Perpusnas RI Mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Â Salemba, Jakartaâ€”Kabupaten Belitung adalah provinsi kepulauan. Bersisian dengan Pulau Bangka, Belitung dulunya menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Namun, sejak tahun 2000, bersama Gorontalo dan Banten memisahkan diri dan menamainya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Meski bersisian, namun kedua pulau tersebut berjarak 4-5 jam menggunakan transportasi laut. Wisata menjadi daya tarik yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah dan masyarakat Belitung meski sebagian besar masyarakat masih menggantungkan dirinya dari hasil laut.
Alasan inilah yang menggerakkan Komisi A DRPD Kab. Belitung menyambangi Perpustakaan Nasional untuk berkonsultasi bagaimana memaksimalkan fungsi perpustakaan agar masyarakat bisa menjadikan objek-objek wisata sebagai potensi ekonomi yang menjanjikan sehingga taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Belitung membaik.
Wakil Ketua Dewan DPRD Kab. Belitung Budi Prasetyo secara eksplisit mengakui bahwa Belitung sedang berkembang menuju Belitung baru. Belitung yang di masa lalunya terkenal dengan hasil pertambangan (timah), kini mencoba beralih menjadi daerah wisata yang dikenal luas.
â€œKami melihat peran dan fungsi perpustakaan berbasis inklusi sosialnya bisa diandalkan,â€ ujar Budi saat diterima Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpusnas Woro Titi Haryati di Jakarta, Kamis, (11/10). Artinya, Budi melihat bahwa dengan berbasis inklusi sosial perpustakaan bisa membuka wawasan dan pengetahuan masyarakat.
Namun, untuk bisa mencapai ke arah sana, ia meminta saran bagaimana menyusun rancangan peraturan daerah tentang perpustakaan. Pihak DRPD dan Dinas Perpustakaan telah sepakat untuk segera menyusun payung hukumnya agar eksistensi perpustakaan benar-benar dirasakan.
Dinas Perpustakaan Kab. Belitung menjabarkan saat ini pihaknya sedang fokus mengembangkan perpustakaan desa. Saat ini tinggal tiga desa yang belum disasar. Program satu desa satu perpustakaan sudah mendekati akhir. Hanya sumber daya manusia yang menjadi kendala. â€œMasih minim tenaga perpustakaan.â€ Â 
Menanggapi hal tersebut, Deputi II Perpusnas menerangkan benar bahwa perpustakaan pada 2019 nanti sudah masuk dalam program prioritas satu dari Bappenas. Capaian ini membuktikan bahwa peran perpustakaan sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Perpustakaan, diyakini Bappenas mampu menciptakan potensi-potensi ekonomi baru melalui pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Tidak sekadar fisik bangunan yang bagus.
â€œInklusi artinya semua masyarakat berhak memeroleh pengetahuan dan informasi yang dapat digunakan untuk menciptakan kreasi atupun inovasi baru denganÂ  memanfaatkan potensi sumber daya alam. Bisa juga mengoptimalkan kemampuan/keterampilan yang dimiliki sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baru yang bernilai ekonomis. Jika ini mampu diaplikasikan, bukan tidak mungkin kesejahteraan hidup membaik,â€ imbuh Woro.
Tidak hanya perikanan yang menjadi sumber ekonomi, pariwisata pun bisa. Mind set ini juga perlu ditumbuhkan. Koleksi yang disediakan perpustakaan, seperti buku-buku ilmu terapan, keterampilan kreatif hingga buku kekhasan lokal amat berguna. â€œDengan potensi wisata, masyarakat bisa diajak menjadi pemandu wisata, perajin cindera mata, atau berkreasi olahan kuliner laut.â€
Dinas Perpustakaan Belitung bisa menggandeng dinas lain atau belajar ke daerah lain yang sanggup menggabungkan potensi alam dengan masyarakat, seperti di daerah Sukabumi, sehingga tidak perlu menaruh nasib pada satu profesi/ pekerjaan.
Perpustakaan Nasional pun siap melatih para tenaga pengelola perpustakaan, termasuk pengelola perpustakaan desa sehigga mampu menjadi penyuluh, pendamping, dan penggerak informasi pengetahuan di masyarakat karena inti inklusi sosial berhilir pada peningkatan kesejahteraan. Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â

Kunker DPRD Kab. Belitung : Pariwisata di Belitung Bisa Optimal dengan Perpustakaan  Â 

