Yogyakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) R.I. sebagai lembaga negara yang membidangi perpustakaan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, berkomitmen dalam mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter.
Hal tersebut searah dengan salah satu dari tujuh agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang menjadi kebijakan Presiden Joko Widodo.
"Misinya adalah kita sebagai warga negara dan terutama bagian dari penyelenggara negara untuk menjalankan RPJMN, bahwa Presiden Joko Widodo fokus terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia," ujar Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam penandatanganan kerja sama antara Perpusnas dan Akademi Angkatan Udara (AAU) di komplek AAU, Yogyakarta pada Selasa (16/11/2021).
Syarif Bando berharap, melalui pendidikan khususnya di AAU, para karbol (sebutan untuk taruna AU) dapat memahami makna literasi yang dijabarkan dalam lima tingkatan. Pertama, pemahaman baca, tulis, hitung, sains. Kedua yaitu akses bacaan yang terkini, akurat, dan terlengkap. Ketiga memahami yang tersirat dan tersurat. Keempat yaitu memiliki mental yang kuat, inovasi, kreatif terhadap perkembangan teknologi. Kelima yaitu memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam memproduksi barang dan jasa.
Para karbol yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedirgantaraan, diminta agar memiliki cara pandang tidak hanya dalam batas teritorial Indonesia. Para karbol harus terus belajar dengan militer negara lain yang memiliki teknologi canggih. "Saya melihat dalam konteks ilmu pertahanan terdapat konstelasi kepentingan antarbangsa yang berubah sangat cepat, dengan demikian kita harus menguasai teknologi," terangnya.
Perpusnas mendukung AAU dalam upaya peningkatan kualitas hasil didik dan memenuhi kebutuhan organisasi angkatan udara. Hal ini dilakukan dengan menyediakan informasi dan ilmu pengetahuan melalui ragam koleksi yang dimiliki Perpusnas. Syarif berharap para taruna, dosen, dan tenaga di AAU dapat menjadi anggota layanan Perpusnas. Dengan menjadi anggota, mereka dapat berselancar melalui aplikasi yang sudah di Perpusnas, yakni Indonesia OneSearch, jurnal elektronik e-Resources, perpustakaan digital iPusnas, koleksi kuno Nusantara (Khastara), dan fitur Tanya Pustakawan.
Gubernur AAU Marsekal Muda TNI Nanang Santoso menjelaskan, dalam upaya peningkatan kemampuan literasi dibutuhkan proses. Diharapkan, tercapai peningkatan kualitas sumber daya manusia di AAU. "Smart library yang dimiliki oleh AAU sangat membutuhkan mentoring atau dukungan dari Perpustakaan Nasional. Atas dasar perjanjian kerja sama yang kita laksanakan, mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat untuk pencapaian kualitas sumber daya manusia TNI Angkatan Udara, hasil didik Akademi Angkatan Udara di masa yang akan datang," ujar jenderal berjulukan Scorpio tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, juga ditampilkan inovasi aero gesture yaitu game edukatif sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat untuk mengenalkan sebagian sejarah pesawat terbang TNI AU dan kedirgantaraan.
Reporter: Arwan Subakti
Fotografer: Radhitya Purnama

Perpustakaan Nasional Dukung Peningkatan Kualitas SDM AAU  Â 

Salemba, Jakarta-Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menerapkan prinsip-prinsip pemerinahan yang baik serta bersikap profesional.
 
Demikian disampaikan Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dalam Sosialisasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang diselenggarakan secara hibrida pada Selasa (30/7/2024).
 
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, lanjutnya, saat ini memerlukan data akurat dan reliable yang menggambarkan tingkat profesionalitas ASN, data tersebut salah satunya diperoleh dari pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IPASN).
 
"Pengukuran IPASN ini merpakan bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi (RB), yakni indikator capaian implementasi kebijakan percepatan RB termasuk dalam aspek indeks sistem merit," katanya.
 
Sestama menyampaikan tingkat profesionalitas Perpusnas mengalami kenaikan kategori tinggi yaitu 81,98. Nilai ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, Perpusnas berada di kategori rendah yakni 65,54.
 
