Salemba, Jakarta - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengamanatkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk wajib melakukan penilaian risiko sebagaimana dimuat dalam Pasal 13 ayat 1.
Dalam rangka menyikapi perkembangan kompleksitas pengawasan intern Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, maka Perpusnas perlu menerapkan manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Perpusnas diharapkan mampu memetakan, mengantisipasi dan menangani seluruh risiko yang akan menghambat atau menggagalkan tercapainya tujuan organisasi dengan mengintegrasikan proses manajemen risiko baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kinerja pengawasan yang ada.
Untuk mencapai hal tersebut maka Perpusnas mengadakan Rapat Pleno Manajemen Risiko untuk mereviu perlakukan risiko tahun 2022 yang diadakan secara hybrid di Ruang Teater Salemba dan Zoom Meeting, Kamis (21/07/2022).
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpusnas, Sri Marganingsih, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan manajeman risiko Perpusnas telah dilaksanakan sejak tahun 2020. Dia juga menambahkan bahwa risiko yang ada di tiap unit kerja boleh untuk direvisi sesuai dengan keadaan saat ini.
â€œDengan perkembangan teknologi dan struktur organisasi, risiko-risiko yang timbul pasti akan bertambah,â€ ujarnya.
Perpusnas telah mengidentifikasi sebanyak 406 risiko yang kemudian ditetapkan menjadi 25 agregat risiko utama. Pada tahun 2021, secara umum seluruh agregat risiko tersebut telah mengalami penurunan.
Akan tetapi, ada 3 risiko yang perlu mendapatkan perhatian serius yaitu risiko terkait dengan peserta bimtek yang tidak konsisten dan tepat sasaran, tingkat keamanan aplikasi maupun kesehatan dan keselamatan karyawan/pustakawan (sistem K3) belum terkontrol dengan baik, dan kecukupan dan keandalan koleksi perpustakaan belum memadai.
Sebagai konsultan yang bekerja sama dengan Perpusnas untuk menangani manajemen risiko ini, Joko S. Dwi Rahardjo, mengungkapkan bahwa aktivitas perlakuan risiko harus terus dipantau perkembangannya melalui kegiatan monitoring dan reviu. Selain itu, Joko juga menjelaskan terkait bagian form monitoring dan reviu yang perlu diisi oleh masing-masing unit kerja.
â€œForm bantu monitoring dan reviu yang perlu diisi hanya tanggal, bulan dan tahun realisasi, capaian, bukti dan keterangan saja,â€ jelasnya.
Joko berharap implementasi monitoring dan reviu tersebut dapat dilakukan secara harian dan menjadi bagian dari pekerjaan sehingga tidak mengalami kesulitan saat pengisian.
Menutup paparan, Joko menyebutkan bahwa pembentukan budaya dan risk awareness dari para pemilik risiko mempunyai 3 (tiga) indikator keberhasilan antara lain pegawai mendapatkan pengetahuan dan kemampuan tentang implementasi risiko, kesinambungan kaderisasi pengelola risiko, dan manajemen risiko menjadi bagian dari aktivitas pekerjaan seluruh pegawai.
Reporter: Endah Purwanti
Editor: Basma Sartika
Fotografer: Robby Rodhian