Seoul -Â Indonesia-Korea Selatan memperpanjang pusat kerja sama e-government atau Electronic Government Cooperation Centre (eGCC) yang telah dilakukan sejak Maret 2016 dan telah menghasilkan beberapa capaian. Perpanjangan kerjasama dilakukan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan (Minister of The Interior and Safety/ MOIS) Republik Korea Kim Boo Kyum.
â€œKerja sama ini sangat dibutuhkan sebagai upaya percepatan implementasi e-government dalam kerangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik,â€ ujar Menteri Syafruddin di Seoul, Senin (10/09). Dikatakan, penerapan e-government sebagai salah satu program prioritas reformasi birokrasi sebagai upaya nyata dari Kementerian PANRB untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Joko Widodo yakni membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, eGCC memiliki peran strategis untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan kerja sama, untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan serta untuk mendiskusikan langkah-langkah implementasi e-government.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan, pemerintah Indonesia menerima manfaat yang sangat besar dari eGCC ini untuk melakukan akselerasi penerapan e-government di Indonesia. Pusat kerja sama yang dibentuk pada Maret 2016 ini, telah menghasilkan e-government roadmap untuk Indonesia, perencanaan integrated information sharing, standardisasi electronic document, dan e-government evaluation method untuk mengukur indeks pembangunan e-government.
Hasil-hasil tersebut telah diimplementasikan ke dalam kebijakan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), rencana induk SPBE, standardisasi arsip elektronik, dan pelaksanaan evaluasi SPBE di semua instansi pemerintah. â€œTahun ini Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi SPBE terhadap 471 dari 623 instansi pemerintah,â€ ujar Rini Widyantini yang mendampingi Menteri PANRB.
Diimbuhkan, EGCC di tahun 2018 sedang melaksanakan proyek kerja sama untuk penyusunan model referensi undang-undang e-government dan penyusunan prototipe e-government architecture. â€œKedua proyek tersebut akan dilanjutkan di tahun 2019 melalui perpanjangan MoU yang telah disepakati,â€ jelasnya.
Indonesia telah membangun rencana induk SPBE 2018 â€“ 2025 untuk mencapai visi penyelenggaraan SPBE yang terintegrasi di semua instansi pemerintah. Integrasi SPBE ini dapat dicapai melalui pembangunan dan penerapan Arsitektur SPBE di instansi pemerintah seperti yang telah dilakukan oleh Ministry of The Interior and Safety (MOIS) sehingga menghasilkan pelayanan publik yang terintegrasi dan mencapai nilai indeks layanan online (on-line service index) tertinggi di dunia.
Dijelaskan, eGCC telah mendapatkan penghargaan sebagai outstanding projects oleh Official Development Assistant (ODA) Korea. "Saya yakin kerjasama ini akan bisa berjalan dengan baik karena sejalan dengan semangat reformasi birokrasi Indonesia dan Korea,â€ kata Minister of The Interior and Safety (MOIS) Republik Korea Kim Boo Kyum.
Dalam pertemuan itu, Menteri Syafruddin juga mengundang menteri Kim Boo Kyum dan jajarannya untuk dapat berkunjung kembali ke Indonesia guna melanjutkan kerja sama dan berkunjung ke daerah lain di Indonesia, yang telah memiliki inovasi di bidang SPBE dan reformasi birokrasi.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian PANRB Teguh Widjinarko, Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB Imam Machdi, dan pejabat lainnya. Sementara dari pihak MOIS yang hadir antara lain Director General e-Government Bureau Chung Yonkee dan Director Global e-Government Kim Kibyoung. (HUMAS MENPANRB)

Puas Dengan Capaian Bersama, Indonesia-Korea Selatan Perpanjang Kerja Sama E-Govt