"Saya harap semua pegawai Perpusnas tetap semangat untuk melakukan pemutakhiran data kompetensi dalam riwayat kompetensi melalui aplikasi siasn.bkn.go.id," imbaunya.
 
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perpusnas Janti Suksmarini menuturkan&nbsp; sosialisasi ini bertujuan menghasilkan pegawai ASN yang profesional, etika profesi dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
 
&ldquo;Profesionalisme diartikan sebagai perilaku, cara dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi. Profesi kerja serta berintegritas&nbsp; moral menjadi pertimbangan dalam pengembangam karir,&rdquo; tuturnya.
 
Sementara itu, Analis SDM Aparatur Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) J. Irawan Darmanto mengatakan sosialisasi ini merupakan&nbsp; tindak lanjut dari kebijakan kementerian aparatur negara dalam mewujudkan semangat ASN yang bertujuan untuk memotret tingkat profesionalitas ASN di instansi pemerintah serta melakukan pengukuran terkait indeks profesionalitas ASN.
 
&ldquo;Indeks profesionalitas ASN adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN,&rdquo; katanya.
 
Dijelaskan, terdapat empat dimensi indeks profesionalitas ASN, diantaranya kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. "Tiap dimensi memiliki bobot yang berbeda, dimensi kompetensi memiliki bobot terbesar yakni 40," jelasnya.
 
Analis Kebijakan BKN Aulia Yanuarto menambahkan pemenuhan pada sub dimensi, di tahun 2024, akan dicoba untuk menyesuaikan dengan ketentuan terkait tentang kompetensi, bahwa tidak lagi menjadi hak tapi juga menjadi kewajiban bagi setiap ASN.
 
&ldquo;Artinya kami harus merumuskan bagaimana menilai seorang ASN dengan dimensi kompetensi ini akan dihitung seperti apa, itu akan kami lakukan, mungkin akan kami lakukan setelah melakukan pengukuran 2023,&rdquo; ujarnya.
 
&ldquo;Komitmen dukungan dan stakeholder dalam pengukuran indeks ASN sebagai indikator kerja. Capaian indeks ini menjadi salah satu indicator kinerja dari Biro SDM dan kami juga senantiasa melakukan penyempurnaan agar hasil dari ASN ini menjadi capaian yang objektif bagi instansi untuk mengerjakannya sebagai&nbsp; capaian kinerja,&rdquo; tambahnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka / Andini Zeni F
 
Dokumentasi : Aditya Irfan / Aji Anwar
 
&nbsp;

Perpusnas Gelar Sosialisasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Pada apel pagi hari ini (Senin, 7 Maret 2022), Adriati, Pustakawan Ahli Utama yang menjadi Pemimpin Apel mengingatkan kepada semua sebagai ASN untuk melakukan penyesuaian Sistem Kerja (sesuai Permenpan nomor 7 tahun 2022) melalui perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis ASN berbasis elektronik.Â Â 
â€œMekanisme Kerja yang dilakukan dengan mengedepankan kompetensi, baik pengetahuan (Knowledge), keterampilan (skill) dan sikap/kedisiplinan (attitude) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.â€ tutur Adriati dalam sambutannya.Â 
Walaupun kondisi kita sedang dalam keadaan sulit tidak dapat bertemu dengan pemustaka, pelayanan informasi kepada pemustaka tetap harus dapat kita berikan dengan baik.
Ekspektasi masyarakat atas hasil kerja ASN masih cukup tinggi, untuk itu disiplin dan komitmen kita semua sebagai ASN, khususnya di Perpustakaan Nasional, merupakan salah satu unsur yang menentukan suksesnya sebuah birokrasi dalam mencapai sasaran kerja yang sudah ditetapkan. Memasuki Triwulan pertama tahun 2022 dengan kondisi kerja yang masih terbatas dengan sebagian pegawai yang masih bekerja dari rumah, realisasi baik target kinerja lembaga maupun target kerja individu tetap harus optimal.
Untuk itu Adriati dalam sambutannya mengingatkan seluruh pegawai Perpustakaan Nasional tentang 6T, yakni:
- Â  Tahu, dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan SKP dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
- Â  Tertib, bekerja sesuai aturan dan seni agar dapat mengurangi kebosanan atas keterbatasan akibat dari kondisi yang serba dibatasi
- Â  Terukur, setiap yang dikerjakan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan hasilnya dan dapat dievaluasi
- Â  Taat, walaupun bekerjanya dari rumah tidak ada yang mengawasi, tugas kantor yang menjadi beban kerja tetap dilakukan agar capaian kinerja dapat bernilai baik
- Â  Terintegrasi, agar tugas yang dilakukan di rumah tetap mengacu kepada tugas yang ada di unit kerja masing-masing, atau tugas lain yang diberikan pimpinan.
-Â  Â Tetap ingat pesan Ibu Woro, cuci tangan, pake masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tidak pergi kemana-mana jika tidak diperlukan.
Â 
Reporter : Syifa Azka Layalia