Rapat Pleno Pengelolaan Manajemen Risiko Perpusnas Tahun 2022

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan media memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengambil peran untuk mewujudkan masyarakat yang literat.
Media memiliki peranan yang strategis dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, sedangkan Perpusnas membutuhkan peranan media untuk mempublikasikan kegiatan lembaga. Untuk itu terdapat fungsi media relations dalam menunjang kegiatan Perpusnas.
Plt Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi menyampaikan, Perpusnas telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong terwujudnya masyarakat dengan literasi yang baik.
Antara lain, pengembangan budaya kegemaran membaca, pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi serta peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Upaya-upaya yang telah dilakukan ini, lanjut Deni, akan semakin kuat jika bersinergi dengan media. Kegiatan media gathering menjadi sebagai salah satu cara Perpusnas dalam membina hubungan baik dengan media.
"Karena sebagus-bagusnya kegiatan di suatu lembaga, tidak dapat dikenal masyarakat jika tidak ada publikasi dari media. Kita berharap hubungan yang baik terus berlanjut, agar Perpusnas lebih dikenal masyarakat luas," ungkap Deni saat membuka Media Gathering Perpusnas 2022 dengan tema Bersinergi dengan Media Menuju Masyarakat Literat, Selasa (13/9/2022).
Ketua Bidang Media Berkelanjutan Forum Pemred, Pung Purwanto mengatakan, menuju masyarakat literat senafas dengan mengembangkan jurnalisme berkualitas atau good journalism yang tengah dikampanyekan secara massif oleh media arus utama.
Menurutnya, Perpusnas dan media memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia serta mewujudkan masyarakat literat.
"Kami inginnya masyarakat mengkonsumsi jurnalisme yang berkualitas sedangkan Perpusnas ingin masyarakat literat. Karena memiliki tujuan yang sama, banyak hal yang dapat disinergikan," kata Pung.
Pung menjelaskan, saat ini masyarakat mudah mengakses informasi apa pun melawai gawai. Namun, tidak semua informasi yang diterima memiliki kebenaran. Maka diperlukan literasi dalam melawan hoaks.
"Kami mendorong perang melawan hoaks dengan meningkatkan literasi kita. Kalau masyarakat gemar membaca, gemar mengkonsumsi informasi yang berkualitas, maka sudah pasti masyarakat tidak akan mudah di adu domba," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jakarta, Rikando Somba menuturkan, Perpusnas memiliki peran penting dalam hal penguatan budaya literasi, yang sekaligus senjata memerangi mis/disinformasi di ranah publik.
"Karena sebagai sarana terpusat di Indonesia, Perpusnas menyediakan jutaan koleksi literatur yang meliputi buku tercetak, artikel, hingga buku elektronik," tuturnya.
Rikando mengatakan, meski telah tersedia dalam medium digital yang mudah dan terbiasa diakses kaum milenial, namun buku masih identik dengan lembaran fisik tercetak.
Â 
Menurutnya, Perpusnas perlu menyiapkan berbagai langkah agar perpustakaan diminati oleh pembaca muda.Â  Diantaranya, menyadari pentingnya merangkul pembaca muda dalam meningkatkan literasi, mempelajari strategi mutakhir di dunia digital, serta melakukan kolaborasi dengan komunitas media massa.
Di sisi lain, Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan mengatakan, Perpusnas perlu memiliki cara atau program yang related (keterkaitan) dengan masyarakat. Ketika perpustakaan memiliki keterkaitan dengan masyarakat maka apa yang ada di perpustakaan dapat tercapai ke masyarakat.
"Sangat disayangkan apabila informasi yang ada di Perpusnas tidak sampai ke masyarakat karena tidak ada titik keterkaitan antara publik dengan kami para jurnalis untuk mempublikasikannya," kata Herik.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Joko Santoso menambahkan, makna membaca dalam masa disrupsi mengalami perluasan. Membaca tidak hanya membaca teks, buku, maupun jurnal tetapi dimaknai dengan menyerap pengetahuan.
"Maka konsen Perpusnas dan perpustakaan di Indonesia penguatan literasi sudah melebihi dari kemampuan membaca. Bagaimana literasi menjadi pra syarat seseorang untuk meningkatkan produktivitasnya melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial," imbuhnya.
Joko menyadari, indikator utama ekspos media dipandang penting. Karena diyakini dengan adanya hal tersebut akan menimbulkan resonansi sosial yang membangkitkan kesadaran pentingnya literasi.
"Membangkitkan bahwa persoalan literasi butuh kerja sama, bahu membahu setiap lembaga. Masyarakat yang unggul adalah mereka yang kuat literasinya," pungkasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Perpusnas dan Media Berperan Wujudkan Masyarakat Literat