Medan Merdeka Selatan Jakarta-Data dari seluruh jenis perpustakaan di Indonesia belum memenuhi standar yang diharapkan. Padahal, data tersebut penting sebagai paramater untuk menentukan kebijakan anggaran maupun program perpustakaan. Kelengkapan data perpustakaan akan berujung pada pemberian sertifikasi akreditasi yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai rekomendasi dari Perpustakaan Nasional.
"Data perpustakaan itu penting karena saat ini dan seterusnya kinerja pemerintah akan berdasarkan data," terang Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando pada arahan Webinar Pendataan Perpustakaan 2020, Selasa, (21/7).
Lebih lanjut Kepala Perpusnas mengatakan data perpustakaan menjadi penting karena pertama akan jadi alat ukur (paramater) beban kerja perpustakaan di Indonesia, termasuk mengetahui struktur organisasi dan jumlah sumber daya manusia (tenaga perpustakaan).
Kedua, data menjadi penting karena dari situ akan terlihat berapa biaya (anggaran) yang dikelola dan diserap oleh setiap jenis perpustakaan. Ketiga, untuk mengetahui koleksi yang tersebar untuk pendataan katalog induk nasional (KIN), sehingga bisa diketahui koleksi apa dibutuhkan, apa yang kurang dan yang belum tersedia. Dan keempat, untuk mengetahui sarana prasarana yang tersedia dan yang diperlukan dari setiap perpustakaan.
"Hasil dari data yang dikumpulkan akan memunculkan perpustakaan yang terakreditasi. Perpusnas menargetkan di 2021 sertifikat akreditasi perpustakaan akan diserahkan melalui pemerintah daerah. Sekaligus untuk melihat keseriusan dan perhatian pemda terhadap pengembangan perpustakaan," tambah Syarif Bando.
Ke depan, Perpusnas akan memfasilitasi semua pengelola perpustakaan di daerah agar mempunyai akun dan password untuk menginput segala data yang dibutuhkan termasuk problematika dan aktivitas perpustakaan disana.
Kepala Perpusnas beralasan jika data dan bukti telah terangkum, ini akan disampaikan kepada pihak Presiden, Bappenas, kementerian keuangan, dan mitra Komisi X DPR-RI. "Selama ini mungkin mereka belum mengetahui data dan capaian positif yang telah dihasilkan oleh perpustakaan," tambahnya.
Indonesia tercatat memiliki tidak kurang dari 164 ribu jenis perpustakaan. Angka yang banyak jika menilik prestasi sebagai negara nomor dua terbanyak di dunia. Tapi, terasa kecil jika melihat esensinya. Maka, penting dipahami bahwa data perpustakaan bukan sekedar laporan melainkan sebagai aset bangsa. "Perpustakaan adalah simbol peradaban. Institusi yang selalu mencerahkan masyarakat," terang Syarif Bando
Perpusnas berjanji untuk kepemilikan hak akses tidak akan dibatasi. Bagi daerah yang memiliki akses internet, seluruh akses perpustakaan nasional bisa dilayankan.
Webinar Pendataan Perpustakaan Indonesia 2020 diikuti oleh 100 pengelola perpustakaan provinsi/kabupaten/kota se-wilayah Sumatera. Peserta webinar juga diberikan tutorial penginputan verifikasi registrasi dan validasi akun nomor pokok perpustakaan (NPP) baru, pengecekan duplikasi NPP, dan pengeditan data perpustakaan.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Webinar Pendataan Perpustakaan 2020 : Perpusnas Targetkan Sertifikasi Akreditasi Perpustakaan Keluar pada 2021

Jakarta&mdash;Warisan dokumenter Indonesia, naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol, ditetapkan sebagai salah satu Memory of the World (MoW) for Asia and the Pasific.
Penyerahan sertifikat dilakukan oleh pemimpin Memory of the World Regional Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) Kwibae Kim kepada pelaksana tugas (Plt.) Kepala Arsip Nasional sekaligus Ketua Komite Nasional MoW Indonesia Imam Gunarto didampingi oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mariana Ginting di Ulaan Baatar, Mongolia, pada Rabu (8/5/2024).
Naskah yang diusulkan Perpusnas dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat ini terpilih setelah mengikuti proses pemilihan suara dari peserta pertemuan yang mewakili Australia dan Tuvalu, Bangladesh, Tiongkok, Filipina, India, Malaysia, Mongolia, Uzbekistan, dan Vietnam.
Selain naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol, penetapan Memory of the World for Asia and the Pasific juga diberikan kepada arsip Indarung Semen Padang yang diusulkan oleh PT Semen Padang, dan arsip tentang Indonesian Sugar Research Institut tahun 1887-1986 yang diusulkan Kantor Perpustakaan dan Arsip Jawa Timur serta Balai Penelitian Gula Indonesia.
Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas Aditia Gunawan menjelaskan naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol merupakan salah satu catatan autentik yang ditulis oleh pribumi tentang ringkasan sejarah Perang Paderi dan Sumatera Barat pada abad ke-19.
Ditulis oleh Naali Sutan Caniago, putra Tuanku Imam Bonjol, semasa pengasingannya di Manado. Naskah ini menceritakan secara langsung peristiwa sejarah di Minangkabau abad ke-19 dan dianggap sebagai autobiografi Melayu pertama dalam pengertian modern.
Dia menambahkan, ada beberapa alasan mengapa naskah ini layak ditetapkan menjadi Memory of the World (MoW) for Asia and the Pasific. Pertama, naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol merupakan karya perintis, baik dari segi pengaruh dan genre tulisan. &ldquo;Karya tersebut berupa hipogram dengan aktor yang menceritakannya secara langsung,&rdquo; terangnya dari Ulaan Baatar.
Kedua, manuskrip ini mempunyai relevansi sejarah yang signifikan pada masa prakemerdekaan Indonesia dan menjadi bukti sejarah Minangkabau pada abad ke-19. Ketiga, karya ini menyajikan narasi global pergerakan Islam antara Timur Tengah dan Asia Tenggara pada abad ke-18 hingga abad ke-19.
&ldquo;Keempat, naskah ini menyoroti peran aktif perempuan, sebuah ciri yang didukung oleh latar belakang budaya Minangkabau dengan kekerabatan matrilinealnya. Dan yang kelima, sebagai satu-satunya karya tulis tangan Melayu Minangkabau yang mengungkap fakta sejarah, naskah ini mempunyai poisisi tak tergantikan sebagai referensi masa depan,&rdquo; urainya.
Jika ditelaah lebih lanjut, naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol menceritakan refleksi pribadi Tuanku Imam Bonjol tentang pengorbanan dan efek perang yang berkepanjangan selama 34 tahun. Tuanku Imam Bonjol mengekspresikan penyesalan yang dalam kepada pengikutnya, di mana timbul pertanyaan dalam dirinya, apakah ada banyak aturan di dalam Al-Qur&rsquo;an yang telah dilanggar selama perang tersebut.
&ldquo;Lahir pada tahun 1772 di Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol adalah pemimpin perang Paderi, salah satu perang terlama suku minangkabau melawan kolonialisme Belanda dari tahun 1803-1837 di Indonesia. Ia ditahan dan diasingkan di beberapa tempat di Indonesia, dan dalam masa pengasingannya, ia masih mengatur pergerakan perlawanan melawan penjajah,&rdquo; tuturnya.
Setelah penetapan naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol oleh MOWCAP, dia menjelaskan, diperlukan program tindak lanjut yang menjadikan naskah tersebut mudah diakses, dikenal luas, dan dilestarikan hingga generasi mendatang.&nbsp;
MOWCAP adalah forum regional untuk Program Memori Dunia/Memory of the World (MOW) global Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (Unesco) yang didirikan pada 1998. Di kawasan Asia Pasifik, banyak perpustakaan, arsip dan lembaga memori yang menghadapi tantangan berat seperti misalnya ekonomi, iklim dan geografis dalam menjaga kelestarian koleksinya. MOWCAP bertujuan untuk membantu pelestarian dan akses universal terhadap warisan dokumenter di kawasan Asia/Pasifik dan juga meningkatkan kesadaran akan keberadaan dan pentingnya warisan tersebut.
&nbsp;
Reporter: Anastasia Lily/Hanna Meinita
Fotografer: Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas
&nbsp;

Naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol Terpilih Sebagai Memory Of The World For Asia And The Pasific 

Salemba, Jakarta-Â Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan sistem akuntabilitas kinerja Perpustakaan Nasional Tahun 2020, pada Kamis (8/10). Dalam kesempatan itu Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan komitmen Perpusnas dalam percepatan reformasi birokrasi akan mengedepankan inovasi.
Menurut Syarif Bando masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya percepatan birokrasi, seperti peningkatakan kualitas dan profesionalisme SDM, serta sejumlah sarana prasana yang masih harus disempurnakan.
â€œPerpusnas melibatkan kolaborasi seluruh pegawai agar menghadirkan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan,â€ terang Syarif Bando.
Selain itu, Kepala Perpusnas menyebutkan inovasi yang dilakukan Perpusnas sangat erat kaitanya dengan penyediaan akses perpustakaan bagi masyarakat terutama di tengah pandemi Covid-19. Hadirnya perpustakaan digital iPusnas yang didalamnya memuat kumpulan ilmu pengetahuan tentang Coronapedia yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis.Â Hal lain yang menjadi terobosan Perpusnas mendukung reformasi birokrasi yakni melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah III Kemenpan RB Naptalina Sipayung menyebutkan trend nilai reformasi birokrasi di Perpusnas cenderung mengalami kenaikan. Pada 2019 nilai RB PerpusnasÂ  mencapai 73,05%.
â€œSaya berharap nilai RB Perpusnas bisa mencapai angka 75% sehingga kenaikan tunjangan kinerja bisa diajukan,â€ imbuhnya.
Naptalina juga menambahkan percepatan reformasi birokrasi sejalan dengan amanat Presiden dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan birokrasi di Indonesia. Kinerja birokrasi juga harus dapat dipantau masyarakat melalui sistem akuntabilitas kinerja.
â€œEvaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi ini selain untuk menilai pelaksanaan RB itu sendiri, juga menunjukkan sejauh mana akuntabilitas kinerja dan zona integritas dilaksanakan,â€ pungkas Naptalina.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas RI Mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Kunker DPRD Kab. Belitung : Pariwisata di Belitung Bisa Optimal dengan Perpustakaan Â

Puas Dengan Capaian Bersama, Indonesia-Korea Selatan Perpanjang Kerja Sama E-Govt

Webinar Pendataan Perpustakaan 2020 : Perpusnas Targetkan Sertifikasi Akreditasi Perpustakaan Keluar pada 2021

Naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol Terpilih Sebagai Memory Of The World For Asia And The Pasific

Kepala Perpusnas: Siapkan Inovasi Sebagai Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi