Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meraih Terbaik II untuk Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pada JDIHN Awards Tahun 2021
Perwujudan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi secara optimal. JDIHN Awards merupakan pemberian penghargaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi anggota terbaik JDIHN atas kinerja maksimal dalam pengelolaan JDIH di institusi masing-masing.
Pada 2021, sebanyak 57 institusi mendapatkan penghargaan dengan rincian 5 institusi untuk Kategori Kementerian, 5 institusi untuk Kategori Lembaga Negara, 5 institusi untuk Kategori LPNK, 5 institusi untuk Kategori LNS, 5 institusi untuk Kategori Provinsi, 10 institusi untuk Kategori Kabupaten, 5 institusi untuk Kategori Kota, 6 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD, 3 institusi untuk Kategori PTN/PTS, 3 institusi untuk Kategori Unit Eselon I Kemenkumham, dan 5 institusi untuk Kategori Kantor Wilayah Kemenkumham.
Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti, mengucap rasa syukur akan prestasi yang telah Perpusnas raih dalam bidang pengelolaan JDIH. Selain itu Woro juga berharap di tahun yang akan datang kinerja JDIH Perpusnas akan semakin meningkat dan mampu menghasilkan inovasi lain yang luar biasa.
â€œAlhamdulillah Perpustakaan Nasional mendapatkan penghargaan juara kedua terbaik bidang pengelolaan JDIH dari Kementerian Hukum dan HAM. Kami harap taun depan kinerja dan inovasi JDIH Perpusnas akan meningkat dan lebih maju lagi,â€ ucap Woro. Â 
Adapun inovasi yang telah JDIH Perpusnas lakukan di tahun 2021 diantaranya mengunggah seluruh abstrak peraturan Perpusnas, melakukan interoperabilitas dalam rangka pengembangan dokumen hukum sejumlah 31.423 artikel hukum dan 1.522 buku hukum, mengintegrasikan layanan perpustakaan digital pada laman DJIH Perpusnas, membuat pemberitaan Perpusnas dan bidang hukum, serta mengadakan sosialisasi JDIH Perpusnas di 15 titik Indonesia. Â 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, memberikan apresiasi terhadap kerja sama dan sinergitas yang sudah diberikan oleh seluruh anggota JDIHN dalam hal penataan regulasi yang berkelanjutan guna mendukung revolusi Hukum di Indonesia. Seluruh institusi memiliki kewajiban dalam melaksanakan praktik JDIH secara optimal.
â€œSeluruh negara di dunia sudah mulai memasuki industri 5.0 dimana manusia menjadi pusatnya. Kalau tidak beradaptasi dan tidak mengikuti, kita akan menjadi orang antik yang tertinggal,â€ jelasnya dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian JDIHN Awards Tahun 2021 yang berlangsung secara hybrid, pada Kamis (2/12/2021).
Hal sama juga terjadi dalam upaya merespons kebutuhan masyarakat bahwa percepatan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Kecepatan akses saat melakukan pengambilan referensi menjadikan pemanfaatan sistem informatika dan digitalisasi sangat penting.
Menkumham menambahkan, perkembangan teknologi yang terjadi sangat cepat dan tidak terbayangkan ini harus diimbangi dengan reformasi birokrasi struktural maupun kultural, terutama dalam hal pelayanan publik.
â€œKecepatan menjadi kunci dalam peradaban manusia saat ini. Kultur dan etos kerja harus diubah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam bentuk digital,â€ ungkapnya.
Senada disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli, seluruh perkembangan yang terjadi pada industri 5.0 akan dilakukan dengan pendekatan human centered. Untuk hal tersebut Indonesia diuntungkan arena pada tahun 2030 angka Dependency Ratio Indonesia mencapai titik terendah yakni 46,9% menandakan bahwa kelompok usia produktif mencapai 2 kali lipat dibandingkan yang tidak produktif.
â€œSatu-satunya cara agar mereka punya daya saing adalah pendidikan, salah satunya menjadi digital talent. JIDH seandainya bisa manfaatkan digitalisasi makan akan jadi pelayanan publik yang baik karena keteraksesan itu adalah kunci,â€ ujar Ramli.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Humas BPHN Kemenkumham

