Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Di tengah kondisi pandemi semua dipaksakan untuk memasuki industri 4.0, termasuk bagi pustakawan. Kadar kompetensi yang dimiliki pustakawan menjadi penting agar senantiasa mempunyai kemahiran, ide kreatif, dan inovatif dalam pelayanan perpustakaan. Beradaptasi dengan hal baru adalah keniscayaan agar perpustakaan dan pustakawan tetap dipercaya sebagai sumber informasi yang penting bagi masyarakat.
â€œPandemi mengharuskan nyaris semua aktivitas dilakukan dari rumah. Namun, perpustakaan menawarkan bermacam aplikasi digital yang bisa dimanfaatkan siapapun, termasuk akademisi,â€ urai Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada Webinar Inovasi dan Kreasi Pustakawan Dalam Meningkatkan Kompetensi Menghadapi New Normal yang diadakan Universitas Hasanuddin, Makassar, pada Selasa siang, (4/8).
Dulu, perpustakaan dikenal sebagai deretan buku berdebu dan pustakawan bertugas menjaga mengelola buku. Paradigma kemudian berubah sehingga di era saat ini perpustakaan dan pustakawan dibantu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan mentransformasi pengetahuan. Artinya, kandungan informasi dan pengetahuan akan bermanfaat besar jika didistribusikan kepada masyarakat.
Perpustakan dan pustakawan harus mau beradaptasi dengan perubahan yang ada akibat pandemi agar tetap bisa survive. Perubahan layanan dengan melakukan inovasi agar pemustaka bisa mengakses informasi yang ada di perpustakaan. Diseminasi informasi harus sering dilakukan pustakawan. Jangan lagi bergelut dengan buku-buku tetapi bagaimana kandungan buku yang dibaca lalu dibuat konten ke dalam media sosial menggunakan perangkat digital yang dikuasai. Dunia memerlukan pustakawan yang memiliki wawasan yang luas, tanggap dan sanggup memberikan informasi dengan cepat.
â€œProfesi pustakawan adalah profesi yang istimewa karena mempunyai akses sumber pengetahuan yang akurat. Jadikan ini sebagai keunggulan kompetensi. Hal ini penting untuk mengantisipasi hoaks yang marak terjadi selama pandemi,â€ pungkas Syarif Bando.
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Diseminasi Informasi Harus Sering Dilakukan Pustakawan

Salemba, Jakartaâ€”Laporan Harta Kekayaan Negara secara elektronik (e-LHKPN) adalah sistem pelaporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh setiap penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan menggunakan elektronik, kini pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah, murah, dan bermanfaat.
LHKPN bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, sebagai upaya transparansi awal menjabat sebagai instrumen pengawasan dan akuntabilitas saat akhir menjabat. Peraturan LHKPN sesuai dengan peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016.
Perpustakaan Nasional sebagai salah satu penyelenggara juga tidak luput dari pelaksanaan e-LHKPN. Sebanyak 63 pejabat dan penyelenggara negara di lingkungan Perpusnas mengikuti workshop penyampaian LHKPN melalui elektronik oleh KPK, Kamis, (31/5).
Pejabat dan penyelenggara negara yang mengikuti pengisian e-LHKPN meliputi pejabat eselon 1 dan 2, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan barang dan jasa, auditor, pejabat lelang (ULP), dan bendahara di tiap unit kerja.
Deni Setianto dari Kedeputian Bidang Pencegahan Direktorat PP LHKPN KPK mengatakan sistem pelaporan harta kekayaan sudah ada sejak jaman kekhalifan Umar bin Khattab r.aâ€”masa setelah Rasulullah saw wafat. Oleh karena itu, pelaporan LHKPN harus dimaknai sebagai upaya pencegahan agar jangan sampai ada penyelenggara pemerintahan yang terlibat ataupun terjerat perilaku korupsi.
â€œDari LHKPN publik pun bisa mengetahui berapa harta yang diperoleh selama seseorang menjabat. Tidak ada keragu-raguan ataupun prasangka yang timbul yang berujung fitnah,â€ imbuh Deni.
Deni menambahkan saat ini KPK sedang giat melakukan sejumlah terobosan untuk mencegah terjadinya korupsi. Pola korupsi seiring jaman kian canggih. Beragam cara dilakukan sejumlah oknum, bahkan bekerja sama untuk mengelabui agar praktek haram tersebut tidak terlihat aparat hukum. Semuanya bermula dari niat, pungkas Deni.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â Â 
Â 
Â

Workshop e-LHKPN :  Cara Cegah Penyelenggara Negara Korupsi

Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (HOKH menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah.
 
