Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Duta Besar Belarus untuk Indonesia memberikan buku mengenai Francysk Skaryna ke Perpustakaan Nasional. Pemberian buku mengenai penulis bersejarah Belarus tersebut dilakukan secara simbolis oleh Duta Besar Belarus untuk Indonesia H.E Mr. Valery Kolesnik kepada Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
Dubes Belarus untuk Indonesia menyatakan buku tersebut merupakan terbitan khusus biografi Francysk Skaryna. Dia menambahkan, selanjutnya Perpustakaan Nasional Belarus melalui Kedubes Belarus untuk Indonesia akan menyerahkan sebanyak 23 buku untuk Perpusnas. â€œBelarus akan menghibahkan buku mengenai Francis Karina sebanyak 23 eksemplar edisi khusus. Buku-buku ini dicetak dalam Bahasa Rusia, Belarus, dan Inggris,â€ jelasnya saat menyerahkan buku edisi khusus Francysk Skaryna di Gedung Layanan Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/4).
Francysk Skaryna merupakan sosok penting dalam sejarah penerbitan di Belarus dan Eropa Timur. Pria yang lahir pada abad ke-15 ini adalah orang pertama yang menerbitkan buku di Eropa Timur. Karena peranannya yang sangat penting dalam penerbitan, Belarus menerbitkan buku edisi khusus mengenai Francysk dalam Perayaan 500 Tahun Penerbitan Belarus yang diselenggarakan pada tahun ini.
Menurut Dubes Belarus untuk Indonesia, pihaknya menyerahkan buku edisi khusus tersebut ke perpustakaan di berbagai negara di dunia. Buku tersebut merupakan kumpulan tulisan mengenai Francysk dari berbagai dunia yang bertujuan mengenalkan peranannya dalam dunia literasi dan penerbitan.
Kepala Perpusnas mengapresiasi penyerahan buku tersebut. Untuk mengenalkan sosok Francysk, Kepala Perpusnas menyatakan pihaknya akan mengadakan seminar, diskusi, dan pameran mengenai Francysk Skaryna. Kegiatan tersebut rencananya diselenggarakan pada pertengahan Mei 2018 dalam pekan ulang tahun Perpusnas.
Dubes Belarus menyambut baik hal ini. Dia menyatakan, perpustakaan merupakan tempat yang sangat penting karena berperan dalam kehidupan sosial. â€œDi Belarus, perpustakaan merupakan pusat kebudayaan dan memiliki perhatian khusus pada kegiatan bersejarah,â€ pungkasnya.
Reportase: Hanna Meinita 
Â

Rayakan 500 Tahun Penerbitan di Belarus, Dubes Belarus Berikan Buku untuk Perpusnas