Perpusnas Raih Terbaik II pada JDIHN Awards Tahun 2021

Jakartaâ€”Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menargetkan 514 kabupaten/kota di Indonesia untuk menerima manfaat. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Deni Kurniadi menyatakan pada 2024, seluruh perpustakaan kabupaten/kota di Indonesia diharapkan bisa bertransformasi. Dia menambahkan, untuk desa dan kelurahan, Perpusnas membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah maupun masyarakat karena jumlahnya yang mencapai 80 ribu. Sejak program dijalankan pada 2018, Perpusnas sudah menjangkau 2.200 desa di Indonesia.
â€œHarapan kita tahun 2024 sudah 514 kabupaten/kota yang bertransformasi dari 34 provinsi. Namun kalau kita bicara desa, dari 80 ribu desa/kelurahan di Indonesia tentu saja akan sulit kita laksanakan lewat program APBN. Jadi harus juga didukung oleh APBD, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, dan dari dana masyarakat baik dari perusahaan maupun sumbangan-sumbangan filantropi, yang bisa juga membangun perpustakaan desa untuk ikut bertransformasi lewat kegiatan mandiri,â€ jelasnya dalam wawancara dengan media secara virtual pada Kamis (15/7/2021).
Deni menambahkan, program transformasi bertujuan menciptakan masyarakat sejahtera. Dalam program ini, perpustakaan bermanfaat bagi masyarakat melalui tiga hal. Pertama, perpustakaan menjelma menjadi ruang berbagi untuk masyarakat, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
â€œYang kedua, perpustakaan juga bertransformasi sebagai ruang belajar kontekstual sesuai dari kebutuhan masyarakat, tentunya berbeda antara kebutuhan ruang belajar perpustakaan di daerah pesisir dengan daerah pegunungan, misalnya,â€ urainya.
Ketiga, perpustakaan bertransformasi adalah perpustakaan yang menjadi tempat berlatih keterampilan kerja. â€œHighlight-nya adalah literasi untuk kesejahteraan. Jadi ada manfaat lebih tidak hanya dari sumber informasi tapi juga bagaimana masyarakat mempratekkan, buku-buku yang ada di perpustakaan, kewirausahaan. Ada nilai tambah masyarakat sejahtera, paling tidak keluarga,â€ ungkapnya.
Deni Kurniadi mengungkapkan, hingga tahun ini, sebanyak 5.745 kegiatan lifeskills yang sudah dilakukan dengan melibatkan 100.521 peserta. Kisah sukses dari penerima manfaat program telah dibukukan oleh Perpusnas dan didokumentasikan dalam bentuk video. â€œSeperti usaha hidroponik yang didapat dari pelatihan yang diadakan di perpustakaan, kemudian ada bimbingan e-learning untuk orang tua siswa ketika pandemi Covid-19 ini memaksa siswa untuk belajar rumah,â€ tuturnya.
Pada masa pandemi Covid-19, program ini tetap berjalan. Para pustakawan dan trainer tetap memberikan pendampingan untuk melatih masyarakat di perpustakaan baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa. Deni menjelaskan, secara umum polanya tetap sama yakni melalui bimbingan teknis. â€œTentu saja pelatihannya tidak semuanya secara online, karena pandemi ini kita tidak secara onsite, tapi online. Apakah ada daerah yang bisa melaksanakan pendampingan secara langsung atau onsite, tapi ada juga pendampingannya secara online,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Â 
Â

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Targetkan 514 Kabupaten/Kota  Â 

Jakarta -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) berkomitmen untuk melaksanakan amanat UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi pemerintah telah menetapkan visi Indonesia 2045, Indonesia menjadi negara ekonomi modern dengan kesejahteraan berkualitas.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, perpustakaan merupakan salah satu pendukung pembangunan manusia berkualitas dan berdaya saing, di mana perpustakaan adalah pusat ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat dan pusat kebudayaan.
Selama pandemi Covid-19, perpustakaan harus tetap hadir sebagaimana kondisi normal sebelum pandemi dengan menyediakan layanan secara online. Oleh karena itu, layanan Perpusnas tetap berjalan menyesuaikan dengan situasi yang ada sekarang. Pada masa PSBB transisi, Perpusnas membuka layanannya dengan menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan pengunjung untuk mencegah penularan Covid-19. â€œYang paling utama adalah kesehatan dan keselamatan pustakawan,â€ ujar Luthfiati Makarim, Pustakawan Madya Perpusnas pada paparannya di Webinar â€œ25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membacaâ€, Selasa (15/9).
Hal lainnya yang mutlak dilakukan Perpusnas dalam melayani pemustaka, yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan koleksi digital dan layanan online yang sudah ada, seperti iPusnas, e-resources, IOS, dan Khastara. Selain itu, memperkuat kesiapan sistem jaringan, sarana prasarana, dan SDM untuk mendukung ketersediaan layanan online. Perpusnas juga berinovasi dengan menyediakan fasilitas bookdrop untuk pengembalian buku dan Zoom meeting gratis bagi pemustaka yang ingin menyelenggarakan seminar online. Pustakawan Perpusnas juga tidak kalah aktif selama pandemi dengan membuat berbagai infografis dan video promosi perpustakaan dan memberikan layanan referensi melalui fitur â€œTanya Pustakawanâ€.Â 
â€œEra pandemi ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi layanan perpustakaan,â€ tegas Luthfiati. Ia menjelaskan bahwa dengan keterbatasan mobilitas pemustaka, maka kebutuhan layanan perpustakaan online semakin meningkat dan di sinilah peran pustakawan sangat penting dalam menciptakan inovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memberikan layanan prima kepada pemustaka.
Â 
Reporter: Eka Cahyani

Inovasi Layanan Perpusnas di Masa Pandemi Covid-19

Salemba, Jakarta &ndash; Guna meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan kanker dan deteksi dini, Dharma Wanita Persatuan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker.
 
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Mariana Ginting menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Dharma Wanita Persatuan dalam menyelenggarakan kegiatan ini. 
 
"Saya sangat mengapresiasi inisiatif Dharma Wanita untuk menyelenggarakan acara ini. Kesehatan adalah segala-galanya. Tanpa kesehatan, kita tidak dapat melakukan apa-apa," ungkapnya saat membuka acara Sosialisasi Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker yang diselenggarakan secara hybrid, Kamis (17/10/2024).
 
Dia mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan adalah tiang penyangga keluarga. Oleh karena itu, kesehatan perempuan menjadi sangat penting.
 
"Dengan menjaga kesehatan, perempuan dapat menjalankan perannya secara optimal, baik sebagai ibu, istri, maupun anggota masyarakat," katanya.
 
Pada kesempatan yang sama, dilakukan peluncuran aplikasi SIM GOS, sebuah inovasi dalam pengelolaan data pasien di Klinik Pratama Perpusnas. Dengan aplikasi ini, pengelolaan data pasien diharapkan akan menjadi lebih efisien, mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh pegawai.
 
"Perpusnas telah memiliki klinik pratama yang memberikan layanan kesehatan kepada seluruh pegawai. Namun, pengelolaan data pasien masih dilakukan secara manual. Dengan adanya SIM GOS, diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut," lanjutnya.
 
Dalam sesi diskusi, Pelaksana Tugas (plt) Ketua Dharma Wanita Persatuan Teti Herawati Aminudin Aziz mengatakan entingnya peran perempuan sebagai pilar utama dalam menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat.
 
"Perempuan itu adalah motivator, inspirator, serta agen perubahan di dalam keluarga dan lingkungan. Melalui sosialisasi ini, kami berharap ibu-ibu dapat memahami pentingnya deteksi dini kanker untuk mencegah dan menanggulangi penyakit ini," katanya.
 
Teti menambahkan bahwa deteksi dini kanker sangat penting, terutama kanker serviks dan payudara yang menjadi ancaman serius bagi perempuan di Indonesia. 
 
"Perempuan memiliki peran sentral dalam keluarga. Ketika seorang ibu atau istri sakit, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh seluruh keluarganya. Oleh karena itu, menjaga kesehatan diri dengan pemeriksaan rutin adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai perempuan," imbuhnya.
 
Sementara itu, Cici Puspita Sari dari Lembaga Kanker Indonesia menuturkan&nbsp; deteksi dini merupakan langkah penting untuk mencegah kanker berkembang ke stadium lanjut.
 
"Banyak yang menyebut Kanker sebagai 'kantong kering', karena penyakit ini sering kali memerlukan biaya besar. Padahal, kanker adalah perubahan sel normal menjadi tidak normal yang dapat dicegah atau diatasi jika terdeteksi sejak dini,&rdquo; tuturnya. 
 
Dia juga menjelaskan pentingnya pola makan sehat. Ia menyoroti kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele, seperti penyimpanan nasi di rice cooker yang terlalu lama, yang dapat memicu pertumbuhan jamur berbahaya dan berisiko menyebabkan kanker usus atau hati dalam jangka panjang.
 
Selain itu, dia menjelaskan tentang kanker prostat yang menjadi penyebab kematian nomor tiga pada pria di dunia. 
 
"Gejala awal yang perlu diwaspadai meliputi susah buang air kecil dan adanya darah dalam urine," tambahnya. Ia menganjurkan dua metode deteksi, yaitu pemeriksaan colok dubur dan tes darah PSA.
 
Di sisi lain, kanker serviks diakui sebagai pembunuh nomor satu wanita di dunia. dia mengingatkan bahwa wanita yang sering berganti pasangan atau memiliki kebiasaan buruk dalam menjaga kebersihan pribadi rentan terkena kanker ini. "Maka para Wanita disarankan untuk rajin melakukan pemeriksaan Pap Smear secara berkala demi mencegah munculnya kanker serviks," jelasnya. 
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Ahmad Kemal/ Deni Irawan

DWP Perpusnas Gelar Sosialisasi Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker

Senayan, Jakarta&mdash;Komisi X DPR RI menyetujui pagu sementara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar 721.684.480.000.
 
Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR RI dan Perpusnas tersebut, komisi juga menyetujui usulan tambahan anggaran Perpusnas sebesar Rp375.072.026.000 untuk penguatan peningkatan budaya literasi dan peningkatan layanan internal.
 
Selanjutnya, Komisi X DPR RI menyampaikan pagu sementara Perpusnas pada RAPBN TA 2025 beserta usulan tambahan tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dilakukan penyesuaian.
 
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong Perpusnas agar menyusun strategi perencanaan yang lebih adaptif kepada kebijakan pemerintahan yang akan datang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN 2025-2029.
 
&ldquo;Kemudian kami juga mendorong Perpusnas agar usulan tambahan juga digunakan untuk prioritas nasional yang mengalami penurunan sasaran cukup signifikan yaitu program perpustakaan yang terakreditasi, koleksi KCKR yang terhimpun, bahan perpustakaan naskah kuno yang dialihmediakan dan perpustakaan yang mendapatkan program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial,&rdquo; tuturnya di Jakarta, pada Jumat (6/9/2024).
 
Dia menambahkan, Perpusnas agar mendukung dan memperkuat program pembangunan perpustakaan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan melibatkan publik pada program-program di daerah.
 
&ldquo;Termasuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan agar diperkuat untuk memperluas kebudayaan literasi di daerah. Dan terakhir agar Perpusnas RI walaupun sudah tetapi kami ingin menegaskan agar lebih proaktif lagi melakukan koordinasi dengan komisi X DPR RI dan Kementerian Keuangan terkait DAK agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran,&rdquo; jelasnya.&nbsp;
 
Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot menyoroti pentingnya perpustakaan di daerah-daerah perbatasan untuk menumbuhkan nasionalisme anak-anak yang tinggal di kawasan tersebut.
 
&ldquo;Mudah-mudahan bisa dibantu dengan perpustakaan. Apakah dengan perpustakaan desa, pojok baca dan seterusnya atau mungkin bisa dititipkan di pos-pos lintas batas jadi kerjasama dengan imigrasi, menitipkan buku-buku perpustakaan di situ,&rdquo; ungkapnya.
 
Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni berharap agar ada terobosan sederhana namun mengena, untuk meningkatkan literasi masyarakat desa di daerah, seperti motor perpustakaan keliling.
 
&ldquo;Bantuan mobil Perpusnas kepada pemerintah kabupaten itu mereka sudah anggarkan, tetapi kalau bantuan motor perpustakaan untuk desa-desa itu lebih bermanfaat karena lebih langsung ke jantungnya gitu,&rdquo; tuturnya.
 
Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyampaikan tujuan utama Perpusnas adalah meningkatkan literasi Masyarakat, terutama generasi muda.
 
&ldquo;Alangkah baiknya apabila kita ingin mendorong kegiatan-kegiatan di daerah perpustakaan taman membaca dengan konsep ini namanya motor keliling, motor perpustakaan keliling,&rdquo; ucapnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, para legislator mengucapkan selamat kepada Perpusnas atas penghargaan Jikji Prize dari UNESCO berkaitan dengan pelestarian naskah kuno. Selain itu, ucapan selamat diberikan kepada pelaksana tugas (Plt.) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz sebagai satu dari 100 tokoh berpengaruh di bidang Artificial Intelligence (AI) dalam daftar TIME100 AI 2024.
 
Menanggapi hal tersebut Plt. Kepala Perpusnas E.Aminudin Aziz menjelaskan bahwa Perpusnas telah mengubah orientasi rencana program prioritas tahun 2025 dan seterusnya untuk disesuaikan dengan program prioritas dari pemerintahan baru.
 
Adapun program-program tersebut adalah program peningkatan layanan literasi yang berkualitas dan merata, program TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial), program penguatan komunitas dan penggerak literasi, serta program pembiasaan kegemaran membaca.
 
&ldquo;Kami betul sangat peduli terhadap hal-hal yang tadi disampaikan oleh Ibu pimpinan misalnya akreditasi perpustakaan. Mulai tahun ini kami memang mengganti sistem akreditasi bukan hanya akreditasi, tapi pada saat yang sama kita juga akan memperoleh data-data tentang status dari perpustakaan itu,&rdquo; jelasnya.
 
Terkait Karya Cetak dan Karya Rekam Analog (KCKR) penggayaan literasi, lanjutnya, Perpusnas sangat memperhatikan keberadaan perpustakaan di daerah 3T. Selain itu, daerah yang belum memiliki pusat bacaan masyarakat juga diperhatikan melalui kerja sama dengan Kementerian Desa.
 
&ldquo;Kami punya 10 ribu ruang baca di desa dan TBM di tahun ini. Harapannya tahun depan itu bukan hanya 10 ribu desa, tetapi 20 ribu desa. Nah, ini tentu saja akan menggunakan dana anggaran tambahan yang kami usulkan itu,&rdquo; ungkapnya.
 
Lebih lanjut, terkait naskah kuno dia menjelaskan bahwa naskah kuno menjadi salah satu program prioritas di Perpusnas. Selain itu, Perpusnas akan memperluas program TPBIS dari 100 perpustakaan menjadi 600 perpustakaan.&nbsp;
 
&ldquo;Tahun ini kami sudah alokasikan untuk 600 ya, kalau misalnya ada tambahan anggaran untuk tahun depan, ya selain yang 600 kita bisa sampai kepada angka misalnya 1.500 TPBIS baru,&rdquo; tuturnya.
 
Mengenai Dana Alokasi Fisik (DAK), lanjutnya, akan terjadi penurunan anggaran dari Rp500 miliar menjadi Rp232 miliar sebagai peluang pemerintahan baru untuk pengalokasian DAK, serta akan ada Dana Alokasi non Fisik yang akan diterapkan pada 2025.
 
&ldquo;DAK non fisik ini yang baru ya, ada 145 miliar. Ini menurut kawan-kawan di Kementerian PPN/ Bappenas, DAK fisiknya turun, DAK non fisik diberikan supaya memberikan fleksibilitas kepada Perpusnas untuk melakukan sinkronisasi program pusat ke kabupaten kota dan juga dimediasi oleh perpustakaan di tingkat provinsi agar kegiatan-kegiatan dapat dimonitor dengan baik,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;
 
Dia menyetujui saran dan masukan yang diberikan Komisi X DPR RI terkait perluasan jangkauan dan pemerataan sumber bacaan kepada masyarakat.
 
&ldquo;Saya betul-betul sepakat dengan yang tadi sampaikan oleh Komisi X dan perwakilan fraksi bahwa jangkauan harus diperluas. Ini yang sebetulnya kami lakukan secara besar-besaran tahun ini, Perpusnas hadir di 10 ribu desa. Tujuannya adalah untuk itu, supaya tidak ada lagi istilah anak-anak tidak mau ke perpustakaan karena jauh,&rdquo; tuturnya.
 
Perpusnas akan mengusahakan penyediaan motor perpustakaan keliling guna menjangkau masyarakat di kawasan jangkauan terbatas dan memperbanyak Pojok Baca Digital (Pocadi) yang memang diperlukan oleh masyarakat.
 
&ldquo;Semoga perjuangan yang dilakukan di Badan Anggaran dan ada tambahan untuk Perpustakaan Nasional, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar menjadikan literasi sebagai tulang punggung pembangunan bangsa ini. Terima kasih,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Anastasia Lily
Editor: Hanna Meinita
Dokumentasi: Prakas Agrestian/ Aditya Irfan

Komisi X DPR RI Setujui Usulan Tambahan Anggaran Perpusnas, Dorong Peningkatan Budaya Literasi

Jakartaâ€”Reformasi birokrasi di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI harus ditingkatkan untuk mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Indeks RB Perpusnas pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,96 poin dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020, Indeks RB Perpusnas adalah 74,01 sementara pada 2019 yaitu 73,05. Indeks RB Perpusnas masuk kategori BB atau Sangat Baik.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB Akhmad Hasmy menyatakan meski indeks RB mengalami kenaikan yang tidak signifikan, terjadi peningkatan kualitas reformasi. Kualitas implementasi RB Perpusnas secara substansial menunjukkan perkembangan yang positif karena sudah dilakukan reformasi pada seluruh unit kerja.
"Kalau dulu padaÂ  pathun 2016, 2017, kami memotret reform yang dilakukan pada permukaan. Tapi pada tahun 2019, 2020, kami memastikan reform juga terjadi di unit-unit kerja instansi. Ini yang sebetulnya secara substansi naik, kualitas reform-nya baik,â€ paparnya dalam kegiatan â€œPelaksanaan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik Perpustakaan Nasionalâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (5/8/2021).
Ada beberapa catatan yang mesti ditindaklanjuti Perpusnas untuk meningkatkan evaluasi RB pada tahun ini. Di antaranya peningkatan peran agen perubahan dalam memiliki dan menjalankan rencana aksi dan tindak lanjut penyederhanaan birokrasi di pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT), serta penguatan pembinaan dan kerja sama dengan perpustakaan daerah untuk mencapai sasaran strategis Perpusnas.
Akhmad Hasmy menekankan, di dalam proses penilaian, hal yang harus diperhatikan adalah adanya perbaikan yang dilakukan berkelanjutan. Karenanya, setiap perubahan atau inovasi yang dilakukan, mesti diperhatikan siklusnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga perbaikan. Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan berbagai instansi untuk mendapatkan kondisi akurat mengenai perbaikan berkelanjutan yang dilakukan.
â€œDan bicara dokumentasi, ini persoalan sederhana, klasik, tapi kadang-kadang mempengaruhi hasil penilaian. Kemudian, pembuktian oleh stakeholder baik melalui survei maupun eksternal, tentunya tergambar pengakuan reform yang dilakuan instansi pemerintah,â€ jelasnya.
Meski ada area perubahan RB yang nilainya sudah baik, tetap harus ada perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Pasalnya, persepsi masyarakat bisa berubah ketika pihaknya melakukan evaluasi pada masa mendatang.
â€œBicara kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Perpusnas itu, kualitasnya baik ya. Tetapi masyarakat sekarang kan sudah mulai sadar haknya. Sehingga ketika melakukan evaluasi atau survei, di tahun tertentu, bisa jadi berubah seiring dengan pemahaman akan hak-hak publik,â€ urainya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengungkapkan faktanya, indeks RB Perpusnas memang meningkat. Namun dia menegaskan agar pegawai Perpusnas tidak terpatok pada angka dan tetap berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Apalagi di masa pandemi Covid-19, terjadi perubahan sehingga instansi pemerintah dituntut untuk mempercepat reformasi birokrasi dan struktural.
â€œSatu kata kunci yang penting dan harus dipahami adalah tidak ada cara lain kecuali meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita, untuk memastikan kemampuan kita merespon seluruh perubahan dan tuntutan yang timbul dari situasi yang sangat cepat ini,â€ ungkapnya.
Dalam kondisi pandemi, beliau meminta para pegawai supaya dapat mengoptimalkan layanan daring sehingga kebutuhan informasi masyarakat tetap terpenuhi.
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam Lima Prioritas Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Terkait dengan RB, instansi pemerintah didorong agar cepat dalam memberikan pelayanan, menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak di zona nyaman, serta adaptif, produktif, inovatif, kompetitif.
Reporter: Hanna Meinita

