Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional bersama Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menyelenggarakan Gelar Wicara "45 Tahun Ikatan Pustakawan Indonesia Membangun Negeri: Kontribusi dan Tantangan" dalam rangka peringatan HUT ke-45 Ikatan Pustakawan Indonesia berlangsung di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, (12/7). IPI adalah organisasi profesi milik para pustakawanÂ yang lahir pada 6 Juli 1973 yang memiliki andil besarÂ  besar dalam sejarah pendirian perpustakaan di Indonesia.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan pustakawan sebagai salah satu komponen utama di perpustakaan diharapkan memiliki kompetensi yang memadai dalam menghadapi persaingan di era digital.Â  "Para pustakawan untuk lebih pro aktif ke masyarakat agar mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Tag line â€˜Pustakawan Bergerakâ€™ diusung sebagai penegasan dari upaya tersebut," ungkap Kepala Perpusnas.Â Â Pustakawan bergerak adalah upaya mendorong pengetahuan (knowledge mobilization) sehingga setiap individu tanpa terkecuali mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan kemampuan mengembangkan kompetensi diri agar kesejahteraan hidupnya meningkat.
Setelah selesai denganÂ  'Pustakawan Bergerak', di tahun 2018, maka di tahun 2019 tagline yang diusung dalam program kerja tahunan Perpustakaan Nasional adalah 'Pustakawan Berkarya'. Pustakawan, lanjut Kepala Perpusnas, tidak lagi berpijak pada masa lalu tapi harus berpacu untuk masa depan. Program dan komitmen membangun institusi dan organisasi harus lebih baik lagi. Masyarakat perlu bukti konkret melihat kiprah IPI di masa depan.Â  "Saya mengharapkan program kerja IPI di tahun-tahun mendatang tidak lagi bersifat seremonial, seperti raker, rakor dan perayaan ulang tahun. Buatlah program kerja yang sesuai dengan konteks jaman," terang Muhammad Syarif.Â 
Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) mengatakan di usianya yang ke-45, usia yang cukup matang menjelang setengah abad. Usia yang cukup untuk menjawab tantangan di masa depan. Pencapaian cita-cita menjadikan IPI sebagai organisasi profesional dan mandiri diakui Dedi Junaedi belum cukup terlihat, terutama secara finansial. IPI bersyukur, Perpustakaan Nasional selalu terbuka tangannya membantu IPI bergerak ke arah kemandirian, salah satunya dengan mengadakan sejumlah bimbingan teknis (bimtek) di sejumlah daerah.Â 
Pustakawan di era digital harus bisa mengembangkan keterampilan informasi literasi digital kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian, setiap individu memiliki keterampilan literasi yakni kemampuan dalam mencari informasi, menemukan, mengevaluasi, membuat, memaparkan, hingga menyebarkan kembali informasi tersebut. "Pustakawan dituntut beradaptasi dengan infrastruktur teknologi digital. Selain aktif mengikuti dinamika teknologi digital, pustakawan juga diminta untuk peduli terhadap kondisi sosial masyarakat. Pustakawan didesak untuk ambil bagian dalam menyajikan informasi dan referensi yang valid untuk menangkal informasi yang sesat atau hoaks," tambah Dedi.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Rayakan HUT ke-45 IPI : Menuju IPI ke Arah Mandiri

Senayan, Jakarta&mdash;Komisi X DPR-RI kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Selasa, (24/1). Sidang RDP dipimpin oleh Abdul Fikri Faqih dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS).
Dalam kesempatan awal, Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando memaparkan bahwa dari alokasi anggaran 2016 sebanyak Rp 627.698.356.000, Perpusnas berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 616.824.923.125.
Namun, dari hasil penyerapan tersebut masih menyisakan beberapa masalah pada APBN-P 2016, diantaranya bantuan buku siap layan untuk perpustakaan kabupaten/kota, dan infrastruktur TIK untuk gedung layanan baru Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan. &ldquo;Solusinya, kami anggarkan kembali di 2017 melalui optimalisasi anggaran 2017,&rdquo; terang Kepala Perpusnas.
Sedangkan, dari pengajuan rencana anggaran (RA) 2017 sebesar Rp 462.467.377.000, sebagian besar diperuntukkan untuk alokasi anggaran berdasarkan fungsi, yakni program pengembangan perpustakaan senilai Rp 399.330.632.000. Program pengembangan perpustakaan merupakan bagian dari program prioritas Revolusi Mental yang menjadi fokus dari era Presiden Jokowi dimana mencakup jumlah perpustakaan yang harus dibina, dan jumlah bantuan perpustakaan keliling.
Untuk pengembangan perpustakaan desa, Perpustakaan Nasional akan melakukan sinergi dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara, untuk pengadaan mobil perpustakaan keliling (MPK), di 2017 Perpusnas merencanakan 100 unit untuk stimulan di 34 provinsi dan 66 kabupaten/kota.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

RDP Komisi X DPR-RI dengan Perpusnas

Jakarta- Perpustakaan Nasional (Peprusnas) menggelar sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 yang merupakan hasil penyempurnaan NSPK sebelumnya.
Dalam kegiatan yang digelar secara daring ini, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan NSPK ini merupakan adalah implementasi dari pada penjabaran Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
â€œ Di dalamnya mengatur perpustakaan menjadi salah satu urusan wajib yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kita menjabarkan undang-undang untuk memainkan peran masing-masing. peran Perpustakaan nasional sebagai regulator wajib merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang akan memandu teman-teman di semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia ,â€ papar Syarif.
Bambang Supriyo Utomo yang hadir sebagai narasumber mengatakan NPSP ini adalah suatu payung hukum atau pedoman agar pelaksanaan tugas limpah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta pelaku pasar bisa seragam. â€œJadi tidak mungkin kita akan membuat suatu peraturan yang ada, yang sempurna. Tetapi yang penting ada suatu pokok-pokok aturan, tinggal nanti dikembangkan oleh teman-teman di daerah, pelaku pasar, pelaku perpustakaan,â€ jelasnya.
Sri Sularsih, Staf Ahli Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas mengatakan bahwa dengan adanya upaya penyempurnaan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 dari versi sebelumnya yaitu tahun 2018 dilakukan untuk memberikan acuan agar pembinaanÂ  dan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah berjalan optimal dan menghasilkan pelayanan yang prima bagi pemustaka. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Sri berharap dapat memberikan informasi secara garis besar terkait NPS ini kemudian nantinya bisa mencermati, memahami, dan juga mengimplementasikannya.
â€œIni merupakan salah satu upaya menyamakan persepsi di antara kita semua dalam upaya untuk memahami NSPK yang telah diterbitkan oleh Perusahaan Nasional. Dengan adanya NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para pengelola Perpustakaan agar memudahkan dalam melakukan upaya layanan terbaik bagi para pemustaka di lingkungannya,â€ imbuhnya.
Lebih lanjut Sri mengatakan NPSK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini sebagai alat pendukung menciptakan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dalam proses belajar mengajar di sekolah. Serta bagian integral dari sekolah untuk peningkatan program gemar membaca bagi peserta didik dan pendidik. Serta sebagai dasar penyelenggaraan perpustakaan Sekolah/Madrasah yang berkualitas sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
Reportase: Eka Purniawati
Â 
Â

Perpusnas Sosialisasikan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Tahun 2021

Pariaman, Sumbar - Pembangunan perpustakaan di Kota Pariaman akan menjadi salah satu destinasi wisata.
Wali Kota Pariaman, Genius Umar menyampaikan, Kota Pariaman saat ini telah tumbuh menjadi kota tujuan wisata.
Melalui konsep Library Tourism diharapkan mampu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan masyarakat Kota Pariaman.
"Pengelolaan perpustakaan ini sangat penting untuk mencerdaskan serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Pariaman," ungkap Genius, usai meletakkan batu pertama Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kota Pariaman, Rabu (28/12/2022).
Secara resmi, peletakan batu pertama dilakukan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando didampingi Wali Kota Pariaman, Genius Umar sebagai awal dimulainya pembangunan gedung layanan perpustakaan daerah.
Gedung perpustakaan yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun 2023 senilai Rp 10 miliar ini, ditargetkan selesai pembangunannya pada Agustus mendatang.
Dalam memanfaatkan perpustakaan, Wali Kota mengajak seluruh pelajar, mahasiswa serta OPD di Kota Pariaman untuk menjadi anggota perpustakaan.
"Semua harus ikut menjadi anggota perpustakaan dan memanfaatkan bacaan yang ada disana. Karena ketika membaca maka akan membuka jendela dunia," lanjutnya.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, perpustakaan menjadi salah satu tempat untuk mengakses ilmu yang ada di perpustakaan. Sehingga perpustakaan harus menjadi ruang belajar terbuka untuk seluruh masyarakat Kota Pariaman.
"Karena sesuai manifesto International Federation of Library Associations (IFLA), perpustakaan hadir bagi siapa saja yang tidak mungkin lagi terdaftar di sekolah dasar," katanya.
Syarif juga meminta Pemerintah Kota Pariaman dan masyarakat untuk menulis buku yang menjelaskan tentang asal-usul, budaya dan potensi Kota Pariaman yang nantinya dapat menjadi koleksi di perpustakaan.
"Dengan dibuatnya buku tentang Pariaman, akan menambah pengetahuan masyarakat tentang potensi sumber daya alamnya," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Syarif Bando meluncurkan Pojok Baca Digital (POCADI) yang ditempatkan di Balai Kota Pariaman.
Selain itu, Wali Kota Pariaman Genius Umar mengukuhkan Lucyanel Genius sebagai Bunda Literasi Kota Pariaman dan bunda literasi tingkat kecamatan serta kelurahan dan desa se-Kota Pariaman.
Usai dikukuhkan, Bunda Literasi Kota Pariaman Lucyanel Genius menyampaikan, melalui pengukuhan Bunda Literasi di tingkat kecamatan bahkan kelurahan dan desa menjadi semangat untuk membangkitkan kembali literasi di Kota Pariaman.
"Saya akan mengumpulkan semua bunda-bunda literasi, agar mengaktifkan kembali perpustakaan yang ada di desa masing-masing. Kami akan membuat program untuk membangkitkan gairah literasi anak muda maupun ibu rumah tangga" tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga berharap adanya pendampingan dari Perpusnas untuk melengkapi koleksi yang ada di perpustakaan desa maupun kecamatan.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal/Prakas A