Salemba, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) berupaya memperkuat eksistensi perpustakaan di Indonesia, salah satunya melalui pemberian dana dekonsentrasi.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpusnas, Deni Kurniadi, menyatakan dana dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan juga kepada instansi vertikal di wilayahnya. Dana dekonsentrasi perpustakaan Perpusnas diharapkan dapat membantu perpustakaan provinsi, selaku pembina perpustakaan, di dalam mengembangkan perpustakaan yang ada di wilayahnya.
â€œDengan dana dekonsentrasi di bidang perpustakaan yang digulirkan untuk dinas perpustakaan provinsi seluruh Indonesia ini, diharapkan dapat sesuai dengan waktu yang diberikan selama satu tahun berjalan dan program selanjutnya diserahkan kepada daerah bagaimana memanfaatkan anggaran dana dekonsentrasi ini,â€ urainya dalam Sosialisasi Kegiatan Dana Konsentrasi Tahun 2022 yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (10/6/2022).
Pada 2022, aktivitas dan alokasi anggaran dekonsentrasi bidang perpustakaan digulirkan untuk lima kegiatan yaitu pembinaan administrasi keuangan, pendataan bidang perpustakaan, workshop bunda literasi dan duta baca daerah serta pegiat literasi daerah, penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah, serta sosialisasi jabatan fungsional pustakawan.
Dia menambahkan, dekonsentrasi bidang perpustakaan memiliki empat tujuan yakni untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam pembangunan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat.
â€œSelain itu, meningkatkan kegemaran membaca dan literasi masyarakat melalui perpustakaan, meningkatkan peran perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber daya perpustakaan, serta memperkuat data bidang kepustakaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh Indonesia,â€ tuturnya.
Dia menekankan, dinas perpustakaan provinsi harus dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan dana dekonsentrasi sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Sehingga diharapkan tidak ada daerah yang melaksanakan kegiatan, namun daya serapnya masih rendah.
â€œOleh karena itu, akan menjadi reward and punishment terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada dinas perpustakaan provinsi seluruh Indonesia. Harapan kami tentu saja perhatian yang lebih baik di dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi dan memastikan daya serapnya bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,â€ ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Perpusnas, Joko Santoso, mengungkapkan pada tahun ini, secara pagu anggaran kegiatan dana dekonsentrasi totalnya sebesar Rp15, 8 miliar untuk lima kegiatan. Alokasi anggaran untuk 33 provinsi yang menerima dekonsentrasi berbeda, karena tergantung jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Dia menyebut, ada beberapa catatan terkait dana dekonsentrasi terutama soal sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, misalnya keterlambatan pelaksanaan, keterlambatan penyampaian laporan, dan penyerapan.
Hingga triwulan kedua tahun 2022, sisi penyerapan dekonsentrasi masih kurang menggembirakan yakni di bawah 50 persen. Menurutnya, hal ini menjadi catatan, karena proses kinerja yang rendah ini akan berdampak kepada kinerja Perpusnas. Dia berharap sosialisasi ini dapat memperbaiki kinerja seluruh pihak dalam penyelenggaraan dekonsentrasi.
â€œIni menjadi salah satu upaya dukungan Perpustakaan Nasional di dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah provinsi melalui berbagai macam kegiatan. Kita lihat semua bahwa dinamika ini sangat terpulang kepada keaktifan dan sikap, waktu, dari dinas perpustakaan provinsi,â€ pungkasnya.
Tahun ini, ada kegiatan baru yakni pendataan perpustakaan. Dia menekankan, pendataan perpustakaan merupakan upaya Perpusnas dalam melakukan data profiling seluruh jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. Ke depannya, validitas data yang diinput dalam pendataan, akan menjadi sandaran bagi Perpusnas dalam memberikan skema dekonsentrasi, skema bantuan, dan skema dana alokasi khusus fisik bidang subbidang perpustakaan daerah.Â 
Reporter: Hanna Meinita

Dana Dekonsentrasi untuk Memperkuat Eksistensi Perpustakaan

Jakartaâ€”Pandemi Covid-19 berdampak kepada percepatan perkembangan ekosistem digital, termasuk di bidang perpustakaan. Untuk itu, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) berupaya memperkuat layanan perpustakaan digital untuk masyarakat.
Â 
Pustakawan ahli utama Perpusnas, Dedi Junaedi, menyatakan, beragam aplikasi perpustakaan digital Perpusnas hadir di tengah pandemi Covid-19, yaitu iPusnas, Indonesia OneSearch (IOS), Khastara, e-Resources, serta Tanya Pustakawan.
Â 
â€œKami terus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas digital yang kami sediakan dengan sebaik-baiknya dan itu gratis. Kami ingin manfaat berbagai aplikasi perpustakaan digital ini akan semakin besar dan semakin luas,â€ ungkapnya dalam talkshow dengan tema â€œTransformasi Perpustakaan Menuju Ekosistem Digitalâ€ yang digelar Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), secara hybrid, pada Senin (23/5/2022).
Â 
Dia menambahkan, Perpusnas telah menyediakan akses literasi bagi masyarakat. Namun, hal ini masih belum cukup dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.
Â 
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan, menekankan pentingnya kolaborasi serta komitmen antara pemerintah pusat dan daerah. â€œSaya justru berharap perpustakaan-perpustakaan daerah ini menjadi penghubung Perpusnas ke masyarakat. Sehingga ketika kita membangun perpustakaan daerah, kita bukan membangun perpustakaan daerah persis seperti Perpustakaan Nasional, tapi menjadi penghubung,â€ terangnya.
Â 
Menurut Putra, menjadikan perpustakaan daerah sebagai penghubung, bermanfaat agar masyarakat di berbagai daerah dapat memanfaatkan layanan perpustakaan digital yang disediakan Perpusnas. Mengingat, kebutuhan anggaran pengembangan perpustakaan masih menjadi hambatan di berbagai daerah.
Â 
â€œUntuk itulah, makanya dalam konteks ekosistem digital transformasi perpustakaan di daerah-daerah, minimnya anggaran, minimnya keberpihakan politik terhadap perpustakaan, kita perlu kolaborasi. Jangan semua bangun sendiri-sendiri. Jadikan perpustakaan di daerah itu sebagai hub-nya untuk ke materi-materi yang ada di Perpusnas, yang bisa diakses termasuk di daerah 3T,â€ imbuhnya.
Â 
Komitmen pemerintah daerah dalam membangun perpustakaan, menurut Putra, juga dapat dilihat dari sisi anggaran. â€œPemimpin daerah harus punya komitmen terhadap sumber daya manusia. Dan komitmen itu akan terlihat di sisi anggarannya,â€ sambung Putra.
Â 
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengatakan penerapan literasi digital di masyarakat masih terkendala minimnya distribusi anggaran pembangunan perpustakaan di daerah, ketersediaan akses, sarana prasarana, juga derasnya arus informasi.
Â 
â€œUntuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah pusat melalui Perpusnas telah memberikan bantuan dana alokasi khusus (DAK) fisik perpustakaan sebagai stimulan, tanpa mengesampingkan kewajiban atau peran daerah dalam mengembangkan perpustakaannya sesuai UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,â€ sebutnya.
Â 
Penerapan literasi digital, menurutnya, sangat penting agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi. â€œKemampuan individu dalam akses internet khususnya teknologi informasi dan komunikasi harus dibarengi dengan kemampuan literasi digital, sehingga bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat serta mana konten yang negatif,â€ pungkasnya.
Â

PENGUATAN EKOSISTEM DIGITAL PERPUSTAKAAN MEMBUTUHKAN KOLABORASI

Tanggamus, Lampung â€“ â€œKau mungkin punya harta tak berhingga, tumpukan emas dan permata. Aku takkan pernah lebih kaya daripada mu. Tapi, aku punya ibu yang membacakan buku untukku." Kutipan dari Strickland Gillilan tersebut menjadi pesan penutup Bupati Tanggamus Dewi Handajani sesaat setelah dirinya dikukuhkan sebagai Bunda Literasi periode 2020-2023 oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando berdasarkan SK Bupati Tanggamus No. b.56/34/08/2020 tanggal 13 Januari 2020. Bersamaan dengan hal tersebut, Kabupaten Tanggamus juga dicanangkan sebagai kabupaten literasi, pada Senin, (20/1).
Â Bupati Dewi menyampaikan Kab. Tanggamus telah lama melaksanakan aktivitas literasi sejak beberapa tahun lalu. Bahkan pernah mendapat penghargaan tingkat nasional. Dewi meyakini kemajuan apa pun tidak akan optimal jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mampu fleksibel dan adaptif dengan kemajuan zaman. "SDM yang handal tersebut harus berbudaya gemar membaca. Bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas berawal dari kegemaran membaca," tegas Dewi.
Dalam kesempatan tersebut Dewi menyampaikan harapan kepada Perpustakaan Nasional agar Kab. Tanggamus mendapatkan bantuan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan gedung perpustakaan serta unit mobil perpustakaan keliling demi mewujudkan cita-cita kabupaten literasi.
Program lain yang digerakkan Kab. Tanggamus untuk menyukseskan diri sebagai kabupaten literasi adalah dengan menggalakkan "Gerakan Satu ASN Satu Buku". Di samping program â€œTanggamus Berceritaâ€ yang diselenggarakan setiap Sabtu sore.
Pencanangan Kab. Tanggamus sebagai kabupaten literasi didukung oleh 20 kecamatan yang berada dalam wilayah Kab. Tanggamus dengan ikut menandatangani lembar komitmen.
Â 
Reporter: Eka Cahyani
Fotografer: Hartoyo Darmawan

Bupati Tanggamus Menambah Deretan Bunda Literasi Daerah

Jakarta, Perpustakaan sekolah/madrasah merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran. Oleh karenanya diperlukan komitmen, sinergi dan kolaborasi antara stakeholder dalam pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah. Hal ini agar perpustakaan di sekolah dapat dikelola secara profesional dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
Seperti yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DI. Yogyakarta (DIY) dalam melakukan pembinaan terhadap perpustakaan sekolah/madrasah di wilayahnya.
Kepala Dispusip Provinsi DIY, Monika Nur Lastiyani menyampaikan, pihaknya memiliki komitmen untuk dapat melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah khususnya perpustakaan sekolah yang ada di wilayah DIY.
"Saat kita melakukan pembinaan ke perpustakaan sekolah, maupun pengembangan untuk perpustakaan sekolah, maka harus dilihat juga potensi dari tiap sekolah. Karena, setiap sekolah memiliki potensi yang berbeda, dan juga memiliki konten lokal yang juga berbeda. Untuk itu, perlu strategi tersendiri," ungkap Monika dalam Webinar Tematik: Kiat Sukses Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah di Wilayah Provinsi DIY, Senin (30/5/2022).
Monika menjelaskan, ada beberapa strategi pembinaan yang dilakukan Dispusip Provinsi DIY. Diantaranya, penguatan pembinaan perpustakaan melalui penguatan regulasi.
Pemprov DIY telah memiliki dua perda penyelenggaraan perpustakaan, yakni Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Pergub No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah.
"Regulasi disusun untuk menjamin keberlanjutan kebijakan pengelolaan perpustakaan. Regulasi disusun berdasarkan kekhasan lingkungan perpustakaan di DIY," jelasnya.
Lebih lanjut Monika memaparkan, perlu dilakukan kolaborasi kerjasama dengan organisasi kepustakawanan dilakukan untuk pembinaan pepustakaan. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan advokasi mempengaruhi pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Komite Sekolah.
"Hal ini dilakukan agar para pemangku kepentingan dapat memprioritaskan perpustakaan. Tentu saja ini tidak mudah perlu adanya pendekatan, dan kita juga harus melakukan kolaborasi dan sinergi," lanjutnya.
Melalui pembinaan yang telah dilakukan, membawa Provinsi DIY menjadi salah satu daerah yang memiliki prestasi di bidang perpustakaan. Diantaranya, penghargaan sebagai provinsi dengan nilai tingkat kegemaran membaca tertinggi 1 tahun 2021.
Selain itu, berdasar catatan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) selama periode lomba 2014-2021 perwakilan Provinsi DIY menjadi juara pertama sebanyak 4 kali dan juara dua 3 kali lomba Perpustakaan SLTA terbaik tingkat nasional yang diselenggarakan Perpusnas.
"Ketika bicara perpustakaan, adalah sebuah perpustakaan yang melayani civitas warga sekolah. Maka kunci utamanya hanya satu, yang dibutuhkan oleh meraka itu apa. Dari kebutuhan itulah maka dapat dijabarkan program seperti apa yang akan dibuat. Tidak semuanya butuh anggaran, tetapi yang diperlukan adalah kreativitas dan inovasi," tambahnya.
Kepala Perpustakaan Sekolah Amarta SMA N 1 Bantul, Sutrisno mengatakan, perpustakaan sekolah harus menghadirkan suasana yang nyaman untuk para siswa. Sehingga anak-anak atau bahkan masyarakat sekitar akan merasa tertarik untuk datang ke perpustakaan sekolah sebagai pusta informasi dan rekreasi.
"Jadi perpustakaan sekolah juga harus berperan sebagai pusat informasi dan rekreasi. Artinya segala informasi yang terkait dengan pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah tersedia. Penataan perpustakaan harus betul-betuk mearik perhatian dan membuat orang lain merasa ketagihan untuk datang ke perpustakaan," katanya.
Berkat, sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, lanjut Sutrisno, membawa Perpustakaan Sekolah Amarta SMA N 1 Bantul sebagai juara 1 pada lomba Perpustakaan SLTA terbaik tingkat nasional pada tahun 2021.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan, bahwa salah satu tugas Perpustakaan Nasional melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan diantaranya pembinaan terhadap perpustakaan sekolah/madrasah.
Dikatakan, saat ini jumlah perpustakaan sekolah/madrasah yang sudah terakreditasi per Desember 2021 sebanyak 8.662 perpustakaan atau baru mencapai 7,63 persen dari 113.541 perpustakaan.
"Artinya masih ada 104.879 atau 92,3 persen perpustakaan sekolah/madrasah yang belum terakreditasi sehingga masih harus dilakukan pembinaan dan pengembangan. Tak hanya itu, eksistensi dan status pustakawan perpustakaan sekolah yang masih belum jelas, serta lemahnya implementasi regulasi. Tentu saja dengan kondisi ini tugas pembinaan juga semakin bertambah," ungkapnya
Lebih lanjut, Deni mengatakan Perpusnas telah menyusun strategi pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan kegiatan. Diantaranya, penyusunan dan penetapan regulasi pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sekolah, dan advokasi penyelenggara perpustakaan sekolah.
"Keberhasilan pembangunan perpustakaan pastinya tidak terlepas dari kepedulian, sinergi, komitmen, dan peran serta pimpinan baik di tingkat nasional, provinsi ataupun kabupaten kota," pungkasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Diperlukan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah 