Kompetensi ASN Masa Kini : Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill) dan Sikap / Kedisiplinan (Attitude) 

KOORDINASI DAN ADVOKASI DENGAN MITRA JEJARING MITRA INDONESIA ONE SEARCH DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023 

Pancoran, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., meminta Perpustakaan diisi oleh Pustakawan yang kompeten. Artinya, selain memiliki kemampuan teknis, juga memiliki komitmen yang tinggi dalam mengelola perpustakaan. Hal itu dikatakannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, (25/02).
â€œKita melihat dari data yang ada, jumlah pustakawan kalau kita bicara personel, itu baru lebih kurang 12.301. Ini yang memiliki kemampuan teknis. Ini jelas sangat kurang, sementara jumlah perpustakaan 164.610. Artinya diisi orang-orang yang tidak kompeten, orang-orang yang tidak mengerti tentang perpustakaan. Akhirnya apa? Kalau ditangani oleh orang yang tidak berkompeten, bagaimana untuk mengelola perpustakaannya. Artinya orang-orang hanya ditaruh di situ saja, passion-nya â€˜nggak ada, keinginanya â€˜nggak ada, komitmennya â€˜nggak ada, pasti hasilnya â€˜nggak maksimal,â€ kata Mendagri.
Tak hanya itu, Mendagri juga meminta seluruh Pemda untuk segera membentuk dinas perpustakaannya sendiri. Hal ini agar kelembagaan perpustakaan dapat diperkuat dengan kiprah yang semakin berkembang.
â€œBetul di 34 Provinsi sudah membentuk dinas perpustakaan, ada yang masih digabung dengan dinas yang lain, di 514 Kabupaten/Kota, 491-nya sudah membentuk dinas kelembagaan, yang membangun dinas perpustakaan sendiri hanya 33, sementara 458-nya digabung dengan yang lain. Kalau digabung dengan yang lain (dinas lain) artinya nggak fokus, kemudian anggarannya pasti dibagi dengan dinas induknya,â€ ujarnya.
Sementara itu di tingkat kecamatan, keberadaan perpustakaan masih dinilainya minim. Oleh karenanya, butuh dorongan Pemerintah dan Pemda di tingkat atasnya untuk membentuk perpustakaan.
â€œDari 7.094 kecamatan, 1.685 atau 23%-nya sudah ada perpustakaan. Kita belum lihat kualitas ya, ini baru kuantitas. Artinya masih banyak sekali yaitu lebih dari 5.000 kecamatan yang tidak memiliki tempat untuk membaca yang disediakan oleh Pemerintah. Sementara di tingkat Desa, dari 83.481, lumayan ada 33.929 desa memiliki tempat untuk membaca, entah mungkin perpustakaan mini atau apa, 44% sudah, tapi masih 56%-nya belum. Inilah yang harus digerakkan dan didorong maksimal,â€ paparnya.
Sebagai kementerian yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bagi pemerintahan daerah, pihaknya berjanji akan terus mendorong keberadaan dinas perpustakaan di daerah guna menghadirkan akses bacaan bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri.
â€œSaya selaku Mendagri ini pasti akan mendorong supaya masalah perpustakaan ini menjadi urusan yang wajib dilaksanakan Pemda. Meskipun wajib bukan pelayanan dasar, tapi adalah wajib dalam ilmu pemerintahan. Yang pertama regulasi, karena akan dibuat Permendagri khusus agar semua daerah membentuk dinas perpustakaan, Camat juga kita dorong untuk membuat perpustakaan yang dianggarkan oleh Kabupaten. Karena kecamatan tidak punya anggaran, desa punya uang sekarang, karena sudah ada transfer langsung per bulan ini (dana desa)Â  nah ini salah satunya mereka bisa gunakan untuk membangun perpustakan desa lewat anggaran itu,â€ pungkasnya.
Reportase : Puspen Kemendagri