Indeks RB Perpusnas Mengalami Kenaikan, Kementerian PANRB Berikan Catatan  Â 

Salemba, Jakarta- Dalam Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional salah satu yang masih membutuhkan banyak perhatian adalah pada Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Sistem Sumber Daya Masyarakat. Menurut Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas Perpusnas Sri Marganingsih hal ini membutuhkan dorongan dalam percepatan perubahan untuk meningkatkan nilai pada penilaian mandiri saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pokja Penguatan Sistem Manajemen SDM RB Perpusnas, Selasa (27/4).
â€œKami sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan masing-masing pokja. Kami harap dapat disampaikan setiap progres dari Pokja terkait dan dikumpulkan ke sekretariat RB untuk kamiÂ updateÂ perkembangannya, â€œ terangnya. Sri Marganingsih berharap sekretariat RB dapat terus memberikan dukungan dan pendampingan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap pokja.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Ahmad Masykuri menjelaskan bahwa dalam pelaksaan RB di Pokja Penguatan SDM memang masih harus diberikan dorongan mengingat nilanya baru mencapai 60%. Salah satunya terkait pelaksanaan Permenpan PAN-RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.
â€œTerkait manajemen talenta mengingat kami baru akan memulainya, kami kedepannya akan berencana melakukan asesmen untuk menilai potensi yang dimiliki para pegawai. Hal tersebut juga nanti untuk persiapan rekrutmen para pejabat pratama dan kordinator seingga dapat dipetakan disini,â€ terangnya.
Mantan Sekretariat Utama Perpusnas yang kini menjabat sebagai Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional Sri Sumekar mengatakan bahwa tugas penataan manajemen SDM sesuai UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk Perpusnas. â€œAda 14 poin yang harus dilaksanan mulai dari perencanaan hingga perlindungan,â€ paparnya.
Lebih lanjut menurut Sri Sumekar ke 14 hal hal tersebut sudah terangkum dalam indeks merit sistem. â€œApabila semua itu dapat dilakukan dan dipenuhi, maka pasti akan mendapat nilai yang baik dalam pelaksanaan RB,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Berita

Pokja Manajemen SDM Perlu Dorongan Dalam Percepatan Reformasi Birokrasi

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Raih Terbaik II pada JDIHN Awards Tahun 2021

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Targetkan 514 Kabupaten/Kota Â

Inovasi Layanan Perpusnas di Masa Pandemi Covid-19

DWP Perpusnas Gelar Sosialisasi Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker

Komisi X DPR RI Setujui Usulan Tambahan Anggaran Perpusnas, Dorong Peningkatan Budaya Literasi

Indeks RB Perpusnas Mengalami Kenaikan, Kementerian PANRB Berikan Catatan Â