dia juga berharap perpustakaan UPJ mampu menjadi jantung yang dapat diandalkan oleh seluruh masyarakat UPJ.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menanggapi bahwa sebagai pembina dari seluruh perpustakaan di Indonesia, Perpusnas bertugas untuk memastikan aktivitas seluruh perpustakaan yang ada berjalan dengan baik.
Selain itu, Kepala Syarif Bando juga mengatakan Perpusnas merupakan bagian daripada kampus mahasiswa. Sehingga para mahasiswa diharapkan datang untuk melakukan aktivitas di Perpusnas.
&ldquo;Semua fasilitas yang ada di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan, gratis. Inovasi dan terobosan baru dari UPJ sangat mungkin untuk bisa diserbarluaskan melalui Perpusnas,&rdquo; ungkapnya.
Di akhir sambutan, Kepala Perpusnas menekankan bahwa perpustakaan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, namun juga berkontribusi bagi masyrakatnya.
&ldquo;Perguruan tinggi yang ingin menjadi besar harus menjadikan perpustakaannya prioritas utama dalam mendukung pendalaman pengetahuan sivitas akademik,&rdquo; pungkasnya.
Acara peresmian ini juga dirangkaikan dengan Talkshow Literasi Kesejahteraan dan penyerahan buku UPJ - Indonesia City Metrics oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta selaku Pemegang Saham Utama Kelompok Usaha Pembangunan Jaya, Heru Budi Hartono kepada Kepala Perpustakaan.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Andri Tri Kurnia

Kepala Perpusnas Resmikan Perpustakaan UPJ

Mataram,&nbsp; Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, mengajak masyarakat untuk menjadikan perpustakaan sebagai tempat dalam mendapatkan referensi yang kredibel.
Demikian disampaikannya usai meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang didampingi oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Jumat (11/8/2023).
Kepala Perpusnas menekankan pentingnya memiliki referensi yang kredibel dalam mengakses informasi.
"Kita sering mendengar anekdot bahwa kurang membaca membuat kita kekurangan informasi, namun berlebihan membaca juga bisa mengakibatkan kesalahan informasi. Oleh karena itu, keberadaan referensi yang kredibel sangatlah penting," katanya.
Dia juga menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas perpustakaan yang lebih baik bagi masyarakat.
"Keberadaan fasilitas ini adalah bukti komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan pak Gubernur diawali dengan peningkatan pustakawan berbasis digital. Ini sangat sinergi dengan program yang ada di Perpusnas," lanjutnya.
Kepala Perpusnas menjelaskan bahwa Perpusnas telah menyediakan buku digital yang dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai aplikasi digital, seperti iPusnas, BintangPusnas. "Ini merupakan upaya untuk mempermudah akses informasi dan literatur bagi semua kalangan," jelasnya.
Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah menekankan pentingnya peran pustakawan dalam menyediakan akses ke berbagai literatur yang mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Dari pengalaman pribadinya dalam menemukan literatur spesifik di sebuah perpustakaan di Belanda menjadi bukti bahwa perpustakaan berperan penting dalam mendukung riset dan pengembangan ilmu pengetahuan.
"Harapannya perpustakaan ini juga mampu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan," ungkapnya.
Menurutnya, setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda, ada yang lebih suka membaca, sementara yang lain lebih cocok dengan belajar melalui pendengaran.
"Perpustakaan bukan hanya tempat tradisional untuk membaca buku, tetapi bisa mengakomodasi berbagai cara pembelajaran, seperti audio book," lanjutnya.
Dia berharap perpustakaan tidak hanya menjadi tempat sunyi untuk membaca, tetapi juga menjadi pusat kegiatan intelektual dan inspirasi bagi masyarakat, misalnya menyelenggarakan seminar tentang literasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Mahdi menyampaikan gedung&nbsp; perpustakaan yang berada di Kawasan Wisata Literasi Bumi Perkemahan Jaka Mandala Kota Mataram ini, dibangun dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun 2022 senilai Rp 15 miliar.
"Sejak tanggal 24 Juli kami telah membuka pelayanan secara utuh di gedung baru," katanya.
Gedung empat lantai ini, lanjutnya, baru dua lantai yang dimanfaatkan untuk layanan anak dan layanan umum. "Lantai 3 dan 4 masih dalam tahap penyelesaian," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama juga diselenggarakan Workshop Bunda Literasi yang menghadirkan berbagai narasumber, diantaranya Bunda Literasi NTB Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB Sittu Rohmi Djalilah, Guru Besar UIN Mataram Atun Wardatun dan Pemerhati Perpustakaan Arsyad Abdul Gani.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Andri TK

Berita

Biro Perencanaan dan Keuangan Menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Se-Provinsi Papua Barat

Pencarian

Berita Lainnya

Sekretaris Utama Perpusnas: Setiap Warga Negara Wajib Cerdas

Good Leadership, Ciptakan Pelayanan Publik Berkualitas

Tangkal Hoax Dengan Literasi

TPBIS Berperan Dalam Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19

Kepala Perpusnas Resmikan Perpustakaan UPJ

Kepala Perpusnas Ajak Masyarakat Manfaatkan Perpustakaan Sebagai Tempat Referensi yang Kredibel