Kota Pariaman, Bangun Gedung Perpustakaan Jadi Destinasi Wisata

Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengusulkan penambahan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 1,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari anggaran pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp 667,5 Milyar.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyebut selama ini kondisi anggaran Perpusnas masih tergolong kecil. Padahal Perpusnas memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjawab tantangan peningkatan indeks literasi dan pengembangan budaya membaca.
"Negara harus hadir untuk menghentikan penghakiman dunia tentang stigma rendahnya budaya baca Indonesia," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Perpusnas dengan Komisi X DPR R, Sabtu (12/6/2021) di Jakarta.
Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada pembukaan Musrenbangnas, pembelajaran jarak jauh saat ini menjadi sebuah kebutuhan. Perpusnas akan fokus mendukung layanan kepada pemustaka sebagai wahana belajar sepanjang hayat, serta memperbesar akses buku bacaan di daerah terutama daerah 3T yang dibutuhkan pada kenormalan baru.
"Perpustakaan mendukung arahan Presiden dalam transformasi digital bagi masyarakat untuk menngkatkan literasi dan kreativitas dan inovasi dalam percepatan pemulihan ekonomi," ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Perpusnas memaparkan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 mendatang. Deputi Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana mengusulkan percepatan alih media koleksi langka dan naskah kuno sebanyak 10.200 eksemplar, penerapan kartu anggota layanan perpustakaan berbasis NIK dan RFID, serta pembangunan sarana penyimpanan hasil Karya Cetak dan Karya Rekam.
Sedangkan Deputi Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi mengajukan penambahan anggaran, salah satunya pada Direktorat Standarisasi dan Akreditasi sebesar Rp 40 Milyar. Penambahan ini dikarenakan masih minimnya jumlah perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional.
"Sehingga perpustakaan di Indonesia sesuai standar nasional perpustakaan dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi," papar Deni.
Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 30 Milyar, diantaranya digunakan untuk penguatan layanan koleksi Perpusnas di wilayah perbatasan serta pengembangan jejaring perpustakaan Indonesia. Selain itu, renovasi gedung Perpusnas di Jalan Salemba Raya No. 28A Jakarta, menjadi salah satu urgensi untuk keselamatan pengunjung perpustakaan dan pegawai.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan meminta Perpusnas untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan narasi urgensi yang kuat terkait usulan penambahan anggaran.
"Bagaimana Perpusnas meyakinkan Komisi X DPR RI dalam hal ini Banggar, Bappenas, dan Kementerian Keuangan di tengah kondisi Indonesia saat ini. Jika narasi yang disampaikan tepat dengan alasan yang kuat saya kira penambahan anggaran sebesar Rp 1,9 Triliun bisa terwujud," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Legislator Fraksi Partai Demokrat Bramantyo Suwondo yang meminta Perpusnas merumuskan narasi urgensinya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Nuroji menyampaikan perlunya prioritas program yang akan dilakukan Perpusnas. "Saya lihat ada urgensi mengenai transformasi konvensional ke digital perpustakaan yang menjadi alasan. Kita selesaikan dulu prioritas perpustakaan sebagai pusat data informasi. Ini yang diperkuat bagaimana paradigma harus diubah dari perpustakaan yang biasanya identikan dengan penumpukan buku, namun saat ini penekanannya pada transformasi ke digital," jelasnya.
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa Amaliah juga meminta Perpusnas membuat argumentasi penguatan terkait usulan penambahan.
"Selain itu perlu diperhatikan keseimbangan proporsional distribusi anggaran dengan merumuskan program dan kegiatan secara optimal sebagai kontribusi dalam pengembangan sumber daya masyarakat," jelasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakash

Usulkan Tambahan Anggaran, Perpusnas Lakukan Koordinasi dengan Komisi X DPR RI

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2022.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, rakornas ini digelar untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam membangun kekuatan untuk mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tentang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Perpusnas sebagai institusi pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia secara teknis memiliki kewajiban untuk menginspirasi dan memberikan gagasan, teori-teori baru tentang ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa ini," kata Syarif, dalam Jumpa Pers Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022, Kamis, (24/3/2022).
Syarif Bando mengatakan keterbatasan bahan bacaan menjadi penyebab rendahnya tingkat budaya baca di Indonesia. Sesuai standar UNESCO idealnya tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya, sedangkan kondisi yang ada satu buku ditunggu 90 orang.
"Selama berpuluh-puluh tahun dunia menghakimi Indonesia sebagai budaya baca yang rendah. Budaya baca kita tidak rendah, buktinya hanya Indonesia yang pernah memiliki lebih dari seratus aksara di dunia. Hanya saja keterbatasan buku masih menjadi masalah," lanjutnya.
Selain itu, Syarif Bando menyebut bahwa literasi tidak hanya kemampuan merangkai huruf menjadi kata, kata dan kalimat, kalimat menjadi paragraf. Namun, literasi pada tingkat tinggi yang bermutu yang dapat digunakan dalam kompetisi global.
"Apapun kondisinya, kita harus mengarahkan masyarakat ke kemampuan produsen. Untuk itu semua institusi menjadi sangat penting terutama institusi pendidikan/lembaga pendidikan dimana inilah yang akan menentukan sejauh mana programnya mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang literasi yang tinggi," jelasnya.
Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan, dalam RPJMN menempatkan literasi, inovasi dan kreativitas sebagai salah satu pilar penting untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan berdaya saing. Untuk itu literasi, inovasi dan kreativitas perlu terus dikembangkan di berbagai bidang pembangunan.
"Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat dapat menjadi ujung tombak pengembangan budaya literasi untuk mendukung inovasi dan kreativitas," kata dia.
Subandi mendorong perpustakaan perlu mengembangkan inovasi teknologi digital. Selain meningkatkan minat baca, perpustakaan diharapkan dapat menemukan solusi untuk permasalahan kehidupan masyarakat.
"Melalui Rakornas perpustakaan ini kami harap mampu merespon tantangan utama di era revolusi industri 4.0, yakni menyiapkan SDM yang literat, berkualitas dan berdaya saing serta SDM yang mampu mempraktekkan prinsip literasi baru untuk mewujudkan ekosistem digital nasional," ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga KemenkoPMK Didik Suhardi mengatakan, pihaknya telah menyusun peta jalan pembudayaan literasi. Diantaranya, pembudayaan literasi keluarga, pembudayaan literasi dalam sistem pendidikan, pembudayaan literasi dalam masyarakat.
"Literasi jangan hanya dibatasi hanya pada urusan membaca dan menulis saja tetapi literasi sebuah kemampuan untuk menyerap pengetahuan dan mengimplementasikannya untuk kehidupan yang lebih baik," kata Didik.
Tahun 2022, Rakornas Bidang Perpustakaan mengusung tema "Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional". Rakornas diselenggarakan selama dua hari pada 29-30 Maret 2022 secara hybrid. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanÂ Â <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Muhadjir_Effendy">Muhadjir Effendy</a> dijadwalkan hadir sebagai keynote speaker dan membuka Rakornas secara resmi.Â Masyarakat dapat mengikuti Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022 melalui <a href="https://s.id/REGISTRASIRAKORNAS2022">https://s.id/REGISTRASIRAKORNAS2022</a>.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal/Radhitya P
Â 
Â 
Â

Perpusnas Kembali Gelar Rakornas Bidang Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Salatiga, Slamet Setyo Budi, menyampaikan bahwa perpustakaan daerah Kota Salatiga masih membutuhkan banyak dana untuk membangun perpustakaan. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Rabu (5/2).
"Gedung perpustakaan daerah Kota Salatiga terdiri dari 3 lantai dan seharusnya bisa menampung sampai 100.000 buku, tetapi sampai saat ini baru ada 53.000 buku. Padahal setiap tahunnya tingkat kunjungan selalu meningkat," jelas Slamet.
Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Nurhadi Saputra, menyampaikan bahwa Perpustakaan Nasional memiliki bantuan stimulan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bisa diajukan untuk membantu meningkatkan kualitas perpustakaan daerah.
"DAK ini memiliki 6 menu antara lain untuk pembangunan perpustakaan, perluasan, renovasi, perangkat IT, koleksi, dan perabot. Bulan April ini akan dibuka untuk pengajuannya. Khusus untuk pembangunan dan perluasan perpustakaan harus didukung dengan sertifikat lahan dan DED (Detailed Engineering Design)," ujar Nurhadi.
Reporter: Basma Sartika Fotografer: Raden Radityo

Berita

Perpustakaan Daerah Kota Salatiga Inginkan Bantuan DAK