FGD ini dilakukan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
 
Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih menyampaikan kewajiban pemerintah dalam menyediakan perpustakaan bagi masyarakat telah dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. 
 
Pasal 7 ayat (1) butir c dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di seluruh tanah air. 
 
"Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatur pemetaan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan. Namun, dalam perjalanannya, kelembagaan perpustakaan daerah menghadapi tantangan yang perlu diatasi," ungkapnya saat membacakan sambutan Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana dalam FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Daerah, Jumat (14/7/2023).
 
Dalam konteks ini, lanjutnya, Namun, dalam perjalanannya, kelembagaan perpustakaan daerah menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Perubahan struktur organisasi dan tugas pegawai di dinas perpustakaan daerah, serta pengurangan anggaran dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan baru, menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam upaya penguatan kelembagaan perpustakaan daerah.
 
"Hasil pemetaan yang telah dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan adanya dinamika perubahan dalam kelembagaan perpustakaan daerah. Beberapa daerah, seperti Provinsi Bali, Kabupaten Tasikmalaya, Wonogiri, dan Cimahi, mengalami penurunan struktur dinas perpustakaan menjadi setingkat Kasubag," lanjutnya.
 
Melalui hasil FGD ini, dia berharap akan ditemukan rekomendasi dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan perpustakaan daerah yang akan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. 
 
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan status dan peran perpustakaan daerah dalam pembangunan literasi, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat.
 
"Dengan adanya FGD ini, Perpusnas berharap dapat memperoleh data yang akurat dan berharga mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi perangkat daerah terhadap isu kelembagaan perpustakaan daerah. Data ini akan menjadi dasar untuk menganalisis masalah, kebutuhan, dan harapan yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan perpustakaan di seluruh Indonesia," harapnya.
 
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teuku Maimun Riza menyampaikan bahwa pembangunan daerah yang sesuai dengan UU 23 tahun 2014 adalah upaya nyata dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah. 
 
Namun, terdapat kendala ketika upaya memperjuangkan urusan perpustakaan tidak berhasil dilakukan, sehingga beberapa perpustakaan daerah berubah status dan tidak lagi menjadi dinas yang mandiri.
 
"Padahal perpustakaan merupakan bagian integral dari semua urusan pemerintahan. Seperti halnya perpustakaan dapat mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
 
Dalam FGD di hari terakhir ini, diikuti sebanyak tujuh dinas perpustakaan. Diantaranya, Dinas Perpustakaan Provinsi Banten, Dinas Perpustakaan Kabupaten Tangerang, Dinas Perpustakaan Kota Tangerang, Dinas Perpustakaan Kota Tangerang Selatan,&nbsp; Dinas Perpustakaan Kabupaten Purwakarta, Dinas Perpustakaan Kabupaten Subang, dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bandung.

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah

Bandung, Jawa Barat&mdash;Penulis Maman Suherman menilai dikotomi literasi pedesaan dan literasi urban sudah tidak relevan. Pasalnya, dia menilai pada masa kini batasan antara desa dan kota sudah tidak ada.
Problematika yang dialami desa dan kota sudah hampir sama. Dia menyebut, desa dan kota menghadapi masalah literasi yang sama yakni memaknai bahwa literasi bukan sekadar membaca dan menulis. 
 
Hal ini disampaikan penulis Maman Suherman dalam talkshow di gelaran Perpusnas Writers Festival (PWF) 2023. Pria yang akrab disapa Kang Maman ini menyatakan saat ini, angka melek huruf di Indonesia sudah tinggi yakni di atas 96 persen. Namun, kemampuan untuk memahami bacaan dinilai masih rendah.
 
&ldquo;Apakah kita sudah mengikuti Ki Hajar Dewantara, jadi baca dan memahami. Persoalan di perpustakaan, gedung ada tapi aktivitas tidak ada. Harusnya, di perpustakaan daerah ada buku dari hasil karya lokal,&rdquo; ujarnya di De Majestic, Bandung, Jabar, pada Kamis (7/9/2023).
 
Kang Maman menambahkan, literasi bukan sekadar perpindahan buku dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, aktivitas dalam mendukung literasi juga membutuhkan dana dan dukungan materiil. Selayaknya perpustakaan jangan merasa bangga jika memiliki banyak koleksi buku. Seharusnya, perpustakaan bangga jika banyak orang yang membaca koleksi bukunya.
 
&ldquo;Literasi adalah hulu hingga hilir, jadi bukan hanya punya TBM. Tapi membaca buku agar anak-anak yang datang merasa bisa berguna. Ini bukan tentang kognitif, afektif, psikomotorik, tapi belajar keteladanan seperti Ki Hajar Dewantara yakni Taman Siswa. Sehingga perpustakaan bukan hanya tentang Gedung,&rdquo; urainya.
 
Sementara itu, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Nero Taopik menyatakan sejak 2012 sudah aktif membangun Komunitas Ngejah di Garut, Jabar. Dia menyebut, saat ini tercatat ada 2.300 TBM di Indonesia. Namun diyakini jumlahnya melebihi itu yakni 5.000 TBM. &ldquo;Sebanyak 80 persen saya yakin ada di pedesaan,&rdquo; tambahnya.
 
Pria yang biasa disapa Kang Opik ini mengaku aktivitasnya banyak dilakukan di pedesaan. Meski begitu, mendorong literasi urban dapat dilakukan dengan rancangan yang tepat yakni optimalisasi pemanfaatan keberaan infrastruktur teknologi digital yang cenderung sudah bagus, pemanfaatan ruang publik/fasilitas umum dengan menyediakan akses literasi, serta menyediakan program yang menyesuaikan dengan kultur masyarakat perkotaan yang identik dengan mobilitas tinggi.
 
Dia menambahkan, mendorong literasi urban dapat dilakukan dengan memiliki program khusus yang menyasar daerah-daerah pinggiran kota yang biasanya dihuni mayoritas kaum urban, serta optimalisasi program kolaborasi antarpihak.
 
&ldquo;Contoh dan bentuk kegiatannya, kalau di daerah pinggiran hanya disediakan pojok baca tidak diselenggarakan kegiatan atau aktivitas, pastinya tidak akan laku. Harusnya ada pengelola atau pendampingan. Atau gerakan literasi di halte,&rdquo; urainya.
 
Pendiri Koran Gala Bonni Irawan yang juga hadir sebagai narasumber menyatakan, secara survei, Indonesia memiliki angka yang bagus dalam pemberantasan buta aksara. Namun kenyataannya, banyak media cetak yang tutup sejak 2018. Bahkan yang terbaru, Toko Buku Gunung Agung juga menutup tokonya.
 
Dia menambahkan, hal ini bukan berarti minat baca turun dan angka literasi. Menurutnya, literasi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Menurut UNESCO, jelasnya, ada enam literasi dasar yakni literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan.
 
&ldquo;Harus ada gerakan agar enam literasi dasar ini dapat dilakukan. Maka desain literasi urban harus menyelesaikan masalah di kota yakni hoaks, kesehatan mental, dan lainnya,&rdquo; pungkasnya.
 
Reporter: Hanna Meinita
 
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Desa dan Kota Menghadapi Masalah Literasi yang Sama

Jakarta - Perpustakaan umum di Indonesia didorong turut berjuang bersama masyarakat untuk bangkit menghadapi dampak dari Covid-19. Sebagai abdi masyarakat, para pengelola perpustakaan umum didorong agar menunjukkan komitmen mewujudkan peran perpustakaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menyatakan, melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional, perpustakaan bisa memainkan perannya. Dengan mengoptimalkan perpustakaan sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan, masyarakat bisa menjadikan perpustakaan sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan diri.
Pada pembukaan Stakeholder Meeting Nasional Tahun 2020 yang diselenggarakan Perpusnas dan diikuti dinas perpustakaan umum dan penerima manfaat program transformasi dari 32 provinsi dan 100 kabupaten, Syarif Bando mengajak seluruh pihak untuk bangkit dan berjuang. â€œMudah-mudahan acara ini bisa menjadi suatu momen untuk bisa meyakinkan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa kita perlu bangkit, kita perlu berjuang, kita perlu kerja keras untuk keluar dari problematika ekonomi bangsa kita di era pandemi covid-19, tidak ada jalan lain kecuali kita bangkit bekerja keras,â€ jelasnya dalam acara yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (4/11/2020).
Secara khusus, Syarif Bando mengajak mahasiswa dan perguruan tinggi agar mengedukasi masyarakat dan menjadi solusi bagi warga di desa yang mengalami kesulitan mengakses bacaan.
Pada kesempatan tersebut, Syarif Bando kembali menekankan bahwa literasi bukan sekadar menghitung angka dan melek huruf. Idealnya, ada empat tingkatan literasi mulai dari kemampuan mengumpulkan sumber bahan bacaan, memahami apa yang tersirat dari yang tersurat, kemampuan mengungkapkan ide, inovasi, teori, dan keterampilan baru hingga pada level tertinggi yakni kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global.
Apresiasi kepada sejumlah kepala daerah yang memprioritaskan pengembangan perpustakaan dan literasi di daerahnya juga diberikan. â€œRasa hormat dan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah terutama respons para gubernur, bupati, walikota, dalam upaya untuk memberi perhatian tidak lagi memandang perpustakaan sebagai satu lembaga atau satu dinas yang terakhir dan sangat konsen terhadap pengembangan perpustakaan dan semua komitmen dalam upaya peningkatan kualitas SDM yang menjadi prioritas bapak Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin di 2020- 2024,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan Bangkit Bersama Masyarakat Hadapi Covid-19

