Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mendukung penguatan literasi di Kabupaten Rote Ndao dengan berbagai program untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat setempat.
 
Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu mengatakan, Perpusnas telah memberikan berbagai bantuan untuk mendukung penguatan literasi di kabupaten yang terletak pada posisi paling selatan wilayah nusantara ini.
 
Diantaranya, dua unit mobil perpustakaan keliling di tahun 2010 dan 2021, satu unit komputer, bantuan koleksi sebanyak 1.000 judul di tahun 2013, satu paket pojok baca digital (Pocadi) di tahun 2022.
 
"Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Perpusnas untuk kami, dan bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, " katanya dalam kunjungan kerja ke Perpusnas pada Selasa, (2/5/2023).
 
Dikatakan, tiga desa di Kabupaten Rote Ndao menerima manfaat Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Menurutnya, melalui program tersebut sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan keterampilannya.
 
Dalam kunjungannya, bupati juga menyampaikan permohonan bantuan pembangunan gedung perpustakaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). "Dengan adanya gedung perpustakaan kami harapkan masyarakat dapat menikmati ruang baca yang representatif," ungkapnya.
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mendukung usulan pembangunan gedung perpustakaan di Kabupaten Rote Ndao. Hal ini sebagai upaya Perpusnas dalam menyediakan aksesibilitas layanan perpustakaan di wilayah 3T.
 
"Cita-cita kami juga sama, kami ingin membangun perpustakaan di daerah terpencil, sebagai penyediaan akses layanan perpustakaan," tuturnya.
 
Dijelaskan, begitu dasyatnya pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Budaya literasi mampu menjadi manuver untuk mensejahterakan masyarakat. 
 
"Literasi bukan hanya sekadar bisa baca dan tulis, tetapi bagaimana dengan pengetahuan dapat memproduksi barang dan jasa yang mampu bersaing di pasar global," lanjutnya.
 
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Adin Bondar mengatakan, pemerintah pusat melalui perpustakaan mendorong upaya peningkatan literasi melalui perluasan aksesbilitas. 
 
"DAK saat ini bersifat DAK Penugasan yakni dengan menetapkan terlebih dahulu lokasi prioritas," katanya.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aditya Irfan

Perpusnas Dukung Penguatan Literasi di Kabupaten Roten Ndao

<span lang="IN" style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-language: EN-ID; mso-bidi-language: AR-SA;">Senayan, Jakarta<span lang="IN" style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-language: EN-ID; mso-bidi-language: AR-SA;"> - Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) untuk mempertajam Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) sebagai variabel kajian penyusunan indeks literasi nasional.
<span lang="IN" style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-language: EN-ID; mso-bidi-language: AR-SA;">Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Perpusnas yang digelar secara hybrid pada Kamis (24/11/2022). Fikri ingin Indeks Literasi Masyarakat yang disusun Perpusnas bisa menjadi landasan kebijakan literasi Pemerintah.
<span lang="IN" style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-language: EN-ID; mso-bidi-language: AR-SA;">Selain itu dirinya juga menegaskan penguatan kelembagaan Perpusnas diperlukan untuk mengelola program dan kegiatan literasi menjadi suatu gerakan literasi secara nasional.
<span lang="IN" style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-language: EN-ID; mso-bidi-language: AR-SA;">&ldquo;Kami sudah banyak berdiskusi dengan beberapa kementerian dan lembaga tentang literasi namun kebanyakan hanya berhenti di program dan proyek yang bentuknya fisik saja seperti bangunan dan buku-buku. Jadi jangan sampai berhenti di program saja, tapi bagaimana literasi bisa gerakan di mana Perpusnas bisa menjadi inisiator untuk mengajak berbagai kementerian dan lembaga berkolaborasi,&rdquo; ungkapnya.
<span lang="IN" style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-language: EN-ID; mso-bidi-language: AR-SA;">Legislator Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem),&nbsp; Muh. Haerul Amri menyampaikan apresiasi atas capaian Perpusnas. Perpusnas perlu melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan Kemendikbud dalam penguatan literasi.
<span lang="IN" style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-ansi-language: IN; mso-fareast-language: EN-ID; mso-bidi-language: AR-SA;">"Perkembangan indeks pembangunan literasi masyarakat dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan yang signifikan. Saya kira ini capaian yang sangat bagus, namun tentunya harus ada kolaborasi dan sinergitas dengan Kemendikbud," terangnya.
Disisi lain Anggota Komisi X Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zainuddin Maliki menyebutkan mengatakan bahwa kemajuan sebuah bangsa bukan karena jumlah penduduk maupun sumber daya alamnya.Tapi ditentukan oleh jumlah manusia terdidik dan bermental kuat.
&ldquo;Untuk mengukur kualitas manusia terdidik dari suatu negara salah satunya dilihat dari kesadaran literasi masyarakatnya. Dan peran Perpusnas dalam meningkatkan indeks literasi sangat strategis,&rdquo; pungkasnya.
Anggota Komisi X Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmi Alaydroes, mengatakan Perpusnas harus menjadi leading sector dalam pembangunan literasi masyarakat. &ldquo;Komisi X harus berjuang agar anggaran Perpusnas bisa lebih besar. Narasi pentingnya literasi juga harus terus digelorakan oleh Perpusnas,&rdquo; ungkapnya.
Fahmi lebih lanjut mengatakan bahwa Perpusnas harus semakin meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah salah satunya melalui penyusunan peraturan daerah. &ldquo;Dengan begitu gerak langkah peningkatan literasi di seluruh Indonesia dengan dukungan penganggaran di daerah.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menjelaskan literasi bukan hanya sekadar pandai baca tulis. Sejatinya, literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa produsen, bukan konsumen.
Untuk itu, Kepala Perpusnas menegaskan dibutuhkan kesamaan persepsi antara seluruh pihak mengenai makna literasi, sumber daya manusia unggul, negara maju dan produsen.
&ldquo;Manusia unggul adalah manusia yang memiliki kapasitas pengetahuan dan teknologi, juga inovasi dan kreativitas,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Eka Purniawati
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-ID; mso-bidi-language: AR-SA;">Fotografer: Wara Merdekawati
&nbsp;