JAKARTA â€“ Pemerintah akan melaksanakan pengadaan CPNS Tahun 2018. Fokus perencanaan dan rekrutmennya diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa, dengan prioritas pada bidang pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
â€œProporsi terbesar formasi CPNS tahun ini adalah untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis yang saat ini masih kurang, antara lain tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang infrastruktur sesuai dengan program Nawacita,â€ ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, pada acara Rapat Koordinasi Penyampaian Rincian Penetapan Kebutuhan Formasi PNS dan Persiapan Pengadaan CPNS Tahun 2018 di Komplek Bidakara, Jakarta, Kamis (06/09).
Dikatakan bahwa, prioritas perencanaan pengadaan CPNS pada jabatan-jabatan tersebut disesuaikan dengan program pembangunan Pemerintahan Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla.
Di sisi yang lain, pengadaan CPNS tahun ini bersamaan dengan perubahan yang bergulir begitu cepat di era industri 4.0 yang bercirikan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik. â€œKarena itu, untuk menghadapi tantangan dan mengantisipasi perubahan tersebut, kita harus mempersiapkan SDM Aparatur berkelas dunia yang berintegritas, memiliki nasionalisme, profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), ramah dan melayani (hospitality), serta memiliki daya jejaring yang kuat (networking),â€ ucap Syafruddin.
Saat ini jumlah PNS sekitar 4,3 juta, dengan proporsi terbesar selain guru dan tenaga kesehatan adalah tenaga pelaksana/administratif sebesar 1,6 juta atau sekitar 38% dan tenaga teknis keahlian sebesar 372 ribu atau sekitar 8,6%. Komposisi PNS yang tidak seimbang tersebut akan menyulitkan dalam menghadapi tantangan ke depan.
â€œMenyikapi hal tersebut serta dihadapkan pada tantangan era industri 4.0, kita memerlukan spesialisasi keahlian. Untuk itu pula, perencanaan dan usulan PNS baru, harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional dan daerah, serta sasaran Nawacita, sehingga daya saing bangsa kita semakin meningkat di kancah internasional,â€ sambungnya.
Pengadaan CPNS Tahun 2018 ini direncanakan akan membuka 238.015 formasi. 51.271 formasi untuk instansi Pemerintah Pusat (76 K/L) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda). Peruntukan instansi Pemerintah Pusat terdiri dari : Jabatan Inti yang diisi dari pelamar umum sebanyak 24.817 formasi, Guru Madrasah Kementerian Agama yang bertugas di Kabupaten/Kota sebanyak 12.000 formasi, serta dosen Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi. Adapun peruntukan instansi Pemerintah Daerah terdiri dari Guru Kelas dan Mata Pelajaran sebanyak 88.000 formasi, Guru Agama sebanyak 8.000 formasi, Tenaga Kesehatan sebanyak 60.315 formasi (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Tenaga Medis/Paramedis), serta Tenaga Teknis yang diisi dari pelamar umum sebanyak 30.429 formasi.
Penetapan formasi khusus pengadaan CPNS Tahun 2018 terdiri dari Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude), Penyandang Disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, Diaspora, Olahragawan Berprestasi Internasional, serta Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II jabatan guru dan tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS.
Untuk persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Teknis pendaftarannya dilakukan serentak secara daring/online oleh Panitia Seleksi Nasional yang secara teknis dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui portal pendaftaran daring/online (sscn.bkn.go.id). Calon pelamar hanya diperbolehkan mendaftar pada satu instansi pemerintah dan satu formasi jabatan.
Ada tiga tahapan seleksi pelamar CPNS, yakni seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, pelamar harus lolos seleksi administrasi. SKD merupakan salah satu tahapan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Seperti tahun lalu, pelaksanaan SKD CPNS tahun 2018 ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus melampaui nilai ambang batas (passing grade) seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018.
Pada penerimaan CPNS tahun ini dibuka formasi khusus yang terdiri dari lulusan terbaik (cumlaude), penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, Diaspora, olahragawan berprestasi internasional, serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan eks tenaga honorer kategori II yang memenuhi persyaratan.
Terkait dengan pelamar Diaspora, dialokasikan untuk formasi jabatan peneliti, dosen, dan perekayasa dengan pendidikan minimal Strata 2. Khusus untuk perekayasa, dapat dilamar dari lulusan Strata 1. â€œDiaspora merupakan formasi khusus yang dibuka pertama kali tahun 2018 ini,â€ ujarnya.
Formasi khusus yang sempat menyita perhatian masyarakat pasca Asian Games adalah atlet berprestasi internasional. Dalam hal ini, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menpora, dan merujuk pada ketentuan Permenpora No. 6/2018 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan Berprestasi menjadi CPNS tahun 2018.
Mekanisme/sistem pendaftaran untuk eks THK-II dilakukan tersendiri di bawah koordinasi BKN. Pendaftar dari eks THK-II yang telah diverifikasi dokumennya wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Jadwal pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2018 direncanakan mulai bulan September 2018. Diawali dengan tahap pengumuman, pendaftaran dan verifikasi administrasi pada minggu kedua September sampai dengan minggu kedua Oktober 2018. Pelaksanaan seleksi pada minggu ketiga Oktober 2018 (SKD dan SKB). Pengumuman kelulusan pada minggu keempat November 2018. Sedangkan tahap pemberkasan dimulai pada bulan Desember 2018.
Masyarakat diminta memantau informasi mengenai rekrutmen CPNS ini melalui situs Kementerian PANRB yakni menpan.go.id dan situs BKN melalui sscn.bkn.go.id. Mantan Wakapolri ini juga menyampaikan bahwa masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap seseorang yang menjanjikan dapat masuk menjadi CPNS. â€œJadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa bisa meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah uang,â€ imbuhnya. (HUMAS MENPANRB)

