Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan saat ini tidak hanya sekadar menjalankan fungsinya sebagai management collection, namun perpustakaan harus dapat melakukan transfer knowledge kepada masyarakat.
Paradigma mengenai perpustakaan pun telah berubah. Perpustakaan harus dapat menjangkau masyarakat. Hal ini untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan buku bacaan yang ada di perpustakaan.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjunganÂ  Bupati Bangka Tengah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Provinsi Jatim, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Paser, dan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Kendari, Kamis (20/1/2021).
Syarif Bando mengatakan, dalam pengembangan perpustakaan diperlukan sinergi dari komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
"Bahwa siapapun kita, baik eksekutif, legislatif maupun TNI/Polri, tugas kita hanya empat, salah satunya mencerdaskan anak bangsa. Jika masyarakat cerdas dan sejahtera maka negara akan kuat dan dapat diperhitungkan dalam kancah global," katanya.
Maka, Syarif mengajak pemangku daerah untuk mendukung mengembangkan perpustakaan di wilayahnya masing-masing dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang unggul.
"Hadirkanlah perpustakaan, sebagai bangku terakhir bagi orang yang tidak masuk sekolah," ajak Syarif.
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, dalam kunjungannya menyampaikan keinginannya untuk membangun literasi lebih baik lagi di wilayah Kabupaten Tengah.
"Ini menjadi komitmen dari Pemkab Bangka Tengah untuk meningkatkan literasi melalui perpustakaan. Kami berharap apa yang kami ajukan ini dapat perhatian dari Perpusnas," ungkap Bupati.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Tiat S Suwardi menjelaskan, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks kegemaran membaca. Diantaranya, mengembangkan perpustakaan pondok pesantren, penyelamatan naskah kuno, dan mengembangkan perpustakaan dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat.
"Selain itu, kami pun tengah berupaya mengembangkan perpustakaan desa melaluui pemanfaatan dana desa," ujarnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Paser, Yusuf Semako menjelaskan, untuk meningkatkan literasi dan kepedulian terhadap perpustakaan, dirinya menggelar aksi 1 buku 1 PNS. Dari 5.000 pegawai, terkumpul sebanyak 10.000 buku.
"Ini membantu penambahan koleksi di perpustakaan. Kami lakukan ini agar perpustakaan tidak dianggap remeh, padahal tidak ada manusia hebat tanpa membaca," tegas Yusuf.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Perlunya Sinergi Dalam Mengembangkan Perpustakaan

Jakartaâ€”Peningkatan literasi di Indonesia membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, baik yang ada di pusat maupun daerah. Kerja sama dan kolaborasi antara kementerian/lembaga (K/L) yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan terkait literasi sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan literasi di daerah.
Melihat kondisi ini, Komisi X DPR RI menyelenggarakan rapat kerja/rapat dengar pendapat (raker/RDP) dengan K/L terkait untuk menjelaskan program dan dukungannya dalam peningkatan literasi di Indonesia. K/L yang turut hadir dalam rapat yang digelar secara virtual pada Rabu (25/11/2020) tersebut adalah Perpustakaan Nasional RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam paparan setiap K/L, diketahui bahwa sudah ada program dan kegiatan yang mendukung peningkatan literasi di daerah.
Kepala Perpusnas RI Muhammad Syarif Bando menyatakan pihaknya sudah bersinergi dengan Kementerian Desa dan Kemendagri dalam penguatan perpustakaan desa dan literasi. Syarif Bando mengapresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Desa dan Kemendagri atas kerja sama dan dukungan terkait perpustakaan desa.
Untuk mengolaborasikan dan mengakselerasi program kegiatan terkait literasi dengan Kemendikbud, Perpusnas akan terjun langsung ke masyarakat. Syarif Bando menyebut sinergi dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu dilakukan untuk menyelaraskan cara pandang mengenai indeks literasi masyarakat Indonesia, terutama batasan literasi di tingkat dasar dan menengah.
â€œDalam konteks literasi untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Perpusnas tidak bicara tentang kemampuan mengenal huruf saja, tapi mengarah pada tingkat kemampuan masyarakat Indonesia untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa,â€ jelasnya.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori menyebut literasi merupakan komitmen bersama antara K/L dan daerah. Terkait strategi peningkatan literasi di daerah, jelasnya, harus ada komitmen dari pemerintah daerah. Dukungan dari kepala daerah sangat dibutuhkan karena strategi peningkatan literasi di daerah merupakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi K/L terkait yang telah mengeluarkan kebijakan dan program dalam mendukung peningkatan literasi di Indonesia. Dia berharap akselerasi program dan kegiatan antara K/L terkait dalam peningkatan literasi Indonesia utamanya dalam infrastruktur perpustakaan berupa fisik, ketersediaan buku di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), peningkatan tata kelola perpustakaan sekolah, pemenuhan tenaga pustakawan, dan perpustakaan desa, terus ditingkatkan.
Anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar ini juga mendorong K/L terkait untuk berkolaborasi dan meningkatkan kerja sama terhadap perencanaan dan pelaksanaan program terkait pembangunan budaya baca dan peningkatan literasi masyarakat. â€œMendorong K/L melakukan sinergi program literasi menjadi program terobosan untuk meningkatkan indeks literasi nasional secara signifikan dan berkesinambungan. Komisi X DPR RI akan mengawal pelaksanaan program peningkatan literasi secara berkesinambungan, dan akan menjadwalkan RDP gabungan secara periodik pada masa persidangan berikutnya,â€ tuturnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Peningkatan Literasi di Daerah Membutuhkan Dukungan Banyak Pihak