Komisi X DRP RI Dorong Perpusnas Pertajam Unsur Literasi Masyarakat

Senayan, Jakarta â€“ Bicara mengenai perpustakaan tidak hanya berupa deretan buku yang berdebu, namun keberadaan perpustakaan harus mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando saat membuka acara Stakeholder Meeting Nasional, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, di Hotel Kartika Chandra, Selasa (19/11). â€œBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan perpustakaan dibentuk, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang didalamnya berisi perpustakaan wajib dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum baru sehingga penting untuk merumuskan formula kegiatan perpustakaan yang bisa mengubah kehidupan masyarakat,â€ jelasnya. Lebih lanjut, Syarif Bando mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju, perpustakaan dapat mengambil peran tersebut salah satunya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. â€œMisalnya, dengan bekerjasama dengan para stakeholder, atau memberikan pelatihan keterampilan untuk pengangguran agar kesejahteraannya meningkat. Ini yang disebut dengan transfer knowledge. Peran ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran,â€ lanjutnya. Kepala Perpusnas menjelaskan, Stakeholder Meeting Nasional ini diadakan bertujuan agar tercipta kesamaan persepsi dengan para stakeholder, diantaranya Pemda dan Bappeda bahwa perpustakaan bisa meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kesejahteraan.
â€œKami menggandeng Bappeda yang memiliki kewenangan menghitung anggaran. Kami pun sudah melakukan MoU dengan Kementerian Desa agar alokasi dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga diharapkan perpustakaan dapat mengambil bagian dalam mengurangi tingkat kemiskinan," jelasnya.
Kegiatan pertemuan Stakeholder Meeting Nasional Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, literasi untuk kesejahteraan melibatkan perwakilan dari 21 provinsi, 60 kabupaten/kota, dan 300 desa di Indonesia.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpusnas : Perpustakaan Mampu Kerek Kualitas SDM

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-90 Tahun, Perpustakaan Nasional mencanangkan gerakan â€œIbu Bangsa Membacaâ€. Gerakan nasional pemberdayaan perempuan untuk pengembangan literasi tersebut ditandai dengan pembacaan deklarasi â€œIbu Bangsa Membacaâ€ yang dipimpin istri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mufidah Jusuf Kalla. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi oleh Mufidah Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Erni Guntarti, beserta Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
Selain pencanangan gerakan, dalam kegiatan tersebut sebanyak 25 tokoh perempuan menampilkan pergelaran literasi. Di mana para tokoh perempuan dari berbagai profesi dan generasi tersebut membacakan kutipan dari buku-buku yang menjadi koleksi aplikasi perpustakaan digital Perpustakaan Nasional, iPusnas.
Kepala Perpusnas Syarif Bando menyatakan kaum ibu memiliki peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Perempuan sebagai tiang suatu bangsa, berperan menjadi perpustakaan pertama bagi anak-anaknya. Karenanya, ibu seharusnya menanamkan kesadaran tentang pentingnya membaca kepada anak-anaknya atau generasi selanjutnya.
Perpusnas sebagai institusi yang memiliki informasi dan pengetahuan, mendukung upaya ini. Kaum ibu dan perempuan bisa memanfaatkan aplikasi utama Perpusnas yakni Indonesia One Search dan iPusnas. Melalui dua aplikasi ini, Perpusnas mengubah paradigma perpustakaan yang menunggu pengunjung menjadi perpustakaan menjangkau masyarakat.
â€œSesuai arahan ibu Menko (Puan Maharani, red), Perpusnas jangan menjadi menara gading. Karenanya kami sudah melakukan banyak hal dengan mengubah paradigma perpustakaan. Sekarang ini sudah ada iPusnas. Sekarang sudah ada 250 ribu buku full text yang copy right-nya sudah dibeli dari penerbit. Karena keterbatasan anggaran, setiap judul dibeli 10 kopi. Dan 10 peminjam berhak membaca bersamaan selama 3 hari,â€ jelas Syarif Bando saat memberikan sambutan di Gedung Fasilitas Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Kamis (13/12).
Peran aktif kaum ibu dan perempuan Indonesia dalam kegiatan literasi diharapkan meningkatkan kebiasaan baik membaca dan menularkan kebiasaan tersebut kepada anak-anak, keluarga, serta komunitasnya. Karena melalui membaca, kaum ibu dan perempuan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sehingga mampu menepis berita bohong, ujaran kebencian, dan juga narasi negatif. Karenanya, Syarif Bando berharap semakin banyak penulis yang menghadirkan buku berkualitas untuk masyarakat. Perpustakaan sebagai institusi peradaban dunia tentunya mendukung hal ini.
Peresmian Gedung Fasilitas Perpusnas di Medan Merdeka Selatan oleh Presiden Joko Widodo pada September 2017 merupakan bentuk komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam menyediakan ikon peradaban bertaraf internasional. â€œKami sudah banyak menerima kunjungan dari perpustakaan negara lain mulai dari Library of Congress, Belanda, Singapura, Australia, Malaysia, dan banyak negara Asia lainnya. Dan satu-satunya perpustakaan nasional yang sudah menerapkan Digital Right Management adalah Perpusnas Indonesia,â€ urainya.
Syarif Bando mengapresiasi kaum ibu dan perempuan yang terlibat dalam deklarasi ini. Dia berharap, gerakan literasi ini akan diimplementasikan melalui keluarga. Seluruh kalangan diundang untuk melakukan kegiatan yang berbasis ilmu pengetahuan di Perpusnas.
Dalam pergelaran literasi, sejumlah nama besar dilibatkan. Para ibu dan perempuan ini membacakan kutipan dari berbagai buku dan ditampilkan secara artistik. Menko Puan Maharani membacakan penggalan dari buku mendiang NH Dini yakni Sebuah Lorong di Kotaku. Selain itu juga ikut ambil bagian dari pergelaran tersebut yakni Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, istri Menteri Sosial Loemongga Haomasan Kartasasmita, Filantropis Lia Candrasari, atlet angkat besi Acchedya Jagaddhita, aktris Cut Mini dan Prilly Latunconsina, dan beberapa tokoh lainnya.
Reportase: Hanna Meinita