Mendagri Minta Perpustakaan Diisi oleh Pustakawan Kompeten

Salemba, Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia diharapkan memiliki disaster recovery center atau pusat pemulihan bencana.
Demikian disampaikan Kepala Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan Perpusnas, Made Ayu Wirayati pada kegiatan Apel Pagi, Senin (06/05/2024).
Alangkah pentingnya memiliki pusat pemulihan bencana bagi Perpustakaan Nasional terkait penyelamatan seluruh informasi hasil alih media koleksi langka dan koleksi bernilai.
Disaster recovery center atau pusat pemulihan bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
"Sebetulnya mengapa sebuah perpustakaan menjadi salah satu yang berdampak ketika terjadi bencana atau perang karena menurut sejarah penghancuran buku ada banyak hal yang menyebabkannya, seperti serangga mau pun kelembaban, masalah politis, serta kebencian etnis dan religius," ucapnya.
Melalui buku yang ditulis oleh Fernando B&aacute;ez seorang penulis sekaligus kepala Perpustakaan Nasional Venezuela dengan judul 'Penghancuran Buku: Dari Masa ke Masa', ditemukan bahwa sejarah penghancuran buku sama tuanya dengan buku itu sendiri yang sudah terjadi&nbsp; sekitar 4000 tahun sebelum Masehi.
Lebih lanjut, Made menambahkan bahwa di Indonesia penghancuran buku telah ada semenjak masa kolonial, bahkan hingga kini masih ditemukan kebencian terhadap buku yang seringkali diekspresikan dalam beragam bentuk mulai dari pelarangan dan sensor hingga diekspresikan dengan cara membakar buku, menghancurkan perpustakaan, bahkan lembaga pengarang dan karyanya.
Perpustakaan Alexandria yang berada di Mesir Selatan&nbsp; menjadi perpustakaan yang penuh dengan tragedi penghancuran akibat bencana perang. Hal itu mengakibatkan hancurnya 40.000 buku pada tahun 1389 Masehi yang memberikan dampak hilangnya benang merah properti intelektual antara leluhur dan penerus bangsa.
Selain itu, Made juga menyampaikan guna mendukung pelestarian warisan dokumenter dan warisan budaya dapat dilakukan dengan mencegah risiko bencana dan perang yang bisa terjadi sehingga ke depan Perpustakaan Nasional lebih memastikan penyelamatan informasi melalui alih media dan membangun infrastruktur pusat pemulihan bencana.
"Disaster recovery center yang secara khusus ditujukan untuk menempatkan sistem aplikasi sehingga data-data cadangan bagi seluruh informasi hasil alih media koleksi baik majalah langka, naskah kuno, surat kabar langka, dan koleksi-koleksi berharga lainnya dapat terlindungi dan harus segera direalisasikan mengingat bencana bisa terjadi kapan saja tanpa kita ketahui," pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Prakas Agrestian

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpustakaan Nasional Dukung Peningkatan Kualitas SDM AAU Â

Perpusnas Gelar Sosialisasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Kompetensi ASN Masa Kini : Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill) dan Sikap / Kedisiplinan (Attitude)

KOORDINASI DAN ADVOKASI DENGAN MITRA JEJARING MITRA INDONESIA ONE SEARCH DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

Mendagri Minta Perpustakaan Diisi oleh Pustakawan Kompeten

Perpustakaan Butuh Disaster Recovery Center