<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Mojokerto, Jawa Timur - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia bersama Yayasan Amanatul Ummah Surabaya dan Institut Agama Islam (IAI) Al-Khoziny telah melakukan penandatanganan <span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Memorandum of Understanding <span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">(MoU) tentang kerja sama perpustakaan, Rabu (19/7/2023).
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Berlangsung di Institut KH Abdul Chalim (IKHAC), penandatanganan MoU ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan melalui literasi dan optimalisasi fungsi perpustakaan di lembaga pendidikan dan pondok pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan serta IAI Al-Khoziny Pacet, Mojokerto.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam upaya Yayasan Amanatul Ummah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi di lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan yayasan.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dalam sambutannya, KH Asep Saifuddin Chalim, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Rektor IAI Al-Khoziny Pacet Mojokerto, menjelaskan dengan adanya kerjasama ini, diharapkan akan terwujud peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan dan pembangunan masyarakat yang lebih cerdas dan berbudaya literasi.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Visi yayasan adalah mewujudkan manusia yang unggul, utuh, beriman, bertaqwa, dan berakhlakul karimah, guna kemualian dan kejayaan kaum muslimin dan seluruh bangsa Indonesia, sehingga terwujud kesejahteraan dan keadilan. Salah satunya dengan meningkatkan literasi&rdquo;, ungkap Kyai Asep.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Disamping itu, Kyai Asep berharap melalui kerjasama ini perpustakaan yayasan akan dikembangkan menjadi pusat pembelajaran yang dinamis, dengan koleksi buku yang relevan, aksesibilitas yang mudah, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. Hal ini akan mendorong minat baca, penelitian, dan pemahaman yang lebih baik di kalangan santri dan tenaga pendidik.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kami ingin perpustakaan yang ada di universitas dan Yayasan Amanatul Ummah menjadi lebih representatif, baik dalam sisi ilmu pengetahuan maupun terhadap pemberian pelayanan&rdquo;, lanjut Kyai Asep.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dalam kegiatan ini, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando berkesempatan memberikan motivasi kepada santri Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet, serta mahasiswa baru IKHAC.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dalam paparannya, Syarif menjelaskan kemiskinan yang terjadi karena tidak menguasai pengetahuan, skill dan kurangnya akses permodalan. Namun, yang masih menjadi tantangan besar adalah kemalasan.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Budaya malas ini ada di seluruh dunia. Kita diberi waktu namun terkadang manusia yang tidak mampu menghargai waktu dengan baik&rdquo;, ungkap Syarif.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut Syarif menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia pintar membaca namun kurang bisa mengimplementasikan ilmunya. Syarif menghimbau mulai dari pesantren untuk terus membaca dan mengimplementasikan ilmunya hingga dapat membuat teknologi karena sejatinya orang Indonesia adalah orang yang pintar.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kalau kalian ingin dikenal dunia, bacalah. Kalau kalian ingin dikenal dunia, menulislah. Siapa anda 35 tahun yang akan datang adalah tergantung apa yang anda baca hari ini&rdquo;, himbau Syarif.
&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter &amp; Fotografer: Gilang Arwin Saputri

Berita

Biro Perencanaan dan Keuangan Menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Se-Provinsi Papua Barat

Pencarian

Berita Lainnya

Diseminasi Informasi Harus Sering Dilakukan Pustakawan

Workshop e-LHKPN : Cara Cegah Penyelenggara Negara Korupsi

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah

Desa dan Kota Menghadapi Masalah Literasi yang Sama

Perpustakaan Bangkit Bersama Masyarakat Hadapi Covid-19

Perpusnas Jalin Kerja Sama dengan Yayasan Amanatul Ummah Surabaya