Kebon Sirih, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI mengajak perpustakaan khusus untuk bersinergi membangun pusat data dan informasi terkait kementerian dan lembaga pemerintah. Idealnya, perpustakaan khusus menyimpan seluruh data dan informasi yang sudah dipublikasikan mengenai kementerian dan lembaga terkait. Karena esensinya, perpustakaan adalah pusat informasi.
Demikian disampaikan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat menjadi Pembicara Utama di Seminar dan Knowledge Sharing Kepustakawanan 2018 yang diselenggarakan Forum Perpustakaan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Riset dan Teknologi (LPNK Ristek) dengan tema â€œPeningkatan Peran Perpustakaan dalam Reformasi Birokrasiâ€.
Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
â€œSaya mengundang kepala perpustakaan khusus mari kita bangun sinergi untuk menyimpan data semua kementerian lembaga. Luar biasa pentingnya perpustakaan khusus. Berbicara tentang sustainable kementerian lembaga tentang data informasinya, harusnya ada di perpustakaannya, bukan di humasnya.Â  Sebab kita bicara tentang data dan fakta,â€ jelas Syarif Bando saat menyampaikan paparannya di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta pada Senin (19/10).
Perpustakaan sebagai pusat peradaban merupakan tempat yang tepat memanusiakan manusia. Karenanya, pustakawan harus memiliki kemampuan mengikuti perkembangan zaman dan bisa membagikan pengetahuan dan informasi yang ada di koleksi perpustakaan kepada masyarakat. Menurut Syarif Bando, pustakawan sebagai sebuah profesi tidak boleh memble. Pustakawan profesional adalah orang yang berdedikasi, menghargai profesinya, yang merasa puas jika bisa memberikanÂ  pelayanan yang baik kepada pelanggannya.
â€œDengan membaca maka transfer knowledge akan berjalan. Semakin banyak membaca, maka semakin banyak ilmu yang kita serap. Semakin banyak ilmu yang kita serap, semakin banyak ilmu yang kita transfer knowledge. Jika kita memiliki kemampuan transfer knowledge yang baik maka kita memiliki kemampuan dalam menciptakan barang jasa. Jika kita dapat menciptakan barang dan jasa yang bermutu maka kita dapat bersaing di pasar global,â€ urainya.
Sementara itu, Deputi Bidang Informasi dan Permasyarakatan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional Zakiyah menyatakan perpustakaan sebagai institusi netral memberikan informasi dan pengetahuan yang terbaru. Ini menjadi tantangan bagi perpustakaan maupun pengelolanya terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Perpustakaan sendiri memiliki fungsi mendukung terlaksananya visi Reformasi Birokrasi (RB) yakni memberikan layanan prima ke masyarakat.
â€œPerpustakaan selaku wadah menyediakan segenap pengetahuan yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan RB. Tanpa informasi yang akurat, maka good governance yang dicita-citakan, tidak akan baik, tidak tercapai tujuannya. Bicara perpustakaan maka terkait dengan pustakawan. Dan tentunya pustakawan memiliki daya dalam mengelola informasi sehingga mudah dievaluasi, diakses dan itu akan bermanfaat. Dan seorang pustakawan tidak hanya mengetahui konsep kepustakaannya, tapi juga ilmu-ilmu di luar itu termasuk visi misi organisasi,â€ jelasnya.
Zakiyah meminta Perpusnas untuk memenuhi standar internasional ISO 11620 tentang Information and documentation-Library Performance Indicator. Ini bisa menjadi referensi dalam mengelola perpustakaan. Menanggapi hal ini, Syarif Bando menyatakan pihaknya akan menyusun standar perpustakaan sesuai dengan ISO 11620. UU tentang Perpustakaan sendiri mengamanatkan Perpusnas untuk menyusun standar pengelolaan perpustakaan.
Pada akhir sambutannya, Zakiyah menyatakan akan membawa rekomendasi dan gagasan dari forum LPNK Ristek ke kementerian/lembaga terkait untuk dimasukkan ke dalam program kerja.
Reportase: Hanna Meinita/Arwan Subakti
Â 
Â 
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Rayakan 500 Tahun Penerbitan di Belarus, Dubes Belarus Berikan Buku untuk Perpusnas

Dana Dekonsentrasi untuk Memperkuat Eksistensi Perpustakaan

PENGUATAN EKOSISTEM DIGITAL PERPUSTAKAAN MEMBUTUHKAN KOLABORASI

Bupati Tanggamus Menambah Deretan Bunda Literasi Daerah

Diperlukan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Perpustakaan Khusus Didorong Menjadi Pusat Data & Informasi K/L