Tingkatkan Daya Saing Bangsa, Pemerintah Buka 238 Ribu Formasi CPNS

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€” Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menerima audiensi Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Arys Hilman Nugraha di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Selasa (12/7/2022).
Ketua Umum IKAPI, Arys Hilman Nugraha mengatakan IKAPI akan menyelenggarakan kongres penerbit seluruh dunia dengan anggota 71 negara, Indonesia akan menjadi tuan rumah diacara 2 tahunan tersebut, acara tersebut akan dirangkaikan dengan Indonesia Internasional book Fair akan dilaksanakan bulan November di Jakarta.
â€œIKAPI juga sangat peduli terhadap perkembangan buku di daerah, disana sangat banyak buku akan tetapi buku tersebut tidak tersampaikan dan tidak terkomunikasikan kepada masayarakat dunia karna kita kurangnya buku bilingual. di london saya sampaikan indonesia 13000 bahasa, 800 suku bangsa dan banyak penerbit penerbit di setiap daerah tersebutâ€ ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Syarif Bando menyampaikan Perpusnas siap berkontribusi sesuai dengan kewenangan dan kemampuan dalam sukses-nya acara kongres Penerbit seluruh dunia yang akan dirangkaikan dengan Indonesia International Book Fair pada November mendatang.
Ia Juga menghimbau agara Perpusnas dan IKAPI berorientasi menyipakan buku di daerah, betapa Indonesia lapar akan buku. Mungkinkah IKAPI memprakarsai beli buku dengan cara jual putus kepada pemerintah daerah membeli dengan anggaran belanja daerah (APBD).
â€œPerpusnas dan IKAPI akan bekerja sama untuk mengatasi Indonesia kurang buku, Indonesia kekurangan penulis, Indonesia kurang jenis bahan bacaan bervariasi dari Sabang hingga Merauke, dan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah agar kita bisa menjual putus buku-buku nyaâ€ pungkasnya. Â Â 
Reporter: Ahmad Kemal Nasution
Fotografer: Prakas/Rahditya
Â 
Â

Perpusnas Terima Audiensi IKAPI

Jakartaâ€”Para kepala daerah diajak untuk bersinergi dengan Perpustakaan Nasional RI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi. Perpusnas melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjangkau masyarakat, khususnya di pedesaan, dalam mendapatkan informasi yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas hidup.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial berawal dari kepedulian terhadap masalah kehidupan di pedesaan yang stagnan. â€œBahwa sejatinya hampir 50 persen penduduk kita yang ada di sana yang ternyata membutuhkan buku-buku petunjuk teknis untuk bagaimana keluar dari persoalan ekonomi yang dihadapi di satu sisi dan membangun spirit motivasi untuk mereka mau berubah dengan sedikit ilmu pengetahuan yang mungkin bisa didapatkan di perpustakaan desa,â€ jelasnya saat memberikan sambutan dalam Peer Learning Meeting Tingkat Nasional yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (2/12/2020).
Karenanya, uluran tangan dan keterbukaan dari para kepala daerah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi. Perpusnas menjadi pendamping atau memberikan tutorial kepada daerah agar mendapatkan wawasan untuk mengelola potensi sumber daya yang melimpah di sekitarnya. Syarif berharap stimulus yang diberikan Perpusnas ini direspons oleh para kepala daerah.
Tahun ini, penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mencakup 32 provinsi dan 100 kabupaten. Testimoni dari penerima manfaat yang mengalami peningkatan kualias hidup setelah mendapatkan ilmu di perpustakaan dapat memotivasi masyarakat untuk menjadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka berbagi pengetahuan, pengalaman, dan berlatih keterampilan hidup.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Subandi mengungkapkan saat ini, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan pengetahuan literasi. Dia menegaskan masyarakat dengan tingkat literasi tinggi merupakan modal utama dalam membangun masyarakat berpengetahuan â€œKemajuan suatu bangsa tidak lagi ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam dan ongkos pekerja yang murah,â€ jelasnya.
Pada masa pandemi Covid-19, Subandi menyatakan, perpustakaan desa dapat mengoptimalkan perannya sebagai pusat informasi dan pengetahuan sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat untuk menggerakkan masyarakat bangkit dari keterpurukan. Dia mencontohkan perpustakaan Desa Candil di Belitung Timur. â€œSaya menjejaki kawasan hutan meranggas di sekitar perpustakaan desa sekaligus mengenal apa yang dapat kita sebut sebagai perpustakaan alam. Dengan konsep perpustakaan alam, perpustakaan ingin mengenalkan pada masyarakat bahwa pengetahuan itu tidak hanya dapat diperoleh dari buku tapi juga dari alam dan lingkungan kita,â€ urainya.
Sementara itu, Ketua Tim Pakar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Haryono Suyono menyatakan buku dan materi yang ada di perpustakaan harus dipilih sesuai kepentingan masyarakat. Selain itu, buku seharusnya bisa diantar ke desa, khususnya lembaga-lembaga sosial di desa, agar bisa menambah ilmu dan keterampilan masyarakat. â€œBahan bacaan yang positif saya anjurkan diantarkan ke lembaga-lembaga sosial yang ada di desa. Sehingga perpustakaan menjadi agen perubahan bangsa dan masyarakat desa menjadi komponen perubahan,â€ tuturnya.
Peer Learning Meeting Tingkat Nasional diselenggarakan di empat lokasi atau region yakni Medan, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Peer Learning Meeting Tingkat Nasional dilaksanakan untuk memfasilitasi proses saling belajar dan berbagi pengalaman antar perpustakaan, memotivasi dan membangun kepercayaan diri peserta untuk terus melaksanakan rencana kerja transformasi perpustakaan kabupaten maupun desa, serta memperkuat proses mentoring dan monitoring perpustakaan kabupaten dan desa.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Raden Radityo
Â

Kepala Daerah Didorong Terlibat dalam Literasi untuk Kesejahteraan

Matraman, Jakarta&ndash;Pustakawan adalah profesi yang memadukan aktivitas ilmiah dan sikap profesionalisme. Di dalamnya mencakup aktivitas pelayanan, pengembangan sistem kepustakaan, dan pengembangan profesi. Pustakawan juga dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada pemustaka maupun masyarakat. Pelayanan prima adalah pelayanan yang melebihi ekspetasi.
&ldquo;Pustakawan harus profesional dan memiliki kompetensi personal. Harus seimbang,&rdquo; pesan Sekretaris Utama Perpusnas Dedi Junaedi mengawali sambutan Sarasehan Pustakawan Terampil di lingkungan Perpusnas di Balairung Hotel, Jakarta, Senin, (16/10). Pertemuan sarasehan ini adalah kali kedua setelah sebelumnya mengundang seluruh pustakawan ahli pada&nbsp; 27 April lalu di Jakarta. Sarasehan pustakawan diikuti oleh 65 pustakawan terampil, koordinator pustakawan, dan pustakawan ahli utama di lingkungan Perpustakaan Nasional.&nbsp; Para peserta diberi pembekalan seminar tentang Pelayanan Teknis Membuat Literatur Sekunder oleh Pustakawan Ahli Madya, Sri Mulyani dan Penyusunan Quick Reference oleh Pustakawan Ahli Muda, Arief Wicaksono.
Sebelumnya, pada kesempatan yang sama Sekretaris Utama Perpusnas memberikan penghargaan kepada pemenang Lomba Pemaknaan dan Implementasi UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Ajang ini merupakan bentuk kompetensi pemahaman dari para pustakawan terhadap UU Perpustakaan.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Rapat Pleno Pengelolaan Manajemen Risiko Perpusnas Tahun 2022

Perpusnas dan Media Berperan Wujudkan Masyarakat Literat

Tingkatkan Daya Saing Bangsa, Pemerintah Buka 238 Ribu Formasi CPNS

Perpusnas Terima Audiensi IKAPI

Kepala Daerah Didorong Terlibat dalam Literasi untuk Kesejahteraan

Sarasehan Pustakawan Perpusnas : Kompetensi Menuju Pelayanan Prima