Perpusnas Canangkan Gerakan Ibu Bangsa Membaca

Jakarta - Perubahan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dan merupakan bagian penting dari perjalanan hidup manusia.
Teori evolusi yang dikemukakan Charles Darwin dalam bukunya â€œOn the Origin of Species by Means of Natural Selectionâ€ melahirkan konsep seleksi alam yang memiliki arti individu yang memiliki kemampuan adaptasi akan bertahan sedangkan yang tidak mampu akan tergilas dan hilang.
Bertindak sebagai pimpinan apel pada hari Senin (13/12/2021) Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Adin Bondar, memberikan amanat dengan tema â€œMembaca Memerdekakan Hidupâ€
â€œDalam konteks kekinian, seleksi alam adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Literasi menjadi instrumen untuk survive, bukan saja individu tapi juga negara,â€ terang Adin.
Pengetahuan menjadi kunci utama untuk bangkit dan beradaptasi, lanjut Adin, hal ini mematahkan teori-teori klasik yang menyebutkan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi suatu negara terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja maupun modal. Era saat ini pengetahuan merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi suatu negara yang akhirnya memunculkan istilah knowledge driven economy.
Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dalam upayanya menjawab perubahan lingkungan strategis telah membuahkan banyak hasil diantaranya mendapatkan predikat WTP 5 kali berturut-turut yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, predikat â€œInformatifâ€ dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 dan Kepuasan Pemustaka Perpustakaan Nasional RI dengan nilai 3,61 dari skala 4 atau Sangat Baik.
Peran strategis Perpusnas dalam pencapaian pembangunan nasional juga menjadi bagian terpenting sebagai bentuk keberhasilan karena hal ini selaras dengan prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang didalamnya terdapat program priorotas nasional penguatan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovasi, kreativitas dan berkarakter.
â€œPerpusnas dalam dimensi Organisasi/Lembaga harus menjadi organisasi yang adaptif dan agile. Itu artinya Perpusnas harus dapat menyesuaikan kebutuhan pemustaka dan lincah dalam perubahan,â€ imbuh Adin.
Reporter: Fauzan Abdi Harahap
Editor: Basma Sartika

Perpusnas Berinovasi dalam Perubahan

Salemba, Jakarta- Di tengah kebutuhan akan standar perpustakaan yang memadai, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tengah berupaya menyusun Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SNP Sekolah Luar Biasa (SLB).
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan penerapan standar secara baik, konsisten dan benar dalam perpustakaan merupakan persyaratan untuk mewujudkan layanan prima yang berfokus pada kepuasan pemustaka.
â€œPenerapan standar memerlukan komitmen yang kuat, dukungan pelatihan dan bimbingan, kontrol manajemen serta evaluasi internal (internal audit) dan evaluasi eksternal (eksternal audit) sehingga diharapkan mutu penyelenggaraan perpustakaan akan lebih baik dan sesuai dengan standar yang ada,â€ tegas Deni saat membuka kegiatan Public Hearing SNP Pendidikan Anak Usia Dini dan SNP Sekolah Luar Biasa secara daring, Jumat (27/8/21).
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberi kesempatan bagi para penyelenggara dan pengelola perpustakaan untuk memberikan kontribusi terhadap penyusunan SNP sebelum ditetapkan ke dalam regulasi. Saat ini Perpusnas sendiri telah memiliki 9 SNP yang terdiri dari Â SNP Perpustakaan Sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA, Â SNP perpustakaan umum pada perpustakaan provinsi, kab/kota, kecamatan, dan desa, serta SNP Perguruan Tinggi dan SNP Perpustakaan Khusus yang ditetapkan 2017 lalu.
Ketua Tim Perumus SNP PAUD Tisyo Haryono berharap setelah dilakukan public hearing atas rancangan PAUD maka akan segera ditetapkan. â€œDalam waktu dekat SNP PAUD akan segera disahkan. Jadi jangan lagi menggunakan standar untuk SD, SMP, atau SMA lagi untuk SLB dan PAUD. Karena ketika diterapkan sudah pasti tidak cocok,â€ tuturnya. Tisyo melanjutkan dengan adanya SNP PAUD nantinya maka penyelenggara perpustakaan dapat segera menyiapkan perpustakaannya untuk diakreditasi sebagai bagian pembangunan kualitas perpustakaan.
Di sisi lain, Ketua Tim Perumus SNP SLB, Bambang Supriyo Utomo mengatakan pada dasarnya ada 6 standar yang diatur dalam SNP yaitu standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan.
â€œIsi dari sebuah standar bukan yang terbaik, maksimal, maupun optimal. Tapi isinya yang minimal tapi layak digunakan oleh masyarakat. Maka kita perlu mencari titik tengah di antara itu,â€ ungkapnya.
Dalam rangka penyusunan kedua SNP SLB dan SNP PAUD, Perpusnas juga bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan PAUD dan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Reportase: Eka Purniawati

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Dukung Penguatan Literasi di Kabupaten Roten Ndao

Komisi X DRP RI Dorong Perpusnas Pertajam Unsur Literasi Masyarakat

Kepala Perpusnas : Perpustakaan Mampu Kerek Kualitas SDM

Perpusnas Canangkan Gerakan Ibu Bangsa Membaca

Perpusnas Berinovasi dalam Perubahan

Susun Standar Nasional Perpustakaan PAUD dan SLB, Perpusnas Minta Masukan Masyarakat