Pancoran, Jakarta â€“ Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019, dana desa yang dikucurkan pemerintah tiap tahunnya ke rekening kas desa, dapat dialokasikan untuk pembangunan perpustakaan desa dan pengadaan bahan baca. Demikian disampaikan, Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Conrad Hendrarto.
Conrad menuturkan, perpustakaan desa memiliki peran strategis untuk mengembangkan minat baca dan pengembangan literasi masyarakat desa. â€Di kota bahan bacaan banyak tersedia, berbeda dengan di desa yang akses untuk mendapatkan buku terbatas sehingga diperlukan adanya perpustakaan desa. Keberadaan perpustakaan desa dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan,â€ tutur Conrad dalam paparannya pada Rakornas Bidang Perpustakaan, Selasa (25/2).
Lebih lanjut, Conrad menjelaskan, ada enam langkah memberdayakan perpustakaan desa. Diantaranya, melakukan analisa potensi desa, pembagian peran dan pengolahan kinerja penggiat literasi desa, peningkatan peran desa dalam perpustakaan desa sesuai dengan kewenangannya, serta integrasi kegiatan pendampingan di tingkat desa untuk kegiatan literasi.
â€œKita harus mengetahui apa potensi desa, agar dapat memberikan buku-buku yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Hingga tahun 2019, sebanyak 1.201 unit perpustakaan sudah dibangun dengan menggunakan dana desa,â€ lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan pihaknya mendorong pemerintah desa untuk dapat memanfaatkan dana desa untuk pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dapat mendorong literasi setempat
â€œSilahkan dana desa dapat digunakan untuk membangun perpustakaan mini di wilayah masing-masing. Dengan bahan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dapat mendorong inovasi di daerah,â€ ungkapnya.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Radityo

Dana Desa Dapat Dialokasikan untuk Perpustakaan Desa

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Guna mencapai hasil terbaik, Perpusnas menyusun ulang program-program yang telah direncanakan untuk pelaksanaan program yang lebih efektif dan mudah terukur.
Dalam rencana penataan program dan kegiatan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) tahun 2024, terdapat tiga program besar yang akan menjadi fokus utama, yakni Pengarusutamaan Naskah Nusantara, Penguatan Budaya Baca dan Literasi serta Standardisasi dan Pembinaan.
Meskipun masing-masing program memiliki fokus kegiatan yang berbeda, ketiga program tersebut memiliki tujuan utama yaitu peningkatan kemampuan literasi dan pengembangan kemampuan baca tulis masyarakat.
Dalam progam pengarusutamaan naskah nusantara, Perpusnas akan mengoptimalkan koleksi langka seperti naskah kuno dan manuskrip untuk menciptakan buku-buku yang bermutu.
&ldquo;Kita akan memberikan penguatan terhadap naskah nusantara yang mungkin bisa dikembangkan menjadi bahan bacaan yang bermutu dan menarik bagi masyarakat,&rdquo; ujar Plt. Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz dalam diskusi Serasi (Seputar Literasi) pada Jumat (19/1/2024).
Pada pelaksanaan program penguatan budaya baca dan literasi, Plt. Kepala Perpusnas menyoroti keberadaan 80.000 desa yang belum memiliki perpustakaan. Sebagai respons akan hal itu, Perpusnas menargetkan 1000 judul buku untuk setiap lokus, dengan tujuan memberikan sarana dan prasarana yang mendukung bagi desa-desa yang belum memiliki akses internet.
Dia menjelaskan, salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca masyarakat adalah minimnya ketersediaan sumber bacaan yang bermutu. Perlu adanya pelatihan bagi pengelola perpustakaan untuk mengembangkan kegiatan literasi.
&ldquo;Sebenarnya, minat baca masyarakat cukup tinggi yang menjadi masalah adalah kurangnya fasilitas yang menyajikan buku-buku bermutu, bahkan saya sering menemukan buku di perpustakaan sekolah yang kurang sesuai dengan anak-anak,&rdquo; ungkapnya.
Sementara itu, program standarisasi dan pembinaan akan melakukan survei untuk memperoleh data yang lebih rinci tentang perpustakaan sekolah dan asesmen untuk perpustakaan yang akan diakreditasi. Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi pengelolaan perpustakaan, koleksi dan layanan inklusif yang diberikan bagi masyarakat.
&ldquo;Kami akan melakukan survei terhadap kondisi perpustakaan sekolah yang tidak memiliki fasilitas, koleksi dan pengelola untuk masuk ke dalam program pengadaan fasilitas perpustakaan dengan dana alokasi khusus,&rdquo; tutupnya.
&nbsp;
Reporter: Veronica
Dokumentasi: Aji Anwar/Alfian
&nbsp;

