Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar vaksinasi bagi pejabat dan pegawai di lingkungannya. Sebanyak 1.209 pegawai telah terdaftar dalam vaksinasi tahap pertama. Vaksinasi tahap pertama dilakukan selama dua hari yakni pada hari Sabtu dan Senin (10 April dan 12 April).
Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti mengatakan, dengan pelaksanaan vaksin ini sebagai bentuk dukungan Perpusnas terhadap program pemerintah.
"Perpusnas merupakan salah satu penyedia pelayanan publik, sehingga pemberian vaksin ini menjadi mutlak diberikan untuk pegawai khususnya di bidang pelayanan," tuturnya di sela-sela pemberian vaksin tahap pertama, Sabtu (10/4/2021) di Aula Salemba.
Meskipun telah divaksin, lanjut Woro, para pegawai diminta terus melakukan protokol kesehatan secara ketat dengan tetap mengedepankan 3M, Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.Â 
Proses vaksinasi dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, peserta melakukan pendaftaran dam verifikasi data. Kedua, skrinning data kesehatan peserta dan pemberian vaksin. Ketiga, observasi peserta selama 30 menit kemudian diberikan sertifikat vaksin.Â 
Lebih lanjut pelaksanaan vaksin tahap kedua dijadwalkan pada bulan Mei mendatang. Pada kesempatan tersebut, Woro juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Kesehatan, Puskesmas Kecamatan Senen, Rumah Sakit Kartika Pulo Mas yg telah mendukung pelaksanaan vaksinasi di lingkungan Perpusnas.
Â 
Reportase: Wara Merdekawati
Fotografer: Basma Sartika
Â

Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama bagi Pegawai Perpusnas

Tangerang, Banten - Mendapatkan nilai 83.89 pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI duduki kualifikasi Menuju Informatif untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan akhir dari tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik di mana seluruh prosesnya sudah dilaksanakan sejak Agustus hingga penghujung tahun 2022.
Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro, menyampaikan penganugerahan keterbukaan informasi publik ini merupakan salah satu bentuk atau cara bagi KIP untuk terus memajukan keterbukaan informasi publik di seluruh pemerintahan badan publik.
&ldquo;Kami meyakini keterbukaan informasi publik ini merupakan hal esensial fundamental dan merupakan prinsip good governance and clean government,&rdquo; ucapnya di Hotel Atria Tangerang, Selasa (14/12/2022).
Lebih lanjut, Donny mengatakan bahwa KIP ingin mendongkrak partisipasi badan publik terutama Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID). Selain itu, partisipasi publik juga diharapkan tumbuh untuk membantu dalam kebijakan negara.
&ldquo;Karena sejatinya dalam negara demokrasi, tumbuhnya partisipasi publik akan sangat membantu dalam kebijakan-kebijakan yang akhirnya akan mendukung ketahanan nasional dan pertahanan negara kita,&rdquo; terangnya.
Membacakan sambutan Wakil Presiden RI, Ma&rsquo;ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut dan menyebutkan Indonesia harus memajukan demokrasi yang inklusif, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan seluruh warga negara.
&ldquo;Memperkuat keragaman budaya dan kemajemukan serta mendorong akses informasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik merupakan ciri dan sistem pemerintahan yang demokratis,&rdquo; katanya.
Badan publik juga diwajibkan untuk proaktif dalam menyebarkan informasi secara akurat, benar, dan terpercaya. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat menangkap informasi yang diberikan serta memperkuat ketahanan nasional negara.
&ldquo;Saya mengimbau agar badan publik dapat menjalankan kewajiban-kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara baik dan khususnya pada KIP untuk terus mendorong badan publik agar terus meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik,&rdquo; pungkasnya.
Monev keterbukaan informasi publik tahun 2022 ini dilaksanakan terhadap 372 badan publik dengan 7 kategori yaitu kementerian, lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, pemerintah provinsi, perguruan tinggi negeri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), partai politik.
Dari 372 badan publik, sebanyak 122 masuk dalam kategori informatif. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan yang signifikan karena melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022 yakni 98 badan publik. 
Sedangkan untuk penilaiannya didasarkan pada lima kualifikasi yakni informatif dengan nilai 90-100, menuju informatif dengan nilai 80-89.9, cukup informatif dengan nilai 60-79.9, kurang informatif 40-59.9, dan tidak informatif dengan nilai 0-39.9.
 Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Raih Kualifikasi Menuju Informatif

Salemba, Jakarta--Inovasi menjadi poin fokus utama dalam transformasi birokrasi. Inovasi menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi, terutama dalam konteks pelayanan publik.
Demikian disampaikan Analis Pengaduan Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Resty Adelia dalam Diskusi dengan tema "Trend dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik" pada Selasa (14/11/2023).
"Inovasi pelayanan publik haruslah merupakan gagasan kreatif orisinal atau adaptasi modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.
Dia mengatakan, strategi inovasi yang diusung Kemenpan RB melibatkan pembinaan inovasi pelayanan publik sebagai langkah transformasi.
Langkah-langkah strategis ini, lanjutnya, mencakup penciptaan inovasi yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berinovasi, pengembangan inovasi melalui replikasi dari ide-ide yang telah diimplementasikan di tempat lain dengan kunci "ATM" (Amati, Tiru, Modifikasi), dan pelembagaan inovasi untuk menjaga keberlanjutan inovasi dalam instansi.
"Kriteria penting dalam penilaian inovasi pelayanan publik, termasuk kebaruan, efektivitas, manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan disebarkan, dan berkelanjutan dengan dukungan masyarakat," lanjutnya.
Sebagai bagian dari evaluasi inovasi, Kementerian PANRB mencatat terdapat sembilan inovasi yang diajukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Salah satu yang dinilai sangat inovatif yakni Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dari unit kerja Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus).
Dari hasil evaluasi ini, lanjutnya, evaluator menyatakan ahwa inovasi ini tidak hanya penting tetapi juga tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan Perpusnas.
"Selain itu, adaptasi yang sudah terjadi dan potensi keberlanjutan tinggi menjadi catatan positif evaluator," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpusnas Sri Marganingsih memaparkan, dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik, Perpusnas telah melakukan pemetaan dan analisis terhadap inovasi yang telah dikembangkan.
"Dari 30 inovasi yang tercatat, sembilan di antaranya diikutkan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2023. Dan hanya satu inovasi yang berhasil menjadi nominasi finalis TOP Inovasi Pelayanan Publik yakni TPBIS," paparnya.
Lebih lanjut, Perpusnas melaporkan bahwa Layanan ISBN Online atau SiGoblic, pada tahun 2022, telah masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Pembaruan data inovasi ini sudah disampaikan untuk mengisi portal Knowledge Management System (KMS), Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas).
"Di tengah tuntutan global dan kesadaran masyarakat akan percepatan dan kemudahan pelayanan publik, Perpusnas mencatat bahwa inovasi pelayanan publik bukan hanya tentang teknologi atau aplikasi semata, tetapi juga tentang budaya kerja yang sehat," lanjutnya.
Dia menambahkan, pembahasan mengenai inovasi pelayanan publik tidak hanya menjadi sorotan teknologi, melainkan juga tentang budaya kerja yang dapat mendorong terus berinovasi, antusias dalam menghadapi perubahan, serta bertindak proaktif dalam mengembangkan kreativitas.
"Inovasi pelayanan publik diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan budaya literasi dan kompetensi digital masyarakat, serta membantu menyelesaikan isu-isu prioritas yang dihadapi oleh negara," imbuhnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Irfan Fakhruddin

Inovasi Jadi Tolok Ukur Reformasi Birokrasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dewasa ini fungsi perpustakaan tidak hanya mencerdaskan masyarakat melainkan juga menyejahterahkan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Deni Kurniadi saat menerima audiensi dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Asrul Alting beserta rombongan di Ruang Rapat Pimpinan Lt. 2, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (14/7/2022).
Dia menambahkan perpustakaan tidak hanya memberikan ruang sebagai co-working space namun juga marketplace. Karena kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tidak hanya sekadar untuk memproduksi melainkan memasarkan produk hingga ke luar daerah.
â€œPerpustakaan menjadi wadah dalam memfasilitasi masyarakat mengembangkan praktik life skills melalui koleksi bahan bacaan. Selain itu, mengadakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,â€ terang Deni.
Menanggapi, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk melakukan konsultasi terkait Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Karena baginya, kehadiran perpustakaan sangat berperan dalam kemajuan perekonomian masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah.
â€œKedatangan kami hari ini adalah untuk belajar guna lebih mengembangkan program-program yang ada di perpustakaan daerah,â€ ungkap Asrul.
Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2021 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk Pembangunan Gedung senilai 7 miliar rupiah. Hingga saat ini, progress pembangunan telah mencapai 30% dengan titik pembangunan berada di wilayah yang cukup strategis yakni bersebrangan dengan masjid raya dan pusat olahraga masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Zarkasih Zainuddin menjelaskan bahwa kondisi ini yang kelak akan dimanfaatkan untuk mengarahkan masyarakat berkunjung ke perpustakaan.
â€œDengan lokasi yang strategis tersebut, nantinya orang yang telah selesai olahraga dan salat bisa diarahkan untuk ke perpustakaan,â€ jelasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Deny IrawanÂ

Tak Hanya Mencerdaskan, Perpustakaan Juga Menyejahterakan Masyarakat

Salemba, Jakarta&mdash;Pencanangan &lsquo;tag line&rsquo; Pustakawan Bergerak oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando di awal tahun 2018 menjadi momentum perbaikan dalam upaya memobilisasi pengetahuan&nbsp;(knowledge mobilization)&nbsp;untuk masyarakat. Pustakawan Bergerak merupakan salah satu cara mengoptimalkan sumber daya dan fungsi pustakawan sehingga kualitas sumber daya manusia meningkat sesuai kompetensi yang dimilikinya.
Sebagai perwujudan awal dari realisasi &lsquo;Pustakawan Bergerak&rsquo;, Perpustakaan Nasional mengadakan seleksi narasumber untuk Bimbingan Teknis (bimtek) Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah di 2018. Seleksi yang digawangi oleh Pusat Pengembangan Pustakawan Perpusnas dan bekerja sama dengan koordinator pustakawan di lingkungan Perpusnas dilaksanakan pada 7 dan 8 Februari 2018. Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah direncanakan akan diselenggarakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lokasi pembuka Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah.
Seleksi narasumber bimtek tersebut diikuti oleh 48 pustakawan di lingkungan Perpusnas, yang terdiri dari :
<ul>
<li>3 orang pustakawan dari Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi,</li>
<li>16 orang pustakawan dari Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka</li>
<li>6 orang pustakawan dari Pusat Preservasi Bahan Pustaka,</li>
<li>10 orang pustakawan dari Direktorat Deposit Bahan Pustaka</li>
<li>3 orang pustakawan dari Pusat Pengembangan Pustakawan</li>
<li>3 orang pustakawan dari Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca</li>
<li>2 orang pustakawan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan</li>
<li>4 orang pustakawan dari UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Blitar.</li>
</ul>
Setiap pustakawan yang terpilih seleksi harus diwajibkan mempresentasikan dua materi, yakni materi tentang Literasi Informasi di Sekolah serta Alih Media dan Kemas Ulang Sumber Belajar. Setelah hasil seleksi diketahui, narasumber akan diberikan pembekalan terkait materi Bimtek. Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah merupakan agenda prioritas nasional di 2018. Pelaksanaan Bimtek bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pustakawan/tenaga perpustakaan sekolah sebanyak 4.000 orang.
Program Pustakawan Bergerak merupakan kebijakan Kepala Perpusnas untuk mengoptimalkan sumber daya dan fungsi Pustakawan agar dapat memastikan setiap individu mendapat pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi diri agar kualitas hidup masyarakat meningkat. &nbsp;Mobilisasi pengetahuan&nbsp;(knowledge mobilization)&nbsp;yang diinisiasi oleh para pustakawan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
&nbsp;
Reportase : Luthfiati Makarim/Hartoyo D

Perpusnas Gelar Seleksi Narasumber Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Tahun 2018

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dalam upaya pengembangan perpustakaan dan meningkatkan minat baca masyarakat diperlukan komitmen serta kolaborasi dari berbagai pihak.
 
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mariana Ginting saat menerima kunjungan Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Senin (25/9/2023).
 
Deputi menyampaikan perpustakaan saat ini bukan hanya sebagai tempat untuk membaca buku saja, tetapi juga dapat digunakan untuk berkegiatan maupun melakukan kegiatan kreatif. 
 
"Paradigma perpustakaan saat ini sudah berubah, kalau masih ikut pola lama tentu perpustakaan lambat laun akan ditinggalkan," ungkapnya.
 
Dengan membaca, lanjutnya, masyarakat diharapkan dapat mengimplementasikannya menjadi sebuah produk yang dapat dijual sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan.
 
"Perpusnas memiliki program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) ini sudah terasa dampaknya, semoga ini dapat diadopsi dan diimplementasikan di Kabupaten Lumajang," lanjutnya.
 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPUK) Perpusnas Nani Suryani menambahkan Perpusnas sebagai institusi pembina sesuai dengan UU Nomor 43 tentang Perpustakaan bahwa memiliki kewajiban untuk memastikan keberadaan perpustakaan di daerah dapat berfungsi dan ada.
 
"Kami pun memiliki fungsi sebagai regulator, supervisor dan motivator. Memberikan dorongan, stimulan dan memberikan supervisi sehingga memang perpustakaan dapat dirasakan masyarakat," imbuhnya.
 
Kepala PPUK mengatakan Kabupaten Lumajang sebelumnya dikenal dengan kiprahnya di bidang perpustakaan, namun hal ini diperlukan komitmen untuk memastikan pengelolaan perpustakaan semakin baik di era yang terus berkembang.
 
"Dinas perpustakaan Harus tetap kreatif dan inovatif dalam mengembangkan perpustakaan. Bahkan Kabupaten Lumajang telah menerima bantuan dari program TPBIS," katanya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang Sugianto mengungkapkan kekhawatirannya mengenai strategi dan daya tarik yang telah hilang dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat dan kunjungan ke perpustakaan.
 
"Kami telah kehilangan strategi, kehilangan akal bagaimana Perpusda ini bisa diminati. Sebagaimana harapannya, perpustakaan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan literasi serta pengetahuan masyarakat," ungkapnya. 
 
Dia menyebut bahwa telah ada upaya dalam meningkatkan status Perpusda yang sebelumnya kantor menjadi dinas, serta memperbaiki infrastruktur dengan harapan agar perpustakaan semakin diminati oleh masyarakat.
 
"Bahkan kita telah mencoba untuk menjadikan perpustakaan sebagai model kafe dengan fasilitas WiFi gratis, untuk menarik minat masyarakat terutama generasi muda," katanya.
 
Lebih lanjut, dia menyatakan tekadnya untuk mencari strategi ideal yang dapat meningkatkan minat baca di Kabupaten Lumajang.
 
&nbsp;"Kami ingin melihat peningkatan minat baca di daerah kami, yang saat ini masih terbilang rendah," tambahnya.
 
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang Supratman mengatakan minat baca menjadi masalah yang harus ditingkatkan di masyarakat.
 
"Yang jadi masalah, jangankan membaca bahkan diundang ke balai desa saja kadang tidak hadir. Mereka hanya datang jika ada urusan tertentu saja," katanya.
 
Ketua Komisi D menekankan bahwa regulasi mengenai perpustakaan sudah ada dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), namun implementasinya belum sepenuhnya efektif.
 
"Untuk membangkitkan semangat membaca, inilah yang menjadi masalah," tegasnya.
 
Dia mengakui ahwa di era digital seperti sekarang, perpustakaan memiliki tantangan tersendiri. "Karena saat ini sudah digitalisasi, otomatis masyarakat menjadi enggan datang ke perpustakaan fisik," ujar Supratman. Oleh karena itu, perpustakaan perlu melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk tetap relevan dan menarik minat masyarakat.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji Anwar

Pengembangan Perpustakaan Diperlukan Komitmen dari Berbagai Pihak

Salemba, Jakarta- Dalam Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional salah satu yang masih membutuhkan banyak perhatian adalah pada Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Sistem Sumber Daya Masyarakat. Menurut Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas Perpusnas Sri Marganingsih hal ini membutuhkan dorongan dalam percepatan perubahan untuk meningkatkan nilai pada penilaian mandiri saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pokja Penguatan Sistem Manajemen SDM RB Perpusnas, Selasa (27/4).
â€œKami sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan masing-masing pokja. Kami harap dapat disampaikan setiap progres dari Pokja terkait dan dikumpulkan ke sekretariat RB untuk kamiÂ updateÂ perkembangannya, â€œ terangnya. Sri Marganingsih berharap sekretariat RB dapat terus memberikan dukungan dan pendampingan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap pokja.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Ahmad Masykuri menjelaskan bahwa dalam pelaksaan RB di Pokja Penguatan SDM memang masih harus diberikan dorongan mengingat nilanya baru mencapai 60%. Salah satunya terkait pelaksanaan Permenpan PAN-RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN.
â€œTerkait manajemen talenta mengingat kami baru akan memulainya, kami kedepannya akan berencana melakukan asesmen untuk menilai potensi yang dimiliki para pegawai. Hal tersebut juga nanti untuk persiapan rekrutmen para pejabat pratama dan kordinator seingga dapat dipetakan disini,â€ terangnya.
Mantan Sekretariat Utama Perpusnas yang kini menjabat sebagai Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional Sri Sumekar mengatakan bahwa tugas penataan manajemen SDM sesuai UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masih menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk Perpusnas. â€œAda 14 poin yang harus dilaksanan mulai dari perencanaan hingga perlindungan,â€ paparnya.
Lebih lanjut menurut Sri Sumekar ke 14 hal hal tersebut sudah terangkum dalam indeks merit sistem. â€œApabila semua itu dapat dilakukan dan dipenuhi, maka pasti akan mendapat nilai yang baik dalam pelaksanaan RB,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Berita

Pokja Manajemen SDM Perlu Dorongan Dalam Percepatan Reformasi Birokrasi