Penataan Program Esensial untuk Hasil yang Optimal

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Nagekeo, adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Ngada. Meski baru berusia 12 tahun, Kabupaten Nagekeo siap menghelat Festival Literasi pada bulan Agustus 2019 mendatang. Hal ini disampaikan Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do, pada soft launching Fetsival Literasi di Gedung Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis, (11/4).
Meski baru berusia muda, Kabupaten Nagekeo tidak ingin ketinggalan dalam berpartisipasi menebarkan virus literasi. Apalagi di era digital seperti sekarang, dimana kemampuan literasi mutlak diperlukan agar tidak ditinggal zaman. â€Kita semua tahu bahwa perpustakaan adalah penyangga peradaban. Lewat literasi, Kabupaten Nagekeo bisa menyongsong era digital,â€ ucap Bupati Nagekeo. Â 
Literasi sendiri tak hanya diartikan dengan gemar membaca buku. Sehingga pada Festival Literasi Nagekeo, Agustus nanti, Johanes mengatakan akan ada literasi tenun, literasi wisata, hingga literasi kuliner.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional, Ofy Sofiana, mengatakan bangsa Indonesia menjadi besar seperti saat ini karena keinginan masyarakatnya yang kuat untuk belajar. Menciptakan masyarakat literasi adalah hal yang mutlak dilakukan. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan momen-momen massal, seperti festival, bazar buku, atau bisa juga dengan memperbanyak sumber-sumber bacaan yang berkualitas yang mudah diakses oleh siapapun, baik masyarakat yang tinggal di desa maupun di perkotaan.
â€œFestival Literasi Nagekeo 2019 merupakan kerjasama antara Kabupaten Nagekeo dengan Perpustakaan Nasional, sehingga kami berharap dengan diadakannya acara ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkenalkan Kabupaten Nagekeo secara nasional,â€ ujar Ofy Sofiana.
Â 
Reportase : Basma Sartika
Fotografer ; Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Kabupaten Nagekeo Canangkan Festival Literasi Nagekeo 2019

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Ingin bisa sama menjadi seperti Dinas Perpustakaan daerah lain, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) belum memiliki perpustakaan daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten OKU Selatan, Umi Kalsum, saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Kamis (6/2).
"Kami ingin meminta bantuan untuk membangun gedung perpustakaan. Kami juga sudah menyiapkan Detailed Engineering Design (DED)-nya," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Pengembangan dan Pengkajian Minat Baca, Deni Kurniadi, menjelaskan bahwa untuk pengajuan usulan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan gedung perpustakaan harus didampingi dengan dokumen pendukung untuk dinilai kelayakannya.
"Untuk pembangunan gedung perpustakaan di kabupaten/kota, harus menyertakan dokumen pendukung seperti sertifikat lahan dan DED dalam format PDF. Karena nantinya pengusulan DAK harus dilakukan melalui aplikasi Krisna yang ada di Bappeda mulai dari bulan Februari sampai Juni 2021. Selanjutnya baru akan dinilai kelayakannya oleh empat instansi, yakni Perpustakaan Nasional, Bappenas, Kemenkeu, dan Kemendagri," jelas Deni.
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Biro Perencanaan dan Keuangan Menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Se-Provinsi Papua Barat

Pencarian

Berita Lainnya

Perlunya Sinergi Dalam Mengembangkan Perpustakaan

Peningkatan Literasi di Daerah Membutuhkan Dukungan Banyak Pihak

Dana Desa Dapat Dialokasikan untuk Perpustakaan Desa

Penataan Program Esensial untuk Hasil yang Optimal

Kabupaten Nagekeo Canangkan Festival Literasi Nagekeo 2019

Kabupaten OKU Selatan Impikan Gedung Perpustakaan